Hukum Dan Kriminal – Laman 21

Terkesan Tutupi Informasi Pinjaman 115 Miliar, Fahreza: Sekalipun itu Jaksa atau Polisi Kecuali Bupati Aliong Mus

TALIABU – Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu ke Bank Maluku – Malut KCP Bobong sebesar 115 Miliar untuk pembangunan daerah jadi persoalan yang saat ini pertanyakan oleh publik terkait realisasinya.

Pasalnya, anggaran pinjaman Pemda Taliabu yang nilainya sangat menggiurkan tersebut diberikan kepada 3 OPD, yakni di Dinas PUPR, Dishub, dan Disperidagkop, namun anehnya anggaran tersebut belum diterima oleh 3 OPD, sesuai pernyataan Muh. Nuh Hasi, Anggota DPRD Taliabu yang mengaku dihadapan masa aksi, telah memanggil 3 OPD untuk menanyakan alokasi anggaran dari dana pinjaman tersebut.

“3 OPD kami sudah panggil, tapi anehnya, sampai saat ini OPD tersebut belum dapatkan anggaran pinjaman 115 miliar,” ucapnya, dihadapan masa aksi, Kamis (10/08/2023) kemarin.

Nuh Hasi bilang, jika saat ini DPRD Pulau Taliabu telah kehabisan akal terkait kejelasan pinjaman daerah belasan miliar rupiah tersebut.

“Semua pihak kita sudah panggil, namun jawabannya sama. Kalau sudah begitu kita mau bilang apa lagi, jadi kamipun kehabisan akal,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bank Maluku – Malut KCP Bobong Pulau Taliabu, Fahreza Alwi dikonfirmasi terkait anggaran pinjaman Pemda Taliabu senilai 115 miliar, malah terkesan menutupinya.

“Kalau masalah itu langsung tanyakan saja ke Keuangan Daerah. Karena ini menyangkut dengan kerahasiaan Bank. Jadi, kita tidak bisa buka-bukaan kepada siapa pun,” kata Fahreza, Jumat (11/08/2023).

Baginya, sekali pun Polisi, Jaksa, dan DPRD bahkan Wartawan tidak bisa diungkapkan walau pun itu ditugaskan.

“Jika kita buka – bukaan nanti ada ketersinggungan dengan pihak yang meminjam,” bebernya.

Fahreza menambahkan, pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar, bukan dimasa kepemimpinannya melainkan dimasa kepemimpinan ibu Petry.

“Jadi, untuk perbankan data konfirmasi seperti ini susah untuk dibuka. Soalnya, menyangkut kerahasiaan. Terkecuali kuasa pengguna anggaran yakni Bupati Aliong Mus,” tuturnya.

Kalau masalah pinjaman tersebut, menurutnya itu sangat sensitif. Bahkan, pihaknya pun mempertanyakan, ada apa dibalik pinjaman 115 Miliar, sehingga banyak yang menanyakannya.

“Saya juga bingung dengan pinjaman tersebut. Bahkan, uang pinjaman tersebut telah terpakai rekening Pemda Pulau Taliabu secara utuh, bukan dipisahkan. Tapi, lebih jelasnya lagi tanyakan ke Pemda,” ungkapnya.

Sekedar Informasi, data yang dikantongi Linksatu, anggaran tersebut, direncanakan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu, Maluku Utara dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen perbulannya dan pinjaman tersebut pada Juni 2022 lalu hingga masa jabatan Bupati Aliong Mus berakhir pada 2024 mendatang.

Kemudian, jika diakumulasi pinjaman 115 Miliar yang dijumlahkan dengan 10 persen itu menghasilkan bunga pinjaman sebesar 11,5 Juta perbulannya.

Pewarta: TIM

Redaktur: TIM

Perdana! Salah Satu Desa Di Pulau Taliabu Dijadikan Kampung Bebas Narkoba

TALIABU – Polres Pulau Taliabu lauching kampung bebas narkoba bersama warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama di bertempat di Aula Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Rabu (09/8/2023).

Wakapolres Kabupaten Pulau Taliabu, Kompol Azis Ibrahim Muammar dihadapan awak media mengatakan, Desa bobong merupakan Desa yang bebas lagi bersih dari pengguna narkoba.

“Kegiatan ini perdana dan kami pilih Desa Bobong sebagai percontohan bagi seluruh desa lainnya yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu,” katanya.

Azis juga bilang, tujuan dari kegiatan tersebut untuk menyelamatkan generasi muda dan masyarakat di Pulau Taliabu.

“Pulau Taliabu adalah daerah tranportasi dari berbagai wilayah hingga sangat mudah masuknya narkoba, jadi sangat penting ada giat seperti ini. Semoga Masyarakat Pulau Taliabu jauh dari penyalahgunaan narkoba,” harapnya.

Pewarta: Arki Afaludin

Redaktur: TIM

Kejari Terima Belasan Proyek Dari Pemda Kepsul, Immanuel: Itu Bukan Proyek Tapi Hibah Fisik

SULA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara kucurkan Sejumlah Proyek Fisik senilai ratusan juta rupiah, baik jalur tender maupun pengadaan langsung ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula.

Hasil penulusuran Linksatu, pada situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Sula, dari tahun 2019 sampai 2023, Kejari Kepulauan Sula dapatkan 11 Proyek Fisik dengan nominal pagu anggaran Rp.150.000.000, maksimalnya Rp.600.000.000, kalau ditotalkan Anggaran keseluruhan Proyeknya Rp.3.990.000.000.

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Immanuel Richendryhot, saat dikonfirmasi menyampaikan, yang diterima hibah fisik bukan proyek bangunan.

“Harus dipahami bahwa kami tidak pernah dapat proyek dari Pemda Kepulauan Sula, tapi dapat hibah fisik berupa lahan maupun bangunan, jadi beda proyek bangunan dan hibah,” katanya, Jum’at (04/08/2023).

Ia menjelaskan, selain Kejari Kepulauan Sula masih banyak juga yang menerima hibah Bangunan dari Pemerintah Daerah Kepulauan Sula.

“Bukan cuma kami saja yang terima hibah bangunan, tapi seluruh instansi vertikal di Kepulauan Sula pun menerimanya,” bebernya.

Ketika di sentil, terima belasan proyek fisik akan mempengaruhi proses penanganan sejumlah Kasus Dugaan Korupsi, Kepala Kejari Kepsul mengatakan, Tidak.

“Tidak,” Singkatnya mengakhiri.

Berikut rincian proyek fisik yang diterima Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dari tahun 2019 sampai 2023:

1. Pembangunan Pagar Keliling Mes Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sula, Pengadaan Langsung, Pagu Anggaran Rp.150.000.000, dikerjakan oleh CV. Permata Membangun, Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, (Tahun 2019).

2. Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Pagu Anggaran Rp.500.000.000, dikerjakan oleh CV. Jaya Lestari alamat Desa Mangon, Kecamatan Sanana, (Tahun 2020).

3. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Pagu Anggaran Rp.580.000.000, dikerjakan oleh CV. Duta Sarana, alamat Jl. Stadion Arpon No. 46, Belakang Benteng Desa Mangon ,Kecamatan Sanana, (Tahun 2020).

4. Pembangunan Mes Kejaksaan Negeri Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Pagu Anggaran Rp.500.000.000, dikerjakan oleh CV. Sarana mandiri, alamat Jl. Stadion Arpon No. 46, Belakang Benteng, Desa Mangon Kecamatan Sanana, (Tahun 2020).

5. Pembangunan Mes Kejaksaan Negeri Sanana Kab. Kepulauan Sula (Tahap II), Pagu Anggaran Rp.250.000.000, dikerjakan oleh CV. Dwiyan Pratama, alamat Jl. Usman Umasugi Desa Fogi, Kecamatan Sanana, (Tahun 2021).

6. Rehabillitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Tahap II), Pengadaan Langsung, Pagu Anggaran Rp.200.000.000, dikerjakan oleh CV. Permata Hijau, Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, (Tahun 2021).

7. Pembangunan Ruang Aula Kejaksaan Negeri Sanana Kab. Kepulauan Sula, Pagu Anggaran Rp.600.000.000, dikerjakan oleh CV. Sula Karya Pratama, Alamat Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, (Tahun 2022).

8. Pembangunan Ruang Aula Kejaksaan Negeri Sanana Kab. Kepulauan Sula (Tahap II), pagu anggaran Rp.190.000.000, dikerjakan oleh CV. Ganda Putri Utama, alamat Desa Mangon, Kecamatan Sanana, (Tahun 2022).

9. Pembangunan Mes Kejaksaan Negeri Sanana Kab. Kepulauan Sula, pagu anggaran Rp.400.000.000, dikerjakan oleh CV. Sula Karya Pratama, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, (Tahun 2022).

10. Rehabilitasi Pagar Keliling Kawasan Kejaksaan Sanana, Pagu anggaran Rp.220.000.000, dikerjakan oleh CV. Sula Karya Pratama, Desa Fagudu Kecamatan Sanana, (Tahun 2023).

11. Rehabilitasi TK Adhiyaksa Kejari Kepulauan Sula, Pagu Anggaran Rp.400.000.000, dikerjakan oleh CV. Karya Olmita, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, (Tahun 2023).

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dinilai Pilih Kasih Tangani Kasus, PB HMI Desak Kejagung RI Evaluasi Kinerja Kejari Kepsul

SULA – Pemeriksaan kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara seakan-akan hanya kasus Dugaan Korupsi Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2021 yang seriuskan oleh Kejari Kepulauan Sula saja.

Pengurus PB HMI, Faujan Tidore mempertanyakan sikap profesional yang ditujukan oleh Kejari Kepulauan Sula dalam penanganan kasus.

“Ada apa dengan pihak Kejari Kepulauan Sula, patut kami mempertanyakan dimana letak profesionalisme dan keadilan hukum, ini terkesan memilah-milah penanganan kasus,” katanya, Kamis (03/08/2023).

Menurutnya, Kejari Kepulauan Sula tak akuntabel dan terbuka dalam menangani kasus dugaan korupsi dana covid-19 tahun dan dugaan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun anggaran tahun 2020.

“2 kasus tersebut sudah lama di tangani Kejari Kepulauan Sula dan sampai saat ini belum ada kejelasannya, kami menduga adanya kongkalikong yang dapat merusak citra dan nama baik lembaga, karena saat ini hanya kasus BTT tahun 2021 yang diseriusi,” tegasnya.

Faujan pun mendesak, Kejagung RI segera mengevaluasi kinerja Kejari Kepulauan Sula terkait pilih kasih dalam menangani kasus.

“Saya Mendesak Jaksa Agung periksa kinerja Kejari Kepulauan Sula. Saya menilai ketidakadilan itu terjadi di lembaga tersebut,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Oknum Mantan Kades Di Taliabu Dilaporkan Ke Inspektorat, Begini Masalahnya

TALIABU – Mantan Kades Langganu Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu inisial LB dilaporkan oleh BPD dan Warganya ke Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) terkait anggaran pembangunan taman pengajian Qur’an (TPQ) sebesar Rp 127,475,000 dan anggaran pengadaan ayam dan kandangnya sebesar Rp 50,000,000 di tahun 2021.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu, Gesberd Tani saat dikonfirmasi Linksatu, membenarkan informasi pelaporan tersebut.

“Iya, kemarin warga dan BPD Desa Langganu laporkan mantan Kadesnya terkait penyalahgunaan Dana Desa terkait 2 item tersebut,” katanya, Kamis (3/08/2023).

Ia bilang, akan segera tindaklanjuti laporan warga dan BPD Desa Langganu.

“Kami tetap akan turun mengaudit kades langganu secepatnya, tapi mungkin sedikit molor, karena terkendala dengan dana operasional,” bebernya.

Gesberd pun berharap, adanya dukungan dari semua pihak untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Langganu.

“Doa dan Dukungan serta kerjasama dari warga sangat perlu bagi kami untuk tindaklanjuti laporan mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Arki Afaludin

Redaktur: TIM

Peringati HDKD yang ke-78, YLBH Walima Sula Gelar Sosialisasi Hukum ke Warga

SULA – Yayasan lembaga bantuan hukum (YLBH) Walima Kepulauan Sula lakukan sosialisasi hukum ke warga Desa Fagudu, Kecamatan Sanana bertempat di kantor Kepala Desa, dalam rangka memperingati Hari Lahir atau Hari Dharma Karyadhika (HDKD) yang ke-78, Rabu (2/8/2023).

Ketua YLBH Walima Sula, Kuswandi Buamona mengatakan, sosialisasi hukum serentak dilakukan di beberapa titik seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini di lakukan di 78 titik di indonesia, salah satunya di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana,” katanya.

Ia menjelaskan, sosialisasi hukum ke warga Desa Fagudu terkait undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

“Sosialisasi ini merupakan program Kementrian Hukum dan Ham RI bersama YLBH Walima Sula, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami substansi dan tidak mispersepsi terhadap aturan hukum pidana nasional serta memberikan informasi serta pemahaman baru tentang UU KUHP yang telah disahkan,” imbuhnya.

Kuswandi juga bilang, KUHP yang telah disahkan oleh pemerintah mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana, seperti penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat.

“Pada bulan Desember kemarin, merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia dan kini memiliki produk hukum buatan bangsa yang berlandaskan Pancasila serta dinamika masyarakat saat pengesahan KUHP,” urainya.

Ia pun mengucapkan terimakasih kepada warga yang mengikuti sosialisasi hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Fagudu dan warga atas partisipasinya dalam kegiatan Sosialisasi,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Desa Fagudu, M. Ali Duwila sangat mengapresiasi sosialisasi hukum yang dilakukan oleh YBLH Walima Sula.

“Kegiatan ini bagus untuk warga, agar lebih paham terkait hukum, sehingga dapat taat kepada aturan yang berlaku,” ucapnya.

Ia berharap, kegiatan sosialisasi hukum dapat dijadikan agenda rutin di Desanya.

“Kalau dibolehkan, kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara rutin,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Sebut Kalimat Ketua Ketika Ditegur Panwascam, Iwan Duwila: Kase Jelas Ketua Yang Mana

SULA – Integritas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula kembali diuji, pasalnya Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus mengeluarkan kalimat Ketua pasca ditegur Musil Leko, Panwascam Sulabesi Selatan pada kegiatan tanam raya di desa Waigai kecamatan Sulabesi Selatan (Sabtu, 29/7/2023) kemarin.

“Ini, kalau saya kase tau Ketua ni pasti dapa pecat,” kata Bupati Kepulauan Sula sambil menunjuk ke arah Musil Leko, Panwascam Sulabesi Selatan yang saat itu langsung diamankan ajudannya dari atas panggung.

Merespon kalimat Bupati Kepsul, Ketua Bawaslu Sula Iwan Duwila, justru merasa bahasa Fifian tak jelas arahnya itu akan menimbulkan stigma negatif atas dirinya atau bisa juga ketua yang lain di jajaran Bawaslu.

“Coba kase jelas ketua yang mana yang ibu bupati maksudkan, jangan nanti publik menilai saya bermain mata dengan bupati atau ketua bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI,” ucapnya, Senin, (31/7/2023).

Tak hanya itu, Iwan juga mengaku, sudah berkoordinasi dengan ketua bawaslu Provinsi Maluku Utara dan akan gelar rapat untuk mengkaji temuan tersebut, jika memenuhi unsur pelanggaran maka pihaknya akan segera menindaklanjuti hingga ke Bawaslu RI.

“Saya sudah berkoordinasi dengan bawaslu provinsi, jika pengkajiannya memenuhi unsur pelanggaran maka akan kami tindaklanjuti ke Bawaslu RI,” tegasnya.

Pewarta: Ilham Usia

Redaktur: TIM

Usir Panwascam Saat Jalankan Tugas, Ketua Bawaslu Sula: Masalah Bupati Fifian Sudah Ditindaklanjuti ke Bawaslu RI

SULA – Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus kembali menunjukan taringnya dengan menggertak nyali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lewat aksinya mengusir Musil Leko, anggota panwascam Sulabesi Selatan yang hendak menghentikan pembicaraannya karena sudah bernada kampanye saat berikan sambutan pada kegiatan penanaman sayur mayur serta buah-buahan secara simbolis di lokasi kebun Kelompok Tani Desa Waigay, Sabtu (29/7/2023) kemarin.

“Kamu panwascam? Saya ini Pejabat negara yang dilindungi oleh negara hati hati, jang ngana tunju mangarti nanti ngana di trali besi baru ngana manangis-manangis minta kaluar,” kata bupati Sula Fifian Adeningsi Mus ketika merespon aksi panwascam yang mencoba menghentikan pembicaraannya yang mengarah pada kampanye politik.

Terpisah, Ketua bawaslu Kepulauan Sula, Iwan Duwila justru dengan santai menanggapinya persoalan tersebut.

“Itu gertak sambal, tidak ada yang dilanggar panwascam, keputusannya menghentikan bicara bupati itu benar karena sudah benada kampanye,” katanya saat diwawancarai awak media, Minggu (30/7/2023).

Dirinya menegaskan, akan segera menindaklanjuti laporan pengawasan yang diterimanya, ia mengaku apa yang dilakukan bupati sudah membuat ketersinggungan bagi Bawaslu dari kabupaten hingga pusat Karena video bupati marah panwascam sudah tembus pusat.

“Saya sudah menerima laporan dari panwascam Sulabesi Selatan, Dan akan kami tindak lanjuti berdasarkan diskusi bersama, karena bupati sudah buat ketersinggungan dan masalah video ini sudah sampai ke pusat,” pungkasnya.

Pewarta: Ilham Usia

Redaktur: Tim

Sadis! Dengan Leher Teriris, Seorang Anak di Kepsul Ditemukan Tewas

SULA – Adrianto Fokatea, Seorang anak di desa Wai Ina, Kecamatan Sulabesi Barat ditemukan tewas di rumahnya dalam keadaan leher teriris dan berlumuran darah pada pukul 08:15 WIT Sabtu (29/7/2023).

Menurut keterangan saksi, Suan Fokatea (77), sekitar pukul 05:30 Korban mendatanginya untuk membangunkannya sambil berkata “Kepala saya sakit, saya sudah mau mati, nenek tolong maafkan saya,dan sampaikan kepada ibu saya tolong maafkan saya“, mendengar perkataan Adrianto yang tidak lain adalah cucunya itu, maka si saksi langsung membentak,”Kanapa kamu bicara seperti itu” kata Suan yang juga nenek korban.

Adrianto lantas menyambung ucapan neneknya dengan mengatakan “saya sudah lihat di HP (Handphone),” kata si korban sekaligus mengakhiri percakapan antara seorang nenek dan cucunya untuk selama-lamanya.

Setelah beres-beres rumah, saksi langsung menuju kebun mengambil jeruk, sekembalinya dari kebun, rumahnya sudah dikerumuni banyak orang.

Terpisah, Sarnawai Fokatea (28) menerangkan, kejadian ini ia ketahui dari anaknya bernama iksan.

“Anak saya berteriak, darah, darah sembari menunjukkan kearah rumah, dan saya langsung ke rumah nenek Suan kemudian saya melihat korban sudah tergeletak dan badannya berlumuran darah serta luka di bagian lehernya, saya langsung berteriak minta tolong,” ujar Sarnawi Saksi pertama yang melihat korban di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Sementara Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Sulabesi barat Iptu, Ikbal Umanailo yang dihubungi warga itu langsung ke TKP, dan menemukan keadaan sebagaimana dikabarkan oleh warga.

“Saya langsung ke TKP saat mendapat laporan, dan benar bahwa di desa Wai Ina ada seorang anak tewas dengan luka sengatan pisau di bagian lehernya, dan kamipun memburu informasi atas penyebab kematian korban,” ucap Iptu Ikbal Umanailo kepada media melalui via what’sapp.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan olah TKP, Polisi mengatakan korban Adrianto Fokatea adalah Siswa SMK Negeri 12 Kepsul ini diduga melakukan aksi bunuh diri akibat terobsesi dengan permainan game online Free Fire (Game Perang),” imbuhnya.

Ia juga bilang, keterangan kepolisian ini semakin diperkuat dengan carita teman-teman korban, bahwa korban memang selalu bermain game. Untuk saat ini pihak kepolisian tidak diperkenangkan melakukan otopsi atas korban karena pihak keluarga segera mempersiapkan pemakamannya.

“Kami tidak bisa melakukan otopsi untuk melanjutkan penyelidikan atas meninggalnya Adrianto karena pihak keluarga juga membenarkan kematian korban karena bunuh diri, jadi mereka tidak mau otopsi karena sudah mempersiapkan pemakamannya,” tutupnya.

Pewarta: Ilham Usia

Redaktur: TIM

Mobil Angkut Material Pekerjaan Jalan di Sula Terbalik, IPTU Walid: Truck dan Sopir Tak Ditahan

SULA – Sebuah mobil jenis dump truck yang biasa digunakan untuk angkut material pekerjaan proyek jalan di Kecamatan Sulabesi Barat yang terbalik, Minggu (25/6/2023) bulan kemarin, pengemudi dan trucknya tak ditahan.

“Mobil truck dan sopirnya kami tak tahan, karena laka tunggal yang dikatagorikan masih ringan,” kata IPTU Walid Buamona, Sabtu (29/7/2023).

Ia menjelaskan, untuk laka tunggal yang tak ada korban jiwa kemudian kerugiannya tak terlalu signifikan maka kami tak tahan.

“Laka tunggal seperti masalah tersebut tak ada korban jiwa dan kerugian tak materil pun tak banyak, maka tak ditahan. Terkecuali ada korban jiwa, maka harus kita proses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, Sebuah mobil jenis dump truck yang digunakan untuk angkut material pekerjaan proyek jalan di Kecamatan Sulabesi Barat, Kepulauan Sula, terbalik.

Ari, salah pengendara sepeda motor mengatakan, lihat mobil dump truck terbalik saat melintasi jalan tersebut.

“Kemarin saya ke Kota, terus lihat mobil dump truck tersebut sudah terbalik,” katanya, Senin (26/6/2023).

Dirinya menjelaskan, mobil dump truck tersebut biasanya digunakan untuk pekerjaan proyek jalan.

“Saya sering lihat mobil tersebut kerap angkut material proyek pekerjaan jalan di desa Nahi sampai desa Kabau,” bebernya.

Ari juga mengaku, tak tahu kronologi kejadian mobil dump truck terbalik.

“Kronologi kejadiannya saya tidak tahu, soalnya saat lewat mobilnya sudah terbalik, tapi infonya yang saya dapat, sopirnya selamat,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: Tim