JAKARTA – Dugaan penyimpangan pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menjadi sorotan. Direktur DataIndo, Usman Buamona, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan investigatif terhadap sejumlah kendaraan dinas yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
Desakan tersebut menyusul temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 Nomor 21.A/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam laporan itu, BPK mencatat kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemkab Kepulauan Sula yang tidak diketahui keberadaannya dengan total nilai mencapai Rp2.300.327.203.
Salah satu aset yang menjadi perhatian DataIndo adalah satu unit Toyota Alphard yang tercatat sebagai Station Wagon 2.500 cc, tahun perolehan 2010, dengan harga perolehan sebesar Rp761.475.000. Kendaraan tersebut terdaftar sebagai aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
Baca Juga: DataIndo Apresiasi Penahanan Aliong Mus: Bukti Tak Ada Yang Kebal Hukum
Usman menilai terdapat kejanggalan serius dalam spesifikasi kendaraan yang dicantumkan pada laporan pemeriksaan tersebut. Pasalnya, Toyota Alphard tahun 2010 merupakan generasi kedua dengan kode bodi AH20 yang menurutnya tidak memiliki varian mesin 2.500 cc.
Ia menjelaskan, Alphard generasi AH20 yang diproduksi pada 2008 hingga 2015 menggunakan dua pilihan mesin, yakni 2.4L berkode 2AZ-FE dengan kapasitas 2.362 cc dan mesin 3.5L berkode 2GR-FE dengan kapasitas 3.456 cc.
Sementara mesin 2.500 cc berkode 2AR-FE dengan kapasitas 2.494 cc baru digunakan pada Toyota Alphard generasi ketiga berkode AH30 yang mulai diproduksi pada 2015.
Baca Juga: Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI
Selain kapasitas mesin, Usman juga mempersoalkan pencantuman jenis kendaraan sebagai Station Wagon. Menurutnya, Toyota Alphard merupakan kendaraan jenis Multi Purpose Vehicle (MPV).
” Tidak ada Alphard AH20 tahun 2010 yang mesinnya 2.500 cc. Kemudian Alphard bukan berjenis Station Wagon seperti yang tercantum pada nama barang, tetapi berjenis MPV. Jika LHP menulis 2.500 cc dan Station Wagon, maka kami menduga ada persoalan serius dalam pencatatan aset yang perlu ditelusuri lebih jauh,” tegas Usman.
Baca Juga: 12 Miliar Dana BTT Dipertanyakan: Prabowo Tantang Kajati Malut Buka ‘Kotak Hitam’ Insentif Nakes
Menurutnya, ketidaksesuaian spesifikasi tersebut harus menjadi pintu masuk bagi BPK untuk mengungkap kemungkinan adanya kesalahan administrasi, ketidaksesuaian dokumen, atau dugaan manipulasi data aset yang berpotensi mengaburkan keberadaan kendaraan milik pemerintah daerah.
Ia meminta aparat dan lembaga pemeriksa tidak hanya mengandalkan dokumen administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan fisik kendaraan.
“Kami berharap BPK tidak hanya melakukan audit di atas kertas, tetapi juga audit investigatif. Datangi langsung lokasi yang kami duga, periksa fisik kendaraan, cocokkan nomor rangka, nomor mesin, STNK, dan BPKB. Jangan sampai ketidaksesuaian spesifikasi dalam dokumen menjadi celah untuk menghilangkan jejak aset negara,” ujarnya, Sabtu (15/11/2026).
Baca Juga: Kasus Oknum Polisi Di Sula Masuk Babak Baru, Gelar Perkara Jadi Penentu
Usman juga meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan, pencatatan, pengamanan, dan penguasaan aset tersebut diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Menurutnya, pemeriksaan fisik kendaraan dan pencocokan dokumen kepemilikan menjadi langkah penting untuk memastikan apakah aset yang tercatat dalam LHP BPK tersebut benar-benar merupakan satu kendaraan yang sama atau justru terdapat dua kendaraan dengan spesifikasi berbeda yang tercampur dalam pencatatan aset daerah.
Baca Juga: Kejari Sula Telusuri Benang Merah Empat Proyek Puskesmas, Dugaan Korupsi Kian Melebar
DataIndo secara khusus meminta BPK Maluku Utara menelusuri informasi mengenai keberadaan aset tersebut di kediaman Bupati di Jakarta, sebagaimana lokasi yang menjadi perhatian pihaknya.
“Kami berkomitmen mengawal persoalan ini sampai tuntas. BPK Maluku Utara harus turun ke Jakarta. Jangan biarkan aset Kepulauan Sula menjadi aset misterius, tercatat di atas kertas, tetapi keberadaan fisiknya tidak pernah diketahui,” tutup Usman.
Hingga persoalan ini ditelusuri lebih lanjut, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan fisik kendaraan. Dugaan manipulasi dokumen maupun penyimpangan pengelolaan aset juga harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pewarta: Setiawan Umamit
Redaktur: TIM