JPU Tak Dilibatkan Dalam Pengalihan Tahanan, Kajari Pertanyakan Profesionalisme PN Sanana

SANANA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, menyoroti profesionalisme Pengadilan Negeri (PN) Sanana terkait proses penerbitan dan penyampaian penetapan pengalihan penahanan terhadap terdakwa kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berinisial RB alias Ongen.

Sorotan tersebut muncul setelah penetapan pengalihan penahanan terdakwa diduga disampaikan pada malam hari, sekitar pukul 22.00 WIT, atau di luar jam kerja. Persoalan ini semakin dipertanyakan karena penetapan hakim tersebut disebut lebih dahulu diserahkan kepada pihak penasihat hukum terdakwa, bukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Juli Antoro mempertanyakan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak PN Sanana, khususnya panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

Menurutnya, panitera pengganti semestinya dapat berkoordinasi dengan JPU melalui telepon, WhatsApp, atau pesan singkat apabila terdapat penetapan hakim yang harus segera ditindaklanjuti.

Namun, ia menilai proses penyampaian penetapan yang dilakukan pada malam hari dan di luar jam kerja tersebut menimbulkan tanda tanya terkait transparansi dan profesionalisme dalam penanganan administrasi perkara.

“Kan semestinya Panitera Pengganti yang menangani perkara KDRT atas nama terdakwa inisial RB ini bisa koordinasi melalui WA atau pesan singkat. Tapi ini tidak begitu, terkesan main kucing-kucingan dengan mengantar penetapan hakim malam-malam di luar jam kerja,” Kata Kajari Kepulauan Sula saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Kontroversi Keluarnya Tahanan KDRT Di Malam Hari, Kalapas Sanana Buka Suara

Tak hanya mempersoalkan waktu dan mekanisme penyampaian dokumen, Juli juga mempertanyakan keabsahan pelaksanaan pengeluaran terdakwa dari tahanan.

Ia menilai, pelaksanaan pengeluaran tahanan yang didasarkan pada penetapan hakim semestinya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dengan melibatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang menjalankan proses penuntutan.

Dalam keterangannya, Juli merujuk pada Pasal 65 huruf h dan Pasal 156 ayat (1) huruf l KUHAP sebagai dasar hukum yang menurutnya perlu diperhatikan dalam persoalan tersebut.

Selain itu, Kajari juga mempertanyakan apakah pengeluaran terdakwa RB telah dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim.

Ia bahkan mempertanyakan siapa saja pihak yang menandatangani berita acara tersebut, mengingat JPU yang menangani perkara itu mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengeluaran terdakwa.

“Bagaimana bisa pengeluaran terdakwa atas nama RB dinyatakan sah? Apakah pengeluaran terdakwa dalam rangka pelaksanaan penetapan hakim itu dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim? Siapa yang bertanda tangan di berita acara itu, karena kami dalam hal ini JPU-nya tidak dilibatkan,” tegasnya.

Baca Juga: Bongkar Kasus Jalan Di Sula! Rp1,5 Miliar Jadi Sorotan, Kajari Tegaskan Penyidik Harus Ungkap Fakta

Juli menegaskan, dugaan kesalahan prosedur dalam proses pengalihan penahanan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa ataupun langsung dinyatakan sah tanpa pemeriksaan terhadap mekanisme pelaksanaannya.

Menurutnya, setiap tindakan hukum, termasuk pengeluaran terdakwa dari tahanan, harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya minta kesalahan prosedur ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, apalagi dibilang sebagai sesuatu yang sah. Pelaksanaan pengeluaran tahanan yang seperti itu tidak sah karena bertentangan dengan KUHAP,” ujarnya.

Baca Juga: Terkuak! 16 Kasus Dana Desa Di Sula Belum Tuntas, Kajari Bongkar Penyebabnya

Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dianggap sepele dan meminta agar seluruh tahapan administrasi maupun pelaksanaan penetapan hakim diperiksa secara transparan.

“Kesalahan prosedur seperti ini jangan dianggap biasa dan dimaklumi. Karena patut diduga ada apa di baliknya. Silakan masyarakat yang menilai,” tutup Juli.

Menunggu Klarifikasi PN Sanana

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola administrasi peradilan, koordinasi antaraparat penegak hukum, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan penetapan hakim.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri Sanana, khususnya panitera pengganti yang menangani perkara tersebut, masih diperlukan guna mengetahui alasan penetapan disampaikan pada malam hari, mekanisme penyerahannya, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan penahanan terdakwa RB.

Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran prosedur dalam perkara ini.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *