Hukum Dan Kriminal – Laman 20

Bawaslu Kepsul: Segera Laporkan Oknum ASN, Kades dan BPD Terlibat Politik, Pasti Ditindak

SULA – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula masuk Tahun Politik gencar melakukan sosialisasi, baik dalam bentuk kegiatan, media maupun langsung turun lapangan untuk tatap muka bersama masyarakat guna memanilisir tindak Pelanggaran Pemilu.

Zulfitrah Hasim, Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepsul mengatakan, terkait pengawasan di lapangan, Bawaslu Kepsul sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat.

“Secara umum, kami sangat berharap masyarakat terlibat aktif dalam proses mencegah tak terjadinya politik praktis, pelanggaran netralitas ASN dan Politik uang karena Pesta Demokrasi ini tanggung jawab kita bersama,” kata Zulfitrah, pada kegiatan Berdiskusi Bersama Wartawan (Berkawan) di di JS Cafe Desa Fatcey Kecamatan Sanana, Senin (30/10/203) beberapa hari yang lalu.

Ia pun menegaskan, Bawaslu Kepsul siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait segala bentuk pelanggaran pemilu.

“Kalau melihat ada Oknum ASN, Kepala Desa dan BPD Terlibat segala bentuk pelanggaran Pemilu seperti Politik Uang segera laporkan ke kami, bisa langsung ke Kantor Bawaslu, Kantor Panwascam, Panwas Lapangan ataupun dibantu dan diarahkan oleh teman-teman Pers, pastinya Laporan tersebut kami tindaklanjuti,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Masyarakat Adat Polisikan PT. MTP Yang Beroperasi Di Kepulauan Sula

SULA – Mengatasnamakan Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara melalui Tim Kuasa Hukumnya mempolisikan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) yang beroperasi di Desa Falabishaya, Kecamatan Mangoli Utara.

Hal ini terbukti dengan dengan surat tanda terima laporan nomor: STTLP/155/XI/2023/SPKT pada Hari Kamis (2/11/2023).

Agun Umamit, salah satu Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kepulauan Sula saat dikonfirmasi membenarkan terkait pelaporan tersebut.

“Iya, tadi kami Kuasa Hukum Masyarakat Adat Sula telah laporkan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) terkait dugaan pencurian yang dilakukan pada Bulan Januari 2023 bertempat di Desa Falabishaya,” kata Agun Umamit yang didampingi rekan Kuasa Hukumnya Bustamin Sanaba dan Perwakilan Masyarakat Adat Sula.

Ia berjanji akan terus mengawal persoalan tersebut.

“Kami tetap konsisten dan terus mengawal persoalan yang kami laporkan serta menuntut agar hak-hak adat Masyarakat di Kepulauan Sula serta beberapa ahli waris dapat terpenuhi,” tegasnya.

Agun yang juga salah satu cucu dari Ahli Waris Almarhum Kuasa Bin Salasa Umamit dan Tahilopong Bin Salasa Umamit menyampaikan akan menyurati ke Polda Maluku Utara dan Mabes Polri terkait dugaan pencurian yang dilakukan PT. Mangoli Timber Producer (MTP).

“Terkait persoalan ini, kami akan menyurat secara resmi tembusannya ke Polda dan Mabes Polri,” bebernya.

Ia pun berharap Polres Kepulauan Sula dapat menserusi penanganan Laporan dari Masyarakat Adat yang dipercayakan kepada mereka.

“Kepada Pak Kapolres, kami dari Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kepulauan Sula berharap agar lebih profesional dalam menangani Laporan yang kami layangkan,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Penyidik Tak Hadir Sidang Praperadilan Kasus Oknum Baranusa, Ini Kata Kapolres Sula

SULA – Penyidik Polres Kepulauan Sula sebagai tergugat tak hadir pada sidang perdana praperadilan terkait Kasus 8 oknum Baranusa, Senin (30/10/2023) kemarin.

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko melalui Kasat Reskrim, AKP Abu Latupono mengatakan ketidakhadiran penyidik lantaran sedang berkonsultasi ke Polda Malut.

“Ketidak hadiran kami yang digugat, lantaran sedang berkonsultasi dengan pihak Polda bagian Bitkum untuk dapatkan pendampingan hukum sebuah perkara, kemudian kami pun sudah menyurat secara resmi ke Pengadilan Negeri Sanana,” kata AKP Abu Latupono, Rabu (01/10/2023).

Ia menjelaskan, proses pendampingan untuk penyidik Kepolisian terkait praperadilan sudah di atur perundangan-undangan.

“Penyidik Kepolisian untuk lakukan pendampingan hukum diatur dalam undang-undang Polri nomor 2 tahun 2017, jadi suka atau tidak suka kami harus berkordinasi dulu ke Polda,” imbuhnya.

Terpisah, Penasehat Hukum Barisan Raja Sultan Nusantara (Baranusa), Bustamin Sanaba saat dikonfirmasi pun menyampaikan statemen sesuai konfirmasi Linksatu ke Kapolres terkait alasan ketikhadiran penyidik di sidang Perdana Praperadilan Kasus Oknum 8 Baranusa.

“Hasil penyampaian pihak Pengadilan Negeri Sanana, sesuai surat masuk dari Kapolres yakni Penyidik sedang berkonsultasi dengan Polda terkait pendampingan hukum,” ujarnya.

Bustamin pun berharap, proses sidang praperadilan kasus 8 oknum Baranusa cepat diselesaikan.

“Sidang praperadilan secepatnya di selesaikan agar 8 oknum Baranusa mendapatkan kepastian hukum sesuai Asas Equality Before The Law,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Sidang Praperadilan Kasus 8 Oknum Baranusa Di Kepsul, Dihadiri Puluhan Anggotanya

SULA – Puluhan Anggota Barisan Raja Sultan Nusantara (Baranusa) di Kepulauan Sula datangi Kantor Pengadilan (PN) Sanana untuk mengawal jalannya sidang perdana praperadilan proses hukum penangkapan serta penahanan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula terhadap kasus 8 oknum Baranusa, Senin (30/10/2023).

“Kehadiran kami untuk melihat serta mengawal proses persidangan praperadilan kasus panglima serta anggota Baranusa,” kata Hi. Ali Naipon, Penasehat hukum Baranusa di Kepsul saat dikonfirmasi awak media di depan Kantor Pengadilan Sanana.

Ia juga menegaskan, puluhan Baranusa akan hadir setiap persimpangan praperadilan Kasus Panglima Baranusa dan Anggotanya.

“Setiap Warga Negara punya hak untuk datang ke Pengadilan, kalau tak berhalangan kamipun dari Baranusa akan hadir setiap kali ada persidangan praperadilan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penasehat Hukum (PH) Baranusa yakni Bustamin Sanaba Dan Agun Umamit pada Rabu (25/10/2023) mengajukan praperadilan terkait Kasus 8 Oknum Baranusa.

Menurut PH Baranusa, mereka menilai proses penangkapan serta penahanan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula terhadap 8 Oknum Baranusa yang juga kliennya bertentangan dengan Asas Equality Before The Law.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

PT. Mangoli Timber Producer (MTP) Yang Beroperasi Di Sula, Bakal Dilaporkan Ke APH

SULA – Kuasa sekaligus Penasehat Hukum Barisan Raja Sultan Nusantara (Baranusa) Di Kepulauan Sula yakni Bustamin Sanaba dan Agun Umamit bakal melaporkan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) yang saat ini beroperasi di Desa Falabishaya, Kecamatan Mangoli Utara ke Aparat Penegak Hukum.

“Kami akan lakukan pendampingan untuk teman-teman Baranusa untuk melaporkan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) ke APH terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau ingkar janji serta penyerobotan tanah adat milik Warga,” kata PH Baranusa, Bustamin Sanaba pasca mendaftarkan Praperadilan untuk Proses Hukum 8 orang Oknum Baranusa di Pengadilan Negeri Sanana, Rabu (25/10/2023) kemarin.

lanjut Bustamin, hal tersebut di dasari dengan persoalan ingkar janji yang dilakukan oleh PT. Mangoli Timber Producer (MTP) dan Warga di tahun 1921.

“Sebelumnya telah dibuat kesepakatan bersama warga dan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) di tahun 1921, bahwa segala bentuk apapun yang berada diatas tanah tersebut adalah hak milik warga atau line oner, akan tetapi faktanya PT. Mangoli Timber Producer (MTP) malah mengingkari kesepakatan tersebut,” bebernya.

Bustamin juga mengaku, telah memperoleh dokumen-dokumen penting terkait perjanjian Warga dan PT. Mangoli Timber Producer (MTP) di tahun 1921.

“Dokumen penting sudah kantongi terkait perjanjian di tahun 1921, dan kebetulan juga Agun Umamit adalah ahli waris sekaligus PH Baranusa yang siap mendampingi proses pelaporan tersebut,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dinilai Tak Sesuai Asas Equality Before The Law, PH Oknum Baranusa Di Sula Ajukan Praperadilan

SULA – Proses Hukum 8 orang Oknum Anggota Barisan Raja Sultan Nusantara (Baranusa) oleh Polres Kepulauan Sula dinilai bertentangan dengan Asas Equality Before The Law.

“Proses penangkapan serta penahanan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula terhadap 8 orang kliennya merupakan tindakan hukum keliru, cacat hukum dan tak sesuai Asas Equality Before The Law,” kata Bustamin Sanana Penasehat Hukum (PH) Baranusa, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (25/10/2023).

Ia menambahkan, dari pengkajian tersebut sehingga perlu adanya menempuh jalur Praperadilan.

“Maka dari hal tersebut, kami sebagai Kuasa hukum menempuh jalur Praperadilan dan telah resmi telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sanana,” bebernya.

Bustamin juga menegaskan, untuk proses hukum, tidak bisa menjastis bahwa seseorang itu bersalah sebelum ada putusan hakim sah dari pengadilan.

“Mereka berdalil, klien kami memotong dan mengambil paksa besi tua milik PT. Mangoli Timber Producer (MTP) di Desa Falabisahaya, akan tetapi sampai saat ini belum ada putusan hakim dan ketetapan hukum,” tandasnya.

Ia pun berharap, hukum harus benar-benar ditegakkan dan semua orang dimata hukum itu sama.

“Selagi belum ada putusan hakim dan masih ada Asas Praduga Tak Bersalah maka, hukum harus tegakkan seadil-adilnya,” pungkasnya.

Terpisah, Ikbal S. Syahroni, Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sanana membenarkan terkait pendaftaran Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum 8 oknum Baranusa.

“Berkas Praperadilan Kuasa Hukum Oknum Baranusa sudah diterima, tinggal ditindaklanjuti,” singkat Ikbal.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Oknum Camat Di Kepsul Terkesan Abaikan Surat Penertiban APS Dari Panwaslu

SULA – Kepala Pemerintahan Kecamatan atau Camat Sulabesi tengah terkesan mengabaikan surat yang dilayangkan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula, melalui Panwaslu Kecamatan Sulabesi Tengah terkait penertiban baliho para caleg, sebagaimana Keputusan rapat bersama pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu pada 10 oktober lalu.

“Kami sudah terima surat dari Bawaslu Kabupaten, kemudian sudah dilayangkan surat ke Polsek dan Kantor Camat. Untuk Polseknya siap jika segera dilakukan penertiban, namun Kantor camat belum merespon,” kata Said Buamona, Ketua Panwaslu Kecamatan Sulabesi Tengah, Jum’at (20/10/2023).

Said pun berjanji akan tetap lakukan Penertiban APS di Wilayah Kecamatan Sulabesi Tengah.

“Kami akan segera melakukan penertiban jika camat Sulabesi Tengah sudah merespon,” tegasnya.

Sementara berita ini dipublish, Pewarta masih mencoba mengkonfirmasi Kepala Pemerintahan Kecamatan atau Camat Sulabesi Tengah terkait persoalan penertiban APS.

Pewarta: Ilham Usia

Redaktur: TIM

Kunjungi Makodim 1510 Sula, Pangdam XVI/Pattimura: TNI Wajib Jaga Netralitas Serta Nama Baik Satuan

SULA – Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, melakukan kunjungan kerja (Kuker) di Makodim 1510 Sula, Rabu, (18/10/2023) setelah usai mengunjungi Bacan beberapa hari lalu.

Dalam kunjungannya di Makodim 1510 Sula, Jendral dua bintang itu memberi arahan kepada prajurit dan Persit KCK cabang XXXVIII yang dilakukan secara tertutup di ruang pertemuan Kodim.

Selain memberi arahan kepada prajurit, Pangdam yang didampingi istri tercinta Ny. Shinta itu juga menyantuni para istri anggota Kodim yang ditinggal mati suaminya, diantaranya keluarga Alm. Serka Ahmad Soamole dan Alm. Sertu Basrin Buamona.

Kemudian, ada juga penyantunan kepada anggota Koramil Sanana yang menderita sakit menahun serta pembagian paket stunting kepada penderita stunting di Kepsul.

Mayjen Safriyal yang baru saja memimpin Kodam Pattimura/XVI itu sudah menyambangi seluruh Kodim maupun koramil Di wilayah Maluku Utara.

Dalam setiap arahan, ia selalu berpesan menjaga netralitas dan nama baik satuan harus dijunjung tinggi.

“TNI Wajib Jaga netralitas serta nama baik satuan serta jaga dan tingkatkan sinergisitas TNI dan POLRI serta seluruh stakeholder,” kata Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial.

Sekedar informasi, Pangdam Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, direncanakan akan segera menuju kabupaten pulau Taliabu yang masih masuk dalam wilayah hukum Kodim 1510 Sula.

Pewarta: Ilham Usia

Redaktur: TIM

Polres Sula Tuai Pujian Pasca Pencegahan Kegiatan Timbun BBM Bersubsidi Di SPBU Mangon

SULA – Pasca langkah pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Sula, terkait dengan keluhan warga di SPBU Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang kerap terjadi adanya kegiatan penimbunan BBM jenis Pertalite oleh kendaraan roda dua dan empat, akan tetapi kini mulai tidak terlihat lagi bahkan tak ada sama sekali.

Amatan Linksatu di SPBU Desa Mangon, Rabu (18/10/2023) mulai dari pagi sampai siang, tak ada lagi antrean panjang kendaraan, baik roda dua maupun empat.

Sam, Salah satu warga yang berprofesi sebagai tukang ojek, saat ditemui Linksatu sangat mengapresiasi kinerja Polres Kepulauan Sula yang gerak cepat serta merespon keluhan warga.

“Pokoknya mantap sekali untuk Polres Kepulauan Sula, lantaran Sweeping kemarin di SPBU Mangon, Alhamdulillah kami pun tak berjam-jam serta berpanas-panasan lagi untuk mengantri agar dapatkan BBM jenis Pertalite,” kata Sam.

Hal senada pun dilontarkan Ahmad, salah satu Sopir Mobil Pickup.

“Top buat Polres Kepulauan Sula, keren sekali. Biasanya beberapa hari lalu ketika saya mengantri di SPBU Mangon jam 11 siang, pasti jam 3 Sore baru saya dapat Pertalite, tapi Alhamdulillah tadi saya mengantri tidak sampai 20 menit, Mobil saya sudah bisa dapat Pertalite,” ujar Ahmad.

Ia pun berharap, pihak Polres Kepulauan Sula dapat mensriusi persoalan kegiatan Penimbunan BBM Bersubsidi jenis Pertalite yang kerap terjadi di SPBU Mangon.

“Harus ada sanksi, supaya jadi efek jera, kalau tidak, pasti kegiatan timbun BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Mangon akan terjadi lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, AKP Abu Latupono mengatakan, tindakan tersebut dilakukan atas laporan dan keresahan masyarakat.

“Atas keresahan dan laporan warga, jadi kamipun diperintahkan oleh Pak Kapolres untuk segera amankan sementara kendaraan yang kerap lakukan penimbunan sehingga tak terjadi hal-hal negatif yang tak diinginkan kita bersama,” kata AKP Abu Latopono, Selasa (17/10/2023).

Ia pun membeberkan, sesuai hasil investigasi, Oknum-oknum yang lakukan Penimbunan BBM jenis Pertalite lantaran kebutuhan ekonomi yang mendesak.

“Kamipun akan berencana rapat kordinasi dengan Pemda Kepulauan Sula, untuk mencari solusi terkait persoalan penimbunan tersebut, karena hal ini terjadi saat kita lakukan investigasi, oknum atau pelaku terpaksa lakukan penimbunan lantaran kondisi ekonomi dan biaya kehidupan keluarga yang tidak mampu serta kebutuhan anak-anak Sekolah, sehingga mereka pun terpaksa lakukan hal tersebut,” ungkapnya.

Ia juga bilang, untuk rapat kordinasi bersama instansi terkait persoalan penimbunan BBM jenis Pertalite yang kerap terjadi di SPBU Desa Mangon, secepatnya akan dilakukan.

“Kami tadi sudah lakukan kordinasi dengan pihak Disperindagkop, Kesbangpol, dan DKP. Mungkin besok kami akan lakukan rapat, jadi sementara belum ada langkah hukum, karena langkah pencegahan,” pungkasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Polres Kepsul Amankan Sejumlah Kendaraan Roda Dua Dan Empat, Begini Persoalannya

SULA – Polres Kepulauan Sula amankan 8 Kendaraan Mobil dan 10 Kendaraan Bermotor di SPBU Desa Mangon Kecamatan Sanana yang kerap sering lakukan Penimbunan BBM jenis Pertalite, Selasa (17/10/2023).

Proses pengamanan kendaraan tersebut dilakukan secara 2 kali, untuk Kendaraan Bermotor diamankan Pukul 10:15 WIT, sedangkan Kendaraan Mobil Pukul 16:02 WIT.

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, AKP Abu Latupono mengatakan, tindakan tersebut dilakukan atas laporan dan keresahan masyarakat.

Ia pun membeberkan, sesuai hasil investigasi, Oknum-oknum yang lakukan Penimbunan BBM jenis Pertalite lantaran kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Ia juga bilang, untuk rapat kordinasi bersama instansi terkait persoalan penimbunan BBM jenis Pertalite yang kerap terjadi di SPBU Desa Mangon, secepatnya akan dilakukan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM