Kepulauan Sula – Laman 8

Sering Dikritik Terkait Kasus KM, Warga Menilai Kapolres Sula Ingkar Janji

SULA – Polres Kepulauan Sula kali-kali ini, sering dikritik terkait penanganan Kasus dugaan penggelapan dana pengawasan di tahun 2022 senilai 1,1 miliar yang menyeret nama Kepala Inspektorat Kepulauan Sula, Kamarudin Mahdi (KM) tuai tanggapan dari Warga.

Salah satu warga yang tak mau namanya dipublish menyampaikan, Kapolres Sula sudah lupa janjinya saat baru bertugas di Kepulauan Sula.

“Awal bertugas di Sula, Pak Kodrat telah berjanji akan berikan terbaik penanganan Kasus Korupsi, namun hasilnya sampai saat ini masih nihil, malah sering tuai kritik dari sejumlah aktivis dan Ketua OKP terkait penanganan Kasus dugaan penggelapan dana pengawasan di tahun 2022 senilai 1,1 miliar yang tak kunjung usai,” katanya, Selasa (24/12/2024).

Ia juga meminta, Kapolres Sula segera seriusi penanganan Kasus Kamarudin Mahdi.

“Saya meminta, Kapolres Sula agar betul-betul seriusi penanganan Kasus Kamarudin, dan semoga dipenghujung akhir tahun ini sudah ada kejelasannya, agar kami warga pun tak dibuat baper terkait perkembangannya kasusnya,” harapnya.

Sebelumnya, Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Kodrat Muh. Hartanto awal-awal bertugas di Polres Kepulauan Sula pernah mengatakan, akan mempelajari serta mengevaluasi sejumlah Kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Sat Reskrim.

“Ada beberapa kasus terkait tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan, selanjutnya saya akan mempelajari serta mengevaluasi lebih dalam lagi kasus tersebut,” ucap AKBP Kodrat saat ditemui linksatu diruangannya, Kamis (11/01/2024) beberapa bulan lalu.

Ia pun berjanji akan memberikan yang terbaik terkait penanganan sejumlah Kasus korupsi di Kepulauan Sula.

“Untuk penanganan Kasus tindak pindana Korupsi, pasti saya akan berikan yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Sula,” tutupnya.

Sekedar informasi, dalam Kasus dugaan penggelapan dana pengawasan senilai 1,1 miliar pada Inspektorat Kepulauan Sula, ada beberapa orang telah diperiksa penyidik Satreskrim polres Sula yakni mantan inspektur Ibu Neovita, mantan Inspektur Machful Sasmito, Plt. Inspektur Hi. Kamaludin Sangaji serta beberapa Irban.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Mabes Polri Didesak 2 OKP Di Sula Terkait Kasus Kepala Inspektorat

SULA – Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) didesak Dua organisasi kemasyarakatan (OKP) di Kabupaten Sula, Maluku Utara, yaitu DPC GMNI dan LMND Eksekutif Sanana terkait penanganan Kasus dugaan penggelapan dana pengawasan di tahun 2022 senilai 1,1 miliar yang menyeret nama Kepala Inspektorat Kepulauan Sula, Kamarudin Mahdi (KM).

Ketua DPC GMNI Sula, Rifki Leko, mendesak Divisi Propam Polri untuk periksa penyidik Polres Kepulauan Sula terkait penanganan Kasus Kamarudin Mahdi.

“Kasus ini setahun lebih sudah ditangani Penyidik Polres Sula, bahkan kerugian negara sudah ada akan tetapi progresnya belum ada, untuk itu kami mendesak Divisi Propam Polri segera periksa penyidiknya,” kata Rifki, Sabtu (21/12/2024).

Lanjut Rifki, seharusnya ketika pengembalian kerugian Negara terkait Kasus Kamarudin Mahdi harus dipublikasikan.

“Kami menduga adanya konspirasi kejahatan dalam penanganan kasus ini, karena pengembalian kerugian negara tak dipublikasikan secara resmi atau konferensi pers agar masyarakat pun tahu,” tegasnya.

Terpisah, Arsan Umasugi, Ketua LMND Eksekutif Kota Sanana dalam beberapa waktu lalu pun pernah mendesak Mabes Polri ambil alih Kasus Kamarudin Mahdi yang ditangani Polres Kepulauan Sula.

“Kasus ini sudah cukup lama ditangani Sat Reskrim Polres Sula dan masyarakat pun kerap menanyakan terkait Progressnya, akan tetapi sejauh ini belum ada kejelasannya. Untuk itu kami LMND Eksekutif Kota Sanana mendesak Mabes Polri untuk ambil alih kasus tersebut,” kata Arsan, Jum’at (01/11/2024) beberapa waktu lalu.

Ia juga meminta, Mabes Polri segera evaluasi Kinerja Satreskrim Polres Kepulauan Sula terkait penanganan Kasus dugaan penggelapan dana pengawasan.

“Mabes Polri harus mengevaluasi Kinerja Satreskrim Polres Sula, karna terkesan mendiami penanganan Kasus tersebut yang kemudian buat Publik di Kepulauan Sula resah terkait perkembangannya,” harapnya.

Sebelumnya, IPTU Rinaldi Anwar Kasat Reskrim Polres Sula saat dikonfirmasi linksatu menyampaikan, akan gelar penghentian proses penyelidikan Kasus dugaan penggelapan dana pengawasan senilai 1,1 miliar.

“Dalam waktu dekat dari tipikor polres sula akan melakukan gelar perkara untuk penghentian penyelidikan Kasus tersebut,” ucapnya, Selasa (20/08/2024) beberapa bulan lalu.

Rinaldi juga menjelaskan, penanganan Kasusnya lama lantaran penyidik Sat Reskrim Polres Sula menuggu hasil audit BPKP.

“Jadi kenapa lama, karna kita memang menunggu hasil audit dari BPKP. Karna hasilnya sudah keluar, jadi penyidik sudah bisa mengambil sikap untuk penghentian Kasusnya, ditambah hasil temuannya sudah di lakukan pengembalian serta penyetoran langsung ke kas daerah melalui Bank Maluku Malut,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Bungkam Soal Penetapan Tersangka Baru Kasus BTT, Kinerja Kejati Dan Kejari Disoroti

SULA – DPC GMNI Soroti Kinerja Kejati Maluku Utara dan Kejari Sula terkait bungkamnya informasi kepada media tentang penetapan kembali Mantan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT di tahun 2021.

Rifki Leko, Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula mencurigai adanya konspirasi kejahatan terkait bungkamnya Kejati Malut dan Kejari Sula kepada media terkait penetapan kembali MIH sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT di tahun 2021.

“Kami sangat mendukung langkah Jaksa terkait penetapan kembali MIH sebagai Tersangka Kasus BTT, akan tetapi dengan bungkamnya informasi kepada media, hal ini patut dicurigai adanya konspirasi kejahatan yang di sutradarai oleh Kejati dan Kejari dibalik Kasus Korupsi Dana BTT di Sula, kata Rifki, Selasa (17/12/2024).

Ia menjelaskan, transparansi informasi terkait Kasus Korupsi Dana BTT di Kepulauan Sula sangatlah penting.

“Saya percaya Lembaga Adiyaksa sangat mengedepankan transparansi atau keterbukaan informasi publik, dan bagi kami DPC GMNI Sula khususnya Warga Kepulauan Sula informasi Kasus Korupsi Dana BTT sangatlah penting karena kasusnya sudah lama ditangani oleh Jaksa,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula Raimond Chrisna Noya, menyampaikan Kasus BTT sudah ada progres.

“Sudah ada progres Kasus BTT, Untuk informasi lebih lengkap boleh langsung ke Kejati Maluku Utara,” ucap Raimond.

Arahan tersebut, lanjut Raimond sesuai Pimpinan Kejati Maluku Utara.

“Semua Perkara Kasus BTT sudah diambil alih Kejati, jadi untuk update progresnya semua ke Kejati Maluku Utara,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kejari Sula Terkesan Bungkam Terkait Penetapan Tersangka Baru Kasus BTT

SULA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali tetapkan Mantan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH sebagai Tersangka untuk temuan pengadaan alat medical sistem atau penyimpanan Vaksin TCW 300 sebanyak 13 dengan nilai Rp 2 miliar lebih terkait Kasus Korupsi Dana BTT senilai 28 miliar lebih di tahun 2021.

“Mereka (Kejati) kembali tetapkan MIH sebagai Tersangka kemarin Sore dan sudah ditahan di rutan,” kata sumber yang tak mau namanya dipublish, Selasa (17/12/2024).

Terpisah, Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula Raimond Chrisna Noya, menyampaikan Kasus BTT sudah ada progres.

“Sudah ada progres Kasus BTT, Untuk informasi lebih lengkap boleh langsung ke Kejati Maluku Utara,” ucap Raimond.

Arahan tersebut, lanjut Raimond sesuai Pimpinan Kejati Maluku Utara.

“Semua Perkara Kasus BTT sudah diambil alih Kejati, jadi untuk update progresnya semua ke Kejati Maluku Utara,” tutupnya.

Sekedar informasi, sebelumnya Kejari Sula pernah menetapkan mantan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH sebagai Tersangka Kasus BTT dan ditahan di Lapas Sanana, Senin (27/11/2023) tahun kemarin.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Penyelenggaraan Swakelola DAK Pada Disdik Sula Jadi Temuan BPK RI

SULA – Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.A/LHP/XIX/.TER/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2023 (audited) menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp90.175.659.932,00 dengan realisasi sebesar Rp89.656.775.790,00 atau 99,42% dari anggaran.

Realisasi tersebut di antaranya untuk paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk kegiatan pekerjaan fisik rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang dilaksanakan secara swakelola.Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan DAK Pendidikan pada Daftar Paket DAK Fisik PAUD, SD dan SMP Tahun 2023 dan wawancara kepada PPK, diketahui terdapat 102 Pekerjaan pada sepuluh SD dan sembilan SMP yang belum menyerahkan dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp39.582.315.000.

**Lampiran 1. Daftar Sekolah Yang Belum Buat Dokumen Penyelenggaraan Swakelola DAK. Foto: Screenshot LHP BPK RI.**

**Lampiran 2. Daftar Sekolah Yang Belum Buat Dokumen Penyelenggaraan Swakelola DAK. Foto: Screenshot LHP BPK RI.**

**Lampiran 3. Daftar Sekolah Yang Belum Buat Dokumen Penyelenggaraan Swakelola DAK. Foto: Screenshot LHP BPK RI.**

**Lampiran 4. Daftar Sekolah Yang Belum Buat Dokumen Penyelenggaraan Swakelola DAK. Foto: Screenshot LHP BPK RI.**

Dari persoalan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan PPK Dinas Pendidikan agar Lebih cermat dalam melakukan monitoring atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan swakelola dak bidang pendidikan serta Meminta kelengkapan pertanggungjawaban realisasi belanja Swakelola DAK masing-masing Ketua Tim Pelaksana pada sepuluh SD dan sembilan SMP, dan tim fasilitator perencanaan dan pengawasan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dipengaruhi Miras, Oknum Kades Di Sula Tega Marahi Seorang Ibu-ibu

SULA – Wasman Teapon, Kepala desa Waihama, kecamatan Sanana, kabupaten Kepulauan Sula Tega memarahi seorang penumpang Ibu-ibu di atas KM. Al-Sudais yang bertolak dari Pelabuhan Ternate menuju Kota Sanana.

Berdasarkan video dengan durasi 1 menit lebih dan keterangan dan salah satu Penumpang KM. Al Sudais, Kades Waihama dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol saat marahi Ibu-ibu tersebut.

“Kejadian sekitar pukul 03:11 Malam WIT, kamis (12/12/2024) saat KM. Al-Sudais ke Sanana. Diwaktu itu para penumpang semua lagi beristirahat, saya pun berada tak jauh dari tempat Kadesnya ngamuk malam itu dan sepertinya beliau dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol saat memarahi seorang Ibu-ibu yang berada didekat ranjang saya,” kata Iron, salah satu penumpang, Sabtu (14/12/2024).

Ia menyampaikan, penyebab Kades Waihama ngamuk lantaran tas miliknya tak berada ranjangnya.

“Kadesnya ngamuk, lantaran tasnya miliknya tak berada ranjangnya, sehingga tak mencari tahu dahulu kebenarannya, seorang Ibu-ibu yang berada didekat ranjangnya jadi sasaran amarahnya,” bebernya.

Menurut Iron, tak bagus ketika seorang Kades menunjukkan sikap tersebut didepan umum.

“Suara kadesnya sangat menganggu kami para penumpang, apalagi dirinya pejabat publik terus dalam kondisi mabuk lagi, mirisnya lagi Kades langsung memarahi seorang Ibu-ibu tanpa mencari tahu penumpang siapa yang memindahkan tas dari ranjangnya,” imbuhnya.

Terpisah, Wasman Teapon Kades Waihama ketika dikonfirmasi mengakui bahwa dirinya dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol.

“Informasinya betul, saat marah-marah saya dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol,” ungkap Wasman.

Namun, lanjut Wasman dirinya pun sudah meminta maaf kepada Ibu-ibu tersebut.

“Saya akui salah dan khilaf atas kejadian di atas KM. Al-Sudais, akan tetapi saya sudah meminta maaf kepada Ibu-ibu tersebut setelah turun di Pelabuhan Sanana dan allhamdulilah kamipun saling memaafkan,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

4 Proyek Pembangunan Jembatan Senilai Milliaran Rupiah Pada Rezim FAM-SAH Jadi Temuan BPK RI

SULA – Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.A/LHP/XIX/.TER/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2023 menganggarkan Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan (audited) sebesar Rp92.501.665.236,00 dan terealisasi sebesar Rp73.104.425.872,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kontrak, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.875.262.364,85 atas Sembilan paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023 termasuk 4 Proyek Pembangunan Jembatan Senilai Milliaran rupiah yang berada di Pulau Mangoli yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4 Proyek Pembangunan Jembatan tersebut, sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Teb Desa Kou dilaksanakan oleh CV PM dengan kontrak nomor 33.PK/SPJ/PPK/DPUPR-KS/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.133.437.406,00. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 31 Desember 2023. pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor 65/BA-PHO/33.PK/DPUPRKS/XI/2023 tanggal 29 November 2023, dan pekerjaan telah dibayarkan 100% dengan bukti SP2D Nomor 7809/SP2D-LS/KS/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan bersama PPK, Inspektorat dan penyedia dari CV PM pada tanggal 24 April 2024, diketahui terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp231.471.007,88.

2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waimanila Desa Capalulu dilaksanakan oleh CV PM dengan kontrak nomor 44.PK/SPJ/PPK/DPUPR-KS/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.151.323.875,00. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 124 hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 31 Desember 2023. Pekerjaan telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor 61/BAPHO/44.PK/DPUPR-KS/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023.

3. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waidalia dilaksanakan oleh CV Yb dengan kontrak nomor 37.PK/SPJ/PPK/DPUPR-KS/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.468.000.000,00. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 130 hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 29 Desember 2023. Pekerjaan telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor 192/PPK/BA-PHO/DPUPR-KS/XI/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan bersama PPK, Inspektorat dan penyedia dari CV Yb pada tanggal 24 April 2024, diketahui terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp86.325.127,91.

4. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Auponhia I Desa Auponhia dilaksanakan oleh PT. BTB dengan kontrak nomor 43.PK/SPJ/PPK/DPUPRKS/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.382.862.575,00. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 130 hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2023. Pekerjaan telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor 63/BAPHO/43.PK/DPUPR-KS/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan bersama PPK, Inspektorat dan penyedia dari PT. BTB pada tanggal 24 April 2024, diketahui terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp27.918.046,77.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Sula agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Memerintahkan PPK agar menarik kelebihan pembayaran pada 4 Proyek Pembangunan jembatan tersebut dan dan menyetorkan ke kas daerah Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta Menginstruksikan PPK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja jalan, irigasi dan jaringan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Belanja Peralatan Dan Mesin Senilai Ratusan Juta Pada Dispar Sula Jadi Temuan BPK

SULA – Di kutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.A/LHP/XIX/.TER/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2023 menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (audited) sebesar Rp47.241.520.299,00 dengan realisasi sebesar Rp46.688.475.658,00 atau 98,83% dari anggaran tersebut termasuk pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kontrak, terdapat Belanja Peralatan dan Mesin Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Sebesar Rp108.700.000 jadi temuan BPK RI pada Tahun Anggaran 2023, yang terbagi Belanja Modal Alat Studio Lainnya Sebesar Rp7.200.000,00 oleh CV SSP, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Sebesar Rp24.000.000,00 oleh CV ST, Pengadaan Drone (DJI Phantom 4 Pro Version 2.0 Quadcopter-White) Sebesar Rp42.500.000,00 oleh CV SSP, Belanja Modal System/Power Supply Sebesar Rp35.000.000,00 oleh CV TM.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan Bupati Kepulauan Sula agar menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata untuk memerintahkan PPK agar menarik kelebihan pembayaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp108.700.000,00 ke kas daerah.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Sejumlah Paket Pada Dishub Sula Kerap jadi Temuan BPK RI, Termasuk Pengadaan Bus Air Roro

SULA – Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara mendapat catatan buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara. Catatan buruk ini dikemukakan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.A/LHP/XIX/.TER/05/2024 tertanggal 27 Mei 2024.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk Tahun 2023 ada 2 paket yang jadi temuan yakni Paket Pengadaan Bus Air Roro dilaksanakan oleh PT. RAF berdasarkan Kontrak Nomor 01.TPK/SPJ/PPK/SPK/DISHUB-KS/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dengan nilai pekerjaan Rp10.356.081.607,00. Berdasarkan kontrak tersebut, pekerjaan dimulai pada tanggal 27 April 2023.

**Lampiran Kekurangan Pengadaan Bus Air Roro. Foto: LHP BPK RI Tahun 2023.**

Kemudian, Paket Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor (Speed Boat) dilaksanakan oleh CV RM berdasarkan Kontrak Nomor 03.TPB/SPJ/PPK/DISHUB-KS/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dengan nilai pekerjaan Rp782.000.000,00. Berdasarkan kontrak tersebut, pekerjaan dimulai pada tanggal 13 Juli 2023 dan harus sudah selesai pada tanggal 10 Desember 2023 atau selama 150 hari kalender dan mengalami perubahan harga melalui addendum dengan nomor AD.03.TPB/SPJ/PPK/DISHUB-KS/XII/2023 tanggal 20 Juli 2023 menjadi Rp778.999.665,00.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Sula agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memerintahkan PPK agar menarik kelebihan pembayaran belanja modal Pengadaan Bus Air Roro Sebesar Rp11.500.000,00 oleh PT. RAF dan menyetorkan ke kas daerah dan Menginstruksikan PPK menarik denda keterlambatan atas pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor (Speed Boat) oleh CV RM sebesar Rp19.098.054,04 dan menyetorkan ke kas daerah.

Sebelumnya, Sejumlah Paket Pekerjaan yang melekat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Sula yang menggunakan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2022 pun jadi temuan BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Nomor: 20.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tanggal 16 Mei 2023.

Untuk item temuannya ialah Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Pemeliharaan atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80.115.851,11 dan Denda Keterlambatan Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus senilai Rp57.405.215,77.

Dilansir dari LHP BPK RI, Berikut nama-nama paket pekerjaan pada Dishub Kepulauan Sula di tahun 2022 yang jadi temuan:

1. Rehabilitasi Dermaga (Fasilitas Perairan) Pelabuhan Waikalopa Kecamatan Sanana Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp2.307.625.306,00 sesuai dengan SP2D terakhir Nomor 8367/SP2D-LS/KS/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO Nomor 09/BA-PHO/09.SPJ/DISHUB-KS/XI/2022 tanggal 21 November 2022. Untuk temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, adanya Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp24.900.000,00.

2. Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir (Fasilitas Darat) Pelabuhan Waikalopa dengan nilai kontrak sebesar Rp912.085.846,00 sesuai dengan SP2D terakhir Nomor 7821/SP2D-LS/KS/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 senilai Rp45.604.291,00 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO Nomor 08/BA-PHO/08.SPJ/DISHUB-KS/XI/2022 tanggal 21 November 2022. Untuk temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, adanya Kelebihan Pembayaran sebesar Rp30.876.177,11.

3. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor (Fasilitator Darat) Pelabuhan Tanjung Botu Mangoli Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp230.357.716,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 5933/SP2D-LS/KS/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO Nomor 10/BA-PHO/10/SPJ/DISHUB-KS/IX/2022 tanggal 14 September 2022. Untuk temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, adanya Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp24.339.674,00.

4. Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus dengan nilai kontrak senilai sebesar Rp700.063.607,00 sesuai Surat Perjanjian Nomor 12/SPJ.PB/PPK/DISHUB-KS/2022 tanggal 15 Juli 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen, diketahui bahwa pekerjaan baru selesai dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 82 hari (10 Desember 2022 s.d. 2 Maret 2023). Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, Dishub Kepulauan Sula dikenakan denda oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara senilai Rp 57.405.215,77.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Terima Hasil Audit Investigasi, Jaksa Tindaklanjuti Salah Satu Kasus DD Di Sula

SULA – Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Maluku Utara menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau hasil audit investigasi terkait temuan pengelolaan dana desa (DD) Pohea, Kecamatan Sanana Utara.

Kasi Intel Kejari Sula, Raimond Chrisna Noya saat dikonfirmasi mengatakan temuan pengelolaan dana desa (DD) Pohea masih tahap penyelidikan.

“Kami terima hasil audit investigasi pengelolaan dana desa (DD) Pohea dari inspektorat bulan kemarin, statusnya masih tahap penyelidikan dan beberapa saksi sudah diperiksa,” kata Raimond, Selasa (10/12/2024).

Ia menjelaskan, temuan pengelolaan dana desa (DD) Pohea terpisah dari 11 Kasus DD yang ditangani Kejari Kepulauan Sula.

“Untuk temuan pengelolaan dana desa (DD) yang diberikan ke kami itu tahun 2021 dan 2022, kemudian kasus desa Pohea ini terpisah dengan 11 kasus desa lainnya yang ditangani kami,” tutupnya.

Berikut nama-nama 11 desa yang kasusnya ditangani Kejari Kepulauan Sula:

1. Desa Minaluli (Kecamatan Mangoli Utara).

2. Desa Baruakol (Kecamatan Mangoli Tengah).

3. Desa Kou (Kecamatan Mangoli Timur).

4. Desa Fokalik (Kecamatan Sanana Utara).

5. Desa Wainib (Kecamatan Sulabesi Selatan).

6. Desa Skom (Kecamatan Sulabesi Selatan).

7. Desa Kabau Pantai (Kecamatan Sulabesi Barat).

8. Desa Capalulu (Kecamatan Mangoli Tengah).

9. Desa Waitina (Kecamatan Mangoli Timur).

10. Desa Nahi (Kecamatan Sulabesi Barat).

11. Desa Kawata (Kecamatan Mangoli Utara Timur).

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaksi: TIM