Hukum Dan Kriminal – Laman 22

Sidak Sejumlah Tempat Hiburan Malam Di Sula, Kasat Narkoba: Hasilnya Semua Negatif

SULA – Polres Kepulauan Sula melalui Satuan Reserse Narkoba melakukan Sidak dengan melakukan Tes Urine di beberapa Tempat Hiburan Malam yang berada di Kecamatan Sanana, Senin (11/12/2023).

IPDA Tomi Faldin Kasat Narkoba Polres Kepulauan Sula mengatakan, Giat tersebut atas perintah Dirtipnarkoba Bareskrim Polri melalui Surat Telegram ST/2746/Res.4/XII/2023 yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Kepolisian Reserse Narkoba di Indonesia.

“Giat ini serentak di seluruh jajaran Kepolisian Reserse Narkoba di Indonesia sesuai instruksi Dirtipnarkoba Bareskrim Polri,” kata IPDA Tomi.

Untuk sasarannya, lanjut IPDA Tomi, ada beberapa tempat di Kota Sanana.

“Adapun tempat hiburan malam yang menjadi sasaran giat kami yakni Cafe Tono dan Cafe Wiwi,” bebernya.

Ia menambahkan, yang diperiksa di tempat hiburan malam juga koperatif.

“Giat kami secara mendadak, tidak ada pemandu lagu yang lolos dari pemeriksaan alhasil sekitar 35 pemandu lagu yang di tes urine nya dan juga cukup kooperatif dan tidak ada yang berusaha menghindar,” imbuhnya.

IPDA Tomi juga bilang, untuk hasil Giat pemeriksaan di tempat hiburan malam, semuanya negatif.

“Dari hasil pemeriksaan seluruhnya dinyatakan negatif, kemudian pemeriksaan terhadap minuman keras, tidak didapati miras yang melebihi kadar alkohol sebanyak 5 persen,” tandasnya.

Ia pun berharap, dengan adanya kegiatan giat dari Sat Narkoba Polres Kepulauan Sula, kedepannya Kabupaten Kepulauan Sula bebas dari Narkoba.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Kabupaten Kepulauan Sula bisa bersih dari peredaran Narkoba untuk menjaga situasi khamtibmas menjelang Natal dan Tahun baru 2024,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

DPC GMNI Warning 3 Lembaga APH Di Kepsul Terkait Progress Tangani Kasus Korupsi

SULA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Sula menggelar Aksi untuk memperingati Hari Anti Korupsi dengan mendatangi Polres, Inspektorat, dan Kejari Kepulauan Sula, Sabtu (9/12/2023).

Rifki Leko Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula mengatakan, 3 lembaga APH tak mampu menangani Kasus Korupsi yang berada di Kepulauan Sula.

“Masi banyak kasus-kasus korupsi yang tidak mampu diselesaikan oleh Kejari, Pihak Kepolisian dan Inspektorat di Kepulauan Sula. Sangat aneh lembaga yang di berikan kewenangan untuk memberantas korupsi malah terlibat dalam Kasus Korupsi,” kata Rifki.

Selain memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Sambung Rifki Aksi DPC GMNI Kepulauan Sula sebagai bentuk rasa kepedulian kami terhadap Negeri Sula tercinta.

“Sebab hari ini di Kabupaten Kepulauan Sula lagi hangat-hangatnya dibicarakan personal korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat didalam lembaga eksekutif lembaga legislatif dan juga lembaga penegak hukum, jadi perlu kami turun gunung untuk menyuarakannya,” bebernya.

Rifki yang juga Mahasiswa STAI Babussalam Sula semester 8 Jurusan Tarbiyah, Prodi MPI mendesak Kejari Kepulauan Sula segera tetapkan tersangka baru kasus tindak pidana Korupsi Dana Belanja Tak Terduga (BTT).

“Segera tetapkan tersangka baru Kasus BTT, karna progres penanganan kasusnya cukup lama padahal nyatanya sudah ada Audit Kerugian Negara dari BPKP Maluku Utara,” tegasnya.

Ia juga mendesak Polres Kepulauan Sula agar segera menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula.

“Miris, setingkat lembaga Inspektorat saja ada Kasus Dugaan Korupsi, jadi Kapolres Kepulauan Sula jangan hanya diam segera tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula,” pungkasnya.

Berikut Tuntutan DPC GMNI Kepulauan Sula untuk 3 Lembaga APH:

1. Kejari Kepulauan Sula segera membuka hasil audit BPKP Maluku Utara kepada publik.

2. Kejari Kepulauan Sula Segera lakukan penjemputan/panggil paksa direktur PT. Pelangi indah lestari yang terus mangkir dari panggilan.

3. Kejari Kepulauan Sula Jangan mencoba untuk melindungi Pejabat pembuatan komitmen (PPK) yang terlibat Kasus Dana BTT.

4. Mendesak Kejari Kepsul agar terus menelusuri dan mengusut dugaan aliran dana BTT di DPRD Kepulauan Sula, Dinas Kesehatan dan BPBD Sula.

5. Mendesak Polres Kepulauan Sula agar terbuka dalam proses hukum terkait penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Terkait Ada Tersangka Baru Kasus BTT, Ini Kata Kepala Kejari Kepulauan Sula

SULA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara bakal tentukan Tersangka selanjutnya terkait Kasus Dugaan Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Immanuel Richendryhot saat dikonfirmasi memastikan ada tersangka baru Kasus BTT Tahun 2021.

“Untuk Kasus BTT Tahun 2021 ada Tersangka baru, kalau sudah waktunya eksekusi tersangka untuk diantar ke LP pasti kami akan beritahukan ke teman-teman media kemudian dilakukan pers liris,” kata Immanuel, Kamis (30/11/2023).

Ia menambahkan terkait Direktur PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS yang terlibat Kasus BTT Tahun 2021 masih mangkir dari panggilan.

“Kami sudah beberapa kali layangkan surat panggilan kepada Direktur PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS tapi tidak hadir, akan tetapi kalau kalau panggilan selanjutnya tak dipenuhi, pasti kami akan tetapkan tersangka dengan kelengkapan bukti-bukti tertentu,” bebernya.

Immanuel juga berharap adanya dukungan dari semua elemen kepada Kejari Kepulauan Sula terkait penanganan Kasus BTT tahun 2021.

“Kami sangat berharap adanya dukungan dan doa dari semua elemen khususnya warga Kepulauan Sula agar kami secepatnya mengungkap fakta-fakta dibalik Kasus BTT tahun 2021,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menetapkan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH sebagai Tersangka terkait Kasus BTT Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian, Senin (27/11/2023).

Sekedar informasi, beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan Korupsi BTT tahun 2021 yaitu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil Ketua II DPRD Kepsul Hamja Umasangadji, Sekertaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD, Kaban BKD, dan Kaban BPKAD, dan Lasidi Leko Ketua DPC PBB Kepulauan Sula.

Bahkan ada 3 Saksi yang diduga bakal jadi Tersangka yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kadinkes Kepsul Suryati Abdullah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MB Alias Bimbi, serta pihak ketiga menyeret Oknum anggota DPRD Sula berinisial LL.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kepala BPBD Kota Ternate Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus BTT Di Sula

SULA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara pada akhirnya tetapkan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH sebagai Tersangka terkait Kasus Dugaan Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian.

Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula, Dicky Andi Firmansyah saat dikonfirmasi awak media mengatakan, Penetapan tersangka MIH berdasarkan hasil pengembangan Hasil Audit kerugian Negara BPKP Maluku Utara.

“Hasil Audit BPKP Malut terkait Kasus BTT tahun 2021 ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 1 miliar lebih terkait pengadaan alat medical sistem atau penyimpanan Vaksin TCW 300 sebanyak 13 dengan nilai Rp 2 miliar lebih dimana MIH adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinkes Kepulauan Sula serta penyedia Jasa ialah PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS selaku Direktur,” ucap Dicky pasca mengantar MIH di Lapas IIB Sanana pukul 22:19 WIT, Senin (27/11/2023).

Sekedar informasi, MIH sebelumnya pernah menjabat Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Sula saat Hendrata Thes menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Hasil Audit BPKP Kasus BTT Di Sula Sudah Diterima, Jaksa: Masih Dalam Pengembangan

SULA – Kasus Dugaan Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian, kini kerap jadi perhatian publik, hal ini terbukti beberapa kali sejumlah OKP Nasional dan BEM STAI Babussalam Sula melakukan Demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) guna mempertanyakan fakta-fakta terbaru terkait Kasus yang diduga menyeret beberapa nama Pejabat Publik pada Pemerintahan Fifian Adeningsih Mus.

Bahkan disaat hasil audit yang sudah diterima Kejari Kepulauan Sula dari BPKP Provinsi Maluku Utara terkait Kasus BTT senilai Rp 28 miliar sekian, Senin (18/09/2023) beberapa waktu lalu. Sejumlah aktivis masih dengan lantang menyuarakan lewat beberapa media untuk mendesak Jaksa segera tetap Tersangka terkait Kasus tersebut.

Ainur Rofiq, Fungsional Pidsus Kejari Kepulauan Sula saat dikonfirmasi mengatakan, proses penyidikan Kasus BTT senilai Rp 28 miliar sekian masih dalam pengembangan.

“Masih dilakukan pengembangan dan kebetulan sementara menunggu arahan pimpinan sedang dinas luar daerah,” katanya, Jum’at (24/11/2023).

Namun anehnya ketika disentil, terkait Progress terbaru Kasus BTT Kasus BTT senilai Rp 28 miliar sekian, Ainur berdalil belum bisa diinformasikan ke publik.

“Hasil Audit BPKP Malut sudah diterima tapi untuk informasinya selanjutnya belum bisa di up (publish),” singkatnya.

Terpisah, hasil penelusuran Linksatu dapatkan informasi terbaru, dimana hasil Audit BPKP provinsi Maluku Utara terkait LHP Keuangan APBD tahun 2021 sudah di tangan Inspektorat Kepulauan Sula.

“Laporan hasil pemeriksaan terkait APBD tahun 2021 dari BPKP sudah ada di Inspektorat itu, keluar belum lama ini,” ungkap salah satu sumber yang bertugas di Inspektorat Kepulauan Sula.

Sumber yang tak mau namanya dipublish, juga membeberkan LHP BPKP tahun 2021 banyak yang ditemukan bermasalah.

“Terindikasi temuan banyak sekali dan hampir semuanya bermasalah terkait realisasi penggunaan APBD Tahun 2021,” pungkasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kasus KM Terus Bergulir, Kapolres Kepsul: Kami Tunggu Hasil Audit BPKP

SULA – Proses penyelidikan dugaan kasus penggelapan dana pengawasan senilai 1,1 miliar pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang menyeret nama Kamarudin Mahdi sebagai Plt. Inspektur saat itu, masih terus dikembangkan Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula.

Bahkan dalam kasus pria yang pernah digosipkan menjadi pacar Bupati Fifian ini, ada beberapa orang telah diperiksa penyidik seperti mantan inspektur Ibu Neovita, mantan Inspektur Machful Sasmito, Plt. Inspektur Hi. Kamaludin Sangaji serta beberapa Irban di Inspektorat Pemda Kabupaten Sula.

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menunggu hasil audit dari BPKP.

”Kita masih menunggu dari BPKP, sebelum ada hasil audit dari BPKP kami pihak kepolisian belum bisa melangkah lebih jauh”, katanya, Senin (20/11/2023).

Ia pun menegaskan, teknis pemeriksaan dari BPKP adalah penentu untuk Kasus Kamarudin Mahdi.

“Saat ini teknis pemeriksaan BPKP menjadi sesuatu yang dinantikan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula untuk melanjutkan proses kasus tersebut,” pungkasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Menang Praperadilan Digugat Oknum Baranusa, Ini Kata Kapolres Kepsul

SULA – Polres Kabupaten Kepulauan Sula menang Prapradilan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Sanana, atas gugatan 7 oknum Barisan Raja Sultan Nusantara (Baranusa) melalui Kuasa Hukumnya terkait Proses penangkapan serta penahanan penyidik Satreskrim, Rabu (25/10/2023) beberapa hari yang lalu.

Kapolres Kepulauan Sula AKBP Cahyo Widyatmoko saat dikonfirmasi melalui via Whatsapp membenarkan, Polres Kepsul menang Praperadilan tersebut.

“Iya kami memang Sidang Gugatan Praperadilan gugatan 7 Oknum Baranusa,” ucapnya, Senin (13/11/2023).

Ia menambahkan, Polres Kepulauan Sula tetap fokus terhadap penyelesaian Kasus pengambilan paksa besi tua di PT. Mangoli Timber Producer yang diduga dilakukan oleh 7 Oknum Baranusa.

“Kami fokus pada Kasusnya, saat ini berkas 5 orang Tersangka sudah tahap II ke pihak Kejaksaan, yang lainnya masih proses penyidikan,” tegasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Bawaslu Kepsul: Segera Laporkan Oknum ASN, Kades dan BPD Terlibat Politik, Pasti Ditindak

SULA – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula masuk Tahun Politik gencar melakukan sosialisasi, baik dalam bentuk kegiatan, media maupun langsung turun lapangan untuk tatap muka bersama masyarakat guna memanilisir tindak Pelanggaran Pemilu.

Zulfitrah Hasim, Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepsul mengatakan, terkait pengawasan di lapangan, Bawaslu Kepsul sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat.

“Secara umum, kami sangat berharap masyarakat terlibat aktif dalam proses mencegah tak terjadinya politik praktis, pelanggaran netralitas ASN dan Politik uang karena Pesta Demokrasi ini tanggung jawab kita bersama,” kata Zulfitrah, pada kegiatan Berdiskusi Bersama Wartawan (Berkawan) di di JS Cafe Desa Fatcey Kecamatan Sanana, Senin (30/10/203) beberapa hari yang lalu.

Ia pun menegaskan, Bawaslu Kepsul siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait segala bentuk pelanggaran pemilu.

“Kalau melihat ada Oknum ASN, Kepala Desa dan BPD Terlibat segala bentuk pelanggaran Pemilu seperti Politik Uang segera laporkan ke kami, bisa langsung ke Kantor Bawaslu, Kantor Panwascam, Panwas Lapangan ataupun dibantu dan diarahkan oleh teman-teman Pers, pastinya Laporan tersebut kami tindaklanjuti,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Masyarakat Adat Polisikan PT. MTP Yang Beroperasi Di Kepulauan Sula

SULA – Mengatasnamakan Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara melalui Tim Kuasa Hukumnya mempolisikan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) yang beroperasi di Desa Falabishaya, Kecamatan Mangoli Utara.

Hal ini terbukti dengan dengan surat tanda terima laporan nomor: STTLP/155/XI/2023/SPKT pada Hari Kamis (2/11/2023).

Agun Umamit, salah satu Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kepulauan Sula saat dikonfirmasi membenarkan terkait pelaporan tersebut.

“Iya, tadi kami Kuasa Hukum Masyarakat Adat Sula telah laporkan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) terkait dugaan pencurian yang dilakukan pada Bulan Januari 2023 bertempat di Desa Falabishaya,” kata Agun Umamit yang didampingi rekan Kuasa Hukumnya Bustamin Sanaba dan Perwakilan Masyarakat Adat Sula.

Ia berjanji akan terus mengawal persoalan tersebut.

“Kami tetap konsisten dan terus mengawal persoalan yang kami laporkan serta menuntut agar hak-hak adat Masyarakat di Kepulauan Sula serta beberapa ahli waris dapat terpenuhi,” tegasnya.

Agun yang juga salah satu cucu dari Ahli Waris Almarhum Kuasa Bin Salasa Umamit dan Tahilopong Bin Salasa Umamit menyampaikan akan menyurati ke Polda Maluku Utara dan Mabes Polri terkait dugaan pencurian yang dilakukan PT. Mangoli Timber Producer (MTP).

“Terkait persoalan ini, kami akan menyurat secara resmi tembusannya ke Polda dan Mabes Polri,” bebernya.

Ia pun berharap Polres Kepulauan Sula dapat menserusi penanganan Laporan dari Masyarakat Adat yang dipercayakan kepada mereka.

“Kepada Pak Kapolres, kami dari Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kepulauan Sula berharap agar lebih profesional dalam menangani Laporan yang kami layangkan,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Penyidik Tak Hadir Sidang Praperadilan Kasus Oknum Baranusa, Ini Kata Kapolres Sula

SULA – Penyidik Polres Kepulauan Sula sebagai tergugat tak hadir pada sidang perdana praperadilan terkait Kasus 8 oknum Baranusa, Senin (30/10/2023) kemarin.

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko melalui Kasat Reskrim, AKP Abu Latupono mengatakan ketidakhadiran penyidik lantaran sedang berkonsultasi ke Polda Malut.

“Ketidak hadiran kami yang digugat, lantaran sedang berkonsultasi dengan pihak Polda bagian Bitkum untuk dapatkan pendampingan hukum sebuah perkara, kemudian kami pun sudah menyurat secara resmi ke Pengadilan Negeri Sanana,” kata AKP Abu Latupono, Rabu (01/10/2023).

Ia menjelaskan, proses pendampingan untuk penyidik Kepolisian terkait praperadilan sudah di atur perundangan-undangan.

“Penyidik Kepolisian untuk lakukan pendampingan hukum diatur dalam undang-undang Polri nomor 2 tahun 2017, jadi suka atau tidak suka kami harus berkordinasi dulu ke Polda,” imbuhnya.

Terpisah, Penasehat Hukum Barisan Raja Sultan Nusantara (Baranusa), Bustamin Sanaba saat dikonfirmasi pun menyampaikan statemen sesuai konfirmasi Linksatu ke Kapolres terkait alasan ketikhadiran penyidik di sidang Perdana Praperadilan Kasus Oknum 8 Baranusa.

“Hasil penyampaian pihak Pengadilan Negeri Sanana, sesuai surat masuk dari Kapolres yakni Penyidik sedang berkonsultasi dengan Polda terkait pendampingan hukum,” ujarnya.

Bustamin pun berharap, proses sidang praperadilan kasus 8 oknum Baranusa cepat diselesaikan.

“Sidang praperadilan secepatnya di selesaikan agar 8 oknum Baranusa mendapatkan kepastian hukum sesuai Asas Equality Before The Law,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM