Hukum Dan Kriminal – Laman 13

Silahkan Lihat Sejumlah Dokumen Penting Kasus Korupsi Dana BTT Senilai 28 Miliar

SULA – Seiring waktu berjalan terkait proses penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan beberapa Tersangka Kasus Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih, Tim Linksatu lakukan Investigasi untuk mencari beberapa Dokumen penting terkait Kasus tersebut.

Berikut Dokumen penting Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih yang dihimpun Tim Linksatu:

Sekedar informasi Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih telah dilakukan Sidang Tipikor Perdana, Rabu (08/05/2024) di Pengadilan Negeri Ternate untuk Tersangka Muhammad Bimbi alias MB sebagai PPK pada pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai 5 miliar untuk kegiatan Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Amankan Miras Di KM. Permata Obi, IPTU Ruslan Ucapkan Trima Kasih Kepada Masyarakat

SULA – Tim Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara yang dipimpin langsung IPTU Ruslan Lutia berhasil menggagalkan upaya Penyelundupan Minuman Keras (Miras) di Kapal Permata Obi tujuan Ambon – Ternate – Manado di Pelabuhan Regional Sanana, Kamis (09/05/2024).

“Razia tersebut dilakukan setelah merespon terkait laporan masyarakat tentang adanya aktivitas Penyelundupan minuman keras jenis cap tikus di pelabuhan Regional Sanana,” kata IPTU Ruslan Lutia.

Ia menjelaskan, setelah mendapatkan informasi, tim KRYD langsung menuju TKP untuk melakukan pemeriksaan di Kapal.

“Dapat info langsung kami menuju Pelabuhan Sanana, dalam Razia tersebut kami berhasil menemukan sekaligus menyita 47 botol Aqua dalam ukuran 600 ml berisi minuman keras Cap Tikus,” bebernya.

Kemudian, lanjut IPTU Ruslan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Team KRYD Polres Sula ditemukan pada tempat penitipan barang tanpa pemilik.

“Kami temukan cap tikus terbungkus rapi di ruang penitipan kapal permata obi tanpa pemilik, akhirnya kami amankan ke Polres Kepsul,” tegasnya.

Ia juga bilang, berkat kewaspadaan yang tinggi dan dukungan dari masyarakat.

“Kami berterima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah membantu kami dalam membrantas miras yang beredar di kepulauan Sula,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

APH Didesak Lidik Temuan Fisik Dan Pengadaan Obat Oleh BPK RI Di Dinkes Sula

SULA – 11 Proyek fisik yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan sula yang dibangun di tanah milik Komando Distrik Militer (Kodim) 1510/Sula dan Pengadaan Obat-Obatan menggunakan APBD Tahun 2022 jadi temuan BPK RI Perwakilan Maluku Utara sesuai Nomor: 20.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tanggal 16 Mei 2023.

Adrian Galela, Ketua LMND Kota Sanana mendesak APH untuk segera lakukan penyelidikan temuan tersebut.

“Kami mendesak APH segera lidik temuan belasan bangunan fisik senilai miliaran dan pengadaan obat senilai ratusan juta pada Dinas Kesehatan Kepulauan Sula yang sangat jelas merugikan masyarakat Sula,” katanya, Sabtu (06/04/2024).

Ia menambahkan, lokasi atau tanah yang di pakai untuk didirikan bangunan pada lahan Komando Distrik Militer (Kodim)1510/ Sula, tidak mengantongi perizinan yang jelas sehingga jadi temuan BPK RI.

“Artinya lahan itu masih dalam kategori sengketa, dengan demikian Kodim 1510/ Sula, berhak menempati bangunan tersebut, dikarenakan masih sah milik mereka,” tegasnya.

Dirinya pun berharap adanya keterbukaan informasi untuk APH terkait proses penyelidikan temuan BPK RI pada Dinkes Kepulauan Sula.

“Keterbukaan informasi itu sangat penting, apalagi proses sebuah penyelidikan sebuah kasus, jadi saya berharap APH dapat melakukan proses penyelidikan dengan sungguh tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” tutupnya.

Berikut Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Berada di tanah milik Komando Distrik Militer (Kodim) 1510/Kepulauan Sula menggunakan APBD Tahun 2022:

1. Pembangunan Rumah Dinas apoteker (10×9), Rp107.240.000,00.

2. Bangunan Gedung Obat Farmasi Kabupaten (116×15), Rp526.998.000,00.

3. Bangunan Gedung Laboratorium kabupaten tahap I (18.45X15.45), Rp960.181.250,00.

4. Bangunan Gedung Laboratorium kabupaten tahap II (18.45X15.45), Rp514.500.000,00.

5. Bangunan Gedung Laboratorium kabupaten tahap III (18.45X15.45), Rp334.033.000,00.

6. Bangunan Gedung Baru PSC, Rp190.323.500,00.

7. Fasilitas Pojok Merokok, Rp195.055.000,00.

8. Pembangunan Pagar Gedung Farmasi, Rp198.800.000,00.

9. Pembangunan LAB Tuntas, Rp.640.131.630,00.

10. Pengadaan Pintu Pagar, Rp29.865.000,00.

11. Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi, Rp1.270.451.070,00.

Adapun temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula yakni, kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Obat-Obatan Lainnya (DID) Sebesar Rp103.756.000 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5631/SP2D-LS/KS/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp1.200.550.487,00 untuk pembayaran 100%.

Kemudian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Sebesar Rp78.368.550,00 sesuai SP2D Nomor 6068/SP2D LS/KS/XI/2022 tanggal 11 November 2022 sebesar 1.395.805.006,00 untuk Pembayaran 100%.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kejagung RI Didesak Periksa Kepala Kejari Kepulauan Sula, Begini Persoalannya

SULA – Pemberian sebuah mobil dari Bupati Fifian Adeningsi Mus kepada Kepala Kejari Kepulauan Sula pada saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang hukum di Aula Kantor Kejari Kepulauan Sula, Rabu (17/01/2024) beberapa waktu lalu, tuai kritikan.

Adrian Galela, Ketua LMND Kota Sanana menilai hal tersebut adalah langkah-langkah serta upaya untuk memperlambat proses penyidikan kasus korupsi dana BTT tahun 2021 senilai 28 Miliar lebih yang saat ini ditangani pihak Kejari Kepulauan Sula.

“Menurut kami, pemberian kunci mobil secara terang-terangan saat MoU adalah penyebab mangkraknya proses penyidikan kasus kasus korupsi dana BTT tahun 2021 senilai 28 Miliar lebih yang diduga melibatkan Oknum-oknum dari Instansi Pemerintah Daerah salah satunya Kadis Kesehatan inisial SA serta beberapa Oknum-oknum Anggota DPRD Kepulauan Sula,” ucap Adrian, Kamis (28/03/2024).

Dirinya menilai langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dan Kejari adalah bentuk persekongkolan pada kejahatan yang jelas-jelas melanggar Undang-undang serta merugikan berbagai pihak khususnya masyarakat Kepulauan Sula

“Jika benar pemberian kunci mobil itu adalah bagian dari salah satu bentuk langkah alternatif untuk membentengi proses Penyidikan Kasus Korupsi Dana BTT, maka secara tidak sadar, pihak Pemda dan Kejari Sula sudah melanggar UU No. 31 Tahun 1999 serta berikan kesan buruk kepada masyarakat Kepulauan Sula,” imbuhnya.

Adrian pun mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memeriksa Kepala Kejari Kepulauan Sula terkait pemberian Kunci Mobil dari Bupati Fifian.

“Kejagung RI harus ambil alih persoalan ini, untuk Itu saya meminta segera periksa Kepala Kejari Kepulauan Sula terkait pemberian kunci mobil,” tegasnya.

Terpisah, Immanuel Richendryhot, Kepala Kejari Kepulauan Sula saat dikonfirmasi Linksatu melalui pesan WhatsApp tak merespon hanya read.

Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Sula Cabang Sanana yang menilai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sengaja melindungi beberapa oknum yang diduga terlibat Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih.

“Saya menilai Jaksa sengaja melindungi Kadis Kesehatan, PT. HB Lautan Bangsa berinisial NY dan salah satu Anggota DPRD inisial LL yang diduga terlibat Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih,” kata Halim Umafagur, Ketua HPMS Cabang Sanana, Rabu (13/03/2024) beberapa hari yang lalu.

Ia menambahkan, beberapa waktu yang lalu pihak Kejari Kepulauan Sula kalah dalam praperadilan Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih, disini patut dicurigai terkait kinerjanya.

“Hal ini seharusnya pihak Kejari Sula banyak belajar terkait kalah praperadilan terkait Kasus BTT, jadi saya menilai bahwa dalam penangan kasusnya terkesan tembang pilih, sehingga patut diragukan kinerjanya,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Berbagi Takjil Kepada Sejumlah Pengendara, IPDA Gunawan: Menumbuhkan Jiwa Sosial

SULA – Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Kepulauan Sula berbagi takjil ke Sejumlah Pengguna Jalan.

Kasat Polairud Polres Kepulauan Sula, IPDA Gunawan Ipa mengatakan, Giat berbagi Takjil Sudah Jadi Rutinitas.

“Giat ini, sudah menjadi rutinitas serta kewajiban kami Sat Polairud Polres Sula setiap Bulan Ramadhan,” katanya, Senin (18/03/2024).

Selain itu, tambah IPDA Gunawan dengan berbagai Takjil di Bulan Ramadhan, dapat menumbuhkan rasa serta jiwa Sosial kita.

“Berbagi takjil pun dapat melatih serta menumbuhkan semangat dan motivasi saling berbagi kepada sesama untuk dapatkan keberkahan di bulan Ramadhan,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kejari Sula Dinilai Tebang Pilih Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT 28 Miliar Lebih

SULA – Proses penyidikan serta penetapan tersangka baru Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih kerap menyita perhatian publik, baik dari kalangan Aktivis, Akademisi maupun OKP.

Akan tetapi kali ini, Kasus tersebut disoroti oleh Himpunan Mahasiswa Sula Cabang Sanana yang menilai Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sengaja melindungi beberapa oknum yang diduga terlibat Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula, Dicky Andi Firmansyah saat dikonfirmasi pihaknya telah lakukan penyidikan kembali Kasus Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih pasca kalah Praperadilan dari 2 Tersangka.

“Infonya betul, saat ini kami sedang lakukan penyidikan ulang terkait masalah alat Vaksin untuk Kasus BTT yang telah dimenangkan oleh Tersangka JPS dan MIH saat Praperadilan di PN Sanana,” katanya, Rabu (07/02/2024) beberapa waktu lalu.

Dicky menambahkan, ada sejumlah Saksi diperiksa terkait penyidikan ulang Kasus Korupsi Dana BTT tahun 2021 senilai 28 miliar lebih.

“Untuk saat ini, 8 Saksi telah diperiksa, informasi selanjutnya terkait kasus ini nanti baru di infokan kembali,” tutupnya.

Sekedar informasi, untuk sementara yang masih ditahan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih iaalah Muhammad Bimbi alias MB sebagai PPK pada pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) senilai 5 miliar untuk kegiatan Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kepulauan Sula

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Oknum PPK Akan Dilaporkan Ke Bawaslu Kepsul Terkait Masukkan Data Ganda

SULA – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mangoli Tengah akan dilaporkan ke Bawaslu Kepulauan Sula, Maluku Utara lantaran Masukan Data Ganda.

Sekretaris DPC Partai Hanura Kepulauan Sula, Tamra Ticoalu saat diwawancarai awak media di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlangsung di Gedung Taufik Center Desa Fatcey, Kecamatan Sanana menyampaikan PPK Mangoli Tengah mengeluarkan dua dokumen ganda dengan tanggal yang berbeda. Dengan demikian, hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu yang sangat serius.

“Kami merasa kesal dan kecewa dengan pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman PPK Mangoli Tengah yang telah mengeluarkan 2 dokumen ganda dengan tanggal yang berbeda, sehingga masalah ini adalah sebuah pelanggaran pemilih yang sangat serius,” ujarnya, Minggu (03/03/2024).

Ia menegaskan, secara lembaga Partai Hanura, pihaknya akan melaporkan PPK Mangoli Tengah ke Bawaslu Kepulauan Sula, karena diduga telah melakukan pelanggaran.

“Maka kami dari DPC Hanura Sula, akan mengambil langkah untuk melaporkan PPK Mangoli Tengah ke Bawaslu Kepulauan Sula, terkait dengan dua dokumen ganda yang di keluarkan oleh PPK Mangoli Tengah,” imbuhnya.

Tamra juga bilang, PPK Mangoli Tengah sangat jelas telah melanggar undang-undang yang berlaku saat ini. “Mereka secara jelas telah melanggar terkait dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kejari Sula Kembali Lakukan Penyidikan Kasus Dana BTT, Dicky: 8 Orang Saksi Diperiksa

SULA – Kalah praperadilan dari 2 Tersangka kasus korupsi dana BTT tahun 2021 senilai 28 miliar lebih yakni Direktur PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS dan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula kembali lakukan penyidikan.

Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula, Dicky Andi Firmansyah saat dikonfirmasi awak media pun membenarkan informasi tersebut

Dicky menambahkan, ada sejumlah Saksi diperiksa terkait penyidikan ulang Kasus Korupsi Dana BTT tahun 2021 senilai 28 miliar lebih.

“Untuk saat ini, 8 Saksi telah diperiksa, informasi selanjutnya terkait kasus ini nanti baru di infokan kembali,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Jelang Pemilu, Ipda Faisal Ajak Warga Sukseskan Pemilu Dan Jaga Keamanan

SULA – Polsek Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, siapkan personil pengamanan untuk menjaga situasi pemilihan di tanggal 14 februari 2024 mendatang.

Dalam pengamanan pemilu tersebut, Kapolsek Mangoli Barat, Ipda Faisal Pora, dilibatkan sebagai Sub Satgas Operasi mantapbrata.

“Kegiatan tersebut telah berjalan sampai saat ini, insyallah semua kegiatan kampanye di wilayah hukum Polsek Mangoli Barat dapat di handel dengan baik,” kata Kapolsek Mangoli Barat, Ipda Faisal Pora, Senin (05/02/2024).

Ia menambahkan, dalam kurun waktu beberapa hari lagi, telah memasuki tahapan pemilu, dirinya yakin bahwa segalanya tetap aman dan kondusif.

“Untuk pengamanan TPS telah diatur oleh Operasional (Ops) Polres Kepulauan Sula dan anggota Polsek juga terlibat dalam pengamanan TPS,” bebernya.

Menurutnya, rencana pengamanan tersebut telah disusun secara matang oleh Bagian Ops Polres Kepulauan Sula.

“Kalau kekurangan anggota tidak ada. Untuk pengaman di masing-masing TPS telah diatur penempatan pengamanannya sesuai jumlah anggota yang dikirim dari Polres,” tandasnya.

Selain itu, Mantan Kasat Narkoba Polres Kepulauan Sula ini pun mengajak seluruh komponen masyarakat agar dapat menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Mari sama-sama kita sukseskan pemilu dan sambut pesta demokrasi yang meriah dengan menjunjung tinggi persaudaraan. Baik disaat pencoblosan, pada prinsipnya bersama-sama sukseskan pemilu damai,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kecewa Dengan Komentar Kadisparbud Sula, Arjun: Secepatnya Angkat Home Stay Kalian Dari Tanah Saya

SULA – Perseteruan antara Munisya La Sa’adi salah Salah satu pekerja pembersihan Home Stay Wisata Tanjung Waka Desa Fatkauyon dengan Ismail Soamole, Kadis Parawisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula terus berlanjut.

Perseteruan tersebut lantaran Munisya La Sa’adi menuntut hak kepada Ismail Soamole Kadisparbud Sula lantaran diduga tidak melunasi sisa gaji para pekerja, bahkan masalahnya digiring ke Jalur Hukum.

Sebelumnya, Ismail Soamole, Kadis Parawisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula saat dikonfirmasi Via Telepon membantah tudingan yang disampaikan Munisya La Sa’adi.

“Sisa gaji honor yang dituntut untuk bayar tidak memiliki dasar dan pos anggaran yang jelas,” katanya Jum’at (26/01/2024) beberapa hari yang lalu.

Menanggapi komentar tersebut, Abd. Arjun Sangadji, sebagai Pemilik Tanah Homestay yang dibangun oleh Pemda Kepulauan Sula sekaligus Suami dari Munisya La Sa’adi merasa kecewa dengan komentar Ismail Soamole, Kadis Parawisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula.

“Intinya begini, kalau SKnya tidak ada, pasti tak mungkin Istri saya dan teman-teman pekerjanya memiliki bukti pembayaran berupa Nota disertai Materiai 10 ribu serta Buku Tabungan yang dibuat langsung oleh mereka,” kata Abd. Arjun Sangadji saat di temui Linksatu di Pantai Waka, Desa Fatkauyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Selasa (30/01/2024).

Ia pun mengaku saat pembayaran gaji para pekerja pembersihan Home Stay Wisata Tanjung Waka, banyak yang turut hadir untuk menyaksikan.

“Yang datang untuk bayar upah kerja istri saya dan teman-temannya ialah Pak Sekda, Sekcam Sula Timur serta beberapa orang lainnya, dan kami punya bukti fotonya,” bebernya.

Dengan nada marah, Abd. Arjun pun tegaskan kepada Pemda Kepulauan Sula segera angkat Home Stay dari Tanah miliknya.

“Tanah ini sah milik saya dan bersertifikat, saat Home Stay dibangun pun tak ada komunikasi dan kami pun sering di beri Harapan Palsu kemudian Gaji sisa istri saya dan teman-temannya pun tak dibayar, kalau begitu saya tegaskan Pemda Kepulauan Sula segera angkat Home Stay kalian dari tanah saya secepatnya,” tandasnya.

Dirinya pun berkeinginan menggiring persoalan pembangunan sejumlah Home stay di tanah miliknya ke jalur hukum.

“Karena sering di PHP oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, saya berkeinginan untuk menggiring persoalan berdirinya beberapa Home Stay di Tanah saya ke Jalur hukum agar mendapatkan kepastiannya secara jelas, tutupnya.

Perlu diketahui, Festival Tanjung Waka (FTW), kembali masuk sebagai Karisma Event Nusantara (KEN) di Tahun 2024 yang diselenggarakan Di Bulan Oktober mendatang langsung oleh Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM