Hukum Dan Kriminal – api-linksatu

JPU Didesak Bongkar Aktor Intelektual Dibalik Kasus Korupsi BTT 28 Miliar Lebih

TERNATE – Fakta baru dalam persidangan dugaan korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2021 senilai Rp28 miliar lebih di Kabupaten Kepulauan Sula, semakin terkuak dengan beberapa saksi yang di minta oleh majelis hakim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan pengembangan terhadap saksi-saksi tersebut.

Praktek korupsi di negeri ini tidak pernah berdiri sendiri. Bantahan terdakwa Muhammad Yusril, Direktur PT HAB Lautan Bangsa, pada sidang lanjutan senin (22/9/2025) kemarin yang menyebut nama Andi Muhammad Khairul Akbar alias Puang dan Andi Maramis sebagai pengendali proyek, memperkuat dugaan adanya aktor intelektual di balik kasus ini.

Abdullah Ismail, Praktisi hukum dan juga penasehat hukum Muhammad Bimbi menilai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepulauan Sula tidak boleh terjebak hanya pada pelaku teknis lapangan, tetapi harus berani menelusuri siapa yang sebenarnya mengatur aliran dana.

“Dalam hukum pidana, otak pelaku (intellectual dader atau master mind) justru memiliki tanggung jawab utama. bukti aliran dana ke rekening pribadi Puang benar adanya, maka itu jelas bukan hanya sekadar penyimpangan administrasi, melainkan perbuatan memperkaya diri yang dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman pidana hingga seumur hidup,” katanya, Rabu (24/09/2025).

Ia menjelaskan, bahwa kasus Korupsi Dana BTT senilai 28 miliar lebih mencerminkan pola korupsi terstruktur. Bukan hanya uang negara yang dijarah, melainkan penyertaan dalam tindak pidana menunjukan sistem hukum belum berjalan secara baik sehingga APH diuji keberaniannya dalam penanganan perkara.

“Kasus ini bukan sekadar siapa yang tanda tangan atau siapa yang menerima transfer, melainkan siapa yang merancang, mengatur, dan menikmati hasilnya. Jika JPU hanya menyentuh ‘kaki tangan’, sementara aktor intelektual dibiarkan lolos, maka penegakan hukum terkait kasus BTT akan kehilangan wibawa,” tegasnya.

Abdullah juga bilang, selain aliran dana, dugaan pemalsuan dokumen pencairan BMHP yang menyeret nama Andi Maramis semakin menegaskan adanya rekayasa sistematis dalam kasus ini. Pasal 263 KUHP dan Pasal 391 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) sudah cukup kuat untuk menjerat, dengan ancaman enam tahun penjara dan denda hingga 2 miliar.

“Kombinasi korupsi dan pemalsuan dokumen adalah modus klasik mafia anggaran. Ini bukan lagi sekadar kasus individu, melainkan sindikat yang harus dibongkar habis,” imbuhnya.

Ia pun mengingatkan, bahwa dana yang dikorupsi adalah Belanja Tak Terduga (BTT), pos anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan darurat dan pelayanan kesehatan rakyat.

“Menggerogoti anggaran darurat sama saja dengan merampas hak hidup masyarakat. Ini bukan kejahatan biasa, tetapi extraordinary crime yang harus dijawab dengan penindakan luar biasa. Jangan sampai publik menilai aparat penegak hukum hanya tebang pilih dan melindungi ‘orang kuat’,” tegasnya.

Dirinya juga menilai, apabila JPU Kejari Kepulauan Sula tidak serius menindaklanjuti perintah hakim untuk mengembangkan perkara ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib mengambil alih kasus ini.

“KPK memiliki kewenangan mengambil alih kasus apabila penanganan di tingkat daerah terindikasi tidak profesional atau berpotensi melindungi pihak tertentu. Publik sudah lelah melihat pola penegakan hukum yang hanya berhenti pada level operator, sementara aktor utama aman-aman saja,” tegasnya.

Menurutnya, hanya dengan keterlibatan KPK, masyarakat bisa berharap kasus ini benar-benar ditangani secara transparan, akuntabel, dan tanpa kompromi politik.

“Korupsi dana BTT senilai 28 miliar lebih adalah tamparan keras bagi nurani bangsa. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika JPU ragu, maka biarkan KPK yang membersihkan benang kusutnya,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tingkatkan Pengawasan Di Laut, DKP Malut Kukuhkan Pokmaswas Kena Sua

SULA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara secara resmi mengukuhkan Kelompok Masyarakat Pengawas “Kena Sua” yang dilaksanakan di Kantor DKP Kabupaten Sula, Rabu (17/09/2025).

Abdullah Suleman, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan sumber daya laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara mengatakan, bahwa pembentukan Pokmaswas ini didasari oleh adanya berbagai indikasi pemanfaatan sumber daya laut secara ilegal, seperti kasus pengambilan telur penyu serta aktivitas penangkapan ikan dengan bom dan bius yang pernah mencuat ke publik, bahkan hingga ke ranah hukum.

“Dari awal kami sudah mendapatkan informasi terkait aktivitas pemanfaatan telur penyu (kereta terbang) di Taliabu. Beberapa kasus pun telah naik ke media, bahkan ke pengadilan, termasuk kasus pengeboman ikan di Sula dan Taliabu,” katanya.

Ia bilang, bahwa wilayah Kepulauan Sula dan Taliabu saat ini telah dipetakan sebagai “zona merah” atau wilayah rawan terhadap aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut.

“Ini sesuai arahan Ibu Gubernur, bahwa kita harus menjaga sumber daya alam demi kemaslahatan masyarakat Maluku Utara, khususnya di Sula dan Taliabu,” ujarnya.

Abdullah juga menegaskan, dalam rangka pengawasan, DKP Provinsi Maluku Utara melalui tim PSDKP akan rutin melakukan kegiatan monitoring dan patroli. Jika ditemukan aktivitas ilegal, akan diambil langkah-langkah strategis, mulai dari pendekatan persuasif dan pembinaan, hingga penindakan hukum.

“Ada langkah pembinaan, ada langkah persuasi, dan kalau perlu, langkah penegakan hukum. Kami ingin memberi efek jera kepada pelaku usaha yang mengeksploitasi sumber daya secara semena-mena,” cetusnya.

Ia pun berharap, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Oleh karena itu, DKP Provinsi Maluku Utara berinisiatif membentuk dua kelompok Pokmaswas di wilayah strategis satu di Kabupaten Sula dan satu di Pulau Taliabu.

“Kami berharap, keberadaan Pokmaswas ini bisa menjembatani komunikasi di lapangan. Mereka bisa melihat langsung, melaporkan, dan membantu kami dalam pengambilan tindakan serta langkah antisipatif,” tutupnya.

Sekedar informasi, Pokmaswas “Kena Sua” diketuai oleh Sayyid Fahmy Alhamid, dan dibentuk sebagai bagian dari upaya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah rawan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

4 Bulan Lebih Menunggu Gelar Dengan Mabes Polri, Kasus Kepala Inspektorat Sula Masih Jalan Ditempat

SULA – Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) senilai 1 miliar lebih pada APBD tahun 2022 yang ditangani Satreskrim Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara masih menunggu gelar perkara selanjutnya dengan Mabes Polri belum ada progres atau masih jalan ditempat.

Pasalnya Kasus yang menyeret nama Kepala Inspektorat Sula yakni Kamarudin Mahdi, sudah hampir 4 bulan lebih pasca gelar perkara di Dirkrimsus Polda Maluku Utara dan statusnya masih penyelidikan, padahal audit kerugian Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) senilai 1 miliar lebih pada APBD tahun 2022 sudah dikantongi oleh penyidik Polres Kepulauan Sula dan sudah dikembalikan.

Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto, saat dikonfirmasi oleh linksatu menyampaikan, surat pengajuan gelar perkara Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) dengan Mabes Polri sudah dilayangkan.

“Perkara tersebut saat ini masih berproses dalam tahap Penyelidikan. Untuk tahap selanjutnya adalah gelar perkara dan surat pengajuan gelar perkara telah dilayangkan,” singkatnya, Rabu (10/09/2025).

Kemudian, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, IPTU Rinaldi Anwar pun pernah membantah adanya isu hoax yang beredar di masyarakat terkait akan adanya penghentian Kasus yang menyeret nama Kepala Inspektorat Sula yakni Kamarudin Mahdi.

“Jadi kiranya jangan gampang termakan hoax atau isu yang beredar dari sumber tidak jelas,” katanya, Sabtu (14/06/2025).

Ia menjelaskan, Kasus anggaran pengawasan dana desa (DD) tinggal menunggu gelar dengan Bareskrim.

“Sampai saat ini kita telah melaksanakan gelar perkara di Polda, dan menunggu dari bareskrim untuk gelar bersama Polda dan Polres, jadi kasus tersebut belum di hentikan dan masih berlanjut,” bebernya.

Rinaldi juga bilang, akan lakukan Konfrensi pers kasus anggaran pengawasan DD, pasca gelar dengan Bareskrim.

“Status kasusnya masih dalam tahapan penyelidikan dan memang betul sudah ada pengembalian kerugian negara, untuk konfrensi pers nya nanti setelah gelar perkara bersama bareskrim,” ungkapnya.

Sebelumnya, DPC GMNI Kepulauan Sula yang kerap lakukan aksi dan mengawal berbagai kasus tipikor menilai Kapolda Maluku Utara takut tetapkan Kepala Inspektorat Sula Kamarudin Mahdi sebagai Tersangka dalam kasus anggaran pengawasan DD.

“Kalau penyidik betul-betul berniat untuk menangani kasus anggaran pengawasan DD, pastinya sudah ada tersangkanya dan kasus ini tak akan mengendap dimeja Satreskrim Polres Sula, jadi perlu kami tegaskan bahwa, Kapolda Maluku Utara takut tetapkan Kamarudin Mahdi sebagai tersangka,” kata Ketua DPC GMNI Sula Rifki Leko, Sabtu (03/05/2025).

Ia menilai, ada skenario konspirasi kejahatan yang mainkan oleh oknum-oknum penyidik yang menangani kasus anggaran pengawasan dana desa (DD).

“Jujur, kasus ini sangat meresahkan publik dan warga pun mosi tidak percaya pada Polres Kepulauan Sula, jadi kami menilai ada konspirasi kejahatan secara masiv yang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum penyidik hanya untuk melindungi Kamarudin Mahdi sehingga kasusnya lama digelar padahal beberapa saksi sudah diperiksa serta audit kerugian negaranya sudah lama dikantongi,” tutupnya.

Sekedar informasi terkait penanganan Kasus anggaran pengawasan DD senilai 1,1 miliar sebelumnya dari Mantan Kapolres Sula yakni AKBP Cahyo Widyatmoko, kemudian beberapa orang telah diperiksa, seperti Kamarudin Mahdi, Plt. Kepala Inspektorat, mantan inspektur Ibu Neovita, mantan Inspektur Machful Sasmito, Plt. Inspektur Hi. Kamaludin Sangaji serta beberapa Irban di Inspektorat Pemda Kabupaten Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Propam Polres Kepulauan Sula Dalami Informasi Pungli Oknum Penyidik

SULA – Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kabupaten Kepulauan Sula telusuri informasi pungutan liar (pungli) liar yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik inisial IU berpangkat Aipda terkait penanganan kasus salah satu narapidana inisial ST yang sedang menjalani hukumannya di Lapas kelas IIB Sanana.

IPTU Ikbal Umanailo, Kasi Propam Polres Sula saat dikonfirmasi mengatakan, sedang dalami informasi pungutan liar (pungli) tersebut.”Kami dari Propam masih melakukan pendalaman, dengan memintai keterangan dari pelapor berinisial ST yang saat ini berada di Lapas Kelas IIB Sanana,” katanya, Selasa (29/07/2025).

Ia bilang, pihaknya pun telah memeriksa oknum penyidik IU, akan tetapi IU bantah seluruh tuduhan ST.

“Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik IU. tapi IU menyangkal bahwa tuduhan ST tidak benar atau bohong,” tegasnya.

Meskipun dibantah penyidikan IU, lanjut IPTU Ikbal, Propam Polres Kepulauan Sula tetap serius menangani informasi pungli tersebut.

“Walaupun penyidik IU bantah tuduhan ST, kami tetap seriusi informasi pungli tersebut, dan untuk sekarang sudah 3 orang saksi yang kami periksa,” bebernya.

Ia juga akan menyampaikan perkembangan selanjutnya terkait informasi pungli.

“Kami akan terus mendalami kasus ini. Jika semua pemeriksaan telah rampung, kami akan sampaikan perkembangan selanjutnya kepada publik,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Diduga Uang Belasan Juta Milik ST Diterima Oknum Jaksa Di Sula

SULA – Perkembangan terkait Informasi pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik inisial IU berpangkat Aipda terkait penanganan kasus salah satu narapidana inisial ST yang sedang menjalani hukumannya di Lapas kelas IIB Sanana makin kian menarik.

Berdasarkan informasi yang ditelusuri linksatu, salah satu oknum Jaksa inisial F yang bertugas di Kejaksaan negeri Kabupaten Kepulauan Sula diduga menerima uang belasan juta dari ST.

Akan tetapi hal tersebut dibantah langsung oleh Oknum Jaksa inisial F saat dikonfirmasi.

“Perlu saya tegaskan, saya sebagai Jaksa penuntut umum yang menangani Kasus ST tidak pernah menerima sejumlah uang dari ST,” katanya, Senin (28/07/2025).

Ia juga menjelaskan, apabila dirinya menerima sejumlah uang, maka tak mungkin tuntutan ST tinggi.

“Saudara ST dijatuhi hukuman 12 tahun dan denda 200 juta, dengan ketentuan kalau dendanya tak dibayarkan maka akan digantikan kurungan selama 6 bulan, secara logika saja kalau saya terima uang darinya maka tak mungkin tuntutan saya tinggi,” tegasnya mengakhiri.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kapolda Didesak Evaluasi Kinerja Polres Sula Terkait Informasi Pungli Penanganan Kasus

SULA – Dewan perwakilan daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono untuk segera evaluasi kinerja Polres Kepulauan Sula terkait Informasi pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik inisial IU berpangkat Aipda terkait penanganan kasus salah satu narapidana inisial ST yang sedang menjalani hukumannya di Lapas kelas IIB Sanana.

Alfian Ali, Kabid Hukum dan Ham DPD IMM Maluku Utara mengatakan, pungutan liar dalam penanganan kasus merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan tampa dasar hukum yang jelas dan secara langsung merugikan masyarakat.

Menurutnya, pungli juga merupakan salah bentuk korupsi yang secara jelas dimuat dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 ayat (1) yang mengatur tentang pemerasan dan penerimaan gratifikasi.

“Pungli merupakan salah bentuk tindakan melawan hukum dan tak bisa ditelolir, jadi kami mendesak Kapolda segera evaluasi kinerja Polres Sula terkait beredarnya informasi pungli yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik inisial IU dalam penanganan kasus,” katanya, Sabtu (26/07/2025).

Ia juga meminta Kapolres Sula beri sanksi berat kepada oknum penyidik inisial IU berpangkat Aipda, jika informasi pungli terkait penanganan kasus terbukti dilakukan.

“Mencuatnya informasi pungli dalam penanganan kasus pada Institusi Polri, jelas sangat meresahkan, pastinya kepercayaan publik semakin berkurang serta Intergritas Institusi lembaga tersebut kian dipertanyakan, jadi kami berharap Kapolres Sula beri sanksi berat kepada oknum penyidik inisial IU berpangkat Aipda, jikalau informasi pungli tersebut benar terjadi,” tegasnya.

Terpisah, Kapolres Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto menyampaikan, akan mendalami dan menindaklanjuti Informasi pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik inisial IU berpangkat Aipda terkait penanganan kasus salah satu narapidana inisial ST yang sedang menjalani hukumannya di Lapas kelas IIB Sanana.

“Informasi ini akan didalami dan ditindaklanjuti sesuai dengan fakta yang nanti ditemukan dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Ia juga bilang, anggotanya akan berhadapan dengan sanksi, apabila terlibat pungutan liar dalam penanganan kasus.

“Bagi pers yang sudah melaksanakan tugas dengan baik dengan menjaga integritas dan profesionalisme, saya memberikan apresiasi. Sebaliknya bagi personil yang melakukan pelanggaran akan berhadapan dengan sanksi,” tegasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dinilai Ada Kejanggalan, Kuasa Hukum Di Sula Soroti Proses Penanganan Kasus Kliennya

SULA – Kinerja Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara kembali disoroti, kali ini dari Aryanto Umakamea, Kuasa hukum Fahruddin K. Umafagur, mengecam keras keputusan penyidik yang menetapkan kasus dugaan penganiayaan sebagai perkara tindak pidana ringan (tipiring).

Padahal menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya diproses sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

“Kasus ini sudah cukup lama yang mana bermula dari Laporan Polisi Nomor:LP/B/124/VIII/2024/PMU/SPKT Res Sula, tertanggal 25 Agustus 2024, yang dilaporkan oleh Fahruddin K. Umafagur. Dalam laporannya, Fahruddin mengaku mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan luka dan trauma, akan tetapi penyidik justru menafsirkan peristiwa itu sebagai kasus ringan dan tidak menindaklanjuti dengan proses hukum yang sepadan,” katanya, Sabtu (26/07/2025).

Ia menegaskan, bahwa penetapan perkara kliennya sebagai tipiring, merupakan bentuk kesalahan dalam menilai unsur-unsur delik penganiayaan, karna luka fisik yang dialami kliennya bukanlah luka ringan yang dapat dikesampingkan melalui sidang cepat.

“Kami sangat menyayangkan keputusan penyidik yang merendahkan bobot kekerasan dalam kasus ini. Luka yang dialami klien kami sangat jelas menunjukkan unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP, bukan sekadar pelanggaran ringan,” cetusnya.

Aryanto juga bilang, penetapan kasus kliennya sebagai tipiring telah merugikan hak-hak hukum korban, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dan pemulihan secara hukum.

“Kami kuasa hukum Fahruddin K. Umafagur merasa dirugikan karena hak-hak hukum korban tak terpenuhi dan saat ini, kami sedang mempersiapkan atas dasar dugaan salah penerapan pasal dan kelalaian dalam proses penyidikan kliennya,” imbuhnya.

Ia pun berharap, ada evaluasi dari internal Polres Sula terhadap kinerja penyidik dalam menangani laporan kliennya.

“Kami hanya ingin keadilan bagi klien kami, serta memastikan bahwa proses hukum di negeri ini tidak diwarnai ketidakseriusan dalam menangani sebuah perkara, maka kami berharap ada evaluasi dari internal Polres Sula terhadap kinerja penyidiknya,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Polres Sula Dalami Informasi Pungli Terkait Penanganan Kasus

SULA – Polres Kepulauan Sula akan mendalami dan menindaklanjuti Informasi pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik inisial IU berpangkat Aipda terkait penanganan kasus salah satu narapidana inisial ST yang sedang menjalani hukumannya di Lapas kelas IIB Sanana.

“Informasi ini akan didalami dan ditindaklanjuti sesuai dengan fakta yang nanti ditemukan dengan aturan yang ada,” kata Kapolres Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto, Kamis (24/07/2025).

Ia juga bilang, anggotanya akan berhadapan dengan sanksi, apabila terlibat pungutan liar dalam penanganan kasus.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Nekat! Salah Satu Napi Di Sula Beberkan Kejanggalan Penanganan Kasusnya

SULA – Informasi dugaan praktek busuk Institusi Polri kembali mencuat ke publik, kali ini terkait pungutan liar yang diduga dilakukan oleh salah satu penyidik inisial IU berpangkat Aipda yang bertugas di Satreskrim Polres Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Salah satu narapidana inisial ST yang saat ini menjalani hukumannya di Lapas kelas IIB Sanana, kepada linksatu mengatakan, pernah dimintai uang belasan juta oleh Oknum penyidik inisial IU dengan sejumlah iming-iming.

“Saat itu saya diperiksa dua kali oleh penyidik IU di Satreskrim Polres Sula, kemudian diminta uang 15 juta oleh IU dengan iming-iming kasus saya dapatkan keringanan hukum serta membantu konsumsi saat persidangan nanti,” katanya, Rabu (23/07/2025).

Dengan polosnya, tanpa berpikir panjang lebar, lanjut ST dirinya pun memenuhi permintaan penyidik IU.

“Permintaan penyidik IU uang 15 juta, namun yang mampu saya berikan kepadanya uang 12 juta setengah, terus saya minta bukti untuk terkait pemberian uang namun IU menolaknya, kemudian uang yang diberikan ke penyidik IU pun tanpa sepengetahuan keluarga maupun pengacara saya, apalagi saya baru pertama kali berurusan dengan Polisi, jadi saya pun ikut-ikut saja permintaan penyidik IU,” bebernya.

ST pun mengaku, nekat beberkan informasi ke publik terkait oknum penyidik IU karena dirinya merasa sangat dirugikan lantaran dibohongi.

“Kasus saya sampai kasasi namun putusan tetap 12 tahun lebih, jadi saat ini saya nekat beberkan hal ini karena merasa dibohongi dan sangat dirugikan, dan saya sudah siap bertanggung jawab segala resikonya dengan informasi yang saya berikan, sebagai harapan jangan lagi ada praktek-praktek seperti ini kepada pelaku-pelaku kriminal lainnya,” tegasnya.

Terpisah Penyidik Aipda inisial IU saat dikonfirmasi, membantah dirinya menerima uang belasan juta dari ST.

“Perkara ST terkait persetubuhan dan dirinya ditahan, masa uang sebanyak itu saya minta ke dia, kemungkinan ST salah orang, siapa tahu di Jaksa, baru ST bilang ke saya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, masalah terkait ST penyidik sampai turun ke desa Waitina untuk olah TKP.

“Masa saya minta uang belasan juta di ST untuk apa? sedangkan masalahnya sampai kami turun ke desa Waitina untuk olah TKP, mungkin jangan sampai pengacaranya, karna pendampingan dan pengacara ditunjuk oleh kami, biasanya pengacara sering bicara dengan pelaku terkait hal-hal seperti begitu,” bebernya.

Tak terima, Penyidik Aipda inisial IU pun akan menindaklanjuti tuduhan ST.

“Yang jelasnya saya sebagai penyidik tidak suka dituduh terkait hal-hal mengenai uang. Dan masalah ini tidak akan selesai sampai disini, saya akan tindaklanjuti,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Telan DAK 43.8 Miliar, Menkes RI Ditantang Sidak Proyek RS Pratama Dofa Yang Diduga Dikorupsi

SULA – Rencana kunjungan kerja Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana, Kamis (17/07/2025) nanti tuai sorotan publik.

Sorotan publik ini terkait proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama di Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, dengan total anggaran 43.8 Miliar yang diduga di korupsi dan sementara Kasusnya ditangani Polda Maluku Utara.

Rifaldi Ciusnoyo, Alumni Universitas Muhammadiyah Kendari yang kerap mengkritik kebijakan publik pemerintah melalui tulisannya, menantang Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin untuk sidak langsung pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Dofa yang diduga mangkrak.

Ia menyampaikan, pembangunan RS. Pratama sangat perlu menjadi atensi khusus Menteri Kesehatan RI untuk mengevaluasi kelayakan pelayanan kesehatan.

“Progres Pembangunan RS. Pratama di Kepulauan Sula ada disisi kondisi konstruksi dasar bangunan yang longsor. Maka wajib dijadikan atensi khusus dan harus ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan RI untuk mengevaluasi kelayakan pelayanan kesehatan, dan memastikan kepercayaan publik kepada Menteri Kesehatan RI ada keseriusan benahi kondisi pelayanan kesehatan di Kepulauan Sula,” tegasnya, Jum’at (11/07/2025).

Rifaldi juga menilai, pihak kontraktor Pembangunan RS. Pratama Dofa di Kepulauan Sula, hanya mencari untung.

“Menkes RI harus turun ke lokasi proyek pembangunan RS Pratama guna untuk memastikan kualitas pekerjaan konstruksi apakah sesuai dengan standar atau tidak. Karena saya menilai pihak kontraktor yang menangani proyek tersebut hanya mencari untung, akibatnya dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan sangat jelas merugikan negara,” tutupnya.

Sekedar informasi Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Dofa dibangun dengan total anggaran senilai 43,8 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) APBN 2023 dan dikerjakan oleh PT. Bumi Aceh Citra Persada.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM