Hukum Dan Kriminal – api-linksatu

Tersangka Kasus KDRT Belum Ditahan, Kuasa Hukum TAH Desak Kapolres Sula Evaluasi Kanit PPA

SULA — Penanganan perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjerat R.B. sebagai tersangka di Polres Kepulauan Sula mendapat sorotan dari kuasa hukum TAH, Fadli Wambes, S.H.

Sorotan tersebut muncul karena hingga kini R.B. yang telah ditetapkan sebagai tersangka disebut belum dilakukan penahanan oleh penyidik.

Fadli menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius kepolisian.

Ia mempertanyakan alasan penyidik belum melakukan penahanan, terutama karena menurutnya proses penanganan perkara dinilai berjalan lamban.

“Keputusan penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka perlu dievaluasi karena tersangka berulang kali mencari alasan pembenar dan menurut kami sangat menghambat proses yang sementara berjalan,” ujar Fadli, Sabtu (26/09/2026).

Menurut Fadli, ketegasan penyidik dalam menangani perkara tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan rasa aman bagi pihak yang melaporkan dugaan KDRT.

Ia mengaku, tidak ditahannya tersangka membuat kliennya bersama keluarga merasa tidak nyaman dan mengalami trauma.

“Tidak ditahannya tersangka membuat klien kami dan keluarga merasa tidak nyaman dan mengalami trauma. Ini yang menjadi perhatian serius kami sebagai kuasa hukum,” katanya.

Fadli menegaskan, pihaknya tetap menghormati kewenangan penyidik dalam menentukan langkah hukum terhadap tersangka. Namun, ia meminta kepolisian tidak hanya mempertimbangkan hak-hak tersangka, tetapi juga memperhatikan hak dan kondisi pihak yang mengaku sebagai korban.

“Tersangka memiliki hak ingkar, namun hak-hak korban juga patut untuk dipertimbangkan. Apalagi ini menyangkut perlindungan terhadap perempuan,” tegasnya.

Desak Kapolres Evaluasi Kanit PPA

Atas penanganan perkara tersebut, Fadli secara terbuka meminta Kapolres Kepulauan Sula melakukan evaluasi terhadap jajaran yang menangani perkara, khususnya Kanit PPA.

“Pak Kapolres, kami mendesak agar Pak Kapolres dapat mengevaluasi kinerja dari Kanit PPA,” ujar Fadli.

Ia menilai evaluasi diperlukan agar proses hukum terhadap tersangka berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.

Selain itu, Fadli meminta penyidik memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan hingga saat ini tersangka belum dilakukan penahanan.

Menurutnya, transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Kepulauan Sula.

“Kami meminta agar proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara transparan dan profesional, sehingga tidak ada kecurigaan publik, terutama korban dan keluarganya terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Sula,” tandasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Kepulauan Sula terkait alasan belum dilakukannya penahanan terhadap R.B. maupun tanggapan atas desakan evaluasi terhadap Kanit PPA.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

PK Lasidi Leko Digulirkan, Kajari Sula Tegas: Kami Siap Hadapi

SULA — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Sula, Juli Antoro Hutapea, menegaskan pihaknya siap menghadapi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Terpidana Lasidi Leko terkait perkara tindak pidana korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Upaya hukum tersebut diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tte.

Juli Antoro mengatakan, pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh Lasidi Leko melalui penasihat hukum atau kuasa hukumnya.

“Kita siap menghadapi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK),” tegas Juli Antoro, Jum’at (25/09/2026).

Menurutnya, pengajuan PK merupakan hak hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia membenarkan bahwa Lasidi Leko melalui advokat atau kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan PK atas putusan perkara tersebut.

“Benar yang bersangkutan melalui advokat atau kuasa hukumnya telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Kami JPU menghormati upaya Peninjauan Kembali tersebut,” ujar Juli.

Namun demikian, Juli mengingatkan bahwa dalam pengajuan PK terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya berkaitan dengan adanya novum atau keadaan/bukti baru yang belum pernah diungkap dalam persidangan sebelumnya.

“Namun perlu diingat bahwa pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini harus ada novum atau fakta baru yang belum pernah diungkap di persidangan sebelumnya,” katanya.

Juli juga menyampaikan keyakinannya bahwa materi yang disampaikan dalam memori PK oleh pihak Lasidi Leko pada prinsipnya berkaitan dengan hal-hal yang sebelumnya telah muncul atau dibahas dalam proses persidangan.

“Kami yakin apa yang disampaikan dalam memori Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Terpidana Lasidi Leko sesungguhnya sudah pernah diungkap di persidangan sebelumnya,” ujarnya.

Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menyatakan siap menghadapi proses hukum lanjutan tersebut dan akan memberikan tanggapan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Kepulauan Sula, yang proses hukumnya telah bergulir hingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Pengajuan PK oleh Lasidi Leko menjadi bagian dari upaya hukum setelah adanya putusan pengadilan yang menjadi objek permohonan PK tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

“Masyarakat Tidak Bodoh!” SP2Lid Kasus Rp1,1 Miliar Dipertanyakan, Kapolres Sula Didesak Transparan

SULA – Penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Sula kini tengah memasuki babak ujian berat. Kasus dugaan korupsi anggaran pengawasan Dana Desa senilai Rp1,1 miliar (Rp1.137.736.028,00) pada APBD 2022 di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula memicu sorotan publik yang kuat. Publik kini menanti komitmen nyata dari Kapolres Kepulauan Sula yang baru menjabat sejak Juli lalu, AKBP Handres.

Perkara yang sempat dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) ini sebelumnya berjalan di bawah penanganan mantan Kapolres AKBP Cahyo Widyatmoko dan AKBP Muh. Hartanto. Pernyataan Kapolres Sula saat ini, AKBP Handres, yang menyebut kasus tersebut bisa dibuka kembali jika ada bukti baru, menuai kritik tajam dari pengamat.

Pemerhati Kebijakan Publik (PKP), Rifaldi Ciusnoyo, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku korupsi. Aparat penegak hukum (APH) tidak berwenang menghentikan kasus pidana hanya karena pelakunya mengembalikan uang hasil kejahatan.

“Kecuali dalam lingkup kesalahan administrasi murni yang tidak ditemukan unsur niat jahat (mens rea) atau kerugian negara berdasarkan audit resmi,” ujar Rifaldi kepada Linksatu.com, Senin (14/9/2026).

Rifaldi pun menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarlembaga penegak hukum, pejabat yang melakukan kesalahan administratif diberikan waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima untuk mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Jika uang dipulihkan dalam tenggat waktu tersebut dan tidak ada mens rea, perkara tidak akan dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Namun, yang menjadi sorotan adalah dasar hukum penerbitan SP2Lid itu sendiri. Rifaldi memaparkan bahwa istilah penghentian penyelidikan (SP2Lid) tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama, maupun kodifikasi baru seperti UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru).

Meski mekanisme ini mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, Rifaldi menilai terbitnya SP2Lid dalam kasus ini belum memiliki alasan hukum yang clear bagi publik.

Oleh karena itu, Rifaldi mendesak Kapolres Sula AKBP Handres untuk menjelaskan secara transparan hasil gelar perkara dengan Korpstipikor Polri di Jakarta tertanggal 21 Oktober 2025 yang menjadi dasar terbitnya SP2Lid.

“Kapolres Sula perlu menjelaskan kepada publik hasil gelar perkara tersebut. Apakah memang tidak ditemukan unsur niat jahat melawan hukum, ataukah ini hanya kesalahan administrasi sehingga pelaku hanya diminta mengembalikan uang saja?” ungkap Rifaldi.

Ia menambahkan, pernyataan Kapolres bahwa kasus ini dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru seakan mempermainkan opini masyarakat.

“Masyarakat tidak bodoh. Mereka mengerti gelar perkara pada prinsipnya membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah dan barang bukti permulaan untuk menentukan status hukum atau kelanjutan suatu perkara,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, publik Kepulauan Sula masih menunggu penjelasan resmi dan langkah konkret dari Polres Sula demi kepastian hukum yang berkeadilan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kematian Riswan Penuh Tanda Tanya, YBH Kapita Desak Autopsi Dan Periksa Ulang Saksi

SULA — Kasus meninggalnya Riswan Umasugi, warga Desa Kawata yang ditemukan tak bernyawa di Desa Waihama pada Minggu, 16 Agustus 2026, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Kapita Kepulauan Sula meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula melakukan penelitian dan penelaahan kembali terhadap berkas perkara perkara tersebut secara cermat dan teliti.

Ketua YBH Kapita Kepulauan Sula, Fadli Wambes, menilai masih terdapat sejumlah hal yang belum mendapatkan penjelasan secara utuh, khususnya mengenai kondisi tubuh korban, keterangan saksi serta sejumlah informasi yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Kepulauan Sula.

Menurut Fadli, berdasarkan hasil investigasi dan keterangan sejumlah pihak yang ditemui YBH Kapita, ditemukan informasi mengenai beberapa luka pada tubuh almarhum yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara medis dan hukum.

Luka yang menjadi sorotan antara lain sobekan pada bagian belakang kepala, dugaan patah atau retak pada rahang, bengkak pada bagian telinga sebelah kiri, dugaan patah pada pergelangan tangan kanan serta memar atau dugaan patah pada bagian rusuk sebelah kiri.

YBH Kapita juga menyoroti kondisi bagian alat kelamin korban yang menurut keterangan yang diterima pihaknya terlihat tidak normal dan terdapat memar.

“Temuan tersebut harus dijelaskan secara objektif. Apakah seluruh luka itu sudah dijelaskan penyebabnya? Apakah berkaitan dengan penyebab kematian atau tidak? Ini yang harus terang,” kata Fadli, Senin (14/09/2026).

SOAL BAJU KORBAN JUGA DIPERTANYAKAN

Tidak hanya kondisi fisik korban, YBH Kapita turut mempertanyakan adanya perbedaan informasi mengenai pakaian yang dikenakan Riswan Umasugi.

Fadli menyebut berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban disebut mengenakan baju batik lengan panjang. Namun, dalam penyampaian pihak kepolisian saat konferensi pers, terdapat keterangan mengenai pakaian korban yang dinilai berbeda.

Bagi YBH Kapita, perbedaan informasi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, setiap detail mengenai kondisi korban, lokasi kejadian, pakaian, luka, hingga posisi tubuh dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.

YBH KAPITA SULA DESAK SAKSI DIPERIKSA ULANG

Fadli juga meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula memberikan petunjuk kepada pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap sejumlah saksi, termasuk orang-orang yang mengetahui kondisi korban sebelum dan setelah ditemukan meninggal dunia.

Salah satu keterangan yang menjadi perhatian YBH Kapita adalah keterangan dari pihak yang ikut memandikan jenazah Riswan Umasugi.

Menurut Fadli, dari hasil penelusuran yang dilakukan pihaknya, terdapat sejumlah keterangan saksi yang dinilai perlu dikonfirmasi dan dicocokkan kembali dengan hasil visum sehingga diperoleh fakta hukum yang utuh dan menyeluruh.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan satu rangkaian keterangan, tetapi melakukan uji silang antara keterangan saksi, bukti medis, barang bukti serta hasil pemeriksaan lainnya.

AUTOPSI DIMINTA UNTUK MEMBUKA FAKTA MEDIS

YBH Kapita juga meminta agar dilakukan autopsi terhadap jenazah Riswan Umasugi sesuai prosedur hukum dan medis yang berlaku, guna memastikan penyebab kematian dan memperjelas karakteristik luka yang terdapat pada tubuh korban.

Bagi Fadli, apabila terdapat perbedaan keterangan dan pertanyaan mengenai sejumlah luka pada tubuh korban, maka aspek medis harus mendapatkan perhatian serius.

“Kalau memang masih ada hal yang belum terang, maka harus dibuka melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jangan sampai ada fakta yang terlewat,” ujarnya.

JANGAN TERBURU-BURU MENUTUP PERKARA

Fadli menilai proses penanganan perkara meninggalnya Riswan Umasugi perlu dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh.

Ia meminta Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula melakukan penelitian dan penelaahan berkas perkara secara komprehensif dan meminta pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kembali terhadap tersangka maupun saksi-saksi serta menelaah seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan.

Menurutnya, permintaan tersebut bukan untuk mendahului proses hukum maupun menuduh pihak tertentu, melainkan untuk memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan kematian Riswan Umasugi benar-benar terungkap secara utuh dan menyeluruh.

YBH Kapita berharap kasus tersebut dapat ditangani secara transparan, objektif dan profesional, sehingga keluarga korban memperoleh kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi sebelum Riswan Umasugi ditemukan meninggal dunia.

Kini, pertanyaan yang disampaikan YBH Kapita tinggal menunggu jawaban melalui proses hukum dan pembuktian: Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh Riswan Umasugi sebelum ia ditemukan tak bernyawa?

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaksi: TIM

RAPI 08 Sula Perkuat Soliditas, Anggota Diminta Pahami Dan Jalankan AD-ART

SULA – Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 08 Kabupaten Kepulauan Sula menggelar rapat bersama jajaran pengurus dan anggota yang berlangsung di Cafe Giska, Desa Bajo, Kecamatan Sanana Utara, Minggu (13/9/2026).

Rapat tersebut menjadi momentum untuk memberikan edukasi kepada anggota mengenai aturan organisasi, khususnya Peraturan Organisasi RAPI Nomor 14 Tahun 2022 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) hasil Rapimnas dan Munaslub yang digelar pada 25 Juli 2026.

Ketua RAPI Wilayah 08 Kabupaten Kepulauan Sula, Fahrudin Umagapi, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya setiap anggota memahami serta menjalankan aturan organisasi sebagaimana yang telah tertuang dalam AD-ART.

Menurut Fahrudin, pemahaman terhadap aturan organisasi menjadi hal penting agar seluruh anggota dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, sekaligus menjaga marwah dan nama baik RAPI.

“Di dalam AD-ART yang dimiliki RAPI, sangat dianjurkan untuk menjunjung tinggi kode etik dan nama baik organisasi RAPI itu sendiri,” ujar Fahrudin dalam penyampaiannya.

Ia menjelaskan, RAPI tidak hanya menjadi wadah komunikasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah, terutama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Salah satu peran strategis RAPI, kata Fahrudin, yakni memberikan dukungan komunikasi ketika terjadi kondisi yang membutuhkan koordinasi cepat di lapangan, termasuk dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“RAPI bermitra dengan pemerintah daerah dalam berbagai hal, yang paling utama adalah di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan Forkopimda, RAPI terdepan untuk memberikan bantuan komunikasi yang maksimal di lapangan,” jelasnya.

Fahrudin menegaskan, peran tersebut harus dijalankan dengan tetap berpedoman pada aturan organisasi dan kode etik yang berlaku. Karena itu, seluruh anggota diharapkan tidak hanya memahami AD-ART secara tekstual, tetapi juga mampu memaknai dan menerapkannya dalam aktivitas organisasi.

Ia berharap, melalui rapat tersebut, seluruh anggota RAPI Wilayah 08 Kabupaten Kepulauan Sula semakin memahami tujuan berorganisasi serta mampu menjalankan setiap ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kesimpulan rapat adalah memberikan edukasi kepada anggota RAPI Wilayah 08 Kabupaten Kepulauan Sula tentang peraturan, serta memaknai dan menjalankan setiap aturan yang tertuang dalam AD-ART RAPI,” pungkasnya.

Rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pengurus RAPI Wilayah 08 untuk memperkuat soliditas internal, meningkatkan pemahaman anggota terhadap aturan organisasi, serta mempertegas komitmen RAPI dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pemerintah daerah melalui komunikasi yang cepat dan efektif.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tak Terima Namanya Dicatut Di Medsos, Nurindah Adukan Akun “Julia A” Ke Polisi

SANANA — Seorang perempuan asal Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Nurindah Tidore, mengadukan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook ke SPKT Polres Kepulauan Sula, Jumat (11/9/2026).

Aduan tersebut ditujukan terhadap pemilik akun Facebook “Julia A.” yang diduga telah mengunggah sejumlah postingan yang dianggap merugikan serta mencemarkan nama baik pelapor.

Dalam laporan pengaduannya, Nurindah menyebut dugaan peristiwa tersebut bermula pada 7 Agustus 2026. Saat itu, ia mengaku mendapat notifikasi dari sebuah grup Facebook bernama “DAD HIA TED SUA”, setelah akun Facebook “Julia A.” diduga menandai dirinya dalam sebuah unggahan.

Unggahan tersebut memuat caption yang menyebut nama Nurindah serta menuding adanya hubungan pribadi tertentu. Pelapor menilai tudingan tersebut tidak benar dan telah menyerang nama baiknya.

“Masmina ali deng Nuraidah Tidore padahal dong pacaran lesbian,” demikian kutipan tulisan dalam laporan pengaduan yang diajukan pelapor.

Nurindah yang juga berprofesi sebagai wartawan menyampaikan bahwa dugaan unggahan tersebut bukan hanya terjadi sekali. Ia mengaku akun yang dilaporkannya telah beberapa kali memposting hal-hal yang menurutnya tidak baik mengenai dirinya.

Menurut Nurindah, berbagai postingan tersebut membuat dirinya merasa dipermalukan, dirugikan dan nama baiknya tercemar di ruang publik, khususnya melalui media sosial.

Atas kejadian tersebut, Nurindah kemudian mendatangi SPKT Polres Kepulauan Sula untuk mengadukan persoalan tersebut dan meminta agar pihak kepolisian memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam laporan tertanggal 11 September 2026 itu, Nurindah menegaskan bahwa pengaduan dibuat berdasarkan apa yang dialaminya dan berharap aparat kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Siapa Di Balik Cairnya Rp1,1 Miliar? IMM Sula Soroti Peran Internal Dan Bank BPD

SANANA – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kabupaten Kepulauan Sula mendesak Polres Kepulauan Sula mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran pengawasan dana desa senilai Rp1,1 miliar pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula.

IMM meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga menerapkan metode analisis aliran dana atau follow the money untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam pencairan anggaran tersebut.

Desakan itu disampaikan menyusul adanya dugaan kejanggalan dalam proses pencairan dana APBD yang disebut melibatkan mantan pejabat Inspektorat, pihak internal lembaga, serta oknum perbankan daerah.

Bongkar Dugaan Skema “Segitiga Kolusi”

Ketua Umum PC IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, mengatakan pencairan dana dalam jumlah besar kepada seseorang yang diduga sudah tidak lagi menjabat perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

IMM menduga terdapat kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses pencairan tersebut, termasuk mantan pejabat Inspektorat, oknum bendahara internal, dan oknum pegawai atau pejabat Bank BPD.

“Jika benar dana Rp1,1 miliar dicairkan kepada pihak yang sudah tidak memiliki kewenangan, maka proses tersebut harus diperiksa secara menyeluruh. Penyidik perlu memastikan siapa yang mengajukan, siapa yang menyetujui, siapa yang memverifikasi, dan siapa yang menerima dana,” tegas Prabowo, Kamis (10/09/2026).

Menurutnya, proses tersebut juga perlu diuji berdasarkan ketentuan administrasi pemerintahan, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta prosedur perbankan yang berlaku.

IMM meminta aparat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum seluruh bukti dan keterangan para pihak diperiksa secara objektif.

Desak Penyidik Telusuri Aliran Dana

PC IMM Kepulauan Sula juga mendesak penyidik menelusuri rekening dan transaksi keuangan para pihak yang berkaitan dengan pencairan anggaran tersebut.

Menurut IMM, pemeriksaan aliran dana penting untuk mengetahui ke mana uang tersebut mengalir setelah pencairan dan apakah terdapat transaksi lain yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan.

“Jangan hanya melihat siapa yang mencairkan uang. Telusuri ke mana uang itu pergi setelah dicairkan. Kalau ada dugaan pemberian kepada pihak lain, komisi, atau transaksi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengawasan dana desa, semuanya harus dibuka berdasarkan alat bukti,” ujar Prabowo.

IMM juga mendorong aparat penegak hukum berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam analisis transaksi keuangan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Pengembalian Uang Bukan Otomatis Menghapus Dugaan Pidana

PC IMM mengingatkan agar penyidik tetap mendalami substansi perkara meskipun terdapat informasi mengenai pengembalian sebagian atau seluruh uang yang diduga menjadi kerugian negara.

Menurut IMM, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi nantinya terbukti.

Karena itu, penyidik diminta tetap memeriksa proses sejak penganggaran, pencairan, penggunaan, hingga pengembalian dana secara menyeluruh.

“Yang harus dicari bukan hanya uangnya kembali atau tidak. Yang lebih penting adalah bagaimana uang itu bisa dicairkan, siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum,” katanya.

IMM Sula Siap Kawal hingga Tuntas

IMM menilai dugaan penyimpangan anggaran pengawasan dana desa merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Kalau anggaran pengawasan saja bermasalah, tentu ini dapat berdampak terhadap kualitas pengawasan pembangunan desa. Karena itu, kami akan mengawal proses hukum ini agar berjalan transparan dan objektif,” tegas Prabowo.

PC IMM Kepulauan Sula meminta Polres Kepulauan Sula segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional serta memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses pencairan.

IMM juga menyatakan siap mengeskalasi persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum di tingkat yang lebih tinggi apabila menilai penanganan perkara di daerah tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan hukum. Jika prosesnya lambat atau tidak transparan, kami siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kasus KDRT Di Sula Naik Tahap, Kuasa Hukum Apresiasi Kinerja Kapolres

SANANA — Penanganan perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan Tiara Andini Hasanudin memasuki babak baru. Polres Kepulauan Sula menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sekaligus menetapkan RB alias Rusdi sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/36/IX/RES.1.24/2026/Reskrim, tertanggal 3 September 2026.

Sementara perkembangan penanganan perkara itu disampaikan melalui SP2HP Nomor B/134/IX/RES.1.24/2026/Reskrim, yang juga diterbitkan pada 3 September 2026.

Perkembangan kasus tersebut mendapat apresiasi dari Fahrudin Umagapi, selaku kuasa hukum Tiara Andini Hasanudin. Ia menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres, S.H., S.I.K., bersama jajaran penyidik yang dinilainya telah menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan.

Menurut Fahrudin, terbitnya surat penetapan tersangka menunjukkan bahwa laporan yang disampaikan oleh kliennya telah mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Ia juga menilai proses penanganan perkara hingga keluarnya penetapan tersangka pada 3 September 2026 berlangsung relatif cepat. Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap menghormati seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.

Kuasa Hukum Minta Tersangka Segera Ditahan

Fahrudin berharap perkara tersebut tidak berhenti pada tahap penetapan tersangka. Ia meminta penyidik mempertimbangkan langkah penahanan terhadap RB alias Rusdi demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban.

Permintaan tersebut disampaikan karena, menurut Fahrudin, tersangka sebelumnya pernah mendatangi rumah korban dan membuat keributan yang kemudian berujung pada pelaporan atau pengaduan di SPKT Polres Kepulauan Sula.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan hak-hak serta kepentingan hukum korban tetap mendapatkan perlindungan,” kata Fahrudin, Jum’at (04/09/2026).

Ia berharap proses hukum selanjutnya dapat berjalan secara profesional, objektif dan transparan hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.

“Kami berharap proses selanjutnya berjalan secara profesional, objektif dan transparan. Bagi kami, yang utama adalah bagaimana hak-hak korban selaku perempuan terlindungi dan perkara ini mendapatkan kepastian hukum,” ujar Fahrudin.

Dengan ditetapkannya RB alias Rusdi sebagai tersangka, penanganan perkara dugaan KDRT tersebut kini memasuki tahapan hukum selanjutnya. Pihak kuasa hukum korban berharap proses penyidikan dapat berjalan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Janji Lolos Seleksi Polri Berujung Laporan, Warga Sula Mengaku Rugi Rp171 Juta

SANANA — Dugaan penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi anggota Polri dilaporkan terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Seorang warga Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, mengaku mengalami kerugian hingga Rp171 juta setelah menyerahkan sejumlah uang kepada seorang pria yang disebut menjanjikan dapat membantu anaknya lolos seleksi Polri.

Kasus tersebut dilaporkan oleh AS, warga Desa Capalulu, di SPKT Kepulauan Sula di Sanana, Kamis (4/9/2026). Dalam laporan pengaduannya, AS menyebut dugaan tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh MUE.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan AS, persoalan bermula ketika SS datang menemui dirinya di Desa Capalulu. Saat itu, SS disebut menanyakan apakah ada anak AS yang ingin mengikuti seleksi anggota Polri.

AS kemudian menyampaikan bahwa anaknya memang berencana mengikuti tes. Menurut pengakuannya, SS lalu menghubungi MUE melalui telepon.

Dalam komunikasi tersebut, AS mengaku diberitahu bahwa anaknya dapat dibantu mengikuti tes melalui jalur yang dijanjikan, namun dengan sejumlah persyaratan dan biaya.

Pelapor menyebut dirinya kemudian diminta menyiapkan uang hingga Rp400 juta. Setelah terjadi komunikasi lanjutan, jumlah tersebut disebut sempat berubah menjadi Rp300 juta, sebelum akhirnya AS diminta mengirimkan uang secara bertahap.

Pengiriman uang, menurut laporan tersebut, dilakukan beberapa kali. Pada 31 Juli 2025, AS mengaku mentransfer Rp100 juta sebagai tanda kesepakatan. Selanjutnya, pada 16 September 2025, ia kembali mengirim Rp10 juta setelah diminta oleh MUE.

Tidak berhenti di situ, pada 27 Maret 2026, pelapor kembali mengirim Rp1 juta dengan alasan untuk kebutuhan pengurusan.Dalam perjalanan proses seleksi, AS mengaku kembali diminta sejumlah uang. Ia menyebut sekitar Rp15 juta ditransfer setelah diminta dengan alasan untuk keperluan pengurusan terkait proses seleksi.

Pelapor juga mengaku mengirim sekitar Rp45 juta setelah anaknya menjalani tes.Namun, harapan tersebut disebut tidak sesuai dengan kenyataan. Anak AS akhirnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam tahapan seleksi.

Setelah mengetahui anaknya tidak lolos, AS mengaku kembali menghubungi MUE dan meminta agar uang yang telah diberikan dikembalikan.

Namun, menurut pengakuan pelapor, uang tersebut tidak kunjung dikembalikan. Bahkan, ia kembali diminta mengirim Rp10 juta dengan alasan agar anaknya dapat mengikuti tahapan seleksi lanjutan.

AS mengaku kembali memenuhi permintaan tersebut dan mentransfer uang sebagaimana diminta.

Akibat rangkaian kejadian itu, AS menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp171 juta. Ia kemudian memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dengan membuat laporan atau pengaduan kepada Polres Kepulauan Sula.

Dalam pengaduannya, AS meminta pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan memproses pihak yang dilaporkan apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Hingga berita ini ditulis, dugaan penipuan tersebut masih merupakan laporan dan keterangan dari pihak pelapor. Kebenaran seluruh tudingan serta ada atau tidaknya unsur pidana masih menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan pembuktian.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Perkuat Komunikasi Hukum, YBH Kapita Sambangi Kapolres Sula

SANANA — Upaya memperkuat sinergi antara lembaga bantuan hukum dan institusi kepolisian terus dibangun di Kabupaten Kepulauan Sula. Hal itu terlihat dalam agenda silaturahmi YBH Kapita Kepulauan Sula, bersama Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres, S.H., S.I.K.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi, mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan di wilayah Kepulauan Sula.

Dalam suasana penuh keakraban, Fadli Wambes selaku Ketua YBH Kapita Sula menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi bagian dari upaya membangun komunikasi yang sehat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan aparat penegak hukum.

“Kami dari YBH Kapita Kepulauan Sula sangat mengapresiasi ruang komunikasi dan silaturahmi yang terbangun dengan Kapolres. Bagi kami, sinergi seperti ini penting untuk bersama-sama mendorong hadirnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Fadli Wambes, Kamis (03/09/2026).

Menurutnya, keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana hukum yang kondusif di tengah masyarakat.

Fadli juga berharap di bawah kepemimpinan AKBP Handres, Polres Kepulauan Sula dapat terus mengedepankan pendekatan yang humanis serta membuka ruang dialog dengan berbagai elemen, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

“Kami berharap ke depan komunikasi dan kolaborasi ini semakin mempererat hubungan sesama lembaga penegak hukum. Polisi adalah bagian penting dari masyarakat, begitu juga lembaga bantuan hukum. Kalau semua pihak membangun komunikasi yang baik, tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepulauan Sula,” katanya.

Sementara itu, silaturahmi tersebut juga menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan hukum dan dinamika sosial yang berkembang di Kepulauan Sula.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Kedua pihak sepakat bahwa komunikasi, kolaborasi, dan keterbukaan merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang sehat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Silaturahmi ini sekaligus menunjukkan bahwa membangun daerah tidak hanya membutuhkan kerja pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil dan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan keadilan.

YBH Kapita Kepulauan Sula pun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi hukum, memperjuangkan akses terhadap keadilan, serta membangun kemitraan positif dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM