api-linksatu

DataIndo Apresiasi Penahanan Aliong Mus: Bukti Tak Ada Yang Kebal Hukum

JAKARTA – Direktur DataIndo, Usman Buamona, mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara yang resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, pada Jumat (26/6/2026).

Penahanan dilakukan setelah Aliong Mus menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Utara terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu.

Menurut Usman, penahanan terhadap Aliong Mus menjadi bukti nyata keseriusan Kejati Maluku Utara dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Penahanan Aliong Mus adalah harga mati. Kejati Maluku Utara membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di republik ini. Jabatan, nama besar, maupun koneksi kekuasaan tidak lagi bisa menjadi tameng untuk menghindari jerat hukum,” tegas Usman.

Usman juga menilai proses penyidikan yang dilakukan Kejati Malut berjalan secara menyeluruh. Selain menetapkan Aliong Mus sebagai tersangka, penyidik sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni YS alias Yopi selaku Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, Suprayidno yang merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu, serta MPR alias Melanton sebagai pelaksana kegiatan proyek.

“Artinya penyidikannya dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya menyasar kepala daerah, tetapi juga pihak dinas dan swasta. Ini penting untuk menghilangkan kesan tebang pilih sekaligus menepis stigma di masyarakat bahwa hukum tidak mampu menyentuh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.

Sebagai pimpinan lembaga yang bergerak di bidang data dan tata kelola pemerintahan, Usman berharap perkara tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran.

Ia menekankan bahwa pengawasan publik terhadap penggunaan APBD semakin kuat, sehingga setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan proyek harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah harus menyadari bahwa pengawasan publik dan penegakan hukum kini semakin ketat. Pengelolaan APBD harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai aturan. DataIndo memastikan tidak ada lagi pihak yang bisa memberikan jaminan perlindungan ketika publik sudah menuntut penegakan hukum,” pungkas Usman.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

DPD IMM Malut Soroti Dugaan Kejanggalan Penanganan Kasus Prabowo, Wasidik Polda Diminta Bertindak

SULA – Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Prabowo Sibela, Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Sula kembali menjadi sorotan. Kali ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Maluku Utara mendesak Pengawas Penyidikan (Wasidik) Polda Maluku Utara untuk turun tangan menelusuri proses penanganan perkara yang dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan terkait transparansi penyidikan.

Sorotan tersebut muncul setelah terungkap adanya gelar perkara yang dilakukan penyidik Polres Kepulauan Sula tanpa pemberitahuan kepada kuasa hukum korban. Kondisi ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak mengenai keterbukaan proses penanganan perkara yang saat ini tengah berjalan.

Ketua DPD IMM Maluku Utara, Taufan Baba, menilai langkah evaluasi perlu segera dilakukan guna memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

“Kami meminta Wasidik Polda Maluku Utara melakukan penelusuran dan evaluasi terhadap proses penanganan perkara ini. Jangan sampai ada ruang yang menimbulkan dugaan atau persepsi negatif di tengah masyarakat,” kata Taufan, Minggu (21/06/2026).

Menurutnya, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya substansi kasus dugaan penganiayaan itu sendiri, tetapi juga bagaimana proses hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh keterbukaan dan profesionalitas dalam menangani setiap laporan masyarakat.

DPD IMM Maluku Utara menilai tidak diberitahukannya kuasa hukum korban mengenai pelaksanaan gelar perkara menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian dari fungsi pengawasan penyidikan di tingkat Polda.

“Jika benar terdapat tahapan penting dalam proses penyidikan yang tidak diketahui oleh pihak pendamping hukum korban, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” ujarnya.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap Ketua PC IMM Sula sendiri telah menarik perhatian publik sejak pertama kali dilaporkan. Berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi kemahasiswaan, hingga pemerhati hukum terus mengikuti perkembangan perkara tersebut dan mendesak agar penanganannya dilakukan secara profesional tanpa intervensi.

DPD IMM Maluku Utara menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang jelas. Organisasi itu juga meminta Polda Maluku Utara memastikan seluruh proses penyidikan dapat diawasi secara objektif dan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada asumsi liar di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta Polda Maluku Utara memastikan proses hukum ini berjalan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Taufan.

Desakan tersebut menambah daftar perhatian publik terhadap penanganan perkara yang kini menjadi ujian transparansi bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Kepulauan Sula. Publik pun menunggu langkah Wasidik Polda Maluku Utara untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul seputar proses penyidikan kasus tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dituduh Selingkuh Tanpa Bukti, Warga Waikafia Laporkan Dua Orang Ke Polres Sula

SULA – Seorang warga Desa Waikafia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Aryani Lek, resmi mengajukan pengaduan ke Polres Kepulauan Sula terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Nailan Umaternate alias Lano dan Erli Umagapi.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Sula dan tertanggal 21 Juni 2026.

Dalam surat pengaduannya, Aryani menjelaskan bahwa pada 1 Juni 2026, dirinya mendapat informasi dari Sultina Fataruba bahwa Nailan Umaternate diduga mengatakan dirinya merupakan perempuan yang mudah diajak berselingkuh.

*Surat Pengaduan Aryani Lek Di SPKT Polres Kepulauan Sula. Foto: Istimewa.*

Tak hanya itu, Aryani juga mengaku bahwa Erli Umagapi turut menuduh dirinya memiliki hubungan perselingkuhan dengan Nailan Umaternate.

Merasa keberatan atas tuduhan tersebut, Aryani mengaku telah berupaya meminta penjelasan secara langsung kepada Erli Umagapi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, menurut Aryani, yang bersangkutan tidak dapat memberikan penjelasan maupun bukti atas tuduhan tersebut.

“Setelah saya menanyakan hal itu kepada saudari Erli Umagapi, dia juga tidak bisa memberikan penjelasan dengan tuduhan tersebut,” tulis Aryani dalam surat pengaduannya.

Aryani menilai tuduhan yang disampaikan telah merugikan dirinya dan mencemarkan nama baiknya di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat permasalahan tersebut, Aryani mengaku merasa dirugikan sehingga memutuskan melaporkan dugaan pencemaran nama baik itu ke SPKT Polres Kepulauan Sula guna diproses lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan dalam pengaduan tersebut belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait tuduhan yang dilaporkan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Diam-Diam Gelar Perkara, Kuasa Hukum Prabowo Soroti Transparansi Penyidik Polres Sula

SULA – Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara profesional dan terbuka, muncul pertanyaan baru terkait pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polres Kepulauan Sula.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara atas kasus yang menyeret nama oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rusmin M. Nur. Namun, proses tersebut disebut berlangsung tanpa pemberitahuan kepada pihak korban maupun kuasa hukumnya.

Fakta ini memicu tanda tanya besar mengenai transparansi penanganan perkara yang sejak awal mendapat perhatian luas dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Kuasa hukum Ketua PC IMM Kepulauan Sula, Fadli Wambes mengaku kecewa lantaran tidak memperoleh informasi terkait pelaksanaan gelar perkara tersebut. Menurutnya, meski penyidik memiliki kewenangan penuh dalam proses penegakan hukum, keterbukaan informasi kepada korban merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dan keadilan.

“Kami sangat menyayangkan karena sebagai kuasa hukum korban, kami tidak diberitahukan terkait pelaksanaan gelar perkara tersebut. Padahal kami memiliki kepentingan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini,” ujar Fadli kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Fadli, minimnya informasi yang diterima pihak korban berpotensi menimbulkan spekulasi publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mencampuri kewenangan penyidik, melainkan hanya meminta agar setiap tahapan penting dalam penanganan perkara dapat disampaikan secara terbuka kepada korban dan kuasa hukumnya.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Tetapi komunikasi yang baik dan pemberitahuan perkembangan perkara adalah bentuk penghormatan terhadap hak korban. Transparansi sangat penting agar tidak muncul kesan bahwa proses ini berjalan secara tertutup,” tegasnya.

Sorotan terhadap proses gelar perkara ini semakin menguat setelah hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai hasil yang diputuskan dalam forum tersebut. Publik masih menunggu kepastian mengenai arah penyidikan, termasuk apakah telah ditemukan unsur pidana yang cukup untuk menetapkan status hukum pihak terlapor.

Terpisah saat dikonfirmasi, Kepala Unit Jatanras Satreskrim Polres Kepulauan Sula membenarkan bahwa gelar perkara telah dilaksanakan.

“Gelar perkara sudah dilakukan,” tulis Kanit Jatanras melalui pesan WhatsApp.

Namun demikian, saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai hasil gelar perkara tersebut, belum ada informasi resmi yang disampaikan kepada publik.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang kini menjadi perhatian masyarakat: Apa hasil gelar perkara tersebut? Sejauh mana perkembangan penyidikan? Dan kapan kepastian hukum akan diberikan kepada korban maupun publik?

Kasus dugaan penganiayaan terhadap Ketua PC IMM Kepulauan Sula ini sejak awal menyita perhatian karena melibatkan seorang aparatur negeri sipil (ASN). Oleh karena itu, publik menaruh harapan besar agar proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.

Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Polres Kepulauan Sula terkait hasil gelar perkara dan langkah hukum lanjutan yang akan diambil dalam kasus tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Disorot PC IMM Sula, Kasi Propam Tegaskan Penghentian Perkara Dan Penyampaian Surat Tak Langgar Aturan

SULA – Kasi Propam Polres Kepulauan Sula, IPTU Ikbal Umanailo, memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang beredar di media sosial dan media online linksatu.com mengenai desakan PC IMM Kepulauan Sula agar Propam memeriksa penyidik dalam perkara yang dihentikan pada 13 Mei 2026, sementara pelapor mengaku baru mengetahui penghentian tersebut pada 15 Juni 2026.

Menanggapi persoalan itu, IPTU Ikbal menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terdapat tahapan penyelidikan yang secara hukum dapat dihentikan apabila tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

“Pada tahap penyelidikan, penghentian dapat dilakukan apabila peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana atau tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ketentuan tersebut diatur dalam pedoman internal penyelidikan,” jelasnya, Jum’at (19/06/2026).

Menurutnya, apabila penyelidikan dihentikan karena alasan tersebut, maka perkara tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan proses penanganannya dianggap selesai.

Ia juga mengacu pada dokumen yang ditampilkan dalam pemberitaan Linksatu.com, yakni Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan yang mencantumkan alasan penghentian berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a terkait daluwarsa laporan.

Selain itu, dalam dokumen tersebut juga tercantum Surat Pemberitahuan Penyampaian Penghentian Penyelidikan tertanggal 10 Juni 2026 serta Surat Penetapan Penghentian yang menjadi dasar resmi penanganan perkara.

“Surat penetapan merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar penentuan status penanganan perkara. Karena itu, aspek administratif dalam perkara tersebut harus dilihat secara utuh berdasarkan dokumen yang ada,” ujarnya.

IPTU Ikbal menambahkan bahwa penghentian penyelidikan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam aturan tersebut, kata dia, penyelidik memang wajib memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor. Namun, tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara limitatif atau spesifik mengenai batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan.

“Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan penghentian penyelidikan tidak diatur secara khusus dalam KUHAP karena tahapan ini masih berada pada proses penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka,” terangnya.

Terkait fakta bahwa keluarga pelapor mengaku baru menerima surat pemberitahuan pada 15 Juni 2026, IPTU Ikbal menilai hal tersebut masih berada dalam koridor prosedur yang berlaku.

“Dengan surat pemberitahuan diterima pada tanggal 15 Juni 2026, hal tersebut masih sesuai prosedur dan dalam batas kewajaran administrasi penanganan perkara,” tegasnya.

Sebelumnya, PC IMM Kepulauan Sula meminta Propam Polres Kepulauan Sula melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut. Organisasi mahasiswa itu mempertanyakan penghentian kasus yang disebut telah dilakukan pada 13 Mei 2026, sementara pihak pelapor baru mengetahui adanya penghentian tersebut sekitar satu bulan kemudian.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Korupsi BTT Sula Dituntut Hanya 1 Tahun, Prabowo Pertanyakan Keberpihakan Jaksa Pada Keadilan

SULA – Ketua PC IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, menyoroti tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 Kabupaten Kepulauan Sula. Menurutnya, tuntutan tersebut menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat terkait komitmen penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Prabowo menilai, perkara yang menyeret sejumlah pihak dalam dugaan penyimpangan anggaran BTT senilai Rp28 miliar, khususnya pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp5 miliar, merupakan kasus yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Karena itu, ia menilai tuntutan yang diajukan jaksa seharusnya mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dan rasa keadilan publik.

“Publik tentu bertanya, bagaimana mungkin perkara yang sejak awal disebut menyebabkan kerugian negara dan telah melalui proses penyidikan panjang hanya berujung pada tuntutan satu tahun penjara. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Prabowo, Jum’at (19/06/2026).

Menurutnya, sorotan tidak hanya tertuju kepada para terdakwa, tetapi juga pada kinerja jaksa yang menangani perkara tersebut. Sebab, jaksa memiliki peran strategis dalam membuktikan konstruksi perkara sekaligus meyakinkan majelis hakim mengenai tingkat kesalahan para terdakwa berdasarkan fakta persidangan.

Prabowo mengingatkan bahwa sebelumnya Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula bahkan melakukan pengembangan perkara dan menetapkan tiga tersangka tambahan berdasarkan fakta persidangan terdakwa terdahulu. Langkah tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum melihat perkara ini sebagai kasus yang serius dan memiliki rangkaian perbuatan yang lebih luas.

“Kalau pada tahap penyidikan dan pengembangan perkara terlihat begitu serius, maka publik juga berharap semangat yang sama tercermin dalam tuntutan. Jangan sampai muncul kesan bahwa penanganan kasus besar hanya menghasilkan tuntutan yang dianggap ringan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo menilai tuntutan tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap institusi kejaksaan apabila tidak disertai penjelasan hukum yang memadai. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pertimbangan apa yang membuat jaksa menuntut hukuman yang relatif rendah dibanding ekspektasi publik terhadap perkara korupsi.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam perkara BTT Sula, pengadilan sebelumnya telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa lain dan bahkan terdapat putusan yang diperberat pada tingkat banding. Fakta tersebut semakin memperkuat pertanyaan publik mengenai dasar pertimbangan tuntutan terhadap tiga terdakwa yang kini sedang disidangkan.

“IMM tidak sedang mengintervensi proses hukum. Kami menghormati independensi jaksa dan hakim. Tetapi sebagai organisasi kemahasiswaan, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kasus-kasus yang menyangkut uang rakyat,” tegas Prabowo.

PC IMM Kepulauan Sula, lanjutnya, akan terus memantau jalannya persidangan hingga putusan akhir. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan secara objektif dan independen demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Korupsi dana yang berkaitan dengan penanganan pandemi bukan kejahatan biasa. Jika tuntutan dianggap tidak sejalan dengan besarnya dampak perkara, maka wajar apabila publik mempertanyakan keseriusan jaksa dalam memperjuangkan rasa keadilan. Kami berharap proses ini tetap berjalan transparan dan memberikan pesan tegas bahwa korupsi tidak boleh ditoleransi,” pungkasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Baru Tahu Dari Media, Kasi Propam Siap Telusuri Penghentian Kasus Yang Dipersoalkan PC IMM Sula

SULA – Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasi Propam) Polres Kepulauan Sula, IPTU Ikbal Umanailo, akhirnya angkat bicara terkait sorotan PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Sula terhadap penghentian sebuah perkara yang disebut baru diketahui pelapor lebih dari satu bulan setelah diterbitkannya surat penghentian.

Menanggapi pemberitaan Linksatu.com berjudul “PC IMM Sula Desak Propam Periksa Penyidik, Kasus Dihentikan 13 Mei Pelapor Baru Tahu 15 Juni”, IPTU Ikbal Umanailo mengaku baru mengetahui persoalan tersebut setelah membaca informasi yang beredar di media.

“Baru juga tahu dari berita ini, mungkin nanti kita dalami dulu, baik itu ke pelapor dan penyidik pembantu,” ujar IPTU Ikbal Umanailo saat dikonfirmasi, Rabu (17/06/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Propam Polres Kepulauan Sula akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait proses penanganan perkara yang menuai pertanyaan publik.

Terutama mengenai rentang waktu antara tanggal penghentian perkara pada 13 Mei 2026 dengan diterimanya surat penghentian oleh pelapor yang disebut baru terjadi pada 15 Juni 2026.

Sebelumnya, PC IMM Kepulauan Sula mendesak Propam untuk memeriksa penyidik yang menangani perkara tersebut. Organisasi kemahasiswaan itu menilai perlu adanya klarifikasi dan pengawasan internal guna memastikan seluruh prosedur penanganan perkara berjalan sesuai aturan serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Respons Kasi Propam tersebut kini menjadi perhatian publik, mengingat pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dapat membuka fakta mengenai mekanisme penyampaian informasi penghentian perkara kepada pelapor dan keluarga.

Publik pun menunggu langkah lanjutan Propam Polres Kepulauan Sula dalam menindaklanjuti persoalan ini, termasuk hasil pendalaman terhadap pelapor maupun penyidik yang menangani perkara dimaksud.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

PC IMM Sula Desak Propam Periksa Penyidik, Kasus Dihentikan 13 Mei Pelapor Baru Tahu 15 Juni

SULA – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kepulauan Sula menyoroti proses penghentian penyelidikan kasus dugaan penghinaan yang ditangani Polsek Mangoli Barat. Organisasi mahasiswa tersebut bahkan mendesak Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kepulauan Sula untuk memeriksa penyidik yang menangani perkara tersebut.

Sorotan itu muncul setelah pelapor dan keluarga mengaku baru mengetahui penghentian perkara melalui surat yang diterima pada 15 Juni 2026. Padahal, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), perkara tersebut telah dihentikan melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 13 Mei 2026.

***SP2HP Penghentian Penanganan Perkara Dugaan Penghinaan Dari Polsek Mangoli Barat Untuk Terlapor Inisial SD. Foto: Istimewa.***

Prabowo Sibela, Ketua PC IMM Kepulauan Sula menilai adanya rentang waktu sekitar satu bulan antara keputusan penghentian perkara dan diterimanya pemberitahuan oleh pelapor merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

“Kami mempertanyakan mengapa pelapor dan keluarga baru mengetahui penghentian perkara setelah kurang lebih satu bulan sejak keputusan tersebut diambil. Ini menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kepastian hukum,” tegasnya.

Menurut Prabowo, selain substansi penghentian perkara, aspek prosedural juga harus menjadi perhatian. Sebab, pelapor merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya.

Atas dasar itu, PC IMM Kepulauan Sula meminta Propam Polres Kepulauan Sula melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara guna memastikan seluruh tahapan penanganan kasus, termasuk penyampaian informasi kepada pelapor, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Propam perlu turun melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga,” lanjutnya.

***Pemberian SP2HP Penghentian Penanganan Perkara Dari Penyidik Terkait Kasus Dugaan Penghinaan Yang Ditangani Polsek Mangoli Barat Kepada Pelapor Inisial SD Ditanggal 15 Juni 2026. Foto: Istimewa.***

Prabowo menegaskan bahwa langkah pemeriksaan tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk pengawasan internal agar setiap pelayanan kepada masyarakat berjalan profesional dan sesuai aturan.

Sebelumnya, penyidik menghentikan penyelidikan kasus dugaan penghinaan dengan alasan pengaduan telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun demikian, PC IMM Sula menilai perlu ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian mengenai alasan keterlambatan penyampaian pemberitahuan penghentian perkara kepada pelapor. Menurut mereka, kejelasan tersebut penting untuk menghindari munculnya dugaan maladministrasi maupun pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait desakan pemeriksaan terhadap penyidik maupun alasan rentang waktu pemberitahuan penghentian perkara kepada pelapor.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dugaan Tebang Pilih Penegakan Hukum Di Polres Sula Menguat, Kapolda Didesak Evaluasi Kapolres Dan Kasat Reskrim

SULA — Keputusan Satreskrim Polres Kepulauan Sula menahan tersangka Ardiansyah Gailea (AG) menuai sorotan tajam. Kuasa hukum AG, Fadli Wambes mempertanyakan dasar hukum penahanan tersebut dan menilai terdapat indikasi ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum di wilayah hukum Polres Kepulauan Sula.

Menurut Fadli, penahanan merupakan upaya paksa yang secara langsung membatasi kebebasan seseorang sehingga tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ia menegaskan bahwa penyidik wajib berpedoman pada ketentuan KUHAP, khususnya terkait syarat subjektif dan objektif sebelum memutuskan menahan seorang tersangka.

“Penahanan bukan sekadar kewenangan penyidik, tetapi harus didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Fadli, Senin (15/06/2026).

Ia menjelaskan, syarat subjektif penahanan berkaitan dengan adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Sementara syarat objektif berkaitan dengan ancaman pidana yang dikenakan kepada tersangka.

Dalam perkara yang menjerat AG, Fadli menilai alasan penahanan patut dipertanyakan. Pasalnya, ancaman pidana yang disangkakan kepada kliennya disebut berada di bawah lima tahun penjara, sementara selama proses penyidikan AG dinilai kooperatif dan tidak pernah menghambat jalannya pemeriksaan.

“Klien kami selalu hadir memenuhi panggilan penyidik dan bersikap kooperatif. Karena itu, keputusan penahanan menjadi pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka,” ujarnya.

Tak hanya mempersoalkan penahanan AG, Fadli juga menyoroti dugaan adanya standar ganda dalam penegakan hukum di Polres Kepulauan Sula. Ia membandingkan perkara yang dialami kliennya dengan kasus dugaan persetubuhan anak di Desa Falabisahaya yang menurutnya memiliki ancaman pidana lebih berat, namun pelakunya tidak ditahan.

Fadli menilai perbedaan perlakuan tersebut berpotensi menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai konsistensi aparat dalam menerapkan hukum.

“Kasus dengan ancaman hukuman di atas lima tahun tidak dilakukan penahanan, sementara perkara dengan ancaman pidana di bawah lima tahun justru ditahan. Publik tentu berhak mempertanyakan dasar pertimbangan penyidik,” katanya.

Pernyataan itu membuka ruang pertanyaan yang lebih luas mengenai parameter yang digunakan penyidik dalam mengambil keputusan penahanan. Apakah seluruh perkara diperlakukan dengan standar yang sama, ataukah terdapat pertimbangan lain yang tidak diketahui publik?

Menurut Fadli, ketidakseragaman penerapan hukum berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ia mengingatkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.

Lebih jauh, ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari jajaran kepolisian tingkat atas. Sebab, apabila benar terjadi kekeliruan dalam memahami dan menerapkan ketentuan KUHAP, maka hal tersebut dapat berdampak pada kualitas penegakan hukum di daerah.

“Jangan sampai kewenangan penahanan digunakan tanpa pertimbangan hukum yang tepat. Hak-hak tersangka tetap harus dilindungi dan asas praduga tak bersalah wajib dijunjung tinggi,” tegasnya.

Atas dasar itu, Fadli mendesak Kapolda Maluku Utara turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres Kepulauan Sula dan Kasat Reskrim. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan profesional, objektif, transparan, dan bebas dari kesan tebang pilih.

Desakan tersebut kini menjadi perhatian publik. Di tengah tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan, Polres Kepulauan Sula dituntut memberikan penjelasan yang terang dan terukur terkait dasar penahanan AG serta perbedaan perlakuan terhadap perkara-perkara lain yang memiliki karakteristik serupa.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Kepulauan Sula terkait tudingan ketidakkonsistenan penerapan hukum yang disampaikan kuasa hukum AG.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Proyek Rp6,19 Miliar Di Sula Terhenti, Prabowo Tantang Kejagung RI Usut Jejak Kontraktor Dan Pembayaran

SULA – Proyek pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp6,19 miliar kembali menjadi sorotan publik. Setelah media online Linksatu.com mengungkap laporan investigatif berjudul “Proyek 6 Miliar Lebih di Sula Terhenti, Identitas Kontraktor dan Nilai Pembayaran Masih Kabur”, Ketua PC IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera turun tangan mengusut proyek yang dinilai menyisakan banyak pertanyaan dan minim transparansi.

Menurut Prabowo, proyek yang dibiayai menggunakan uang negara itu kini tidak hanya menyisakan bangunan yang belum rampung, tetapi juga menghadirkan tanda tanya besar terkait siapa pelaksana proyek sebenarnya, berapa anggaran yang telah dicairkan, serta sejauh mana pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

“Publik hari ini tidak hanya melihat bangunan yang belum selesai. Publik juga sedang mempertanyakan ke mana anggaran miliaran rupiah itu mengalir, siapa yang mengerjakan proyek tersebut, dan mengapa hingga kini tidak ada penjelasan yang terang kepada masyarakat,” tegas Prabowo, Jum’at (12/06/2026).

Ia menilai, ketidakjelasan informasi mengenai kontraktor pelaksana dan realisasi pembayaran merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Sebab, proyek yang menggunakan APBN seharusnya dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

APH Jangan Hanya Jadi Penonton

Prabowo menegaskan, pemberitaan yang telah beredar luas di ruang publik seharusnya menjadi alarm bagi aparat penegak hukum untuk segera melakukan langkah investigatif.

Menurutnya, Kejaksaan Agung RI perlu menelusuri seluruh rantai pelaksanaan proyek, mulai dari proses pengadaan, penetapan pemenang, pelaksanaan pekerjaan, progres fisik, hingga mekanisme pencairan anggaran.

“Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat mendasar. Jika proyek ini bernilai Rp6,19 miliar, berapa uang negara yang sudah dicairkan? Siapa penerimanya? Apa dasar pencairannya? Apakah progres pekerjaan sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab secara hukum dan administratif,” katanya.

Prabowo menilai, diamnya pihak-pihak terkait justru memperkuat kebutuhan akan audit dan penelusuran yang lebih mendalam.

Jangan Sampai Uang Negara Hilang di Balik Bangunan Terbengkalai

Lebih jauh, Prabowo mengingatkan bahwa proyek pemerintah yang terhenti tanpa kejelasan bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola anggaran negara.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah proyek tersebut mengalami kendala teknis, persoalan kontraktual, atau justru terdapat persoalan lain yang menyebabkan pekerjaan tidak kunjung diselesaikan.

“Jangan sampai bangunan itu menjadi monumen kegagalan pengawasan. Jangan sampai uang negara sudah habis dibayarkan, sementara manfaatnya belum dirasakan masyarakat. Negara harus hadir menjawab seluruh keraguan publik,” ujarnya.

Kejagung RI Diminta Bentuk Tim Penelusuran

Prabowo bahkan meminta Kejaksaan Agung RI untuk mengambil alih perhatian terhadap kasus tersebut apabila penanganannya di daerah berjalan lamban.

Ia mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen kontrak, laporan progres pekerjaan, berita acara pembayaran, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan proyek.

“Jika semua prosedur berjalan sesuai aturan, buka datanya kepada publik. Tetapi jika ditemukan indikasi penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada ruang gelap dalam penggunaan uang rakyat,” tegasnya.

PC IMM Sula Akan Kawal Hingga Tuntas

Prabowo memastikan PC IMM Kepulauan Sula akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara di daerah.

Baginya, proyek miliaran rupiah yang terhenti tanpa kejelasan tidak boleh berlalu begitu saja tanpa pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

“Ketika proyek Rp6,19 miliar berhenti di tengah jalan, identitas kontraktor tidak terungkap secara terang, dan nilai pembayaran masih kabur, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah bangunan. Yang dipertaruhkan adalah integritas pengelolaan uang negara. Karena itu, Kejagung RI harus turun tangan agar seluruh fakta dibuka seterang-terangnya kepada publik,” pungkas Prabowo Sibela.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM