api-linksatu

Tak Terima Diduga Dianiaya, Seorang Warga Desa Fogi Tempuh Jalur Hukum

SANANA – Dugaan tindak pidana penganiayaan kembali mencuat di Kabupaten Kepulauan Sula. Seorang warga Desa Fogi bernama Muhamad Mas Agus resmi menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan HS ke Polres Kepulauan Sula, Polda Maluku Utara.

Laporan tersebut resmi diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Sula pada Minggu, 8 November 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/195/XI/2026/SPKT Polres Kepulauan Sula/Polda Maluku Utara.

Berdasarkan dokumen laporan, dugaan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Minggu (8/11/2026), sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Pelapor mengadukan dugaan tindak pidana tersebut dengan mengacu pada Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

TEMPUH JALUR HUKUM, MINTA PERKARA DIUSUT TUNTAS

Penerbitan tanda penerimaan laporan tersebut menjadi langkah awal dalam proses hukum atas dugaan peristiwa yang dilaporkan.

Kini, perhatian tertuju kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Kepulauan Sula, untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap pelapor, pihak yang dilaporkan, saksi-saksi, serta pengumpulan alat bukti menjadi bagian penting guna mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi di Desa Fogi.

Pelapor tentu berharap setiap laporan masyarakat mendapatkan penanganan yang serius tanpa tebang pilih. Sebab, kepastian hukum dan rasa keadilan merupakan hak setiap warga negara.

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TETAP KEDEPANKAN

Meski laporan telah diterima secara resmi, pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Status penerimaan laporan bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun bukti bahwa tindak pidana telah terbukti.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Polres Kepulauan Sula mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Konfirmasi kepada pihak yang dilaporkan juga masih diperlukan.

Keluarga Pelapor berharap persoalan ini dapat diungkap secara objektif sehingga kebenaran memperoleh tempat dan keadilan dapat ditegakkan sesuai hukum yang berlaku.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Diduga Jadi Korban Pengeroyokan, Pelajar Di Sula Resmi Lapor Polisi

SANANA – Dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang pelajar inisial FF di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari SPKT Polres Kepulauan Sula, laporan tersebut diterima pada Senin, 2 November 2026, sekitar pukul 17.30 WIT.

Dalam dokumen penerimaan laporan tersebut, pelapor yang merupakan seorang pelajar melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang disebut terjadi pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Laporan itu menyebut sejumlah pihak sebagai terlapor. Namun, identitas mereka belum diungkapkan dalam pemberitaan ini demi menjaga asas praduga tak bersalah.

Dalam surat penerimaan laporan, dugaan tindak pidana tersebut dicantumkan dengan merujuk pada Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Langkah pelaporan ke kepolisian ini menjadi upaya pelapor untuk memperoleh keadilan sekaligus meminta agar dugaan peristiwa tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kronologi lengkap kejadian, kondisi korban, maupun perkembangan penanganan laporan tersebut.

Keluarga korban pun berharap aparat penegak hukum dapat menangani laporan ini secara profesional, transparan, dan objektif, serta memberikan perlindungan terhadap pelapor yang masih berstatus anak.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Semua pihak yang disebut dalam laporan berhak mendapatkan proses hukum yang adil sampai adanya kepastian hukum dari aparat berwenang.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kasus Oknum Polisi Di Sula Masuk Babak Baru, Gelar Perkara Jadi Penentu

SANANA – Penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial yang dilaporkan Sudirman Umawatina di Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, mulai menunjukkan perkembangan. Penyidik Satreskrim bahkan telah menjadwalkan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 2 November 2026, penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pelapor serta sejumlah saksi.

Dalam dokumen tersebut, tercatat beberapa pihak yang telah dimintai keterangan, yakni pelapor Sudirman Umawaitina, serta saksi berinisial A.T., S.U., N.U., dan R.B Sebagai Terlapor.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari ahli bahasa berinisial A.W., S.S., guna mendukung proses penyelidikan.

Anggota Propam Turut Dimintai Keterangan

Salah satu nama yang menjadi sorotan dalam perkembangan perkara ini adalah R.B sebagai Terlapor, yang diketahui merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan saat ini bertugas di lingkungan Polres Kepulauan Sula, tepatnya pada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Keterlibatan anggota Polri yang bertugas di bidang pengawasan internal tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam penanganan laporan dugaan pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial.

Gelar Perkara Jadi Penentu Kelanjutan Kasus

Dalam poin rencana selanjutnya, Satreskrim Polres Kepulauan Sula menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Surat SP2HP yang ditandatangani AIPDA Zulkifli Umamit, S.H., selaku Ketua Tim Penyelidik, juga memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan informasi tambahan kepada penyidik apabila masih terdapat hal-hal yang perlu disampaikan.

Hingga 2 November 2026, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Artinya, belum ada kesimpulan hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam laporan tersebut.

Sudirman Umawaitina sebagai Pelapor kini menantikan langkah konkret Polres Kepulauan Sula, khususnya realisasi gelar perkara dan kejelasan hasilnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dugaan Aliran Rp1,5 Miliar Di Sorot, Kejari Sula Periksa Om Cak Dan Siapkan Pemeriksaan Ahli

SANANA – Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran proyek pekerjaan peningkatan Jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, terus bergulir. Kali ini, nama “Om Cak” menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, membenarkan bahwa sosok yang dikenal dengan sapaan “Om Cak” tersebut telah memenuhi panggilan penyidik dan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

“Iya, informasi terkait Om Cak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi anggaran proyek pekerjaan peningkatan jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi itu benar. Yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan penyidik Tipikor Kejari Sula dan sudah memberikan keterangan sebagai saksi,” ungkap Juli Antoro Hutapea saat dikonfirmasi wartawan media Linksatu.com, Senin (02/11/2026).

Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian publik, menyusul adanya dugaan aliran dana sebesar Rp1,5 miliar yang dikaitkan dengan proyek peningkatan jalan tersebut. Namun, terkait dugaan aliran dana itu, penyidik masih terus mendalami fakta dan mengumpulkan alat bukti guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Juli menjelaskan, proses penyidikan hingga kini masih berjalan. Kejari Kepulauan Sula juga telah mengagendakan pemeriksaan ahli serta mengajukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang dinilai diperlukan untuk kepentingan pembuktian.

“Saat ini penyidikan masih berlangsung. Kami mengagendakan pemeriksaan ahli dan mengajukan penyitaan atas dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuktian. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah masuk ke pemberkasan perkaranya,” jelasnya.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan adanya penambahan tersangka setelah pemeriksaan “Om Cak”, Juli belum memberikan sinyal terkait arah pengembangan perkara tersebut.

Menurutnya, seluruh kemungkinan akan bergantung pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam proses hukum.

“Kita lihat fakta-fakta sidangnya nanti. Saat ini kami tentu tidak bisa menyampaikan apa isi keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa penyidik. Itu semua akan diungkap pada pemeriksaan saksi di pengadilan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi menjadi bagian dari upaya penyidik membangun konstruksi perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya.

Di akhir keterangannya, Kajari Kepulauan Sula meminta masyarakat untuk mempercayakan proses penanganan perkara kepada penyidik Kejari Sula. Ia meyakini alat bukti yang telah dikumpulkan akan semakin memperjelas duduk perkara dugaan korupsi proyek tersebut.

“Percayakan proses pengungkapannya melalui penyidikan yang kami lakukan. Kami percaya dengan alat bukti yang ada semakin membuat terang kasus posisi perkaranya,” pungkas Juli.

Kini, publik menanti sejauh mana penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Jalan Sanihaya–Modapuhi akan berkembang. Terlebih, dengan telah diperiksanya “Om Cak” sebagai saksi, pemeriksaan ahli, serta agenda penyitaan dokumen, masyarakat berharap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata, tetapi mampu mengungkap secara terang alur penggunaan anggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

CFD Dikeluhkan Pengendara, Kapolres Sula: Tak Ada Pemberitahuan Ke Kita

SANANA – Kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kepulauan Sula di depan Benteng Sanana, Minggu (1/11/2026), menuai keluhan dari sejumlah pengendara.

Pasalnya, akses jalan yang menjadi salah satu jalur utama masyarakat dipalang selama berjam-jam untuk kepentingan kegiatan tersebut. Akibatnya, sejumlah pengendara mengaku terganggu dan harus mencari jalur alternatif untuk mencapai tujuan.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah media Linksatu.com melakukan konfirmasi kepada Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handreas terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam keterangannya, Kapolres mengungkapkan bahwa kegiatan Car Free Day tersebut tidak disertai pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.

“Terkait kegiatan tersebut tak ada pemberitahuan ataupun laporan ke kita,” kata AKBP Handreas, Minggu (01/11/2026).

Bahkan, saat ditanya mengenai keluhan pengendara yang merasa terganggu akibat penutupan jalan, Kapolres menyampaikan agar masyarakat yang merasa terganggu melaporkan persoalan tersebut.

“Kalau ada yang merasa terganggu, lapor saja ke Polres,” tegasnya.

Padahal, penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 128 ayat (1), disebutkan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi lalu lintas yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan apabila tersedia jalan alternatif.

Selanjutnya, Pasal 128 ayat (2) mengatur bahwa pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Kemudian Pasal 128 ayat (3) menegaskan bahwa izin penggunaan jalan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahkan, Pasal 129 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, penutupan akses jalan untuk kegiatan CFD tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perizinan, ketersediaan jalur alternatif, serta pengaturan lalu lintas.

Sejumlah pengendara berharap KONI Sula sebagai penyelenggara tidak hanya berfokus pada suksesnya kegiatan olahraga, tetapi juga memperhatikan hak masyarakat pengguna jalan.

Sebab, mendorong masyarakat hidup sehat merupakan tujuan positif. Namun, kepentingan tersebut semestinya tidak mengabaikan hak pengguna jalan untuk memperoleh akses transportasi yang aman dan lancar.

Publik pun berharap pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan CFD tersebut agar kegiatan serupa ke depan tidak kembali menimbulkan keluhan masyarakat.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tak Kompromi! Kalapas IIB Sanana Tegas Berantas Pungli Dan Perketat Pengamanan

SANANA — Komitmen untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) terus ditegaskan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, David Lekatompessy. Di bawah kepemimpinannya, pengawasan terhadap petugas maupun warga binaan menjadi perhatian serius demi menjaga integritas dan keamanan di dalam lapas.

David menegaskan bahwa dirinya tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pungli yang dilakukan oleh oknum petugas atau pegawai di lingkungan Lapas Kelas IIB Sanana. Menurutnya, integritas dan profesionalisme merupakan prinsip utama yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap insan pemasyarakatan.

“Sebagai pimpinan, saya paling alergi dengan yang namanya pungli. Hal ini sering saya sampaikan kepada seluruh petugas dan pegawai. Jika sampai saya menemukan ada oknum yang melakukan pungli, saya akan tindak tegas. Bagi saya, uang bukan segala-galanya dan tidak ada negosiasi,” tegas David, Rabu (28/10/2026).

Sinergi TNI-Polri, Pengamanan Terus Diperketat

Selain menekankan pentingnya integritas petugas, Kalapas Sanana juga memperkuat langkah-langkah pengamanan melalui kegiatan penggeledahan dan razia rutin yang dilaksanakan bersama unsur TNI-Polri.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di dalam lapas, khususnya telepon genggam atau handphone yang dapat disalahgunakan oleh warga binaan.

David menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan selama ini, pihaknya belum menemukan warga binaan yang kedapatan memiliki handphone.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jajaran Lapas Kelas IIB Sanana dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Sinergi dengan aparat TNI-Polri juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Pengawalan Warga Binaan Yang Berobat Tetap Mengedepankan Keamanan

Ketegasan dalam menjaga keamanan juga diterapkan ketika warga binaan membutuhkan pelayanan kesehatan di luar lapas.

David menjelaskan bahwa warga binaan yang harus menjalani pengobatan di luar lapas tetap berada dalam pengawasan petugas. Dalam pelaksanaannya, pengawalan dilakukan dengan menerapkan prosedur pengamanan yang ketat, termasuk mempertahankan penggunaan borgol sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi medis warga binaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak warga binaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab petugas dalam mencegah risiko pelarian maupun gangguan keamanan lainnya.

Tegas, Profesional Dan Berintegritas

Berbagai langkah yang dilakukan Kalapas David Lekatompessy menunjukkan penekanan pada tiga hal utama, yakni pemberantasan pungli, penguatan pengawasan, serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kelas IIB Sanana.

Komitmen tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh petugas untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan pelayanan pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan pengawasan yang konsisten dan sinergi bersama aparat terkait, Lapas Kelas IIB Sanana terus berupaya mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Bagi David Lekatompessy, keamanan bukan sekadar rutinitas, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan disiplin, integritas, dan ketegasan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dinilai Abaikan Petunjuk P-19 Jaksa, Fadli Wambes Desak Kapolda Evaluasi Kinerja Kapolres Sula

SULA – Penanganan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Tiara Andini Hasanudin menuai sorotan dari tim kuasa hukumnya. Fadli Wambes selaku kuasa hukum korban mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepulauan Sula, yang dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi korban.

Fadli menyampaikan keberatan atas penanganan perkara tersebut, khususnya terkait petunjuk jaksa dalam P-19 yang menurut pihaknya belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh penyidik.

Menurut Fadli, pihaknya menerima informasi dari jaksa pada 21 Oktober sekitar pukul 21.00 WIT mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk pengembalian SPDP kepada penyidik PPA.

“Kami selaku Kuasa hukum korban merasa dipermainkan dengan proses penanganan perkara ini. Kami mempertanyakan kinerja penyidik PPA Polres Kepulauan Sula karena korban belum mendapatkan kepastian hukum,” demikian inti keberatan yang disampaikan Fadli, Jumat (23/10/2026).

Petunjuk Jaksa Dipertanyakan

Fadli menjelaskan, dalam proses penanganan perkara tersebut, jaksa telah memberikan petunjuk melalui P-19 agar penyidik melengkapi berkas perkara, termasuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Pihak kuasa hukum menilai, hingga batas waktu 14 hari yang mereka sebut diberikan untuk melengkapi petunjuk tersebut, hasil pemeriksaan tambahan yang diminta jaksa belum disampaikan sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari pihak korban mengenai sejauh mana petunjuk jaksa telah ditindaklanjuti oleh penyidik.

Menurut kuasa hukum, tindak lanjut terhadap petunjuk jaksa merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana. Karena itu, mereka meminta agar proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Desak Kapolda Evaluasi Kinerja Kapolres Sula

Atas kondisi tersebut, Fadli Wambes mendesak Kapolda serta Irwasda Polda, untuk memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara dugaan KDRT yang dialami Tiara Andini Hasanudin.

Ia juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kapolres Kepulauan Sula, terutama dalam pengawasan terhadap kinerja penyidik yang menangani perkara tersebut.

Selain itu, pihak kuasa hukum secara khusus meminta agar Kanit PPA Polres Kepulauan Sula, Ikbal Umanailo, dievaluasi dan diganti apabila hasil pemeriksaan internal menunjukkan adanya ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara.

Desakan tersebut, menurut pihak kuasa hukum, muncul karena proses hukum yang berjalan dinilai terlalu lama dan belum memberikan kejelasan bagi korban.

Korban Berhak Mendapatkan Kepastian Hukum

Fadli menegaskan, penanganan perkara dugaan KDRT harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ia berharap laporan yang telah diproses dapat ditangani secara proporsional, dengan memperhatikan hak-hak korban dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihaknya meminta agar institusi kepolisian melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses penyidikan, sehingga setiap petunjuk jaksa dapat ditindaklanjuti secara tepat dan perkembangan perkara dapat diketahui secara jelas.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Kanit PPA Polres Kepulauan Sula, Ikbal Umanailo, maupun pihak Polres Kepulauan Sula terkait kritik dan desakan yang disampaikan kuasa hukum korban.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Fifian Masuk Bursa Ketua Golkar Sula, Rekam Jejak Hukum Tuai Sorotan

SULA – Wacana pencalonan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, dalam bursa pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kepulauan Sula periode 2026-2031 dalam persiapan Musyawarah Daerah (Musda) VI kini mengemuka ke publik.

Langkah politik tersebut langsung memicu sorotan tajam dan diskusi krusial di tengah masyarakat mengenai integritas internal partai Golkar.

Masuknya nama Fifian Adeningsi Mus dalam bursa pimpinan partai dinilai sebagai langkah pragmatis yang lumrah dalam politik lokal. Sebagai bupati petahana, ia dinilai memiliki modal sosial, jaringan, serta pengaruh politik yang kuat untuk menggerakkan roda organisasi Golkar di daerah.

Meski demikian, wacana ini memicu perdebatan publik akibat adanya deretan dugaan kasus korupsi yang dikaitkan dengan namanya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah pemberitaan, nama Fifian Adeningsi Mus diduga sempat terseret dalam beberapa kasus hukum di wilayah Maluku Utara.

Di antaranya adalah dugaan korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 tahun anggaran 2021 senilai Rp5 miliar. Selain itu, namanya juga dikaitkan dengan temuan kerugian negara pada proyek masa lalu, seperti pembangunan Power House senilai Rp1,5 miliar, serta dugaan aliran dana pada proyek jalan Saniahaya-Modapuhi.

Kondisi ini menuntut Partai Golkar untuk cermat dalam menimbang risiko reputasi organisasi sebelum mengambil keputusan. Kasus-kasus yang menyeret nama bupati dikhawatirkan dapat menjadi beban politik bagi partai.

Pemerhati Kebijakan Publik (PKP), Rifaldi Ciusnoyo, mengingatkan agar partai tidak menutup mata terhadap persoalan rekam jejak ini.

“Jika partai memprioritaskan figur semata-mata karena kekuatan elektoralnya tanpa mempertimbangkan rekam jejak hukum, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan konstituen yang kian kritis terhadap isu korupsi di Kepulauan Sula,” tegas Rifaldi, Kamis (22/10/2026).

Kini, keputusan berada di tangan internal Partai Golkar untuk menentukan arah konsolidasi kekuasaan di Kepulauan Sula, apakah akan tetap memilih jalan pragmatis atau memprioritaskan komitmen penegakan integritas.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Hampir Setahun Tutup, Sejumlah Pengendara Desak Pengelola Pertashop Segera Buka Pelayanan

SULA — Hampir setahun tidak beroperasi, Pertashop yang berada di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menuai keluhan dari sejumlah pengendara sepeda motor. Kondisi tersebut mendorong Salma dan Darlan mendesak pihak pengelola agar segera memberikan penjelasan sekaligus membuka kembali pelayanan bagi masyarakat.

Tidak adanya pelayanan di Pertashop tersebut menjadi tanda tanya besar bagi para pengendara yang selama ini berharap fasilitas pengisian bahan bakar itu dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Linksatu.com, Pertashop tersebut sudah hampir setahun tidak memberikan pelayanan. Namun, hingga kini, belum diketahui secara pasti alasan fasilitas itu belum kembali beroperasi.

Para pengendara Salma dan Darlan menilai, keberadaan Pertashop di lokasi tersebut cukup penting, mengingat posisinya berada di jalur menuju Kantor Bupati Kepulauan Sula dan sejumlah kantor instansi lainnya. Jalur tersebut juga ramai dilalui pengendara, terutama pada hari-hari kerja.

Karena itu, mereka mendesak pengelola agar tidak membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Pengelola diharapkan segera menyampaikan alasan penghentian pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kepastian mengenai kapan Pertashop tersebut dapat kembali beroperasi.

“Kami berharap pengelola segera memberikan penjelasan. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan. Jika memungkinkan, pelayanan harus segera dibuka kembali karena keberadaan Pertashop ini sangat membantu pengendara,” demikian harapan yang perlu disampaikan oleh para pengendara, Senin (19/10/2026).

Bagi masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut, beroperasinya kembali Pertashop tentu akan memberikan kemudahan dalam memperoleh bahan bakar, khususnya bagi pengendara yang memiliki aktivitas di sekitar pusat pemerintahan dan perkantoran.

Oleh sebab itu, pengelola diharapkan segera mengambil langkah konkret, baik dengan membuka kembali pelayanan maupun memberikan informasi yang jelas apabila masih terdapat kendala operasional.

Masyarakat juga berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola mengenai penyebab Pertashop tersebut tidak beroperasi selama hampir setahun, Linksatu.com tetap membuka ruang bagi pihak pengelola untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Bongkar Kasus Jalan Di Sula! Rp1,5 Miliar Jadi Sorotan, Kajari Tegaskan Penyidik Harus Ungkap Fakta

SULA — Desakan untuk menelusuri aliran dana sebesar Rp1,5 miliar dalam skandal dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Sentra Perkebunan Sanihaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, terus menjadi sorotan. Terlebih, proyek tersebut dikaitkan dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,32 miliar.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena proses penyidikan perkara tersebut masih berlangsung.

“Saya no comment dulu terkait pemberitaan itu karena kami saat ini sedang melakukan proses penyidikan dan penyidikan masih terus berlangsung,” ujar Juli Antoro Hutapea, Senin (12/10/2026).

Meski memilih tidak berkomentar lebih jauh, Kajari menegaskan bahwa tim penyidik telah menerima arahan yang jelas untuk mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setiap temuan dalam proses pemeriksaan, kata dia, harus dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Perintah saya ke tim penyidikan sudah jelas, ungkap semua dan tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi proyek jalan Sanihaya–Modapuhi masih terus dikembangkan. Penelusuran fakta, pemeriksaan saksi, serta pendalaman keterangan menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Juli juga meminta seluruh pihak yang telah dipanggil sebagai saksi agar menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan secara jujur sesuai fakta yang diketahui.

“Saat ini Tim Penyidikan Kejari Kepulauan Sula masih melakukan penyidikan terhadap pengembangan kasus tersebut. Kami minta semua pihak yang dipanggil sebagai saksi menghormati panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,” ungkapnya.

Telusuri Aliran Dana Jadi Sorotan

Sorotan terhadap aliran dana Rp1,5 miliar menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara ini. Publik menanti sejauh mana penyidik dapat menelusuri penggunaan anggaran, menguji keterangan para saksi, serta mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,32 miliar.

Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Nilai aliran dana yang disorot juga tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau keterlibatan pihak tertentu.

Dengan penyidikan yang masih berjalan, Kejari Kepulauan Sula diharapkan dapat mengungkap perkara ini secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga penggunaan anggaran negara dalam proyek jalan Sanihaya–Modapuhi dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan tim penyidik dalam mengurai fakta-fakta perkara, termasuk penelusuran aliran dana dan penentuan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyidikan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM