Pulau Taliabu – Laman 4

Seorang Pelanggan Toko MR DIY Kepsul Ngamuk di Kasir, Ini Persoalannya

SULA – Aulia (32), Seorang pelanggan Toko MR DIY dari desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula resah dengan pelayanan Kasir Toko MR DIY yang terkesan meremehkan pelanggan.

“Tadi saya beli gelas minum, kemudian saat mau digunakan tapi ada retak didalamnya, sehingga tak bisa digunakan, tapi anehnya ketika ingin kembalikan ke Toko MR DIY, malah saya dilayani tidak baik oleh Kasirnya,” ucap Aulia, Rabu (16/08/2023).

Ia menambahkan, respon kasirnya buat dirinya tersinggung berujung marah.

“Saya dipersulit untuk membawa struk belanja untuk ditunjukkan ke pada kasir, agar barang saya yang rusak dikembalikan sedangkan struknya sudah tidak ada, kemudian kasirnya masih yang sama, ini kan tidak dicek sistem saja, pasti tahu,” imbuhnya.

Aulia pun merasa kecewa dengan pelayanan Kasir Toko MR DIY kepada pelanggan.

“Saya sering belanja di Toko MR DIY kemudian harga gelas yang dibeli tadi cukup murah, tapi pelayanan kasirnya saat saya kembalikan gelas tadi responnya kurang etis dan tak baik, terkesan saya mengada-ngada barang rusak yang ingin dikembalikan,” ujarnya.

Ia berharap, pelayanan buruk kasir Toko MR DIY cukup dirinya saja yang rasakan, jangan sampai ke pelanggan lain.

“Kami orang Sula tidak bodoh dan kaget dengan berbelanja di Toko Swalayan, jadi pihak Toko MR DIY segera evaluasi kinerja kasirnya agar lebih responsif dan menjaga etikanya ketika pelanggan datang berbelanja maupun mengeluh,” tandasnya.

Terpisah, Muhaimin Asisten Supervisor Toko MR DIY Kepulauan Sula meminta maaf kepada pelanggan atas perlakuan tidak baik dari kasirnya.

“Nanti saya evaluasi kembali kinerja kasir tersebut,” singkatnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Di Pulau Taliabu, Lagi Viral Pejabat Kompak Amnesia Berjamaah, Begini Persoalannya

SULA – Beberapa pejabat di Kabupaten Pulau Taliabu, tiba-tiba kompak amnesia (lupa ingatan), bahkan ada yang sampai kehilangan akal terkait persoalan realisasi pinjaman pemerintah daerah senilai 115 miliar bulan Juni tahun 2022.

Instansi tersebut tak lain ialah, DPRD Pulau Taliabu, Bank Maluku Malut KCP Bobong, BPPKAD Taliabu, Disperindagkop Taliabu serta Instansi lainnya yang terlibat dalam persoalan pinjaman pemerintah daerah ratusan miliar tersebut.

Kepala BPPKAD Pulau Taliabu, Ridwan Aziz saat dikonfirmasi Linksatu mengatakan, pinjaman Daerah itu diperuntukan Full ke Dinas PUPR.”Tapi, saya tidak tau pasti soal pinjaman sebanyak 115 Miliar itu. Karena, saya belum menjabat sebagai Kepala BPPKAD dikala itu,” kata Ridwan, Sabtu (12/08/2023).

Disentil bunga pinjaman dikenakan berapa persen oleh pihak Bank Maluku Malut KCP Bobong, Namun Ridwan mengatakan, sudah sesuai regulasi.

“Nanti saya cek lagi datanya. Soalnya saya belum cek datanya. Pada prinsipnya, itu sudah sesuai regulasi,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindagkop Pulau Taliabu, Dince Muhdin saat dikonfirmasi mengatakan, anggaran sebesar 115 Miliar itu tidak ada sepersen pun yang masuk.

“Dari awal pinjaman Pemda ke Bank Daerah itu tidak ada yang mengalir ke Disperindagkop dan anggaran 49 Miliar itu Viktif,” ucap Dince.

Menurutnya, jika ada anggaran sebesar Rp. 49 Miliar, pastinya kata Dince, sudah ada pembangunan pasar yang direncanakan.

“Karena saya tidak pernah disampaikan terkait anggaran pinjaman daerah itu. Makanya, tidak ada program yang bisa saya lakukan,” jelasnya.

Bahkan, saat ini Disperindagkop telah berencana melakukan pembangunan pasar rakyat.

“Tapi, bukan dari anggaran pinjaman Daerah itu,Saya ingin bangun pasar moderen. Tapi, anggaran yang kita pakai itu bukan bagian dari pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar,” tambahnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Taliabu yang mengaku dihadapan masa aksi yang tergabung dari Forum Gerakan Mahasiswa Taliabu Menggugat (Format), telah memanggil 3 OPD untuk menanyakan alokasi anggaran dari dana pinjaman tersebut.

“3 OPD kami sudah panggil, tapi anehnya, sampai saat ini OPD tersebut belum dapatkan anggaran pinjaman 115 miliar,” ujarnya, Kamis (10/08/2023) kemarin.

Nuh Hasi bilang, jika saat ini DPRD Pulau Taliabu telah kehabisan akal terkait kejelasan pinjaman daerah belasan miliar rupiah tersebut.

“Semua pihak kita sudah panggil, namun jawabannya sama. Kalau sudah begitu kita mau bilang apa lagi, jadi kamipun kehabisan akal,” pungkasnya.

TKepala Bank Maluku Malut KCP Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Fahreza Alwi saat dikonfirmasi terkait anggaran pinjaman Pemda Taliabu senilai 115 miliar, malah terkesan menutupinya.

“Kalau masalah itu langsung tanyakan saja ke Keuangan Daerah. Karena ini menyangkut dengan kerahasiaan Bank. Jadi, kita tidak bisa buka-bukaan kepada siapa pun,” ujar Fahreza.

Baginya, sekali pun Polisi, Jaksa, dan DPRD bahkan Wartawan tidak bisa diungkapkan walau pun itu ditugaskan.

“Jika kita buka – bukaan nanti ada ketersinggungan dengan pihak yang meminjam,” bebernya.

Fahreza menambahkan, pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar, bukan dimasa kepemimpinannya melainkan dimasa kepemimpinan ibu Petry.

“Jadi, untuk perbankan data konfirmasi seperti ini susah untuk dibuka. Soalnya, menyangkut kerahasiaan. Terkecuali kuasa pengguna anggaran yakni Bupati Aliong Mus,” tuturnya.

Kalau masalah pinjaman tersebut, menurutnya itu sangat sensitif. Bahkan, pihaknya pun mempertanyakan, ada apa dibalik pinjaman 115 Miliar, sehingga banyak yang menanyakannya.

“Saya juga bingung dengan pinjaman tersebut. Bahkan, uang pinjaman tersebut telah terpakai rekening Pemda Pulau Taliabu secara utuh, bukan dipisahkan. Tapi, lebih jelasnya lagi tanyakan ke Pemda,” tutupnya.

Sekedar Informasi data yang dikantongi Linksatu, anggaran tersebut, direncanakan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu, Maluku Utara dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen perbulannya dan pinjaman tersebut pada Juni 2022 lalu hingga masa jabatan Bupati Aliong Mus berakhir pada 2024 mendatang.

Kemudian, jika diakumulasi pinjaman 115 Miliar yang dijumlahkan dengan 10 persen itu menghasilkan bunga pinjaman sebesar 11,5 Juta perbulannya.

Pewarta: TIM

Redaktur: TIM

Stunting Bukan Program Perlombaan, Ini Masalah Kemiskinan

OPINI – Kepada cinta aku bertanya: Mengapa benci marak di sini?”Kepada doa aku bertanya: “mengapa dusta laris di sini?”Kepada berita aku berkata: “Mengapa fakta dikhianati?,” tegur Esha.

Generasi muda harus begitu kritis tanpa menaruh rasa dendam, serta begitu optimis tanpa menjadi seorang pengkhayal demi masa depan di negeri Senapan.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11 persen GDP (Gross Domestic Products). Serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%.

Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/inequality, sehingga mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

Optimis pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sula dalam satu tahun ini pada program penurunan angka stunting terlihat dari berbagai macam kegiatan yang salah satu kegiatan yakni menggelar kegiatan lomba masak untuk menu anak dalam rangka mencegah stunting.

Sebelumnya, pada tanggal 06 April 2023 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menggelar koordinasi di Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam forum koordinasi percepatan penurunan stunting itu, prevalensi Balita stunted berdasarkan SSGI tahun 2021 berada di angka 27,7 persen dan tahun 2022 berada di angka 28,5 persen. Itu artinya, balita stunting di Kabupaten Kepulauan Sula mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen dan diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting tersebut (keluargaindonesia.id).

Namun, berdasarkan salah satu pemberitaan media terpercaya tanggal 11 Agustus 2023; terkabarkan salah satu anak bernama Ananda Salsabila, anak balita yang mengalami penderita gizi buruk (stunting).

Awalnya, anak ini diketahui sempat di rujuk ke puskemas Falabisahaya. Tapi anehnya, namanya tidak masuk daftar anak gizi buruk dalam program penurunan angka stunting pada pemerintah kabupaten kepulauan Sula.

Padahal, siapa pun orang sakit, yang mengobati diri ke rumah sakit (puskemas), itu secara otomatis namanya akan tercatat sebagai pasien tempat ia berobat dan akan sebagai data dinas kesehatan untuk menyusun dasar program kebijakan kesehatan.

Namun lucunya, dinas kesehatan baru mengetahui keberadaan anak gizi buruk itu, setelah di konfirmasi kawan-kawan jurnalis.

Olehnya itu, tim pendataan yang di tunjuk langsung pejabat publik yang terkait harus berintegritas, bukan hanya bekerja karena di bayar saja. Sebab, kita tidak boleh menganggap remeh persoalan stunting.

Apalagi dirangkaikan dalam program lomba semata, lantaran persoalan stunting ini masalah fundamental kemiskinan pada keberlangsungan kehidupan anak bangsa di negari ini.

Semoga tak ada dusta di antara kita, semoga tak ada benci di antara kita, serta fakta harus disangsikan dan diungkapkan. Semoga tak ada lagi nama-nama lain selain Ananda Salsabila.

Oleh: Faldi Ciu (Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari).

Terkesan Tutupi Informasi Pinjaman 115 Miliar, Fahreza: Sekalipun itu Jaksa atau Polisi Kecuali Bupati Aliong Mus

TALIABU – Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu ke Bank Maluku – Malut KCP Bobong sebesar 115 Miliar untuk pembangunan daerah jadi persoalan yang saat ini pertanyakan oleh publik terkait realisasinya.

Pasalnya, anggaran pinjaman Pemda Taliabu yang nilainya sangat menggiurkan tersebut diberikan kepada 3 OPD, yakni di Dinas PUPR, Dishub, dan Disperidagkop, namun anehnya anggaran tersebut belum diterima oleh 3 OPD, sesuai pernyataan Muh. Nuh Hasi, Anggota DPRD Taliabu yang mengaku dihadapan masa aksi, telah memanggil 3 OPD untuk menanyakan alokasi anggaran dari dana pinjaman tersebut.

“3 OPD kami sudah panggil, tapi anehnya, sampai saat ini OPD tersebut belum dapatkan anggaran pinjaman 115 miliar,” ucapnya, dihadapan masa aksi, Kamis (10/08/2023) kemarin.

Nuh Hasi bilang, jika saat ini DPRD Pulau Taliabu telah kehabisan akal terkait kejelasan pinjaman daerah belasan miliar rupiah tersebut.

“Semua pihak kita sudah panggil, namun jawabannya sama. Kalau sudah begitu kita mau bilang apa lagi, jadi kamipun kehabisan akal,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bank Maluku – Malut KCP Bobong Pulau Taliabu, Fahreza Alwi dikonfirmasi terkait anggaran pinjaman Pemda Taliabu senilai 115 miliar, malah terkesan menutupinya.

“Kalau masalah itu langsung tanyakan saja ke Keuangan Daerah. Karena ini menyangkut dengan kerahasiaan Bank. Jadi, kita tidak bisa buka-bukaan kepada siapa pun,” kata Fahreza, Jumat (11/08/2023).

Baginya, sekali pun Polisi, Jaksa, dan DPRD bahkan Wartawan tidak bisa diungkapkan walau pun itu ditugaskan.

“Jika kita buka – bukaan nanti ada ketersinggungan dengan pihak yang meminjam,” bebernya.

Fahreza menambahkan, pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar, bukan dimasa kepemimpinannya melainkan dimasa kepemimpinan ibu Petry.

“Jadi, untuk perbankan data konfirmasi seperti ini susah untuk dibuka. Soalnya, menyangkut kerahasiaan. Terkecuali kuasa pengguna anggaran yakni Bupati Aliong Mus,” tuturnya.

Kalau masalah pinjaman tersebut, menurutnya itu sangat sensitif. Bahkan, pihaknya pun mempertanyakan, ada apa dibalik pinjaman 115 Miliar, sehingga banyak yang menanyakannya.

Sekedar Informasi, data yang dikantongi Linksatu, anggaran tersebut, direncanakan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu, Maluku Utara dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen perbulannya dan pinjaman tersebut pada Juni 2022 lalu hingga masa jabatan Bupati Aliong Mus berakhir pada 2024 mendatang.

Kemudian, jika diakumulasi pinjaman 115 Miliar yang dijumlahkan dengan 10 persen itu menghasilkan bunga pinjaman sebesar 11,5 Juta perbulannya.

Pewarta: TIM

Redaktur: TIM

Aneh, Respon Pendemo Terkait Masalah Dana Pinjaman 15 Miliar, DPRD Taliabu Akui Kehilangan Akal

TALIABU – Sejumlah Mahasiswa di Pulau Taliabu yang tergabung dari Forum Gerakan Mahasiswa Taliabu Menggugat (Format) menggelar aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Pulau Taliabu. Kamis (10/08/2023).

Masa aksi mempertanyakan pinjaman Pemda Pulau Taliabu dari Bank Maluku Malut sebesar Rp.115 miliar yang akan digunakan untuk pemerataan pembangunan di Pulau Taliabu dan disahkan oleh DPRD beberapa waktu lalu.

Kordinator Format, Asis Armin dalam orasinya menegaskan, berdalih akan lakukan pemerataan pembangunan di Pulau Taliabu menggunakan uang pinjaman, tapi sampai saat ini belum terealisasi.

“Pinjaman dari Bank itu nominalnya cukup besar, kemudian tujuannya untuk merealisasikan sejumlah pembangunan fisik, seperti pembangunan pasar, jalan, dan jembatan, Namun kenyataannya, item-item tersebut tak terlaksanakan,” katanya.

Selain itu, Asis pun mempertanyakan kejelasan dari pinjaman Daerah tersebut yang dialokasikan ke tiga OPD, yakni di Dinas PUPR, Dishub, dan Disperidagkop.

“3 OPD tersebut yang mendapat alokasi anggaran dari pinjaman Daerah, tapi kenapa mereka mengaku sampai saat ini belum mendapatkan anggaran tersebut, inikan aneh,” pungkasnya.

Terpisah, Muh. Nuh Hasi, Anggota DPRD Taliabu di hadapan masa aksi menyampaikan, telah memanggil OPD terkait yang mendapat alokasi anggaran dari dana pinjaman tersebut.

“3 OPD kami sudah panggil, tapi anehnya, sampai saat ini OPD tersebut belum dapatkan anggaran pinjaman Rp.115 miliar,” bebernya.

Nuh Hasi bilang, jika saat ini DPRD Pulau Taliabu telah kehabisan akal terkait kejelasan pinjaman daerah belasan miliar rupiah tersebut.

“Semua pihak kita sudah panggil, namun jawabannya sama. Kalau sudah begitu mau bilang apa lagi, sedangkan kamipun kehabisan akal,” tutupnya.

Pewarta: Arki Afaludin

Redaktur: TIM

Perdana! Salah Satu Desa Di Pulau Taliabu Dijadikan Kampung Bebas Narkoba

TALIABU – Polres Pulau Taliabu lauching kampung bebas narkoba bersama warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama di bertempat di Aula Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Rabu (09/8/2023).

Wakapolres Kabupaten Pulau Taliabu, Kompol Azis Ibrahim Muammar dihadapan awak media mengatakan, Desa bobong merupakan Desa yang bebas lagi bersih dari pengguna narkoba.

“Kegiatan ini perdana dan kami pilih Desa Bobong sebagai percontohan bagi seluruh desa lainnya yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu,” katanya.

Azis juga bilang, tujuan dari kegiatan tersebut untuk menyelamatkan generasi muda dan masyarakat di Pulau Taliabu.

“Pulau Taliabu adalah daerah tranportasi dari berbagai wilayah hingga sangat mudah masuknya narkoba, jadi sangat penting ada giat seperti ini. Semoga Masyarakat Pulau Taliabu jauh dari penyalahgunaan narkoba,” harapnya.

Pewarta: Arki Afaludin

Redaktur: TIM

Jelang Pilpres 2024, Relawan Anies Baswedan Pulau Taliabu Di Deklarasikan

TALIABU – Berkomitmen membangun kekuatan politik hingga ke akar rumput dengan satu tujuan, Sejumlah Relawan Anies Baswedan Kabupaten Pulau Taliabu, mendeklarasikan Anies sebagai Presiden pada Pilpres 2024 dalam bentuk dialog publik, bertempat di Coffe JJ Kota Bibong, Rabu (9/8/2023).

Ketua relawan Anies Pulau Taliabu, M.U Rumfaran berharap, semoga di pilpres 2024 mendatang bisa mencapai harapan, yaitu terpilihnya Anies Baswedan sebagai kepala Negara Republik Indonesia.

“Kami Berkomitmen Pilpres 2024 ini dimenangkan Anies Baswedan,” katanya.

Selain itu, Rumfaran pun mengajak seluruh lapisan masyarakat Taliabu untuk menangkan Anies di tahun 2024, demi tercapainya perubahan demokrasi bangsa Indonesia kedepannya.

“Kami menyatakan sikap deklarasi bahwa siap dukung Anies untuk jadi Presiden, sekaligus optimis Anies akan menang telak di Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkasnya.

Pewarta: Arki Afaludin

Redaktur: TIM

KM. Belavista Yang Terbakar Hangus Bersama Puluhan Ton Kopra, Ternyata Milik Mantan Bupati Kepsul

SULA – Kapal Motor (KM) Belavista yang diketahui milik mantan bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes kemudian berlabuh di pelabuhan Malbufa, Kecamatan Sanana Utara kini tinggal puing-puing usai dilahap si jago merah, dari pukul pukul 17:15 WIT sampai 23: 59 WIT, Selasa (08/08/2023).

Rahman, salah satu warga desa Malbufa yang melihat kejadian itu menceritakan, api awalnya muncul dari kamar di bagian belakang kapal, dan terlihat Nahkoda Kapal (Kep) dan ABK menyelamatkan diri dengan melompat ke laut.

“Saya liat ada beberapa orang, mungkin saja Kep dan ABK yang memilih terjun ke laut saat Api muncul dari dalam kamar di bagian belakang kapal hingga api terus membesar,” katanya.

Sementara, 2 mobil pemadam kebakaran yang di terjunkan ke lokasi, hanya 1 Mobil yang bisa sampai di Pelabuhan Malbufa, 1 mobil lagi rusak diperjalanan tepatnya di lokasi TPA Waikalopa. Sialnya, satu unit yang sudah diatas dermaga pelabuhan pun tak dapat buat apa-apa karena mesin penyemprot air tidak berfungsi.

“Mobil pemadam hanya 1 yang datang, tapi mesinnya semprot airnya rusak sekitar 2 jam jam lebih Baru jadi digunakan, akan tetapi sebelumnya warga desa Malbufa telah lakukan pemadaman api dengan alat seadanya, yakni pakai bantuan air dari mesin alkon yang dinaikkan didalam sebuah perahu guna bisa menyemprotkan api yang ada di bagian belakang kapal,” ucap Fan, salah satu warga Malbufa yang berada di TKP.

Ia bilang, perjuangan warga desa Malbufa untuk memadamkan api sudah tak bisa diharapkan, karena api sudah sangat capat hingga memenuhi semua badan kapal.

“Apinya sangat cepat membesar hingga mengenai seluruh badan kapal dari Dek sampai palka, jadi usaha warga pun sia-sia,” imbuhnya.

Kapal diketahui akan berlayar ke Surabaya jika kondisi laut mulai membaik. Hal ini disampaikan langsung oleh Sahri Umasugi yang juga turut mendata banyaknya kopra majikannya yang disertai daam kapal itu.

“Kapal ini sebenarnya sudah mau berlayar hanya saja faktor cuaca jadi masih ditunda keberangkatannya,” ujarnya.

Sekedar informasi, Didalam KM. Belavista yang terbakar terdapat beberapa jenis muatan diantaranya Kopra puluhan ton, Gagang cengkeh, Cengkeh, Pala, Besi Tua dan arang yang akan dijual ke Surabaya, untuk Korban tidak ada, tapi kerugian ditaksir sekitar ratusan juta rupiah.

Pewarta: Ilham Usia dan Setiawan Umamit

Redaktur: Tim

Oknum Mantan Kades Di Taliabu Dilaporkan Ke Inspektorat, Begini Masalahnya

TALIABU – Mantan Kades Langganu Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu inisial LB dilaporkan oleh BPD dan Warganya ke Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) terkait anggaran pembangunan taman pengajian Qur’an (TPQ) sebesar Rp 127,475,000 dan anggaran pengadaan ayam dan kandangnya sebesar Rp 50,000,000 di tahun 2021.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu, Gesberd Tani saat dikonfirmasi Linksatu, membenarkan informasi pelaporan tersebut.

“Iya, kemarin warga dan BPD Desa Langganu laporkan mantan Kadesnya terkait penyalahgunaan Dana Desa terkait 2 item tersebut,” katanya, Kamis (3/08/2023).

Ia bilang, akan segera tindaklanjuti laporan warga dan BPD Desa Langganu.

“Kami tetap akan turun mengaudit kades langganu secepatnya, tapi mungkin sedikit molor, karena terkendala dengan dana operasional,” bebernya.

Gesberd pun berharap, adanya dukungan dari semua pihak untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Langganu.

“Doa dan Dukungan serta kerjasama dari warga sangat perlu bagi kami untuk tindaklanjuti laporan mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Arki Afaludin

Redaktur: TIM