JPU Tak Dilibatkan Dalam Pengalihan Tahanan, Kajari Pertanyakan Profesionalisme PN Sanana

SANANA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, menyoroti profesionalisme Pengadilan Negeri (PN) Sanana terkait proses penerbitan dan penyampaian penetapan pengalihan penahanan terhadap terdakwa kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berinisial RB alias Ongen.

Sorotan tersebut muncul setelah penetapan pengalihan penahanan terdakwa diduga disampaikan pada malam hari, sekitar pukul 22.00 WIT, atau di luar jam kerja. Persoalan ini semakin dipertanyakan karena penetapan hakim tersebut disebut lebih dahulu diserahkan kepada pihak penasihat hukum terdakwa, bukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Juli Antoro mempertanyakan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pihak PN Sanana, khususnya panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

Menurutnya, panitera pengganti semestinya dapat berkoordinasi dengan JPU melalui telepon, WhatsApp, atau pesan singkat apabila terdapat penetapan hakim yang harus segera ditindaklanjuti.

Namun, ia menilai proses penyampaian penetapan yang dilakukan pada malam hari dan di luar jam kerja tersebut menimbulkan tanda tanya terkait transparansi dan profesionalisme dalam penanganan administrasi perkara.

“Kan semestinya Panitera Pengganti yang menangani perkara KDRT atas nama terdakwa inisial RB ini bisa koordinasi melalui WA atau pesan singkat. Tapi ini tidak begitu, terkesan main kucing-kucingan dengan mengantar penetapan hakim malam-malam di luar jam kerja,” Kata Kajari Kepulauan Sula saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Kontroversi Keluarnya Tahanan KDRT Di Malam Hari, Kalapas Sanana Buka Suara

Tak hanya mempersoalkan waktu dan mekanisme penyampaian dokumen, Juli juga mempertanyakan keabsahan pelaksanaan pengeluaran terdakwa dari tahanan.

Ia menilai, pelaksanaan pengeluaran tahanan yang didasarkan pada penetapan hakim semestinya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dengan melibatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang menjalankan proses penuntutan.

Dalam keterangannya, Juli merujuk pada Pasal 65 huruf h dan Pasal 156 ayat (1) huruf l KUHAP sebagai dasar hukum yang menurutnya perlu diperhatikan dalam persoalan tersebut.

Selain itu, Kajari juga mempertanyakan apakah pengeluaran terdakwa RB telah dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim.

Ia bahkan mempertanyakan siapa saja pihak yang menandatangani berita acara tersebut, mengingat JPU yang menangani perkara itu mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengeluaran terdakwa.

“Bagaimana bisa pengeluaran terdakwa atas nama RB dinyatakan sah? Apakah pengeluaran terdakwa dalam rangka pelaksanaan penetapan hakim itu dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim? Siapa yang bertanda tangan di berita acara itu, karena kami dalam hal ini JPU-nya tidak dilibatkan,” tegasnya.

Baca Juga: Bongkar Kasus Jalan Di Sula! Rp1,5 Miliar Jadi Sorotan, Kajari Tegaskan Penyidik Harus Ungkap Fakta

Juli menegaskan, dugaan kesalahan prosedur dalam proses pengalihan penahanan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa ataupun langsung dinyatakan sah tanpa pemeriksaan terhadap mekanisme pelaksanaannya.

Menurutnya, setiap tindakan hukum, termasuk pengeluaran terdakwa dari tahanan, harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya minta kesalahan prosedur ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, apalagi dibilang sebagai sesuatu yang sah. Pelaksanaan pengeluaran tahanan yang seperti itu tidak sah karena bertentangan dengan KUHAP,” ujarnya.

Baca Juga: Terkuak! 16 Kasus Dana Desa Di Sula Belum Tuntas, Kajari Bongkar Penyebabnya

Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dianggap sepele dan meminta agar seluruh tahapan administrasi maupun pelaksanaan penetapan hakim diperiksa secara transparan.

“Kesalahan prosedur seperti ini jangan dianggap biasa dan dimaklumi. Karena patut diduga ada apa di baliknya. Silakan masyarakat yang menilai,” tutup Juli.

Menunggu Klarifikasi PN Sanana

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola administrasi peradilan, koordinasi antaraparat penegak hukum, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan penetapan hakim.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri Sanana, khususnya panitera pengganti yang menangani perkara tersebut, masih diperlukan guna mengetahui alasan penetapan disampaikan pada malam hari, mekanisme penyerahannya, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan penahanan terdakwa RB.

Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai dugaan pelanggaran prosedur dalam perkara ini.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Kontroversi Keluarnya Tahanan KDRT Di Malam Hari, Kalapas Sanana Buka Suara

SANANA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, David Lekatompessy, mengakui adanya kekeliruan dalam proses pengeluaran tahanan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berinisial RB pada Senin malam, 17 November 2026, sekitar pukul 22.00 WIT.

Pengeluaran tahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat penetapan hakim yang menyatakan bahwa RB berstatus sebagai tahanan kota. David menjelaskan, secara administratif, proses tersebut telah memiliki dasar hukum. Namun, pihaknya seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Jaksa.

“Saya keluarkan tahanan kasus KDRT berdasarkan surat penetapan hakim bahwa yang bersangkutan adalah tahanan kota. Secara administratif itu sah. Namun, hal tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kejaksaan. Kekeliruan saya ada di situ,” ungkap David, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Lapas Sanana Peringati Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Hibah Tanah Bapas Jadi Kado Istimewa

Ia menjelaskan, saat proses pengeluaran RB dari Lapas, yang bersangkutan turut didampingi oleh kuasa hukumnya. David mengaku beranggapan bahwa kuasa hukum RB telah melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan sebelum proses pengeluaran tahanan dilakukan.

Namun, anggapan tersebut ternyata keliru. Hal itu baru diketahui setelah dirinya menerima pesan WhatsApp dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang memberitahukan bahwa belum ada koordinasi dari pihak kuasa hukum RB dengan kejaksaan terkait pengeluaran tahanan tersebut.

Menindaklanjuti persoalan itu, David mengaku mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri pada keesokan harinya untuk bertemu langsung dengan Kajari. Pertemuan tersebut bertujuan membangun koordinasi sekaligus menjelaskan persoalan yang terjadi.

Menurutnya, persoalan tersebut lebih disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara pihak-pihak terkait.

“Saya kemudian datang ke kantor kejaksaan untuk bertemu Kajari dengan tujuan berkoordinasi terkait persoalan tersebut. Menurut saya, hal ini hanya miskomunikasi saja,” jelasnya.

Baca Juga: Empat Proyek Puskesmas Di Sula Dibidik, Mantan Kadinkes Dan Kontraktor Dipanggil

Lebih lanjut, David secara terbuka mengakui bahwa kekeliruan tersebut merupakan tanggung jawab dirinya bersama jajaran petugas Lapas Sanana.

Ia pun berkomitmen melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan tugas, khususnya terkait administrasi serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Terkait persoalan ini, saya mengakui bahwa ini merupakan kekeliruan saya bersama rekan-rekan kerja. Ke depan, kami akan memperbaiki kinerja dan lebih berhati-hati agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.

Persoalan pengeluaran tahanan RB tersebut menjadi perhatian karena proses pengeluaran dari Lapas dilakukan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan Jaksa, meskipun telah terdapat penetapan hakim terkait perubahan status penahanan menjadi tahanan kota.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Lapas Sanana Peringati Hari Bakti Kemenimipas Ke-2, Hibah Tanah Bapas Jadi Kado Istimewa

SANANA – Memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana menggelar upacara peringatan yang dirangkaikan dengan tasyakuran di Lapangan Upacara Lapas Sanana, Kamis (19/11).

Mengusung tema “IMIPAS MELAYANI, TEGAS MENJAGA, TULUS MEMBINA”, peringatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Lapas Sanana untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan integritas, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Upacara berlangsung khidmat dengan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Sanana, David Lekatompessy, selaku Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Sula, purna pemasyarakatan, pejabat struktural, pegawai, peserta magang, hingga Warga Binaan.

Dalam amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, seluruh jajaran Kemenimipas diingatkan agar tidak terjebak pada rutinitas pelaksanaan program maupun pemenuhan administrasi semata. Setiap tugas dan tanggung jawab harus mampu memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menteri juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, menjaga integritas aparatur, serta memastikan seluruh program prioritas kementerian berjalan secara optimal.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah institusi tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan. Sebagaimana ditegaskan dalam amanat tersebut, “Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja yang sungguh-sungguh dan hasil yang dapat masyarakat rasakan.”

Dukungan Pemda untuk Pembangunan Bapas Sanana

Salah satu momen penting dalam peringatan Hari Bakti kali ini adalah penyerahan surat hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hibah tersebut diperuntukkan bagi rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Sanana.

Penyerahan surat hibah diwakili oleh Asisten II Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Abdi Umagapi, S.Hut., M.Si. Dukungan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenimipas, sekaligus membuka peluang pengembangan sarana dan peningkatan pelayanan pemasyarakatan, khususnya di wilayah Kepulauan Sula.

Kalapas Sanana, David Lekatompessy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Bakti bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan tanggung jawab, serta meneguhkan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

“Peringatan Hari Bakti ini menjadi momentum bagi kita untuk terus meningkatkan integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam bekerja. Saya berharap seluruh jajaran Lapas Sanana dapat mengimplementasikan semangat melayani, tegas menjaga, dan tulus membina melalui pelaksanaan tugas yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap David.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan tasyakuran yang berlangsung penuh kebersamaan melalui doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 ini, Lapas Kelas IIB Sanana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan humanis.

Semangat melayani, tegas menjaga, dan tulus membina diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi nilai yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dokumen Alphard Pemda Sula Diduga Janggal, DataIndo Siapkan Laporan Ke BPK Dan KPK

JAKARTA – Dugaan kejanggalan dalam pencatatan aset kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi sorotan Direktur DataIndo, Usman Buamona. Ia menduga terdapat indikasi rekayasa dokumen aset daerah terkait satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp761.475.000 yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 sebagai kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya.

Sorotan tersebut merujuk pada LHP BPK Nomor 21.A/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam dokumen itu, tercatat satu unit kendaraan jenis Station Wagon Toyota Alphard 2.500 cc dengan Tahun Perolehan 2010 dan nilai perolehan Rp761.475.000.

Kendaraan tersebut masuk dalam daftar kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya, dengan total nilai aset mencapai Rp2.300.327.203.

Menurut Usman, terdapat kejanggalan mendasar dalam pencatatan spesifikasi kendaraan tersebut, terutama pada ketidaksesuaian antara tahun perolehan 2010 dan kapasitas mesin 2.500 cc.

Ia menjelaskan, Toyota Alphard generasi kedua yang diproduksi pada periode 2008–2015 umumnya menggunakan mesin 2.4L berkode 2AZ-FE dengan kapasitas 2.362 cc dan mesin 3.5L berkode 2GR-FE dengan kapasitas 3.456 cc.

Sementara mesin 2.5L berkode 2AR-FE dengan kapasitas 2.494 cc digunakan pada Alphard generasi ketiga yang mulai diproduksi pada 2015.

“Jika tercatat Tahun Perolehan 2010, tetapi kapasitas mesinnya 2.500 cc, maka ada ketidaksesuaian yang harus dijelaskan. Kami menduga dokumen tersebut bermasalah dan perlu ditelusuri lebih jauh,” ujar Usman, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Misteri Alphard Rp761 Juta Milik Pemda Sula, DataIndo Minta BPK Periksa Kediaman Bupati Di Jakarta

Ia mempertanyakan bagaimana mungkin kendaraan dengan nilai ratusan juta rupiah dapat tercatat sebagai aset pemerintah daerah selama kurang lebih 14 tahun, tetapi saat pemeriksaan BPK Tahun 2024 justru dinyatakan tidak diketahui keberadaannya.

Usman menilai, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada temuan administrasi. Menurutnya, perlu dilakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan identitas kendaraan, status kepemilikan, serta keberadaan fisiknya.

“Harus diperiksa nomor rangka, nomor mesin, STNK dan BPKB asli. Dari situ bisa diketahui apakah kendaraan tersebut benar Alphard tahun 2010 atau justru kendaraan generasi berikutnya. Jangan sampai ketidaksesuaian dokumen membuat aset daerah sulit dilacak,” tegasnya.

DUGAAN KEBERADAAN MOBIL DI JAKARTA

Selain mempersoalkan ketidaksesuaian data kendaraan, Usman mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran DataIndo, pihaknya menduga mobil Alphard tersebut bukan hilang, melainkan berada di kediaman Bupati Kepulauan Sula di Jakarta.

Namun, dugaan tersebut menurutnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan fisik secara langsung, bukan sekadar klarifikasi lisan.

Ia juga mempertanyakan mengapa dalam LHP BPK hanya dicantumkan keterangan “Tidak Diketahui Keberadaannya”, sementara menurutnya masih diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen dan identitas kendaraan tersebut.

Baca Juga: Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI

Usman bahkan menduga persoalan ini berpotensi lebih serius apabila ditemukan bukti adanya kesengajaan dalam perubahan atau manipulasi dokumen aset daerah.

Meski demikian, dugaan rekayasa dokumen maupun dugaan keberadaan kendaraan di lokasi tertentu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh lembaga berwenang.

DESAK BPK RI PUSAT DAN KPK TURUN TANGAN

Atas persoalan tersebut, Direktur DataIndo menyampaikan tiga tuntutan.

Pertama, meminta BPK RI Pusat turun tangan melakukan evaluasi dan mengambil langkah pemeriksaan lebih lanjut terhadap temuan aset tersebut. Usman juga mempertanyakan independensi pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara dalam penanganan persoalan ini.

Kedua, mendesak dilakukannya audit investigatif dengan memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan, termasuk STNK dan BPKB asli, nomor rangka, serta nomor mesin guna memastikan identitas dan tahun pembuatan kendaraan yang sebenarnya.

Baca Juga: Kejati Malut Ditantang Periksa Bupati Sula Pasca Penetapan 5 Tersangka Kasus BTT

Ketiga, meminta pemeriksaan fisik secara langsung di Jakarta terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan mobil Toyota Alphard tersebut.

Usman menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan aset daerah hanya berhenti sebagai catatan administrasi, sementara keberadaan fisik kendaraan belum mendapatkan kepastian.

“Kami menyampaikan ini bukan karena membenci Bupati ataupun tidak percaya kepada BPK. Tetapi kejanggalan dalam dokumen harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai aset daerah hanya tercatat di atas kertas, tetapi keberadaan fisiknya tidak diketahui,” katanya.

Baca juga: DataIndo Apresiasi Penahanan Aliong Mus: Bukti Tak Ada Yang Kebal Hukum

Ia juga memastikan bahwa dalam waktu dekat DataIndo akan melimpahkan dokumen dan laporan terkait temuan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Persoalan ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan aset daerah bernilai miliaran rupiah. Transparansi, pemeriksaan fisik, serta penelusuran dokumen kepemilikan dinilai penting untuk memastikan apakah persoalan tersebut sebatas kesalahan administrasi atau terdapat dugaan perbuatan melawan hukum.

Hingga berita ini disusun, tudingan dan dugaan yang disampaikan Direktur DataIndo tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula, serta penjelasan resmi BPK terkait temuan tersebut masih diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan berimbang.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

16 Tim, 31 Pertandingan! Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Sukses Satukan Pemuda Pulau Mangoli

WAITINA – Turnamen sepak bola Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Tahun 2026 resmi berakhir pada Minggu, 15 November 2026. Kompetisi yang berlangsung selama 21 hari ini sukses menghadirkan semangat sportivitas, persaudaraan, serta antusiasme masyarakat pecinta sepak bola, khususnya di dataran Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Ketua Panitia, Ali Titdoy, mengatakan bahwa Liga Amal Karang Taruna Cup merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Pemuda Karang Taruna Desa Waitina. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan persaudaraan antarpemuda lintas desa.

Menurut Ali, turnamen yang berlangsung sejak 25 Oktober hingga 15 November 2026 tersebut diikuti oleh 16 tim peserta dengan total 31 pertandingan.

Adapun tim-tim peserta berasal dari sejumlah desa, di antaranya Desa Kou, Naflo, Waitina, Mangoli, Orifola, Wai’u, Bajo, dan Fukweu.

“Seluruh peserta telah mengikuti rangkaian pertandingan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia hingga mencapai puncak final,” ujar Ali, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Pendampingan Tanpa Kompromi, YBH Kapita Sula Pastikan Hak Klien Terlindungi

Pertandingan final mempertemukan dua tim terbaik, yakni Ulfoa FC dari Desa Orifola melawan Genadar FC dari Desa Kou. Kedua tim tampil untuk memperebutkan trofi atau piala bergilir Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Tahun 2026.

Setelah melalui pertandingan final yang penuh semangat dan persaingan, Genadar FC dari Desa Kou akhirnya berhasil keluar sebagai juara pertama, sementara Ulfoa FC dari Desa Orifola harus puas menempati posisi juara kedua.

Kemenangan Genadar FC sekaligus menandai berpindahnya piala bergilir dari penguasaan Arseto FC Desa Fukweu, yang sebelumnya menjadi pemegang trofi tersebut.

Sementara itu, sesepuh Pemuda Karang Taruna Desa Waitina yang juga dikenal sebagai Pia Matua Sangaji Lai Ya Fai Waitina, Jamal Umawaitina, menyampaikan bahwa turnamen ini memiliki makna lebih besar daripada sekadar mengejar gelar juara.

Menurutnya, Liga Amal Karang Taruna Cup merupakan sarana positif untuk menyatukan pemuda dari berbagai desa, mengembangkan minat dan bakat generasi muda, serta memperkuat tali persaudaraan melalui olahraga sepak bola.

“Turnamen ini bukan semata-mata untuk mencari kemenangan, tetapi bagaimana kita menyatukan pemuda dari satu desa dengan desa lainnya, meningkatkan minat dan bakat generasi muda Kabupaten Kepulauan Sula pada umumnya, khususnya di dataran Pulau Mangoli, serta menjaga tali persaudaraan antarpemuda,” ungkap Jamal.

Baca Juga: Mandek Bertahun-tahun, 16 Kasus Korupsi Di Kepulauan Sula Disorot, Jamwas Diminta Turun Tangan

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai agenda tahunan yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat kebersamaan.

Liga Amal Karang Taruna Cup VIII Tahun 2026 bukan sekadar turnamen sepak bola, melainkan bukti bahwa olahraga mampu menyatukan perbedaan, mempererat persaudaraan, dan melahirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

Dengan berakhirnya kompetisi tahun ini, semangat sportivitas diharapkan tetap terjaga dan menjadi motivasi untuk menyukseskan Liga Amal Karang Taruna Cup pada tahun-tahun mendatang.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Hampir Tujuh Bulan Tanpa Nafkah, Suami Di Sula Diadukan Ke Polisi

SANANA – Dugaan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Seorang perempuan berinisial SU, warga Desa Fogi, Kecamatan Sanana, resmi mengadukan suaminya berinisial IS ke Polres Kepulauan Sula.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 13 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Sula. Dalam surat itu, SU melaporkan dugaan penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan dalam surat pengaduan, persoalan tersebut bermula pada Kamis, 30 April 2026. Saat itu, terlapor disebut terakhir kali memberikan nafkah kepada pelapor sebesar Rp2 juta.

Baca Juga: Misteri Alphard Rp761 Juta Milik Pemda Sula, DataIndo Minta BPK Periksa Kediaman Bupati Di Jakarta

Namun, setelah pemberian uang tersebut, terlapor diduga tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam membiayai kebutuhan rumah tangga selama kurang lebih tujuh bulan.

Pelapor mengaku sejak saat itu tidak lagi menerima biaya untuk kebutuhan makan, pendidikan anak, maupun biaya pengobatan ketika anak mengalami sakit.

Kondisi tersebut kemudian mendorong SU menempuh jalur hukum dengan mendatangi Polres Kepulauan Sula untuk menyampaikan pengaduan dan meminta agar persoalan yang dialaminya dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Merasa Terintimidasi Lewat Pesan Messenger, Seorang Warga Di Sula Laporkan Dugaan Pengancaman

Dalam suratnya, pelapor secara khusus meminta Kapolres Kepulauan Sula agar memberikan perhatian dan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup dan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dengan memeriksa pihak-pihak terkait serta mendalami seluruh keterangan dan bukti yang disampaikan pelapor.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut maupun tanggapan dari pihak terlapor.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Misteri Alphard Rp761 Juta Milik Pemda Sula, DataIndo Minta BPK Periksa Kediaman Bupati Di Jakarta

JAKARTA – Dugaan penyimpangan pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi sorotan. Direktur DataIndo, Usman Buamona, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan investigatif terhadap sejumlah kendaraan dinas yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Desakan tersebut menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 Nomor 21.A/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam laporan itu, BPK mencatat kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemkab Kepulauan Sula yang tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai mencapai Rp2.300.327.203.

Salah satu aset yang menjadi perhatian DataIndo adalah satu unit Toyota Alphard yang tercatat sebagai Station Wagon 2.500 cc, tahun perolehan 2010, dengan harga perolehan sebesar Rp761.475.000. Kendaraan tersebut terdaftar sebagai aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Baca Juga: DataIndo Apresiasi Penahanan Aliong Mus: Bukti Tak Ada Yang Kebal Hukum

Usman menilai terdapat kejanggalan serius dalam spesifikasi kendaraan yang dicantumkan pada laporan pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Toyota Alphard tahun 2010 merupakan generasi kedua dengan kode bodi AH20 yang menurutnya tidak memiliki varian mesin 2.500 cc.

Ia menjelaskan, Alphard generasi AH20 yang diproduksi pada 2008 hingga 2015 menggunakan dua pilihan mesin, yakni 2.4L berkode 2AZ-FE dengan kapasitas 2.362 cc dan mesin 3.5L berkode 2GR-FE dengan kapasitas 3.456 cc.

Sementara mesin 2.500 cc berkode 2AR-FE dengan kapasitas 2.494 cc baru digunakan pada Toyota Alphard generasi ketiga berkode AH30 yang mulai diproduksi pada 2015.

Baca Juga: Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI

Selain kapasitas mesin, Usman juga mempersoalkan pencantuman jenis kendaraan sebagai Station Wagon. Menurutnya, Toyota Alphard merupakan kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle (MPV).

” Tidak ada Alphard AH20 tahun 2010 yang mesinnya 2.500 cc. Kemudian Alphard bukan berjenis Station Wagon seperti yang tercantum pada nama barang, tetapi berjenis MPV. Jika LHP menulis 2.500 cc dan Station Wagon, maka kami menduga ada persoalan serius dalam pencatatan aset yang perlu ditelusuri lebih jauh,” tegas Usman.

Baca Juga: 12 Miliar Dana BTT Dipertanyakan: Prabowo Tantang Kajati Malut Buka ‘Kotak Hitam’ Insentif Nakes

Menurutnya, ketidaksesuaian spesifikasi tersebut harus menjadi pintu masuk bagi BPK untuk mengungkap kemungkinan adanya kesalahan administrasi, ketidaksesuaian dokumen, atau dugaan manipulasi data aset yang berpotensi mengaburkan keberadaan kendaraan milik pemerintah daerah.

Ia meminta aparat dan lembaga pemeriksa tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan fisik kendaraan.

“Kami berharap BPK tidak hanya melakukan audit di atas kertas, tetapi juga audit investigatif. Datangi langsung lokasi yang kami duga, periksa fisik kendaraan, cocokkan nomor rangka, nomor mesin, STNK, dan BPKB. Jangan sampai ketidaksesuaian spesifikasi dalam dokumen menjadi celah untuk menghilangkan jejak aset negara,” ujarnya, Sabtu (15/11/2026).

Baca Juga: Kasus Oknum Polisi Di Sula Masuk Babak Baru, Gelar Perkara Jadi Penentu

Usman juga meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan, pencatatan, pengamanan, dan penguasaan aset tersebut diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Menurutnya, pemeriksaan fisik kendaraan dan pencocokan dokumen kepemilikan menjadi langkah penting untuk memastikan apakah aset yang tercatat dalam LHP BPK tersebut benar-benar merupakan satu kendaraan yang sama atau justru terdapat dua kendaraan dengan spesifikasi berbeda yang tercampur dalam pencatatan aset daerah.

Baca Juga: Kejari Sula Telusuri Benang Merah Empat Proyek Puskesmas, Dugaan Korupsi Kian Melebar

DataIndo secara khusus meminta BPK Maluku Utara menelusuri informasi mengenai keberadaan aset tersebut di kediaman Bupati di Jakarta, sebagaimana lokasi yang menjadi perhatian pihaknya.

“Kami berkomitmen mengawal persoalan ini sampai tuntas. BPK Maluku Utara harus turun ke Jakarta. Jangan biarkan aset Kepulauan Sula menjadi aset misterius, tercatat di atas kertas, tetapi keberadaan fisiknya tidak pernah diketahui,” tutup Usman.

Hingga persoalan ini ditelusuri lebih lanjut, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan fisik kendaraan. Dugaan manipulasi dokumen maupun penyimpangan pengelolaan aset juga harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Tak Terima Diduga Dianiaya, Seorang Warga Desa Fogi Tempuh Jalur Hukum

SANANA – Dugaan tindak pidana penganiayaan kembali mencuat di Kabupaten Kepulauan Sula. Seorang warga Desa Fogi bernama Muhamad Mas Agus resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan HS ke Polres Kepulauan Sula, Polda Maluku Utara.

Laporan tersebut resmi diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Sula pada Minggu, 8 November 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/195/XI/2026/SPKT Polres Kepulauan Sula/Polda Maluku Utara.

Berdasarkan dokumen laporan, dugaan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Pelapor mengadukan dugaan tindak pidana tersebut dengan mengacu pada Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

TEMPUH JALUR HUKUM, MINTA PERKARA DIUSUT TUNTAS

Penerbitan tanda penerimaan laporan tersebut menjadi langkah awal dalam proses hukum atas dugaan peristiwa yang dilaporkan.

Kini, perhatian tertuju kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Kepulauan Sula, untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap pelapor, pihak yang dilaporkan, saksi-saksi, serta pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting guna mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi di Desa Fogi.

Pelapor tentu berharap setiap laporan masyarakat mendapatkan penanganan yang serius tanpa tebang pilih. Sebab, kepastian hukum dan rasa keadilan merupakan hak setiap warga negara.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TETAP KEDEPANKAN

Meski laporan telah diterima secara resmi, pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Status penerimaan laporan bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun bukti bahwa tindak pidana telah terbukti.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polres Kepulauan Sula mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Konfirmasi kepada pihak yang dilaporkan juga masih diperlukan.

Keluarga Pelapor berharap persoalan ini dapat diungkap secara objektif sehingga kebenaran memperoleh tempat dan keadilan dapat ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Diduga Jadi Korban Pengeroyokan, Pelajar Di Sula Resmi Lapor Polisi

SANANA – Dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang pelajar inisial FF di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari SPKT Polres Kepulauan Sula, laporan tersebut diterima pada Senin, 2 November 2026, sekitar pukul 17.30 WIT.

Dalam dokumen penerimaan laporan tersebut, pelapor yang merupakan seorang pelajar melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang disebut terjadi pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Baca Juga: Janji Lolos Seleksi Polri Berujung Laporan, Warga Sula Mengaku Rugi Rp171 Juta

Laporan itu menyebut sejumlah pihak sebagai terlapor. Namun, identitas mereka belum diungkapkan dalam pemberitaan ini demi menjaga asas praduga tak bersalah.

Dalam surat penerimaan laporan, dugaan tindak pidana tersebut dicantumkan dengan merujuk pada Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Langkah pelaporan ke kepolisian ini menjadi upaya pelapor untuk memperoleh keadilan sekaligus meminta agar dugaan peristiwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Dilaporkan Sejak Mei, Salah Satu Kasus Dugaan Pencabulan Di Sula Masih Tahap Lidik

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kronologi lengkap kejadian, kondisi korban, maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.

Keluarga korban pun berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan ini secara profesional, transparan, dan objektif, serta memberikan perlindungan terhadap pelapor yang masih berstatus anak.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Semua pihak yang disebut dalam laporan berhak mendapatkan proses hukum yang adil sampai adanya kepastian hukum dari aparat berwenang.

Pewarta: Setiawan Umamit 

Redaktur: TIM

Kasus Oknum Polisi Di Sula Masuk Babak Baru, Gelar Perkara Jadi Penentu

SANANA – Penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial yang dilaporkan Sudirman Umawatina di Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, mulai menunjukkan perkembangan. Penyidik Satreskrim bahkan telah menjadwalkan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 2 November 2026, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pelapor serta sejumlah saksi.

Baca Juga: Tak Ada Istilah Saling Lindungi, Kasi Propam Polres Sula Tegas Soal Kasus RB

Dalam dokumen tersebut, tercatat beberapa pihak yang telah dimintai keterangan, yakni pelapor Sudirman Umawaitina, serta saksi berinisial A.T., S.U., N.U., dan R.B Sebagai Terlapor.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari ahli bahasa berinisial A.W., S.S., guna mendukung proses penyelidikan.

Anggota Propam Turut Dimintai Keterangan

Salah satu nama yang menjadi sorotan dalam perkembangan perkara ini adalah R.B sebagai Terlapor, yang diketahui merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan saat ini bertugas di lingkungan Polres Kepulauan Sula, tepatnya pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Keterlibatan anggota Polri yang bertugas di bidang pengawasan internal tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial.

Gelar Perkara Jadi Penentu Kelanjutan Kasus

Dalam poin rencana selanjutnya, Satreskrim Polres Kepulauan Sula menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Surat SP2HP yang ditandatangani AIPDA Zulkifli Umamit, S.H., selaku Ketua Tim Penyelidik, juga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan informasi tambahan kepada penyidik apabila masih terdapat hal-hal yang perlu disampaikan.

Baca Juga: Pinjam Rp35 Juta Dengan Jaminan SPK, Seorang Warga Di Sula Diadukan Ke Polisi

Hingga 2 November 2026, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Artinya, belum ada kesimpulan hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam laporan tersebut.

Sudirman Umawaitina sebagai Pelapor kini menantikan langkah konkret Polres Kepulauan Sula, khususnya realisasi gelar perkara dan kejelasan hasilnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM