SULA – Situasi demokrasi di Kabupaten Kepulauan Sula kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan mahasiswa menilai ruang kritik terhadap pemerintah daerah mulai mengalami penyempitan, terutama setelah muncul dugaan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Kepulauan Sula.
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Gahral Umasugi, menilai bahwa respons kekuasaan terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa menunjukkan gejala memburuknya iklim demokrasi di daerah tersebut.
Menurutnya, tindakan yang dianggap membatasi ruang gerak Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Sula bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan sinyal adanya sikap anti-kritik yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.
“Ketika kritik objektif dibalas dengan represi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan pemerintah dan mahasiswa, tetapi masa depan demokrasi itu sendiri,” ujar Gahral dalam keterangannya, Selasa (02/06/2026).
Baca juga: Ricuh Di HUT Kepulauan Sula, Ketua IMM Klaim Dianiaya Oknum Satpol PP
Ia menegaskan bahwa sejarah telah menunjukkan berbagai bentuk tekanan terhadap gerakan mahasiswa tidak pernah benar-benar mampu membungkam suara kritis. Sebaliknya, tindakan represif justru sering kali memperkuat solidaritas dan memperluas dukungan publik terhadap gerakan yang diperjuangkan.
Gahral juga menyoroti kontras antara kemeriahan perayaan HUT daerah dengan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk tuntutan transparansi dan penegakan hukum.Menurutnya, suara-suara kritis yang muncul di tengah perayaan daerah merupakan bentuk pengingat bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari kemegahan seremoni, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjawab persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
Ia mencontohkan konsistensi IMM Kepulauan Sula dalam mengawal sejumlah isu hukum dan tata kelola pemerintahan, termasuk mendorong penuntasan kasus dugaan korupsi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2011.
“Mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika mereka menyuarakan tuntutan transparansi dan akuntabilitas, seharusnya yang hadir adalah dialog dan klarifikasi, bukan intimidasi,” katanya.
Baca juga: Ricuh HUT Sula Berujung Dugaan Kekerasan, Praktisi Hukum Desak Usut Oknum Satpol PP
Lebih lanjut, Gahral menilai bahwa suara kritik yang disampaikan kader IMM dari kawasan Benteng De Verwachting saat peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Sula menjadi simbol bahwa aspirasi publik akan selalu menemukan jalannya, meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan.
Ia mengingatkan para pemangku kebijakan agar tidak memandang kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian penting dari proses demokrasi. Menurutnya, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang mampu membungkam kritik, tetapi pemerintah yang mampu menjawab kritik dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Gelombang perubahan selalu lahir dari keberanian menyampaikan kebenaran. Karena itu, ruang demokrasi harus dijaga agar tetap hidup dan tidak terkikis oleh praktik-praktik kekuasaan yang anti-kritik,” tutupnya.
Pewarta: Setiawan Umamit
Redaktur: TIM