Dokumen Alphard Pemda Sula Diduga Janggal, DataIndo Siapkan Laporan Ke BPK Dan KPK

JAKARTA – Dugaan kejanggalan dalam pencatatan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi sorotan Direktur DataIndo, Usman Buamona. Ia menduga terdapat indikasi rekayasa dokumen aset daerah terkait satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp761.475.000 yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 sebagai kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya.

Sorotan tersebut merujuk pada LHP BPK Nomor 21.A/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam dokumen itu, tercatat satu unit kendaraan jenis Station Wagon Toyota Alphard 2.500 cc dengan Tahun Perolehan 2010 dan nilai perolehan Rp761.475.000.

Kendaraan tersebut masuk dalam daftar kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya, dengan total nilai aset mencapai Rp2.300.327.203.

Menurut Usman, terdapat kejanggalan mendasar dalam pencatatan spesifikasi kendaraan tersebut, terutama pada ketidaksesuaian antara tahun perolehan 2010 dan kapasitas mesin 2.500 cc.

Ia menjelaskan, Toyota Alphard generasi kedua yang diproduksi pada periode 2008–2015 umumnya menggunakan mesin 2.4L berkode 2AZ-FE dengan kapasitas 2.362 cc dan mesin 3.5L berkode 2GR-FE dengan kapasitas 3.456 cc.

Sementara mesin 2.5L berkode 2AR-FE dengan kapasitas 2.494 cc digunakan pada Alphard generasi ketiga yang mulai diproduksi pada 2015.

“Jika tercatat Tahun Perolehan 2010, tetapi kapasitas mesinnya 2.500 cc, maka ada ketidaksesuaian yang harus dijelaskan. Kami menduga dokumen tersebut bermasalah dan perlu ditelusuri lebih jauh,” ujar Usman, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Misteri Alphard Rp761 Juta Milik Pemda Sula, DataIndo Minta BPK Periksa Kediaman Bupati Di Jakarta

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin kendaraan dengan nilai ratusan juta rupiah dapat tercatat sebagai aset pemerintah daerah selama kurang lebih 14 tahun, tetapi saat pemeriksaan BPK Tahun 2024 justru dinyatakan tidak diketahui keberadaannya.

Usman menilai, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada temuan administrasi. Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan identitas kendaraan, status kepemilikan, serta keberadaan fisiknya.

“Harus diperiksa nomor rangka, nomor mesin, STNK dan BPKB asli. Dari situ bisa diketahui apakah kendaraan tersebut benar Alphard tahun 2010 atau justru kendaraan generasi berikutnya. Jangan sampai ketidaksesuaian dokumen membuat aset daerah sulit dilacak,” tegasnya.

DUGAAN KEBERADAAN MOBIL DI JAKARTA

Selain mempersoalkan ketidaksesuaian data kendaraan, Usman mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran DataIndo, pihaknya menduga mobil Alphard tersebut bukan hilang, melainkan berada di kediaman Bupati Kepulauan Sula di Jakarta.

Namun, dugaan tersebut menurutnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan fisik secara langsung, bukan sekadar klarifikasi lisan.

Ia juga mempertanyakan mengapa dalam LHP BPK hanya dicantumkan keterangan “Tidak Diketahui Keberadaannya”, sementara menurutnya masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen dan identitas kendaraan tersebut.

Baca Juga: Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI

Usman bahkan menduga persoalan ini berpotensi lebih serius apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan dalam perubahan atau manipulasi dokumen aset daerah.

Meski demikian, dugaan rekayasa dokumen maupun dugaan keberadaan kendaraan di lokasi tertentu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh lembaga berwenang.

DESAK BPK RI PUSAT DAN KPK TURUN TANGAN

Atas persoalan tersebut, Direktur DataIndo menyampaikan tiga tuntutan.

Pertama, meminta BPK RI Pusat turun tangan melakukan evaluasi dan mengambil langkah pemeriksaan lebih lanjut terhadap temuan aset tersebut. Usman juga mempertanyakan independensi pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara dalam penanganan persoalan ini.

Kedua, mendesak dilakukannya audit investigatif dengan memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan, termasuk STNK dan BPKB asli, nomor rangka, serta nomor mesin guna memastikan identitas dan tahun pembuatan kendaraan yang sebenarnya.

Baca Juga: Kejati Malut Ditantang Periksa Bupati Sula Pasca Penetapan 5 Tersangka Kasus BTT

Ketiga, meminta pemeriksaan fisik secara langsung di Jakarta terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan mobil Toyota Alphard tersebut.

Usman menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan aset daerah hanya berhenti sebagai catatan administrasi, sementara keberadaan fisik kendaraan belum mendapatkan kepastian.

“Kami menyampaikan ini bukan karena membenci Bupati ataupun tidak percaya kepada BPK. Tetapi kejanggalan dalam dokumen harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai aset daerah hanya tercatat di atas kertas, tetapi keberadaan fisiknya tidak diketahui,” katanya.

Baca juga: DataIndo Apresiasi Penahanan Aliong Mus: Bukti Tak Ada Yang Kebal Hukum

Ia juga memastikan bahwa dalam waktu dekat DataIndo akan melimpahkan dokumen dan laporan terkait temuan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Persoalan ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan aset daerah bernilai miliaran rupiah. Transparansi, pemeriksaan fisik, serta penelusuran dokumen kepemilikan dinilai penting untuk memastikan apakah persoalan tersebut sebatas kesalahan administrasi atau terdapat dugaan perbuatan melawan hukum.

Hingga berita ini disusun, tudingan dan dugaan yang disampaikan Direktur DataIndo tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula, serta penjelasan resmi BPK terkait temuan tersebut masih diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan berimbang.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

16 Tim, 31 Pertandingan! Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Sukses Satukan Pemuda Pulau Mangoli

WAITINA – Turnamen sepak bola Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Tahun 2026 resmi berakhir pada Minggu, 15 November 2026. Kompetisi yang berlangsung selama 21 hari ini sukses menghadirkan semangat sportivitas, persaudaraan, serta antusiasme masyarakat pecinta sepak bola, khususnya di dataran Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Ketua Panitia, Ali Titdoy, mengatakan bahwa Liga Amal Karang Taruna Cup merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Pemuda Karang Taruna Desa Waitina. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan persaudaraan antarpemuda lintas desa.

Menurut Ali, turnamen yang berlangsung sejak 25 Oktober hingga 15 November 2026 tersebut diikuti oleh 16 tim peserta dengan total 31 pertandingan.

Adapun tim-tim peserta berasal dari sejumlah desa, di antaranya Desa Kou, Naflo, Waitina, Mangoli, Orifola, Wai’u, Bajo, dan Fukweu.

“Seluruh peserta telah mengikuti rangkaian pertandingan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia hingga mencapai puncak final,” ujar Ali, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Pendampingan Tanpa Kompromi, YBH Kapita Sula Pastikan Hak Klien Terlindungi

Pertandingan final mempertemukan dua tim terbaik, yakni Ulfoa FC dari Desa Orifola melawan Genadar FC dari Desa Kou. Kedua tim tampil untuk memperebutkan trofi atau piala bergilir Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Tahun 2026.

Setelah melalui pertandingan final yang penuh semangat dan persaingan, Genadar FC dari Desa Kou akhirnya berhasil keluar sebagai juara pertama, sementara Ulfoa FC dari Desa Orifola harus puas menempati posisi juara kedua.

Kemenangan Genadar FC sekaligus menandai berpindahnya piala bergilir dari penguasaan Arseto FC Desa Fukweu, yang sebelumnya menjadi pemegang trofi tersebut.

Sementara itu, sesepuh Pemuda Karang Taruna Desa Waitina yang juga dikenal sebagai Pia Matua Sangaji Lai Ya Fai Waitina, Jamal Umawaitina, menyampaikan bahwa turnamen ini memiliki makna lebih besar daripada sekadar mengejar gelar juara.

Menurutnya, Liga Amal Karang Taruna Cup merupakan sarana positif untuk menyatukan pemuda dari berbagai desa, mengembangkan minat dan bakat generasi muda, serta memperkuat tali persaudaraan melalui olahraga sepak bola.

“Turnamen ini bukan semata-mata untuk mencari kemenangan, tetapi bagaimana kita menyatukan pemuda dari satu desa dengan desa lainnya, meningkatkan minat dan bakat generasi muda Kabupaten Kepulauan Sula pada umumnya, khususnya di dataran Pulau Mangoli, serta menjaga tali persaudaraan antarpemuda,” ungkap Jamal.

Baca Juga: Mandek Bertahun-tahun, 16 Kasus Korupsi Di Kepulauan Sula Disorot, Jamwas Diminta Turun Tangan

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai agenda tahunan yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat kebersamaan.

Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Tahun 2026 bukan sekadar turnamen sepak bola, melainkan bukti bahwa olahraga mampu menyatukan perbedaan, mempererat persaudaraan, dan melahirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Dengan berakhirnya kompetisi tahun ini, semangat sportivitas diharapkan tetap terjaga dan menjadi motivasi untuk menyukseskan Liga Amal Karang Taruna Cup pada tahun-tahun mendatang.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Hampir Tujuh Bulan Tanpa Nafkah, Suami Di Sula Diadukan Ke Polisi

SANANA – Dugaan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Seorang perempuan berinisial SU, warga Desa Fogi, Kecamatan Sanana, resmi mengadukan suaminya berinisial IS ke Polres Kepulauan Sula.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 13 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Sula. Dalam surat itu, SU melaporkan dugaan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam surat pengaduan, persoalan tersebut bermula pada Kamis, 30 April 2026. Saat itu, terlapor disebut terakhir kali memberikan nafkah kepada pelapor sebesar Rp2 juta.

Baca Juga: Misteri Alphard Rp761 Juta Milik Pemda Sula, DataIndo Minta BPK Periksa Kediaman Bupati Di Jakarta

Namun, setelah pemberian uang tersebut, terlapor diduga tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam membiayai kebutuhan rumah tangga selama kurang lebih tujuh bulan.

Pelapor mengaku sejak saat itu tidak lagi menerima biaya untuk kebutuhan makan, pendidikan anak, maupun biaya pengobatan ketika anak mengalami sakit.

Kondisi tersebut kemudian mendorong SU menempuh jalur hukum dengan mendatangi Polres Kepulauan Sula untuk menyampaikan pengaduan dan meminta agar persoalan yang dialaminya dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Merasa Terintimidasi Lewat Pesan Messenger, Seorang Warga Di Sula Laporkan Dugaan Pengancaman

Dalam suratnya, pelapor secara khusus meminta Kapolres Kepulauan Sula agar memberikan perhatian dan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup dan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dengan memeriksa pihak-pihak terkait serta mendalami seluruh keterangan dan bukti yang disampaikan pelapor.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut maupun tanggapan dari pihak terlapor.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Misteri Alphard Rp761 Juta Milik Pemda Sula, DataIndo Minta BPK Periksa Kediaman Bupati Di Jakarta

JAKARTA – Dugaan penyimpangan pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi sorotan. Direktur DataIndo, Usman Buamona, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan investigatif terhadap sejumlah kendaraan dinas yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Desakan tersebut menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 Nomor 21.A/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam laporan itu, BPK mencatat kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemkab Kepulauan Sula yang tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai mencapai Rp2.300.327.203.

Salah satu aset yang menjadi perhatian DataIndo adalah satu unit Toyota Alphard yang tercatat sebagai Station Wagon 2.500 cc, tahun perolehan 2010, dengan harga perolehan sebesar Rp761.475.000. Kendaraan tersebut terdaftar sebagai aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Baca Juga: DataIndo Apresiasi Penahanan Aliong Mus: Bukti Tak Ada Yang Kebal Hukum

Usman menilai terdapat kejanggalan serius dalam spesifikasi kendaraan yang dicantumkan pada laporan pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Toyota Alphard tahun 2010 merupakan generasi kedua dengan kode bodi AH20 yang menurutnya tidak memiliki varian mesin 2.500 cc.

Ia menjelaskan, Alphard generasi AH20 yang diproduksi pada 2008 hingga 2015 menggunakan dua pilihan mesin, yakni 2.4L berkode 2AZ-FE dengan kapasitas 2.362 cc dan mesin 3.5L berkode 2GR-FE dengan kapasitas 3.456 cc.

Sementara mesin 2.500 cc berkode 2AR-FE dengan kapasitas 2.494 cc baru digunakan pada Toyota Alphard generasi ketiga berkode AH30 yang mulai diproduksi pada 2015.

Baca Juga: Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI

Selain kapasitas mesin, Usman juga mempersoalkan pencantuman jenis kendaraan sebagai Station Wagon. Menurutnya, Toyota Alphard merupakan kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle (MPV).

” Tidak ada Alphard AH20 tahun 2010 yang mesinnya 2.500 cc. Kemudian Alphard bukan berjenis Station Wagon seperti yang tercantum pada nama barang, tetapi berjenis MPV. Jika LHP menulis 2.500 cc dan Station Wagon, maka kami menduga ada persoalan serius dalam pencatatan aset yang perlu ditelusuri lebih jauh,” tegas Usman.

Baca Juga: 12 Miliar Dana BTT Dipertanyakan: Prabowo Tantang Kajati Malut Buka ‘Kotak Hitam’ Insentif Nakes

Menurutnya, ketidaksesuaian spesifikasi tersebut harus menjadi pintu masuk bagi BPK untuk mengungkap kemungkinan adanya kesalahan administrasi, ketidaksesuaian dokumen, atau dugaan manipulasi data aset yang berpotensi mengaburkan keberadaan kendaraan milik pemerintah daerah.

Ia meminta aparat dan lembaga pemeriksa tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan fisik kendaraan.

“Kami berharap BPK tidak hanya melakukan audit di atas kertas, tetapi juga audit investigatif. Datangi langsung lokasi yang kami duga, periksa fisik kendaraan, cocokkan nomor rangka, nomor mesin, STNK, dan BPKB. Jangan sampai ketidaksesuaian spesifikasi dalam dokumen menjadi celah untuk menghilangkan jejak aset negara,” ujarnya, Sabtu (15/11/2026).

Baca Juga: Kasus Oknum Polisi Di Sula Masuk Babak Baru, Gelar Perkara Jadi Penentu

Usman juga meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan, pencatatan, pengamanan, dan penguasaan aset tersebut diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurutnya, pemeriksaan fisik kendaraan dan pencocokan dokumen kepemilikan menjadi langkah penting untuk memastikan apakah aset yang tercatat dalam LHP BPK tersebut benar-benar merupakan satu kendaraan yang sama atau justru terdapat dua kendaraan dengan spesifikasi berbeda yang tercampur dalam pencatatan aset daerah.

Baca Juga: Kejari Sula Telusuri Benang Merah Empat Proyek Puskesmas, Dugaan Korupsi Kian Melebar

DataIndo secara khusus meminta BPK Maluku Utara menelusuri informasi mengenai keberadaan aset tersebut di kediaman Bupati di Jakarta, sebagaimana lokasi yang menjadi perhatian pihaknya.

“Kami berkomitmen mengawal persoalan ini sampai tuntas. BPK Maluku Utara harus turun ke Jakarta. Jangan biarkan aset Kepulauan Sula menjadi aset misterius, tercatat di atas kertas, tetapi keberadaan fisiknya tidak pernah diketahui,” tutup Usman.

Hingga persoalan ini ditelusuri lebih lanjut, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan fisik kendaraan. Dugaan manipulasi dokumen maupun penyimpangan pengelolaan aset juga harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Tak Terima Diduga Dianiaya, Seorang Warga Desa Fogi Tempuh Jalur Hukum

SANANA – Dugaan tindak pidana penganiayaan kembali mencuat di Kabupaten Kepulauan Sula. Seorang warga Desa Fogi bernama Muhamad Mas Agus resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan HS ke Polres Kepulauan Sula, Polda Maluku Utara.

Laporan tersebut resmi diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Sula pada Minggu, 8 November 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/195/XI/2026/SPKT Polres Kepulauan Sula/Polda Maluku Utara.

Berdasarkan dokumen laporan, dugaan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Pelapor mengadukan dugaan tindak pidana tersebut dengan mengacu pada Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

TEMPUH JALUR HUKUM, MINTA PERKARA DIUSUT TUNTAS

Penerbitan tanda penerimaan laporan tersebut menjadi langkah awal dalam proses hukum atas dugaan peristiwa yang dilaporkan.

Kini, perhatian tertuju kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Kepulauan Sula, untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap pelapor, pihak yang dilaporkan, saksi-saksi, serta pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting guna mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi di Desa Fogi.

Pelapor tentu berharap setiap laporan masyarakat mendapatkan penanganan yang serius tanpa tebang pilih. Sebab, kepastian hukum dan rasa keadilan merupakan hak setiap warga negara.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TETAP KEDEPANKAN

Meski laporan telah diterima secara resmi, pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Status penerimaan laporan bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun bukti bahwa tindak pidana telah terbukti.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polres Kepulauan Sula mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Konfirmasi kepada pihak yang dilaporkan juga masih diperlukan.

Keluarga Pelapor berharap persoalan ini dapat diungkap secara objektif sehingga kebenaran memperoleh tempat dan keadilan dapat ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Diduga Jadi Korban Pengeroyokan, Pelajar Di Sula Resmi Lapor Polisi

SANANA – Dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang pelajar inisial FF di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari SPKT Polres Kepulauan Sula, laporan tersebut diterima pada Senin, 2 November 2026, sekitar pukul 17.30 WIT.

Dalam dokumen penerimaan laporan tersebut, pelapor yang merupakan seorang pelajar melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang disebut terjadi pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Baca Juga: Janji Lolos Seleksi Polri Berujung Laporan, Warga Sula Mengaku Rugi Rp171 Juta

Laporan itu menyebut sejumlah pihak sebagai terlapor. Namun, identitas mereka belum diungkapkan dalam pemberitaan ini demi menjaga asas praduga tak bersalah.

Dalam surat penerimaan laporan, dugaan tindak pidana tersebut dicantumkan dengan merujuk pada Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Langkah pelaporan ke kepolisian ini menjadi upaya pelapor untuk memperoleh keadilan sekaligus meminta agar dugaan peristiwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Dilaporkan Sejak Mei, Salah Satu Kasus Dugaan Pencabulan Di Sula Masih Tahap Lidik

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kronologi lengkap kejadian, kondisi korban, maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.

Keluarga korban pun berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan ini secara profesional, transparan, dan objektif, serta memberikan perlindungan terhadap pelapor yang masih berstatus anak.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Semua pihak yang disebut dalam laporan berhak mendapatkan proses hukum yang adil sampai adanya kepastian hukum dari aparat berwenang.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Kasus Oknum Polisi Di Sula Masuk Babak Baru, Gelar Perkara Jadi Penentu

SANANA – Penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial yang dilaporkan Sudirman Umawatina di Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, mulai menunjukkan perkembangan. Penyidik Satreskrim bahkan telah menjadwalkan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 2 November 2026, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pelapor serta sejumlah saksi.

Baca Juga: Tak Ada Istilah Saling Lindungi, Kasi Propam Polres Sula Tegas Soal Kasus RB

Dalam dokumen tersebut, tercatat beberapa pihak yang telah dimintai keterangan, yakni pelapor Sudirman Umawaitina, serta saksi berinisial A.T., S.U., N.U., dan R.B Sebagai Terlapor.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari ahli bahasa berinisial A.W., S.S., guna mendukung proses penyelidikan.

Anggota Propam Turut Dimintai Keterangan

Salah satu nama yang menjadi sorotan dalam perkembangan perkara ini adalah R.B sebagai Terlapor, yang diketahui merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan saat ini bertugas di lingkungan Polres Kepulauan Sula, tepatnya pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Keterlibatan anggota Polri yang bertugas di bidang pengawasan internal tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial.

Gelar Perkara Jadi Penentu Kelanjutan Kasus

Dalam poin rencana selanjutnya, Satreskrim Polres Kepulauan Sula menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Surat SP2HP yang ditandatangani AIPDA Zulkifli Umamit, S.H., selaku Ketua Tim Penyelidik, juga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan informasi tambahan kepada penyidik apabila masih terdapat hal-hal yang perlu disampaikan.

Baca Juga: Pinjam Rp35 Juta Dengan Jaminan SPK, Seorang Warga Di Sula Diadukan Ke Polisi

Hingga 2 November 2026, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Artinya, belum ada kesimpulan hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam laporan tersebut.

Sudirman Umawaitina sebagai Pelapor kini menantikan langkah konkret Polres Kepulauan Sula, khususnya realisasi gelar perkara dan kejelasan hasilnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dugaan Aliran Rp1,5 Miliar Di Sorot, Kejari Sula Periksa Om Cak Dan Siapkan Pemeriksaan Ahli

SANANA – Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran proyek pekerjaan peningkatan Jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, terus bergulir. Kali ini, nama “Om Cak” menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, membenarkan bahwa sosok yang dikenal dengan sapaan “Om Cak” tersebut telah memenuhi panggilan penyidik dan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Iya, informasi terkait Om Cak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi anggaran proyek pekerjaan peningkatan jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi itu benar. Yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan penyidik Tipikor Kejari Sula dan sudah memberikan keterangan sebagai saksi,” ungkap Juli Antoro Hutapea saat dikonfirmasi wartawan media Linksatu.com, Senin (02/11/2026).

Baca Juga: Fauzan: Eks Kabag ULP Sula Akan Dihadirkan Di Sidang Korupsi Jalan Sanihaya–Modapuhi

Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian publik, menyusul adanya dugaan aliran dana sebesar Rp1,5 miliar yang dikaitkan dengan proyek peningkatan jalan tersebut. Namun, terkait dugaan aliran dana itu, penyidik masih terus mendalami fakta dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Juli menjelaskan, proses penyidikan hingga kini masih berjalan. Kejari Kepulauan Sula juga telah mengagendakan pemeriksaan ahli serta mengajukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang dinilai diperlukan untuk kepentingan pembuktian.

“Saat ini penyidikan masih berlangsung. Kami mengagendakan pemeriksaan ahli dan mengajukan penyitaan atas dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuktian. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah masuk ke pemberkasan perkaranya,” jelasnya.

Baca Juga: Skandal Jalan Sanihaya–Modapuhi: Negara Rugi Rp1,32 Miliar, Kejari Sula Didesak Telusuri Dana Rp1,5 Miliar

Ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya penambahan tersangka setelah pemeriksaan “Om Cak”, Juli belum memberikan sinyal terkait arah pengembangan perkara tersebut.

Menurutnya, seluruh kemungkinan akan bergantung pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam proses hukum.

“Kita lihat fakta-fakta sidangnya nanti. Saat ini kami tentu tidak bisa menyampaikan apa isi keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa penyidik. Itu semua akan diungkap pada pemeriksaan saksi di pengadilan,” tegasnya.

Baca Juga: Kejati Malut Didesak Tetapkan Bupati Sula Sebagai Tersangka Kasus Dana BTT

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi menjadi bagian dari upaya penyidik membangun konstruksi perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Di akhir keterangannya, Kajari Kepulauan Sula meminta masyarakat untuk mempercayakan proses penanganan perkara kepada penyidik Kejari Sula. Ia meyakini alat bukti yang telah dikumpulkan akan semakin memperjelas duduk perkara dugaan korupsi proyek tersebut.

“Percayakan proses pengungkapannya melalui penyidikan yang kami lakukan. Kami percaya dengan alat bukti yang ada semakin membuat terang kasus posisi perkaranya,” pungkas Juli.

Baca Juga: Bongkar Kasus Jalan Di Sula! Rp1,5 Miliar Jadi Sorotan, Kajari Tegaskan Penyidik Harus Ungkap Fakta

Kini, publik menanti sejauh mana penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Sanihaya–Modapuhi akan berkembang. Terlebih, dengan telah diperiksanya “Om Cak” sebagai saksi, pemeriksaan ahli, serta agenda penyitaan dokumen, masyarakat berharap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata, tetapi mampu mengungkap secara terang alur penggunaan anggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

CFD Dikeluhkan Pengendara, Kapolres Sula: Tak Ada Pemberitahuan Ke Kita

SANANA – Kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Sula di depan Benteng Sanana, Minggu (1/11/2026), menuai keluhan dari sejumlah pengendara.

Pasalnya, akses jalan yang menjadi salah satu jalur utama masyarakat dipalang selama berjam-jam untuk kepentingan kegiatan tersebut. Akibatnya, sejumlah pengendara mengaku terganggu dan harus mencari jalur alternatif untuk mencapai tujuan.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah media Linksatu.com melakukan konfirmasi kepada Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handreas terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam keterangannya, Kapolres mengungkapkan bahwa kegiatan Car Free Day tersebut tidak disertai pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.

“Terkait kegiatan tersebut tak ada pemberitahuan ataupun laporan ke kita,” kata AKBP Handreas, Minggu (01/11/2026).

Baca Juga: Istri Bupati Dan Suami Inspektur, Aktivis: Membuka Celah Praktik Korupsi Di Sula

Bahkan, saat ditanya mengenai keluhan pengendara yang merasa terganggu akibat penutupan jalan, Kapolres menyampaikan agar masyarakat yang merasa terganggu melaporkan persoalan tersebut.

“Kalau ada yang merasa terganggu, lapor saja ke Polres,” tegasnya.

Baca Juga: Kapolri Dan Kapolda Diminta Atensinya Terkait Penanganan Kasus KM

Padahal, penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 128 ayat (1), disebutkan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan apabila tersedia jalan alternatif.

Selanjutnya, Pasal 128 ayat (2) mengatur bahwa pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Kemudian Pasal 128 ayat (3) menegaskan bahwa izin penggunaan jalan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahkan, Pasal 129 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Baca Juga: Perkuat Komunikasi Hukum, YBH Kapita Sambangi Kapolres Sula

Dengan demikian, penutupan akses jalan untuk kegiatan CFD tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perizinan, ketersediaan jalur alternatif, serta pengaturan lalu lintas.

Sejumlah pengendara berharap KONI Sula sebagai penyelenggara tidak hanya berfokus pada suksesnya kegiatan olahraga, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat pengguna jalan.

Sebab, mendorong masyarakat hidup sehat merupakan tujuan positif. Namun, kepentingan tersebut semestinya tidak mengabaikan hak pengguna jalan untuk memperoleh akses transportasi yang aman dan lancar.

Publik pun berharap pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CFD tersebut agar kegiatan serupa ke depan tidak kembali menimbulkan keluhan masyarakat.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tak Kompromi! Kalapas IIB Sanana Tegas Berantas Pungli Dan Perketat Pengamanan

SANANA — Komitmen untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) terus ditegaskan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, David Lekatompessy. Di bawah kepemimpinannya, pengawasan terhadap petugas maupun warga binaan menjadi perhatian serius demi menjaga integritas dan keamanan di dalam lapas.

David menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pungli yang dilakukan oleh oknum petugas atau pegawai di lingkungan Lapas Kelas IIB Sanana. Menurutnya, integritas dan profesionalisme merupakan prinsip utama yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap insan pemasyarakatan.

“Sebagai pimpinan, saya paling alergi dengan yang namanya pungli. Hal ini sering saya sampaikan kepada seluruh petugas dan pegawai. Jika sampai saya menemukan ada oknum yang melakukan pungli, saya akan tindak tegas. Bagi saya, uang bukan segala-galanya dan tidak ada negosiasi,” tegas David, Rabu (28/10/2026).

Sinergi TNI-Polri, Pengamanan Terus Diperketat

Selain menekankan pentingnya integritas petugas, Kalapas Sanana juga memperkuat langkah-langkah pengamanan melalui kegiatan penggeledahan dan razia rutin yang dilaksanakan bersama unsur TNI-Polri.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di dalam lapas, khususnya telepon genggam atau handphone yang dapat disalahgunakan oleh warga binaan.

David menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan selama ini, pihaknya belum menemukan warga binaan yang kedapatan memiliki handphone.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran Lapas Kelas IIB Sanana dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Sinergi dengan aparat TNI-Polri juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Pengawalan Warga Binaan Yang Berobat Tetap Mengedepankan Keamanan

Ketegasan dalam menjaga keamanan juga diterapkan ketika warga binaan membutuhkan pelayanan kesehatan di luar lapas.

David menjelaskan bahwa warga binaan yang harus menjalani pengobatan di luar lapas tetap berada dalam pengawasan petugas. Dalam pelaksanaannya, pengawalan dilakukan dengan menerapkan prosedur pengamanan yang ketat, termasuk mempertahankan penggunaan borgol sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi medis warga binaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak warga binaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab petugas dalam mencegah risiko pelarian maupun gangguan keamanan lainnya.

Tegas, Profesional Dan Berintegritas

Berbagai langkah yang dilakukan Kalapas David Lekatompessy menunjukkan penekanan pada tiga hal utama, yakni pemberantasan pungli, penguatan pengawasan, serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kelas IIB Sanana.

Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh petugas untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan pelayanan pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan pengawasan yang konsisten dan sinergi bersama aparat terkait, Lapas Kelas IIB Sanana terus berupaya mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Bagi David Lekatompessy, keamanan bukan sekadar rutinitas, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan disiplin, integritas, dan ketegasan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM