api-linksatu – Laman 27

DPC GMNI Sula Desak Kejati Malut Tetapkan Tersangka Oknum Jaksa Inisial GK

SULA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kepulauan Sula ke sekian kalinya gelar Aksi terkait Kasus Dugaan Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar lebih yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula.

Namun tuntutan Aksinya kali ini agak sedikit berbeda, dimana DPC GMNI Kepulauan Sula meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula untuk segera tetapkan Oknum Jaksa Berinisial GK Sebagai Tersangka.

“Kami menduga, Oknum Jaksa Inisial GK yang menjabat sebagai Kasipidsus Kejari Kepulauan Sula menerima Suap terkait penanganan Kasus BTT tahun 2021, jadi segeralah ditetapkan Tersangka,” kata Rifki Leko, Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula, Kamis (14/12/2023).

Ia menilai, Kasus Oknum Jaksa Inisial GK sangat mencenderai lembaga Adiyaksa.

“Sangat tak bagus, kalau ada Oknum Jaksa Inisial GK terlibat kasus BTT, Ini jelas mencenderai Lembaga Adiyaksa sebagai lembaga yang dipercayakan untuk tangani Kasus korupsi,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Immanuel Richendryhot mengatakan, untuk Kasus Oknum Jaksa Inisial GK, sudah ditangani Kejati Maluku Utara.

“Oknum Jaksa Sula Inisial GK, kasusnya sudah diperiksa Tim pengawasan dari Kejati Maluku Utara,” ucapnya.

Immanuel juga bilang, untuk Dugaan pelanggaran oknum Jaksa itu ranahnya Kejati Malut.

“Kita tunggulah putusan Kejati Malut terkait Oknum Jaksa Inisial GK, apakah bersalah atau tidaknya terkait adanya Dugaan Pungli untuk penanganan kasus BTT tahun 2021,” tutupnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menetapkan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH dan Direktur PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS sebagai Tersangka pada pengadaan alat penyimpan vaksin (Kulkas Vaksin) untuk kegiatan Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kepulauan Sula terkait Kasus BTT Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian.

Sekedar informasi, beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan Korupsi BTT tahun 2021 yaitu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil Ketua II DPRD Kepsul Hamja Umasangadji, Sekertaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD, Kaban BKD, dan Kaban BPKAD, dan Lasidi Leko Ketua DPC PBB Kepulauan Sula.

Bahkan ada 3 Saksi yang diduga bakal jadi Tersangka yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kadinkes Kepsul Suryati Abdullah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MB Alias Bimbi, serta pihak ketiga menyeret Oknum anggota DPRD Sula berinisial LL.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

4 Paket Pekerjaan Dishub Kepsul Jadi Temuan BPK RI, Ada Juga Paket Miliaran

SULA – Sejumlah Paket Pekerjaan yang melekat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Sula yang menggunakan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2022 jadi temuan BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Nomor: 20.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tanggal 16 Mei 2023.

Untuk item temuannya ialah Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Pemeliharaan atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80.115.851,11 dan Denda Keterlambatan Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus senilai Rp57.405.215,77.

Dilansir dari LHP BPK RI, Berikut nama-nama paket pekerjaan pada Dishub Kepulauan Sula di tahun 2022 yang jadi temuan:

1. Rehabilitasi Dermaga (Fasilitas Perairan) Pelabuhan Waikalopa Kecamatan Sanana Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp2.307.625.306,00 sesuai dengan SP2D terakhir Nomor 8367/SP2D-LS/KS/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO Nomor 09/BA-PHO/09.SPJ/DISHUB-KS/XI/2022 tanggal 21 November 2022. Untuk temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, adanya Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp24.900.000,00.

2. Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir (Fasilitas Darat) Pelabuhan Waikalopa dengan nilai kontrak sebesar Rp912.085.846,00 sesuai dengan SP2D terakhir Nomor 7821/SP2D-LS/KS/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 senilai Rp45.604.291,00 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO Nomor 08/BA-PHO/08.SPJ/DISHUB-KS/XI/2022 tanggal 21 November 2022. Untuk temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, adanya Kelebihan Pembayaran sebesar Rp30.876.177,11.

3. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor (Fasilitator Darat) Pelabuhan Tanjung Botu Mangoli Tengah dengan nilai kontrak sebesar Rp230.357.716,00 sesuai SP2D terakhir Nomor 5933/SP2D-LS/KS/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan atau PHO Nomor 10/BA-PHO/10/SPJ/DISHUB-KS/IX/2022 tanggal 14 September 2022. Untuk temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, adanya Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp24.339.674,00.

4. Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus dengan nilai kontrak senilai sebesar Rp700.063.607,00 sesuai Surat Perjanjian Nomor 12/SPJ.PB/PPK/DISHUB-KS/2022 tanggal 15 Juli 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen, diketahui bahwa pekerjaan baru selesai dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2023, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 82 hari (10 Desember 2022 s.d. 2 Maret 2023). Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, Dishub Kepulauan Sula dikenakan denda oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara senilai Rp 57.405.215,77.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kepsul Kerap Jadi Langganan Temuan BPK RI

SULA – Anggaran Perjalanan Dinas Dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan sula, Maluku Utara Kerap jadi langganan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.

Untuk APBD Tahun 2022, Dikutip dari LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Nomor : 20.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, ditemukan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp207.231.076,00.

Di dalam rinciannya sesuai LHP BPK RI terdapat Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan menggunakan pesawat tidak didukung bukti invoice senyatanya sebesar Rp77.916.076,00. Terus Pertanggungjawaban biaya transportasi dengan menggunakan kapal tidak didukung bukti yang sah sebesar RRp9.640.000,00.

Di tambah Pertanggungjawaban biaya penginapan tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp41.250.000,00. Kemudian Pertanggungjawaban atas uang harian dan uang representasi tidak didukung bukti yang sah sebesar Rp68.425.000,00. Selanjutnya Pertanggungjawaban biaya transportasi darat tidak didukung dengan kuitansi yang sah sebesar Rp10.000.000,00.

Padahal Sebelumnya untuk APBD tahun 2021 pun Perjalanan Dinas Dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan sula pernah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 11.A/LHP/XIX/.TER/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022.

Temuannya ialah, Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp191.648.745,00 dan Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban sebesar Rp172.965.000,00.

Untuk rinciannya, Ketentuan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Belum Sepenuhnya Mengacu pada Ketentuan, Kelebihan pembayaran perjalanan dinas atas kuitansi perjalanan dinas sebesar Rp157.518.745,00, Kelebihan pembayaran transportasi lokal sebesar Rp20.280.000,00, dan Kelebihan Pembayaran Antigen Test dan Polymerase Chain Reaction Test (PCR) sebesar Rp13.850.000,00 dan belum dilengkapi dengan bukti pembayaran sebesar Rp172.965.000,00.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kejari Kepulauan Sula Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dana BTT

SULA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara tetapkan satu Tersangka lagi terkait Kasus Dugaan Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian.

Tersangka tersebut ialah Direktur PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS pada pengadaan alat penyimpan vaksin (Kulkas Vaksin) untuk kegiatan Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

“Penetapan tersangka inisial JPS adalah selaku penyedia jasa dan Direktur PT. Pelangi Indah Lestari, berdasarkan laporan hasil audit kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Maluku Utara didapati kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar lebih yang melekat pada Dinkes Kepulauan sula” kata Kepala Kejari Sula, Immanuel Richendryhot pada Konferensi Pers di Aula Kantor Kejari Sula, Senin, (11/12/2023) Malam.

Untuk Tersangka JPS, lanjut Immanuel sudah di tahan di Lapas IIB Sanana.

“Tersangka JPS sudah di panggil tiga kali dan diperiksa sebagai saksi, sebelum ditetapkan tersangka. Sekarang JPS sudah ditahan di Lapas IIB Sanana,” bebernya.

Selain itu, Ia juga bilang, dalam waktu dekat, berkas 2 Tersangka Kasus Dana BTT 2021 akan dilimpahkan ke Pengadilan.

“Proses selanjutnya, berkas ke duanya kami akan limpahkan ke pengadilan dalam waktu secepatnya. Kita lihat bagaimana fakta-fakta persidangan nanti, mungkin menjadi masukkan bagi kami untuk menggali lebih dalam lagi. Sementara ini, baru dua tersangka yang kami ajukan, yakni MIH dan JPS,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menetapkan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH sebagai Tersangka terkait Kasus BTT Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian, Senin (27/11/2023).

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Sidak Sejumlah Tempat Hiburan Malam Di Sula, Kasat Narkoba: Hasilnya Semua Negatif

SULA – Polres Kepulauan Sula melalui Satuan Reserse Narkoba melakukan Sidak dengan melakukan Tes Urine di beberapa Tempat Hiburan Malam yang berada di Kecamatan Sanana, Senin (11/12/2023).

IPDA Tomi Faldin Kasat Narkoba Polres Kepulauan Sula mengatakan, Giat tersebut atas perintah Dirtipnarkoba Bareskrim Polri melalui Surat Telegram ST/2746/Res.4/XII/2023 yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Kepolisian Reserse Narkoba di Indonesia.

“Giat ini serentak di seluruh jajaran Kepolisian Reserse Narkoba di Indonesia sesuai instruksi Dirtipnarkoba Bareskrim Polri,” kata IPDA Tomi.

Untuk sasarannya, lanjut IPDA Tomi, ada beberapa tempat di Kota Sanana.

“Adapun tempat hiburan malam yang menjadi sasaran giat kami yakni Cafe Tono dan Cafe Wiwi,” bebernya.

Ia menambahkan, yang diperiksa di tempat hiburan malam juga koperatif.

“Giat kami secara mendadak, tidak ada pemandu lagu yang lolos dari pemeriksaan alhasil sekitar 35 pemandu lagu yang di tes urine nya dan juga cukup kooperatif dan tidak ada yang berusaha menghindar,” imbuhnya.

IPDA Tomi juga bilang, untuk hasil Giat pemeriksaan di tempat hiburan malam, semuanya negatif.

“Dari hasil pemeriksaan seluruhnya dinyatakan negatif, kemudian pemeriksaan terhadap minuman keras, tidak didapati miras yang melebihi kadar alkohol sebanyak 5 persen,” tandasnya.

Ia pun berharap, dengan adanya kegiatan giat dari Sat Narkoba Polres Kepulauan Sula, kedepannya Kabupaten Kepulauan Sula bebas dari Narkoba.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Kabupaten Kepulauan Sula bisa bersih dari peredaran Narkoba untuk menjaga situasi khamtibmas menjelang Natal dan Tahun baru 2024,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dinilai Kebijakannya Merusak Alam Di Maluku Utara, Kedatangan Jokowi Dapat Kecaman

MALUT – Kedatangan presiden Joko Widodo ke Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara direncanakan pada puncak perayaan hari Nusantara di Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 13 Desember 2023 mendatang.

Sudah barang Tentunya, kedatangan orang nomor satu tersebut mendapat kecaman dari berbagi kalangan, salah satunya Ialah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).

Mujahir D. Sabihi, Ketua LMND Maluku Utara menyampaikan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas segala macam permasalahan yang terjadi di Maluku Utara. Seperti masifnya pencemaran dan perusakan lingkungan, perampasan ruang hidup serta ketimpangan ekonomi yang semuanya itu terus-menerus berlangsung di Maluku Utara.

“Sebut saja pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Sagea, pencemaran laut dipulau Obi, pencemaran laut Halmahera Timur, pengerusakan pulau-pulau kecil sepert pulau gebe dan pulau taliabu serta masih banyak lagi permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah daerah hingga pusat, dan hal itu terjadi karena kebijakan Presiden Jokowi,” katanya, Minggu (10/12/2023).

Mujahir menambahkan, Presiden Jokowi sempat mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di angka 27% sekian masuk pertumbuhan ekonomi tertinggi sedunia, Tetapi kenyataannya tidak demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan.

“Bahkan semakin menjauhkan masyarakat dari kemakmuran dan meningkatnya pencemaran perusakan lingkungan hidup, perampasan ruang hidup serta ketimpangan ekonomi yang semakin terasa,” sambungnya.

Menurut Pengkajian LMND Maluku Utara, Negara sengaja membiarkan permasalahan tersebut terjadi begitu saja, seolah-olah semuanya baik-baik saja dan terjadi apa-apa terkait kebijakan Presiden Jokowi.

“Dari hal tersebut, Sehingga kami secara kelembagaan LMND Maluku Utara dari 7 (tujuh) kabupaten/kota mengecam dan akan melakukan aksi penolakan terkait kehadiran presiden Joko Widodo ke bumi Moluku kie Raha (Maluku Utara),” tegasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Wabup Kepsul: Data Pendukung Pemekaran Mangoli Raya Capai 90 Persen

SULA – Mangoli Raya menjadi daerah otonomi baru masuk dalam tahapan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Hal ini sampaikan, Wakil Bupati Kepulauan Sula, H. Saleh Marasabessy saat dikonfirmasi awak Media, Sabtu (09/12/2023).

“Data pendukungnya sudah mencapai 90 persen. Ini artinya, tinggal selangkah lagi pemekaran Kabupaten Mangoli Raya terwujud,” katanya.

Ia juga menyampaikan, tim dari Kemendagri RI sudah akan tiba di Kepulauan Sula Senin (11/12/2023) guna melakukan penilaian.

“Senin Tim Kemendagri tiba, mereka akan melakukan penilaian terhadap semua, baik dari luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, potensi laut dan darat serta pendapatan asli daerah,” bebernya.

Ia mengatakan, data awal yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula beberapa waktu sudah meyakinkan pihak Kemendagri.

“Bahkan pihak Kemendagri RI juga telah menyampaikan bahwa tinggal persoalan politik, yakni terbukanya moratorium dan akses Pemerintah Daerah Kepulauan Sula ke DPR RI, Sehingga tim datang ini hanya mau menyakini bahwa kesiapan kita di Pulau Mangoli dan pembaharuan data-data, karena ada data di tahun 2016 dan 2022,” ujarnya.

Saleh juga meminta kepada seluruh masyarakat Sula mendukung Pemda Sula dalam upaya pemekaran Mangoli Raya.

“Mari menjemput dengan rasa kebanggaan buat negeri ini, karena menyangkut dengan generasi. Nasib generasi 60 tahun akan datang ada di sini. Kalau Mangoli mekar dan Sanana jadi kota madya, maka terciptanya lapangan pekerjaan yang luar biasa. Untuk itu mari torang sadar dan melihat ini secara positif,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

DPC GMNI Warning 3 Lembaga APH Di Kepsul Terkait Progress Tangani Kasus Korupsi

SULA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Sula menggelar Aksi untuk memperingati Hari Anti Korupsi dengan mendatangi Polres, Inspektorat, dan Kejari Kepulauan Sula, Sabtu (9/12/2023).

Rifki Leko Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula mengatakan, 3 lembaga APH tak mampu menangani Kasus Korupsi yang berada di Kepulauan Sula.

“Masi banyak kasus-kasus korupsi yang tidak mampu diselesaikan oleh Kejari, Pihak Kepolisian dan Inspektorat di Kepulauan Sula. Sangat aneh lembaga yang di berikan kewenangan untuk memberantas korupsi malah terlibat dalam Kasus Korupsi,” kata Rifki.

Selain memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Sambung Rifki Aksi DPC GMNI Kepulauan Sula sebagai bentuk rasa kepedulian kami terhadap Negeri Sula tercinta.

“Sebab hari ini di Kabupaten Kepulauan Sula lagi hangat-hangatnya dibicarakan personal korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat didalam lembaga eksekutif lembaga legislatif dan juga lembaga penegak hukum, jadi perlu kami turun gunung untuk menyuarakannya,” bebernya.

Rifki yang juga Mahasiswa STAI Babussalam Sula semester 8 Jurusan Tarbiyah, Prodi MPI mendesak Kejari Kepulauan Sula segera tetapkan tersangka baru kasus tindak pidana Korupsi Dana Belanja Tak Terduga (BTT).

“Segera tetapkan tersangka baru Kasus BTT, karna progres penanganan kasusnya cukup lama padahal nyatanya sudah ada Audit Kerugian Negara dari BPKP Maluku Utara,” tegasnya.

Ia juga mendesak Polres Kepulauan Sula agar segera menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula.

“Miris, setingkat lembaga Inspektorat saja ada Kasus Dugaan Korupsi, jadi Kapolres Kepulauan Sula jangan hanya diam segera tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula,” pungkasnya.

Berikut Tuntutan DPC GMNI Kepulauan Sula untuk 3 Lembaga APH:

1. Kejari Kepulauan Sula segera membuka hasil audit BPKP Maluku Utara kepada publik.

2. Kejari Kepulauan Sula Segera lakukan penjemputan/panggil paksa direktur PT. Pelangi indah lestari yang terus mangkir dari panggilan.

3. Kejari Kepulauan Sula Jangan mencoba untuk melindungi Pejabat pembuatan komitmen (PPK) yang terlibat Kasus Dana BTT.

4. Mendesak Kejari Kepsul agar terus menelusuri dan mengusut dugaan aliran dana BTT di DPRD Kepulauan Sula, Dinas Kesehatan dan BPBD Sula.

5. Mendesak Polres Kepulauan Sula agar terbuka dalam proses hukum terkait penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

BTT, Jeruji Besi Dan Cinta Di Istana Daerah

OPINI – Belakangan korps Adhyaksa di Kepulauan Sula terus diuji kompetensinya dalam penanganan perkara-perkara korupsi mulai dari penyimpangan APBD hingga kasus suap menyuap di lintas pemerintah daerah hingga di tingkat lembaga penegak hukum kerap terjadi.

Lihat saja beberapa kasus korupsi yang mangkrak di meja kejaksaan merupakan notifikasi buruk penanganan perkara hukum di negeri ini.

Hal demikian tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua, sebab bagaimana mungkin kita bicara peningkatan daya saing sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah kalau pejabat dan kepala daerah terlilit dugaan kasus korupsi.

Dalam sistem pemerintahan yang kotor/korup akan melahirkan orang-orang kotor dan korup juga. Kalimat tersebut tepat untuk memberikan penegasan atas situasi otonomi daerah saat ini pasca runtuhnya Orde Baru pada Tahun 1998 menciptakan euforia dalam desentralisasi serta Spirit otonomi daerah memiliki tujuan baik, dengan menggandeng trayek kesejahteraan sebagai bagian dari proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah memajukan perekonomiannya.

Sayangnya otonomi daerah justru memberikan legacy buruk, sebab kebebasan suatu pemerintahan dalam mengatur daerahnya sendiri tidak di atur dengan sistem hukum yang kuat serta mentalitas pejabat yang rusak hingga seringkali terjadi perbuatan tindak pidana korupsi di dalamnya.

Hal tersebut pastinya terjadi akibat lemahnya lembaga pengawas (DPRD) dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga berbuntut pada lahirnya raja-raja kecil di daerah.

Yang terjadi adalah Posisi kepala daerah dianggap sebagai jalan untuk mempertebal kekayaan pribadi dan melupakan tangungjawabnya atas kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UUD 1945.

Kepulauan Sula dimekarkan menjadi Kabupaten pada 2003 lalu, Kepala daerah pertama yang di pilih oleh rakyat yakni Ahmad Hidayat Mus yang menakhodai Sula selama 10 tahun dan di juluki sebagai bapak pembangunan yang kemudian nasibnya berakhir di terali besi setelah melepas jabatannya dalam kurun waktu yang tidak lama.

Kemudian komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus (ZM) sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada 2016 Hendrata Thes dilantik menjadi Bupati Kepulauan Sula, di 2021 tongkat kepemimpinan kembali direbut oleh Adik dari Mantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus, yakni Fifian Adeningsih Mus yang di Lantik di tahun 2021 hingga kini Fifian menjabat kurang lebih 3 tahun.

Di penghujung masa jabatan Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus banyak pejabat di masa Hendrata Thes yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi BTT yakni Mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepulauan Sula.

Lebih menarik lagi di penghujung jabatan Bupati Fifian Adeningsih Mus saat ini terlihat terang ada banyak dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum-oknum di dalam pemerintahannya.

Lihat saja Kasus BTT yang kemudian ada dugaan kuat keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula kurang lebih 4 orang yang telah dipanggil oleh pihak penyidik kejaksaan negeri (Kejari) kepulauan Sula:

1. Ketua DPRD Kepulauan Sula Sunaryo Thes.

2. Ahkam Gazali.

3. Hamja Umasangadji.

4. Lasidi Leko.

Sayangnya Aparat Penegak Hukum yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk jalankan tugas dan kewajiban untuk memberantas korupsi di daerah terlihat acuh bahkan patut di duga APH juga terlibat bermain di kasus ini.

Jika di telusuri, ada Dugaan oknum OPD yang terlilit masuk dalam melakukan kejahatannya luar biasa tersebut, namun justru Kejari Kepulauan Sula langgeng bergandengan tangan dengan OPD tersebut ke mana- mana.

Patut diduga Kejari Kepulauan Sula telah melakukan satu tindakan melawan hukum karena telah melanggar standar etik seorang Adhyaksa.

Apakah kita masi bisa percaya pada lembaga penegak hukum seperti demikian? Padahal tugas mereka adalah membantu negara untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi agar negara tetap aman dan terlepas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan negara.

Dengan demikian, saya mengatakan bahwa ada dugaan kuat kalau di dalam tubuh Kejaksaan negeri kepulauan Sula mulai pecah dua kubu yang saling melindungi kepentingannya masing-masing, Kubu A melindungi kepentingan Dari Mantan Bupati Hendrata Thes dan Di kubu B melindungi Kepentingan Dari Bupati aktif sekarang Fifian Adeningsih Mus.

Hal yang bersifat dugaan ini muncul karena dari beberapa saksi yang kemudian diperiksa lebih banyak pejabat dari masa jabatan Bupati Fifian Adeningsih namun yang keluar ditetapkan sebagai tersangka adalah oknum-oknum yang mempunyai kuasa di masa mantan Bupati Hendrata Thes, namun tak apa sebab Itu melalui mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan dari yang punya kewenangan Kejaksaan Negeri kepulauan Sula.

Akhirnya atas dasar cinta kasih yang di bungkus rapi untuk saling melindungi perlahan-lahan bau busuknya mulai tercium ke publik, apakah kemesraan ini akan berakhir dikasur empuk untuk saling menikmatinya ataukah akan berakhir di kamar tahanan (jeruji besi).

Mari ramai-ramai kita menonton sinema yang di sutradarai oleh sutradara ternama antara APH dan Pemda dengan judul “BTT, Jeruji Besi dan Cinta di Istana Daerah.

“Jika suara-suara rakyat tak lagi didengar oleh penguasa kemana lagi rakyat mencari keadilan”.

Oleh: Jisman Leko, Presiden BEM STAI Babussalam Sula

Kembalinya KM Pada Plt. Inspektorat, Netizen Sebut Sula Jadi Kabupaten Maksiat

SULA – Berawal dari salah satu berita media online investigasi.news berjudul Kembalinya ‘Si Anak Manis’ Nahkodai Inspektorat Sula’ terbit Senin (4/12/2023) yang dikirim pada grup seputar info media Sula langsung ditanggapi oleh Netizen.

Salah satu Netizen dengan nama profil frangkisilayar6 dengan nomor WhatsApp 0857144xxxx langsung berkomentar pedas terkait berita tersebut.

“Sula itu sudah jadi Kabupaten Maksiat. Kalau seng (tidak) ganti pemimpin. Maka semua rakyatnya menanggung dosa pemimpin,” tulisnya pada dinding komentar pada grup seputar info media Sula, Senin (4/12/2023) beberapa hari lalu.

Lantas, Komentar frangkisilayar6 langsung dibalas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Sula Ridwan Buamona yang juga sebagai anggota grup seputar info media Sula.

“Maksiat apa ini, coba diperjelas,” balas Ridwan pada kolom komentar frangkisilayar6.

Tak menunggu lama, frangkisilayar6 pun langsung merespon balasan Kadis DLH Kepulauan Sula.

“Tanya di Pemimpin itu, seng (tidak) perlu tanya balik di Beta (saya),” ucap frangkisilayar6.

Kemudian, Kadis DLH Kepulauan Sula kembali mengulang pertanyaannya, dengan tujuan, meminta kejelasan komentar frangkisilayar6.

“Yang bilang (sebut), Kabupaten Maksiat itu ose (kamu), coba perjelas maksiat apa ini,” tanya kembali Ridwan.

frangkisilayar6 pun mengkritik sikap Kadis DLH Kepulauan Sula, yang seakan-akan membantah komentarnya.

“Abang Wan, jangan terlalu bela pemimpin seperti itu karna sebuah jabatan, Abang Wan Tako (takut) lawan pemimpin yang begitu,” kata frangkisilayar6 pada balasannya.

Kadis DLH Kepulauan Sula Ridwan Buamona, langsung meminta frangkisilayar6 mempertanggungjawabkan komentarnya.

“Ose (kamu) bisa pertanggung jawabkan ose (kamu) punya pernyataan ini,” tanya ulang Ridwan kepada frangkisilayar6.

Namun frangkisilayar6 menanggapinya dengan tegas, dirinya siap pertanggung jawabkan pernyataannya pada grup seputar info media Sula.

“Beta (saya) siap tanggung jawab. Silahkan mau main jalur apa, beta (saya) tunggu,” tegasnya.

Kadis DLH Kepulauan Sula Ridwan Buamona pun tak segan-segan mengingatkan frangkisilayar6 terkait sikap akan Pertanggung jawabkan pernyataannya.

“Ok, torang (kami) lihat ose (kamu) punya jago,” tandasnya.

Meresponnya, Frangkisilayar6 pun lebih mempertegas pernyataannya.

“Silahkan, demi katong (kami) punya tanah leluhur tercinta, sampai dimana saja beta (saya) lawan,” tutupnya.

Sekedar informasi, Kamarudin Mahdi kembali ke Plt. Kepala Inspektorat Kepulauan Sula sesuai SK. Bupati Sula (Surat Perintah Pelaksana Tugas) nomor 839/2363/KS/XII/2023, tertanggal 1 Desember 2023 menggantikan Hi. Kamal Sangaji.

Sebelumnya, Kamarudin Mahdi atau lebih dikenal pada publik Sula dengan sebutan KM, tersandung Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang melekat pada Inspektorat Kepulauan Sula senilai kurang lebih 1 miliar lebih.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM