api-linksatu

Dugaan Aliran Rp1,5 Miliar Di Sorot, Kejari Sula Periksa Om Cak Dan Siapkan Pemeriksaan Ahli

SANANA – Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran proyek pekerjaan peningkatan Jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, terus bergulir. Kali ini, nama “Om Cak” menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, membenarkan bahwa sosok yang dikenal dengan sapaan “Om Cak” tersebut telah memenuhi panggilan penyidik dan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Iya, informasi terkait Om Cak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi anggaran proyek pekerjaan peningkatan jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi itu benar. Yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan penyidik Tipikor Kejari Sula dan sudah memberikan keterangan sebagai saksi,” ungkap Juli Antoro Hutapea saat dikonfirmasi wartawan media Linksatu.com, Senin (02/11/2026).

Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian publik, menyusul adanya dugaan aliran dana sebesar Rp1,5 miliar yang dikaitkan dengan proyek peningkatan jalan tersebut. Namun, terkait dugaan aliran dana itu, penyidik masih terus mendalami fakta dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Juli menjelaskan, proses penyidikan hingga kini masih berjalan. Kejari Kepulauan Sula juga telah mengagendakan pemeriksaan ahli serta mengajukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang dinilai diperlukan untuk kepentingan pembuktian.

“Saat ini penyidikan masih berlangsung. Kami mengagendakan pemeriksaan ahli dan mengajukan penyitaan atas dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuktian. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah masuk ke pemberkasan perkaranya,” jelasnya.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya penambahan tersangka setelah pemeriksaan “Om Cak”, Juli belum memberikan sinyal terkait arah pengembangan perkara tersebut.

Menurutnya, seluruh kemungkinan akan bergantung pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam proses hukum.

“Kita lihat fakta-fakta sidangnya nanti. Saat ini kami tentu tidak bisa menyampaikan apa isi keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa penyidik. Itu semua akan diungkap pada pemeriksaan saksi di pengadilan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi menjadi bagian dari upaya penyidik membangun konstruksi perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Di akhir keterangannya, Kajari Kepulauan Sula meminta masyarakat untuk mempercayakan proses penanganan perkara kepada penyidik Kejari Sula. Ia meyakini alat bukti yang telah dikumpulkan akan semakin memperjelas duduk perkara dugaan korupsi proyek tersebut.

“Percayakan proses pengungkapannya melalui penyidikan yang kami lakukan. Kami percaya dengan alat bukti yang ada semakin membuat terang kasus posisi perkaranya,” pungkas Juli.

Kini, publik menanti sejauh mana penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Sanihaya–Modapuhi akan berkembang. Terlebih, dengan telah diperiksanya “Om Cak” sebagai saksi, pemeriksaan ahli, serta agenda penyitaan dokumen, masyarakat berharap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata, tetapi mampu mengungkap secara terang alur penggunaan anggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

CFD Dikeluhkan Pengendara, Kapolres Sula: Tak Ada Pemberitahuan Ke Kita

SANANA – Kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Sula di depan Benteng Sanana, Minggu (1/11/2026), menuai keluhan dari sejumlah pengendara.

Pasalnya, akses jalan yang menjadi salah satu jalur utama masyarakat dipalang selama berjam-jam untuk kepentingan kegiatan tersebut. Akibatnya, sejumlah pengendara mengaku terganggu dan harus mencari jalur alternatif untuk mencapai tujuan.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah media Linksatu.com melakukan konfirmasi kepada Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handreas terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam keterangannya, Kapolres mengungkapkan bahwa kegiatan Car Free Day tersebut tidak disertai pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.

“Terkait kegiatan tersebut tak ada pemberitahuan ataupun laporan ke kita,” kata AKBP Handreas, Minggu (01/11/2026).

Bahkan, saat ditanya mengenai keluhan pengendara yang merasa terganggu akibat penutupan jalan, Kapolres menyampaikan agar masyarakat yang merasa terganggu melaporkan persoalan tersebut.

“Kalau ada yang merasa terganggu, lapor saja ke Polres,” tegasnya.

Padahal, penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 128 ayat (1), disebutkan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan apabila tersedia jalan alternatif.

Selanjutnya, Pasal 128 ayat (2) mengatur bahwa pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Kemudian Pasal 128 ayat (3) menegaskan bahwa izin penggunaan jalan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahkan, Pasal 129 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, penutupan akses jalan untuk kegiatan CFD tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perizinan, ketersediaan jalur alternatif, serta pengaturan lalu lintas.

Sejumlah pengendara berharap KONI Sula sebagai penyelenggara tidak hanya berfokus pada suksesnya kegiatan olahraga, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat pengguna jalan.

Sebab, mendorong masyarakat hidup sehat merupakan tujuan positif. Namun, kepentingan tersebut semestinya tidak mengabaikan hak pengguna jalan untuk memperoleh akses transportasi yang aman dan lancar.

Publik pun berharap pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CFD tersebut agar kegiatan serupa ke depan tidak kembali menimbulkan keluhan masyarakat.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tak Kompromi! Kalapas IIB Sanana Tegas Berantas Pungli Dan Perketat Pengamanan

SANANA — Komitmen untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) terus ditegaskan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, David Lekatompessy. Di bawah kepemimpinannya, pengawasan terhadap petugas maupun warga binaan menjadi perhatian serius demi menjaga integritas dan keamanan di dalam lapas.

David menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pungli yang dilakukan oleh oknum petugas atau pegawai di lingkungan Lapas Kelas IIB Sanana. Menurutnya, integritas dan profesionalisme merupakan prinsip utama yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap insan pemasyarakatan.

“Sebagai pimpinan, saya paling alergi dengan yang namanya pungli. Hal ini sering saya sampaikan kepada seluruh petugas dan pegawai. Jika sampai saya menemukan ada oknum yang melakukan pungli, saya akan tindak tegas. Bagi saya, uang bukan segala-galanya dan tidak ada negosiasi,” tegas David, Rabu (28/10/2026).

Sinergi TNI-Polri, Pengamanan Terus Diperketat

Selain menekankan pentingnya integritas petugas, Kalapas Sanana juga memperkuat langkah-langkah pengamanan melalui kegiatan penggeledahan dan razia rutin yang dilaksanakan bersama unsur TNI-Polri.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di dalam lapas, khususnya telepon genggam atau handphone yang dapat disalahgunakan oleh warga binaan.

David menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan selama ini, pihaknya belum menemukan warga binaan yang kedapatan memiliki handphone.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran Lapas Kelas IIB Sanana dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Sinergi dengan aparat TNI-Polri juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Pengawalan Warga Binaan Yang Berobat Tetap Mengedepankan Keamanan

Ketegasan dalam menjaga keamanan juga diterapkan ketika warga binaan membutuhkan pelayanan kesehatan di luar lapas.

David menjelaskan bahwa warga binaan yang harus menjalani pengobatan di luar lapas tetap berada dalam pengawasan petugas. Dalam pelaksanaannya, pengawalan dilakukan dengan menerapkan prosedur pengamanan yang ketat, termasuk mempertahankan penggunaan borgol sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi medis warga binaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak warga binaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab petugas dalam mencegah risiko pelarian maupun gangguan keamanan lainnya.

Tegas, Profesional Dan Berintegritas

Berbagai langkah yang dilakukan Kalapas David Lekatompessy menunjukkan penekanan pada tiga hal utama, yakni pemberantasan pungli, penguatan pengawasan, serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kelas IIB Sanana.

Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh petugas untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan pelayanan pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan pengawasan yang konsisten dan sinergi bersama aparat terkait, Lapas Kelas IIB Sanana terus berupaya mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Bagi David Lekatompessy, keamanan bukan sekadar rutinitas, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan disiplin, integritas, dan ketegasan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dinilai Abaikan Petunjuk P-19 Jaksa, Fadli Wambes Desak Kapolda Evaluasi Kinerja Kapolres Sula

SULA – Penanganan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Tiara Andini Hasanudin menuai sorotan dari tim kuasa hukumnya. Fadli Wambes selaku kuasa hukum korban mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepulauan Sula, yang dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi korban.

Fadli menyampaikan keberatan atas penanganan perkara tersebut, khususnya terkait petunjuk jaksa dalam P-19 yang menurut pihaknya belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh penyidik.

Menurut Fadli, pihaknya menerima informasi dari jaksa pada 21 Oktober sekitar pukul 21.00 WIT mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk pengembalian SPDP kepada penyidik PPA.

“Kami selaku Kuasa hukum korban merasa dipermainkan dengan proses penanganan perkara ini. Kami mempertanyakan kinerja penyidik PPA Polres Kepulauan Sula karena korban belum mendapatkan kepastian hukum,” demikian inti keberatan yang disampaikan Fadli, Jumat (23/10/2026).

Petunjuk Jaksa Dipertanyakan

Fadli menjelaskan, dalam proses penanganan perkara tersebut, jaksa telah memberikan petunjuk melalui P-19 agar penyidik melengkapi berkas perkara, termasuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Pihak kuasa hukum menilai, hingga batas waktu 14 hari yang mereka sebut diberikan untuk melengkapi petunjuk tersebut, hasil pemeriksaan tambahan yang diminta jaksa belum disampaikan sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari pihak korban mengenai sejauh mana petunjuk jaksa telah ditindaklanjuti oleh penyidik.

Menurut kuasa hukum, tindak lanjut terhadap petunjuk jaksa merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana. Karena itu, mereka meminta agar proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Desak Kapolda Evaluasi Kinerja Kapolres Sula

Atas kondisi tersebut, Fadli Wambes mendesak Kapolda serta Irwasda Polda, untuk memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara dugaan KDRT yang dialami Tiara Andini Hasanudin.

Ia juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolres Kepulauan Sula, terutama dalam pengawasan terhadap kinerja penyidik yang menangani perkara tersebut.

Selain itu, pihak kuasa hukum secara khusus meminta agar Kanit PPA Polres Kepulauan Sula, Ikbal Umanailo, dievaluasi dan diganti apabila hasil pemeriksaan internal menunjukkan adanya ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara.

Desakan tersebut, menurut pihak kuasa hukum, muncul karena proses hukum yang berjalan dinilai terlalu lama dan belum memberikan kejelasan bagi korban.

Korban Berhak Mendapatkan Kepastian Hukum

Fadli menegaskan, penanganan perkara dugaan KDRT harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ia berharap laporan yang telah diproses dapat ditangani secara proporsional, dengan memperhatikan hak-hak korban dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya meminta agar institusi kepolisian melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses penyidikan, sehingga setiap petunjuk jaksa dapat ditindaklanjuti secara tepat dan perkembangan perkara dapat diketahui secara jelas.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Kanit PPA Polres Kepulauan Sula, Ikbal Umanailo, maupun pihak Polres Kepulauan Sula terkait kritik dan desakan yang disampaikan kuasa hukum korban.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Fifian Masuk Bursa Ketua Golkar Sula, Rekam Jejak Hukum Tuai Sorotan

SULA – Wacana pencalonan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, dalam bursa pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kepulauan Sula periode 2026-2031 dalam persiapan Musyawarah Daerah (Musda) VI kini mengemuka ke publik.

Langkah politik tersebut langsung memicu sorotan tajam dan diskusi krusial di tengah masyarakat mengenai integritas internal partai Golkar.

Masuknya nama Fifian Adeningsi Mus dalam bursa pimpinan partai dinilai sebagai langkah pragmatis yang lumrah dalam politik lokal. Sebagai bupati petahana, ia dinilai memiliki modal sosial, jaringan, serta pengaruh politik yang kuat untuk menggerakkan roda organisasi Golkar di daerah.

Meski demikian, wacana ini memicu perdebatan publik akibat adanya deretan dugaan kasus korupsi yang dikaitkan dengan namanya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah pemberitaan, nama Fifian Adeningsi Mus diduga sempat terseret dalam beberapa kasus hukum di wilayah Maluku Utara.

Di antaranya adalah dugaan korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 tahun anggaran 2021 senilai Rp5 miliar. Selain itu, namanya juga dikaitkan dengan temuan kerugian negara pada proyek masa lalu, seperti pembangunan Power House senilai Rp1,5 miliar, serta dugaan aliran dana pada proyek jalan Saniahaya-Modapuhi.

Kondisi ini menuntut Partai Golkar untuk cermat dalam menimbang risiko reputasi organisasi sebelum mengambil keputusan. Kasus-kasus yang menyeret nama bupati dikhawatirkan dapat menjadi beban politik bagi partai.

Pemerhati Kebijakan Publik (PKP), Rifaldi Ciusnoyo, mengingatkan agar partai tidak menutup mata terhadap persoalan rekam jejak ini.

“Jika partai memprioritaskan figur semata-mata karena kekuatan elektoralnya tanpa mempertimbangkan rekam jejak hukum, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan konstituen yang kian kritis terhadap isu korupsi di Kepulauan Sula,” tegas Rifaldi, Kamis (22/10/2026).

Kini, keputusan berada di tangan internal Partai Golkar untuk menentukan arah konsolidasi kekuasaan di Kepulauan Sula, apakah akan tetap memilih jalan pragmatis atau memprioritaskan komitmen penegakan integritas.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Hampir Setahun Tutup, Sejumlah Pengendara Desak Pengelola Pertashop Segera Buka Pelayanan

SULA — Hampir setahun tidak beroperasi, Pertashop yang berada di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menuai keluhan dari sejumlah pengendara sepeda motor. Kondisi tersebut mendorong Salma dan Darlan mendesak pihak pengelola agar segera memberikan penjelasan sekaligus membuka kembali pelayanan bagi masyarakat.

Tidak adanya pelayanan di Pertashop tersebut menjadi tanda tanya besar bagi para pengendara yang selama ini berharap fasilitas pengisian bahan bakar itu dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Linksatu.com, Pertashop tersebut sudah hampir setahun tidak memberikan pelayanan. Namun, hingga kini, belum diketahui secara pasti alasan fasilitas itu belum kembali beroperasi.

Para pengendara Salma dan Darlan menilai, keberadaan Pertashop di lokasi tersebut cukup penting, mengingat posisinya berada di jalur menuju Kantor Bupati Kepulauan Sula dan sejumlah kantor instansi lainnya. Jalur tersebut juga ramai dilalui pengendara, terutama pada hari-hari kerja.

Karena itu, mereka mendesak pengelola agar tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Pengelola diharapkan segera menyampaikan alasan penghentian pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kepastian mengenai kapan Pertashop tersebut dapat kembali beroperasi.

“Kami berharap pengelola segera memberikan penjelasan. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan. Jika memungkinkan, pelayanan harus segera dibuka kembali karena keberadaan Pertashop ini sangat membantu pengendara,” demikian harapan yang perlu disampaikan oleh para pengendara, Senin (19/10/2026).

Bagi masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut, beroperasinya kembali Pertashop tentu akan memberikan kemudahan dalam memperoleh bahan bakar, khususnya bagi pengendara yang memiliki aktivitas di sekitar pusat pemerintahan dan perkantoran.

Oleh sebab itu, pengelola diharapkan segera mengambil langkah konkret, baik dengan membuka kembali pelayanan maupun memberikan informasi yang jelas apabila masih terdapat kendala operasional.

Masyarakat juga berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola mengenai penyebab Pertashop tersebut tidak beroperasi selama hampir setahun, Linksatu.com tetap membuka ruang bagi pihak pengelola untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Bongkar Kasus Jalan Di Sula! Rp1,5 Miliar Jadi Sorotan, Kajari Tegaskan Penyidik Harus Ungkap Fakta

SULA — Desakan untuk menelusuri aliran dana sebesar Rp1,5 miliar dalam skandal dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, terus menjadi sorotan. Terlebih, proyek tersebut dikaitkan dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,32 miliar.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena proses penyidikan perkara tersebut masih berlangsung.

“Saya no comment dulu terkait pemberitaan itu karena kami saat ini sedang melakukan proses penyidikan dan penyidikan masih terus berlangsung,” ujar Juli Antoro Hutapea, Senin (12/10/2026).

Meski memilih tidak berkomentar lebih jauh, Kajari menegaskan bahwa tim penyidik telah menerima arahan yang jelas untuk mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setiap temuan dalam proses pemeriksaan, kata dia, harus dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Perintah saya ke tim penyidikan sudah jelas, ungkap semua dan tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi proyek jalan Sanihaya–Modapuhi masih terus dikembangkan. Penelusuran fakta, pemeriksaan saksi, serta pendalaman keterangan menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Juli juga meminta seluruh pihak yang telah dipanggil sebagai saksi agar menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan secara jujur sesuai fakta yang diketahui.

“Saat ini Tim Penyidikan Kejari Kepulauan Sula masih melakukan penyidikan terhadap pengembangan kasus tersebut. Kami minta semua pihak yang dipanggil sebagai saksi menghormati panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,” ungkapnya.

Telusuri Aliran Dana Jadi Sorotan

Sorotan terhadap aliran dana Rp1,5 miliar menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara ini. Publik menanti sejauh mana penyidik dapat menelusuri penggunaan anggaran, menguji keterangan para saksi, serta mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,32 miliar.

Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Nilai aliran dana yang disorot juga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan pihak tertentu.

Dengan penyidikan yang masih berjalan, Kejari Kepulauan Sula diharapkan dapat mengungkap perkara ini secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga penggunaan anggaran negara dalam proyek jalan Sanihaya–Modapuhi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan tim penyidik dalam mengurai fakta-fakta perkara, termasuk penelusuran aliran dana dan penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyidikan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Skandal Jalan Sanihaya–Modapuhi: Negara Rugi Rp1,32 Miliar, Kejari Sula Didesak Telusuri Dana Rp1,5 Miliar

SULA — Tabir dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kembali tersingkap. Dalam pemeriksaan lanjutan yang berlangsung di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ternate, Kamis (8/10/2026), sejumlah fakta terkait dugaan aliran dana sebelum proses tender hingga pencairan uang muka proyek mulai diungkap penasihat hukum.

Abdulah Ismail, penasihat hukum Yopi Saraung, Komisaris PT DSM, membeberkan dugaan aliran dana senilai Rp1.505.000.000 yang disebut telah ditransfer secara bertahap kepada rekening PT GM dan rekening lain yang berkaitan dengan pihak yang dikenal dengan panggilan “Om Cak”.

Dana tersebut, menurut Abdulah, diduga berkaitan dengan pembicaraan sejumlah paket pekerjaan yang direncanakan dilelang pada 2023, termasuk proyek jalan Sanihaya–Modapuhi yang kini menjadi sorotan dalam perkara dugaan korupsi.

Proyek yang bersumber dari anggaran tahun 2023 itu diduga tidak dikerjakan meski pemenang tender telah menerima pencairan uang muka sebesar 30 persen. Berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi Maluku sebagaimana disampaikan penasihat hukum, kerugian negara ditaksir mencapai Rp1.320.288.177.

Abdulah mengungkapkan rangkaian peristiwa tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (9/10/2026).

Berawal Dari Pertemuan Di Jakarta

Menurut keterangan Abdullah, rangkaian peristiwa bermula pada 2022 ketika seseorang yang dikenal sebagai “Om Cak” menemui Yopi Saraung di kediaman Aliong Mus di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Om Cak disebut menyampaikan bahwa dirinya telah berhenti bekerja di Pulau Taliabu dan bergabung bersama Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, di Sanana.

Pembicaraan kemudian berlanjut di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Om Cak disebut memperlihatkan sejumlah paket pekerjaan yang direncanakan untuk dilelang pada 2023, dengan nilai salah satu paket diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Namun, menurut Abdulah, penawaran tersebut disertai permintaan pembayaran fee sebesar 10 persen di muka.

“Sejak pembicaraan itu, dana mulai ditransfer secara bertahap, bahkan sebelum proses lelang dimulai,” ungkap Abdulah berdasarkan keterangan yang disampaikannya.

Transfer Bertahap, Total Rp1,505 Miliar

Abdulah merinci sejumlah transaksi yang disebut berkaitan dengan permintaan tersebut.Pada Juli 2022, dana sebesar Rp430 juta ditransfer dengan alasan untuk menyewa kediaman Bupati Kepulauan Sula di kawasan Pondok Indah, Jakarta.

Selanjutnya, pada Agustus 2022, kembali dilakukan transfer sebesar Rp195 juta yang disebut untuk keperluan Bupati Kepulauan Sula. Kemudian, pada 16 Desember 2022, dana sebesar Rp430 juta kembali ditransfer dengan alasan pembayaran sewa kediaman di kawasan yang sama.

Memasuki 2023, menurut Abdulah, kliennya kembali diminta melunasi pembayaran fee 10 persen dengan transfer sebesar Rp400 juta. Selain itu, terdapat permintaan tambahan Rp50 juta yang disebut sebagai biaya panitia lelang.

Seluruh transaksi yang diungkapkan tersebut, menurut penasihat hukum, mencapai Rp1.505.000.000. Dana disebut dikirim melalui rekening PT DSM dan rekening pribadi Direktur PT DSM, Melankton Ralendesang, menuju rekening PT GM yang dipimpin Om Cak.

Abdulah menyatakan pihaknya memiliki bukti transfer dan telah menyerahkan dokumen tersebut kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

Jika rangkaian transaksi itu terbukti berkaitan dengan pengaturan proyek, aliran dana tersebut berpotensi membuka persoalan yang lebih luas, bukan hanya menyangkut pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga dugaan praktik pemberian imbalan sebelum proses pengadaan berlangsung.

Meski demikian, tujuan akhir dana dan keterlibatan masing-masing pihak masih perlu ditelusuri serta dibuktikan melalui proses hukum.

Kontrak Terbit, Pencairan Baru Diminta Pada September 2023

Keanehan lain, lanjut Abdulah, muncul ketika kliennya disebut baru didatangi Rosihan Buamona alias Siban, bersama seorang kontraktor yang dikenal sebagai Hi. Iyan serta staf Om Cak, pada September 2023 untuk meminta cek pencairan.

Padahal, menurut keterangannya, kontrak pekerjaan telah dibuat sejak Mei 2023.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan dari pihak Yopi mengenai alasan permintaan pencairan baru dilakukan beberapa bulan setelah kontrak diterbitkan, sementara pembayaran yang sebelumnya dijanjikan sebagai fee telah diserahkan.

Abdulah menuturkan, kliennya mempertanyakan mengapa permintaan pencairan baru diajukan saat itu, meskipun surat kuasa disebut telah dibuat sebelumnya.

“Klien kami mempertanyakan mengapa baru pada September 2023 diminta pencairan, padahal kontrak sudah dibuat sejak Mei 2023. Ketika berkoordinasi dengan Om Cak, klien kami juga mempertanyakan fee 10 persen yang telah diserahkan, sementara paket pekerjaan yang dijanjikan belum diperoleh,” jelas Abdulah.

Menurut Abdulah, Om Cak kemudian disebut menyampaikan bahwa uang pencairan sebesar 30 persen akan digunakan untuk mengganti uang yang sebelumnya telah diserahkan oleh kliennya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang, menurut penasihat hukum, perlu didalami penyidik guna mengurai hubungan antara pembayaran sebelum tender, penunjukan rekanan, penerbitan kontrak, dan pencairan uang muka proyek.

Kejari Sula Didesak Telusuri Seluruh Penerima Dana

Atas rangkaian fakta yang disampaikan tersebut, pihak penasihat hukum mendesak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula agar tidak hanya berfokus pada kliennya, tetapi juga menelusuri pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam rangkaian transaksi tersebut.

Abdulah meminta penyidik memeriksa Om Cak selaku Direktur PT GM, Rosihan Buamona alias Siban, serta pihak-pihak lain yang relevan dengan perkara ini.

Selain itu, penyidik didesak menelusuri secara menyeluruh rekening penerima dana sekitar Rp1,5 miliar, memastikan penggunaan uang tersebut, serta mengungkap apakah terdapat aliran dana untuk kepentingan pejabat daerah.

Nama Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, turut disebut dalam keterangan yang disampaikan penasihat hukum. Abdulah meminta penyidik mendalami penyebutan tersebut secara objektif untuk memastikan apakah terdapat hubungan, pengetahuan, atau keterlibatan yang relevan dengan perkara.

Penyebutan nama seseorang dalam keterangan pihak lain tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Karena itu, setiap dugaan harus diuji melalui alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

“Jangan hanya memeriksa klien kami. Telusuri ke mana sebenarnya uang itu berakhir. Jika ada pihak lain yang menikmati, termasuk indikasi keterlibatan pejabat, harus diusut tuntas demi keadilan,” tegas Abdulah.

Publik Menanti Pengusutan Menyeluruh

Kasus dugaan korupsi proyek jalan Sanihaya–Modapuhi kini tidak hanya menyisakan pertanyaan mengenai pekerjaan yang diduga tidak pernah dilaksanakan, tetapi juga mengenai dugaan aliran dana sebelum tender, permintaan fee, serta mekanisme pencairan uang muka.

Apabila keterangan dan dokumen transaksi yang disampaikan penasihat hukum dapat diverifikasi, penyidik berpeluang memperoleh gambaran lebih utuh mengenai pihak-pihak yang terlibat, tujuan aliran dana, dan kemungkinan hubungan transaksi tersebut dengan pelaksanaan proyek.

Publik pun menanti langkah Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula untuk mengungkap perkara ini secara transparan dan menyeluruh, termasuk menelusuri aliran uang hingga penerima manfaat akhirnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Rp30 Juta Disepakati, Baru Rp3 Juta Dibayar: Polemik Tanah Wailia Masuk Polisi

SULA — Persoalan jual beli tanah di Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, berujung pada laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Kepulauan Sula.

Nurhayati Yoisangadji melaporkan dugaan tindak pidana terkait penguasaan dan pemanfaatan sebidang tanah yang menurutnya belum dibayar lunas oleh pihak pembeli.

Dalam laporan pengaduannya kepada Kapolres Kepulauan Sula, Nurhayati mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bermula pada 10 Februari 2017. Saat itu, seorang pria berinisial HSA bersama istrinya, SLI, disebut datang untuk mengukur sebidang tanah milik Nurhayati di Desa Wailia.

Tanah berukuran sekitar 20 x 27 meter tersebut, menurut Nurhayati, disepakati dengan harga Rp30 juta.

Namun, persoalan muncul setelah proses pengukuran. Menurut Nurhayati, pembayaran dijanjikan akan dilakukan kemudian.

Ketika Nurhayati datang menagih pada 2018, ia mengaku tidak bertemu dengan HSA dan hanya bertemu dengan SLI. Dalam kesempatan tersebut, menurut pengaduan, Nurhayati hanya menerima pembayaran sebesar Rp3 juta.

Dengan demikian, masih terdapat Rp27 juta dari nilai transaksi yang menurut Nurhayati belum dibayarkan.

Persoalan tersebut semakin panjang ketika sekitar empat bulan kemudian HSA disebut datang ke rumah Nurhayati untuk membicarakan sisa pembayaran. Namun, hingga 2026, Nurhayati mengaku belum menerima pelunasan.

Yang menjadi sorotan, menurut Nurhayati, di atas tanah tersebut kini telah berdiri bangunan Sarang Walet, sementara tanah tersebut diklaim masih merupakan miliknya dan disebut bersertifikat atas nama suaminya.

Nurhayati Minta Polisi Bongkar Persoalan Tanah

Nurhayati kemudian membawa persoalan tersebut ke Polres Kepulauan Sula. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri secara menyeluruh riwayat transaksi, bukti pembayaran, status kepemilikan tanah, pihak yang menguasai tanah, hingga dasar pembangunan bangunan Sarang Walet di atas objek yang dipersoalkan.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyisakan sejumlah pertanyaan: mengapa tanah yang menurut Nurhayati belum dibayar lunas sudah dikuasai dan dimanfaatkan? Apa dasar penguasaan tanah tersebut? Dan bagaimana status hukum bangunan yang berdiri di atasnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tentu harus dijawab berdasarkan alat bukti dan proses hukum.

Nurhayati berharap pengaduannya tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti sehingga status hukum tanah dan dugaan perbuatan pidana yang dilaporkannya menjadi terang.

Laporan pengaduan tersebut dibuat Nurhayati Yoisangadji di Sanana pada 21 September 2026.

Sementara itu, HSA dan SLI merupakan inisial pihak yang disebut dalam laporan pengaduan. Keduanya tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan, serta belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Pinjam Rp35 Juta Dengan Jaminan SPK, Seorang Warga Di Sula Diadukan Ke Polisi

SULA — Seorang warga Desa Sanihaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, mengadukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan kepada Kepolisian Resor Kepulauan Sula.

Pengaduan tersebut disampaikan oleh Muin Upara melalui surat yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Sula pada 7 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, seorang pria berinisial M.R.U. disebut sebagai pihak yang dilaporkan.

Berdasarkan kronologi yang tertuang dalam surat pengaduan, persoalan tersebut bermula pada 7 Desember 2024. Saat itu, M.R.U. disebut datang ke rumah pelapor di Desa Sanihaya dan meminta pinjaman uang sebesar Rp35 juta.

Dalam pengaduannya, pelapor menyebut M.R.U. menyampaikan bahwa dirinya sedang memegang sebuah proyek dan membutuhkan dana. Terlapor disebut berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana proyek yang dimaksud cair.

Sebagai jaminan, M.R.U. disebut turut menyerahkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pelapor.

Namun, menurut keterangan dalam surat pengaduan, hingga laporan tersebut dibuat pada Oktober 2026, uang sebesar Rp35 juta yang dipinjam tersebut belum dikembalikan.

Pelapor kemudian meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pengaduannya dan memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hampir Dua Tahun Belum Ada Pengembalian

Peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi pada Desember 2024, sementara pengaduan dibuat pada Oktober 2026. Dalam rentang waktu tersebut, pelapor mengaku belum menerima pengembalian uang sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan.

Meski demikian, perkara ini masih berada pada tahap pengaduan dan dugaan. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan M.R.U. terbukti melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan.

Kepastian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Pelapor berharap pengaduannya dapat ditindaklanjuti sehingga persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM