SULA – Wacana pencalonan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, dalam bursa pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kepulauan Sula periode 2026-2031 dalam persiapan Musyawarah Daerah (Musda) VI kini mengemuka ke publik.
Langkah politik tersebut langsung memicu sorotan tajam dan diskusi krusial di tengah masyarakat mengenai integritas internal partai Golkar.
Masuknya nama Fifian Adeningsi Mus dalam bursa pimpinan partai dinilai sebagai langkah pragmatis yang lumrah dalam politik lokal. Sebagai bupati petahana, ia dinilai memiliki modal sosial, jaringan, serta pengaruh politik yang kuat untuk menggerakkan roda organisasi Golkar di daerah.
Meski demikian, wacana ini memicu perdebatan publik akibat adanya deretan dugaan kasus korupsi yang dikaitkan dengan namanya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah pemberitaan, nama Fifian Adeningsi Mus diduga sempat terseret dalam beberapa kasus hukum di wilayah Maluku Utara.
Baca Juga: Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI
Di antaranya adalah dugaan korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 tahun anggaran 2021 senilai Rp5 miliar. Selain itu, namanya juga dikaitkan dengan temuan kerugian negara pada proyek masa lalu, seperti pembangunan Power House senilai Rp1,5 miliar, serta dugaan aliran dana pada proyek jalan Saniahaya-Modapuhi.
Kondisi ini menuntut Partai Golkar untuk cermat dalam menimbang risiko reputasi organisasi sebelum mengambil keputusan. Kasus-kasus yang menyeret nama bupati dikhawatirkan dapat menjadi beban politik bagi partai.
Pemerhati Kebijakan Publik (PKP), Rifaldi Ciusnoyo, mengingatkan agar partai tidak menutup mata terhadap persoalan rekam jejak ini.
“Jika partai memprioritaskan figur semata-mata karena kekuatan elektoralnya tanpa mempertimbangkan rekam jejak hukum, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan konstituen yang kian kritis terhadap isu korupsi di Kepulauan Sula,” tegas Rifaldi, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga: Kematian Riswan Penuh Tanda Tanya, YBH Kapita Desak Autopsi Dan Periksa Ulang Saksi
Kini, keputusan berada di tangan internal Partai Golkar untuk menentukan arah konsolidasi kekuasaan di Kepulauan Sula, apakah akan tetap memilih jalan pragmatis atau memprioritaskan komitmen penegakan integritas.
Pewarta: Setiawan Umamit
Redaktur: TIM