Dokumen Alphard Pemda Sula Diduga Janggal, DataIndo Siapkan Laporan Ke BPK Dan KPK

JAKARTA – Dugaan kejanggalan dalam pencatatan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi sorotan Direktur DataIndo, Usman Buamona. Ia menduga terdapat indikasi rekayasa dokumen aset daerah terkait satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp761.475.000 yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 sebagai kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya.

Sorotan tersebut merujuk pada LHP BPK Nomor 21.A/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam dokumen itu, tercatat satu unit kendaraan jenis Station Wagon Toyota Alphard 2.500 cc dengan Tahun Perolehan 2010 dan nilai perolehan Rp761.475.000.

Kendaraan tersebut masuk dalam daftar kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya, dengan total nilai aset mencapai Rp2.300.327.203.

Menurut Usman, terdapat kejanggalan mendasar dalam pencatatan spesifikasi kendaraan tersebut, terutama pada ketidaksesuaian antara tahun perolehan 2010 dan kapasitas mesin 2.500 cc.

Ia menjelaskan, Toyota Alphard generasi kedua yang diproduksi pada periode 2008–2015 umumnya menggunakan mesin 2.4L berkode 2AZ-FE dengan kapasitas 2.362 cc dan mesin 3.5L berkode 2GR-FE dengan kapasitas 3.456 cc.

Sementara mesin 2.5L berkode 2AR-FE dengan kapasitas 2.494 cc digunakan pada Alphard generasi ketiga yang mulai diproduksi pada 2015.

“Jika tercatat Tahun Perolehan 2010, tetapi kapasitas mesinnya 2.500 cc, maka ada ketidaksesuaian yang harus dijelaskan. Kami menduga dokumen tersebut bermasalah dan perlu ditelusuri lebih jauh,” ujar Usman, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Misteri Alphard Rp761 Juta Milik Pemda Sula, DataIndo Minta BPK Periksa Kediaman Bupati Di Jakarta

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin kendaraan dengan nilai ratusan juta rupiah dapat tercatat sebagai aset pemerintah daerah selama kurang lebih 14 tahun, tetapi saat pemeriksaan BPK Tahun 2024 justru dinyatakan tidak diketahui keberadaannya.

Usman menilai, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada temuan administrasi. Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan identitas kendaraan, status kepemilikan, serta keberadaan fisiknya.

“Harus diperiksa nomor rangka, nomor mesin, STNK dan BPKB asli. Dari situ bisa diketahui apakah kendaraan tersebut benar Alphard tahun 2010 atau justru kendaraan generasi berikutnya. Jangan sampai ketidaksesuaian dokumen membuat aset daerah sulit dilacak,” tegasnya.

DUGAAN KEBERADAAN MOBIL DI JAKARTA

Selain mempersoalkan ketidaksesuaian data kendaraan, Usman mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran DataIndo, pihaknya menduga mobil Alphard tersebut bukan hilang, melainkan berada di kediaman Bupati Kepulauan Sula di Jakarta.

Namun, dugaan tersebut menurutnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan fisik secara langsung, bukan sekadar klarifikasi lisan.

Ia juga mempertanyakan mengapa dalam LHP BPK hanya dicantumkan keterangan “Tidak Diketahui Keberadaannya”, sementara menurutnya masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen dan identitas kendaraan tersebut.

Baca Juga: Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI

Usman bahkan menduga persoalan ini berpotensi lebih serius apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan dalam perubahan atau manipulasi dokumen aset daerah.

Meski demikian, dugaan rekayasa dokumen maupun dugaan keberadaan kendaraan di lokasi tertentu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh lembaga berwenang.

DESAK BPK RI PUSAT DAN KPK TURUN TANGAN

Atas persoalan tersebut, Direktur DataIndo menyampaikan tiga tuntutan.

Pertama, meminta BPK RI Pusat turun tangan melakukan evaluasi dan mengambil langkah pemeriksaan lebih lanjut terhadap temuan aset tersebut. Usman juga mempertanyakan independensi pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara dalam penanganan persoalan ini.

Kedua, mendesak dilakukannya audit investigatif dengan memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan, termasuk STNK dan BPKB asli, nomor rangka, serta nomor mesin guna memastikan identitas dan tahun pembuatan kendaraan yang sebenarnya.

Baca Juga: Kejati Malut Ditantang Periksa Bupati Sula Pasca Penetapan 5 Tersangka Kasus BTT

Ketiga, meminta pemeriksaan fisik secara langsung di Jakarta terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan mobil Toyota Alphard tersebut.

Usman menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan aset daerah hanya berhenti sebagai catatan administrasi, sementara keberadaan fisik kendaraan belum mendapatkan kepastian.

“Kami menyampaikan ini bukan karena membenci Bupati ataupun tidak percaya kepada BPK. Tetapi kejanggalan dalam dokumen harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai aset daerah hanya tercatat di atas kertas, tetapi keberadaan fisiknya tidak diketahui,” katanya.

Baca juga: DataIndo Apresiasi Penahanan Aliong Mus: Bukti Tak Ada Yang Kebal Hukum

Ia juga memastikan bahwa dalam waktu dekat DataIndo akan melimpahkan dokumen dan laporan terkait temuan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Persoalan ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan aset daerah bernilai miliaran rupiah. Transparansi, pemeriksaan fisik, serta penelusuran dokumen kepemilikan dinilai penting untuk memastikan apakah persoalan tersebut sebatas kesalahan administrasi atau terdapat dugaan perbuatan melawan hukum.

Hingga berita ini disusun, tudingan dan dugaan yang disampaikan Direktur DataIndo tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula, serta penjelasan resmi BPK terkait temuan tersebut masih diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan berimbang.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *