Kategori
Kepulauan Sula Kota Ternate Opini Politik Pulau Taliabu

Pemuda Dan Dinamika Perpolitikan Bangsa Menuju Pemilu 2024

OPINI – Momentum historis Sumpah Pemuda tahun 1928 seakan menjadi sebuah monument menghentak sejarah yang tentunya memberikan simbol bahwa peran pemuda seakan tidak pernah absen dalam memainkan peran-peran penting yang terus mewarnai ruang publik dalam merubah ataupun memperbaiki keadaan masyarakat termasuk juga merubah arus perpolitikan tanah air. Sebab peristiwa sumpah pemuda harus terus di ingat sebagai peristiwa “politik” berupa konsolidasi gerakan kebangsaan untuk dijadikan sebagai gelombang pemikiran baru menuju sebuah Negara yang terbebas dari kengkangan kolonialisme.

Keberanian sekelompok pemuda yang mempelopori gerakan perlawanan berbekalkan ide serta gagasan kritis kebangsaan yang tercora dalam satu konsep nasionalisme sehingga menjadi salah satu simpul penting atas terbentuknya sebuah Negara dengan keragaman kultur, etnis dan budaya yaitu Indonesia. Sekelompok anak muda yang berani menjadi pelopor, kehadirannya dengan membawa pembaharuan ide dan paradigma nasionalisme sebagai dasar sekaligus tujuan, merupakan 3 semangat awal sumpah pemuda yang masih cukup relevan untuk di refleksikan dalam dinamika politik pemuda khususnya menghadapi momentum perhelatan rotasi kepemimpinan di negeri ini.

Refleksi pemuda di era ini, mesti terus menjadi wahana untuk terus berbenah sehingga di setiap 28 oktober pemuda tidak sekedar merayakan seremoni belaka namun harus tampil dengan berbagai kreasi, sehingga sumpah pemuda menjadi kristalisasi atas perjuangan panjang bagi para pemuda yang mampu melahirkan sebuah bangsa, tanah air dan bahasa sebagai simbol pemersatu bangsa.

Dengan perjuangan yang panjang inilah menjadi spirit persatuan yang mampu mengandeng seluruh perbedaan dalam satu keberagaman yang terus terawat hingga saat ini. Perjuangan para pemuda kala itu mengesampingkan semangat primordialisme untuk tujuan yang lebih besar yaitu persatuan Indonesia.

Pemuda dan Pemilu 2024

Kurang lebih empat bulan lagi, gendang perayaan demokrasi di negeri ini kembali di tabuh. Namun kali ini perayaan momentum lima tahunan itu di gelar di atas rezim pemilu legislative dan pemilu presiden. Dengan dimulainya tahapan pemilu saat ini memberikan peluang bagi para pemuda untuk turut berpartisipasi baik sebagai penyelenggara, pengawas maupun peserta pemilu.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, pemuda tidak harus melepaskan diri dan menghindar dari percaturan politik tanah air, seperti apa yang disebutkan oleh Aristoteles bahwa hakekat manusia termasuk pemuda adalah “Zoon Politicon” atau mahluk politik. Dimana, setiap orang secara alami memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat dengan baik.

Agar tercipta kondisi yang nyaman dan tentram, karena pada dasarnya perlu terus di ingat bahwa manusia tidak bisa berinteraksi secara baik tanpa hidup bermasyarakat.

Pemilu merupakan pengejewantahan sistem demokrasi langsung, berikan kesempatan yang luas pada pemuda untuk berpartisipasi menentukan secara langsung pemimpinnya tanpa melalui perwakilan. Penggunaan hak pilih oleh pemuda tentu memberikan andil yang cukup besar dalam memperbaiki tatanan pemerintahan di negeri ini, bukan justru sebaliknya acuh dan tidak mau tahu.

Memang, menurut sebagian kalangan saat ini banyak anak muda yang mempersepsikan bahwa politik cenderung buruk dengan meluasnya kasus penyelewengan wewenang oleh oknum-oknum politik. Padahal jika di lacak pertumbuhan usia muda dari usia 17 sampai 30 tahun merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

Bonus demografi ini tentunya sangat signifikan dan partisipasi mereka akan sangat berpengaruh dalam menentukan hasil pemilu mendatang. Kehadiran pemuda dalam menyonsong kontestasi pemilu yang sehat sangatlah diperlukan sehingga tekanan angka golput mampu di minimalisir.Berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, peran pemuda dapat dilakukan setidaknya pada empat hal.

Pertama, bagi yang bernyali besar akan ikut berkompetisi menjadi calon legislativ. Peran kedua, adalah sebagai penyelenggara pemilu pada level kabupaten maupun level kecamatan dan desa. Peran ketiga, yakni menjadi pengontrol atau relawan yang turut memberikan pendidikan politik atau mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Yang keempat peran pemuda adalah menjadi pemilih yang rasional yaitu mereka yang menggunakan hak pilih secara jernih tanpa paksaan pihak manapun.

Sudah saatnya pemuda mengambil peran itu. Jangan sampai dalam diri pemuda ditanamkan perasaan sentimen atau prasangka buruk terhadap perhelatan demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali.

Menguatkan politik Pemuda

Sebagaimana momentum historis sumpah pemuda, peristiwa tersebut merupakan hasil pergumulan pemikiran yang panjang tentang nasib bangsa yang terjajah. Nasionalisme sebagai sebuah pemikiran baru telah menarik minat sedemikian besar karena telah menjadi ciri mentalitas golongan pemuda yang menyukai tantangan dan ide-ide baru yang progresif.

Mental dan energi yang besar ini harus dijiwai dan di gerakkan dalam kesadaran sosial. Pemuda adalah kelompok yang memiliki idealism tinggi, mempunyai posisi yang kuat, posisi yang tidak mudah digoyahkan, independen dan merdeka. Sebagai pemuda yang peduli akan tanah kelahiran, sudah semestinya pemuda tidak boleh menjadi penonton yang baik, yang siap menerima setiap keputusan yang ada.

Seolah-olah tidak perduli dengan siapapun yang akan menjadi keterwakilan masyarakat di lembaga legislativ, bagaimana janji politiknya sewaktu kampanye. Pemuda harus turut mengawal setiap proses pemilu yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan.

Akhirnya mau kemana arah pikiran pemuda ini kita labuhkan, saya mencoba merenungi apa yang disebutkan oleh seorang sastrawan muda Indonesia, Soe Hok Gie, bahwa di dunia ini ada dua pilihan, pertama menjadi orang yang apatis, atau menjadi orang yang oprtunis dan Soe Hok Gie memilih menjadi orang yang merdeka.

Karena dalam jiwa yang merdekalah kemampuan memilih itu ada. Tentu saja jiwa merdeka itu butuh ruang persemaian yang subur berupa kebebasan mengekspresikan gagasan, mempunyai akar yang kuat dengan kapasitas pikiran yang berkualitas, serta ranting dan dahannya yang menaungi sekitarnya dengan kepedulian yang tinggi pada dinamika sosial politik masyarakatnya.

Oleh: Mohtar Umasugi, Akademisi STAI Babussalam Sula, Maluku Utara

Kategori
Kepulauan Sula Pulau Taliabu

Hampir Sejam, Sebuah Kapal Penumpang Kesulitan Bertolak Dari Pelabuhan Sanana

SULA – Kapal Motor (KM) Uki Raya yang biasa melayani penumpang rute Ternate, Sanana, Dofa, Fala, dan Taliabu mengalami kesulitan keluar saat hendak bertolak dari Pelabuhan Sanana menuju Dofa dan Falabishaya, Sabtu (21/10/2023).

Berdasarkan video Amatir yang didapatkan Linksatu dari sumber terpercaya, KM Uki raya hampir sejam, berusaha untuk keluar dari Pelabuhan Sanana.

“Hampir satu jam KM. Uki Raya sulit untuk keluar dari Pelabuhan Sanana, mulai pukul 11 Siang, lantaran dangkalnya Pelabuhan Sanana,” kata sumber yang tak mau namanya dipublish.

Baca juga: Oknum Camat Di Kepsul Terkesan Abaikan Surat Penertiban APS Dari Panwaslu

Ia menambahkan, dangkalnya Pelabuhan Sanana terlihat saat genangan pasir naik di permukaan air laut.

“Genangan pasirnya naik semua pada permukaan laut di Pelabuhan Sanana, saat KM. Uki Raya memaksa keluar kemudian tampak pula bagian depan dan belakang KM. Uki Raya tak bisa bergerak atau kandas,” ujarnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Dijadwalkan Hadir Pada FTW Tahun 2023 Di Kepulauan Sula

Adriani Togubu, Kepala Kantor UPP Kelas II Sanana saat dikonfirmasi mengaku tak tahu peristiwa tersebut.

“Saya lagi cuti umroh, dan tak tahu peristiwa tersebut, nanti saya cek di anak buah dulu di kantor,” singkatnya, mengakhiri.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula Kota Ternate Pulau Taliabu

Kunjungi Makodim 1510 Sula, Pangdam XVI/Pattimura: TNI Wajib Jaga Netralitas Serta Nama Baik Satuan

SULA – Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, melakukan kunjungan kerja (Kuker) di Makodim 1510 Sula, Rabu, (18/10/2023) setelah usai mengunjungi Bacan beberapa hari lalu.

Dalam kunjungannya di Makodim 1510 Sula, Jendral dua bintang itu memberi arahan kepada prajurit dan Persit KCK cabang XXXVIII yang dilakukan secara tertutup di ruang pertemuan Kodim.

Selain memberi arahan kepada prajurit, Pangdam yang didampingi istri tercinta Ny. Shinta itu juga menyantuni para istri anggota Kodim yang ditinggal mati suaminya, diantaranya keluarga Alm. Serka Ahmad Soamole dan Alm. Sertu Basrin Buamona.

Baca juga: Kejari Terima Belasan Proyek Dari Pemda Kepsul, Immanuel: Itu Bukan Proyek Tapi Hibah Fisik

Kemudian, ada juga penyantunan kepada anggota Koramil Sanana yang menderita sakit menahun serta pembagian paket stunting kepada penderita stunting di Kepsul.

Mayjen Safriyal yang baru saja memimpin Kodam Pattimura/XVI itu sudah menyambangi seluruh Kodim maupun koramil Di wilayah Maluku Utara.

Baca juga: Ketimbang Kejari, Polres Kepsul Lebih Banyak Dapat Proyek Fisik Dari Pemda

Dalam setiap arahan, ia selalu berpesan menjaga netralitas dan nama baik satuan harus dijunjung tinggi.

“TNI Wajib Jaga netralitas serta nama baik satuan serta jaga dan tingkatkan sinergisitas TNI dan POLRI serta seluruh stakeholder,” kata Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial.

Sekedar informasi, Pangdam Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, direncanakan akan segera menuju kabupaten pulau Taliabu yang masih masuk dalam wilayah hukum Kodim 1510 Sula.

Pewarta: Ilham Usia

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula Kota Ternate Pulau Taliabu

Tolak 10 IUP Beroperasi di Pulau Mangoli Kepulauan Sula, Front Bumi Loko Gelar Aksi

SULA – Sejumlah Mahasiswa yang mengatasnamakan Front Bumi Loko gelar aksi menolak rencana beroperasi perusahan biji besi, PT. Indomineral di Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kepulauan Sula, Kamis (31/8/2023).

Koordinator aksi, Renaldi Gamkonora dalam orasinya mengatakan, kehadiran tambang di Kepulauan Sula dikhawatirkan akan merusak alam dan ekonomi masyarakat setempat.

“Tambang sangat berdampak buruk terhadap lingkungan, intinya yang kita alami sekarang ini di pulau mangoli sudah menjadi langganan banjir ini akan merusak lingkungan dan tanaman masyarakat, dan ini akan memicu konflik,” ujar Renaldi.

Baca juga: Warga Desa Kou Kepulauan Sula, Gencar Tolak 10 IUP Beroperasi Di Pulau Mangoli

Tak hanya itu, di sela-sela orasinya, Renaldi pun berikan contoh dampak adanya tambang yang beroperasi di Pulau Halmahera.

“Kita lihat saja di Weda, Halmahera Tengah. adanya tambang, lingkungan tercemar, sungai Bokimaru yang jernih kini menjadi kecoklatan, konflik terjadi di sana sini, kecelakaan yang mengakibatkan luka parah bahkan sampai meninggal dunia. Karena itu, kami tegaskan bahwa kami tolak tambang,” pungkasnya.

Baca juga: Pamflet Warga Desa Kou Tolak Tambangan Beredar Di Medsos, Ini Tanggapan Kadesnya

Ia juga menambahkan, Masyarakat yang ada di Pulau Mangoli, sudah mengalami traumatik sejarah. Sebelumnya, perusahaan kayu menyebabkan banjir yang merusak jalan, serta kebun dan tanaman masyarakat.

Rinaldi melanjutkan, ini kebijakan liar yang akan melahirkan perampasan ruang hidup. Apalagi rata-rata mata pencaharian masyarakat disana sebagai nelayan dan petani. Masyarakat sudah tidak mau lebih menderita lagi.

“Dari kekhawatiran inilah masyarakat maupun mahasiswa melakukan penolakan secara serius karena ini berbicara soal kelangsungan hidup khalayak ramai,” katanya.

“Pamflet Warga Desa Kou Tolak 10 IUP Beroperasi di Pulau Mangoli Yang Beredar Di Medsos,” Foto: Istimewa.

Ia juga bilang, tidak ada tambang yang tidak merusak hutan, sehingga pasti merusak kebun masyarakat, apalagi konsesinya masuk pemukiman warga dan daerah pesisir.

“Ini ancaman serius untuk masyarakat di Sula, khususnya daerah Mangoli,” tutupnya.

Berdasarkan informasi yang kantongi Linksatu, PT. Indomineral SK terbit untuk beroperasi tahun 2018 hingga 2030. Operasi komoditasnya biji besi untuk Kode Komoditasnya Mineral logam berlokasi di Lokasi kecamatan mangoli timur/mangoli.

Selama berita ini dipublish, pewarta masih mencoba mengkonfirmasi pihak PT. Indomineral terkait persoalan penolakan pengoperasiannya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula Kota Ternate Pulau Taliabu

Warga Desa Kou Kepulauan Sula, Gencar Tolak 10 IUP Beroperasi Di Pulau Mangoli

SULA – Warga Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur, Kepulauan Sula, Maluku Utara terus mengkampanyekan Penolakan 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bakal beroperasi di pulau Mangoli.

Tak hanya Pamflet penolakan 10 IUP yang beredar di media sosial bertuliskan “Fron Bumi Loko, masyarakat Kou tolak PT. Indomineral”, kali ini aksi warga desa Kou pun secara terang-terangan membentangkan Spanduk penolakan 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bakal beroperasi di pulau Mangoli khususnya di Desa Kou di aliran sungai dengan bertuliskan “Masyarakat Desa Kou Menolak pertambangan” selain itu, spanduk tersebut juga dengan tulisan tolak 10 IUP di Pulau Mangoli.

Rinaldi Gamkonara, salah satu warga Desa Kou mengatakan, 10 IUP akan merampas ruang hidup masyarakat Desa Kou dengan notabennya adalah petani.

“Kami buat spanduk karena, kita semua tahu bahwa hampir semua masyarakat desa kou notabennya adalah petani Kelapa, Cengkeh dan Pala adalah hasil kebun yang selalu di andalkan untuk mempertahankan hidup,” katanya, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Pamflet Warga Desa Kou Tolak Tambangan Beredar Di Medsos, Ini Tanggapan Kadesnya

Menurutnya, apabila perusahaan masuk di desa Kou tentu ruang hidup masyarakat akan dirampas puluhan tahun, bahkan ratusan tahun digarap akan terjadi.

“Masyarakat mau makan apa, Ketika kebun di gantikan oleh perusahaan. Kita ketahui bahwa tambang ini akan berhenti ketika hasil alam yang di garap sudah habis. Jadi ketika tambang berhenti Masyarakat mau bekerja dimana, jika kebun habis di gusur,” jelasnya.

Baca juga: Ketimbang Kejari, Polres Kepsul Lebih Banyak Dapat Proyek Fisik Dari Pemda

Rinaldi juga bilang, belum lagi dampak pertambangan terhadap lingkungan di Desa Kou.

“Di Desa Kou, tanpa ada perusahaan saja, hujan sedikit sudah banjir. Pohon kelapa tumbang dan rumah-rumah hampir hanyut terbawa air. Kalau Perusahaannya beroperasi pasti limbah dari perusahaan, akan terjadi pencemaran lingkungan,” tandasnya.

Baca juga: KPK RI: DPR dan Pemda Kepsul, Jangan Ada Konspirasi Jahat Hingga Proyek Mangkrak

Bahkan Rinaldi menegaskan, persoalan global warming atau pemanasan global yang mengancam kehidupan segala spesies di bumi salah satu faktor yang mempercepat adalah polusi udara dari aktifitas perusahaan pertambangan dan pohon menjadi tameng untuk menyerap polusi udara itu.

“Tapi kalau pohon sudah di tebang secara berlebihan seperti yang di lakukan perusahaan maka tak ada lagi yang bisa menyerap polusi udara. Untuk itu, dari berbagai persoalan ini Membuat kami melakukan penolakan kepada segala bentuk pertambangan di desa kou,” pungkasnya.

Baca juga: 10 Kasus Dugaan Korupsi DD Ditangani Kejari Kepsul, Belum Ada Progresnya

Sebelumnya, Kepala Desa Kou, Latifa Gailea saat dikonfirmasi Via telepon pun membenarkan adanya Pamflet Penolakan PT. Indomineral di desanya.

“Informasi menolak PT. Indomineral itu benar, dan penolakan itu hanya Mahasiswa saja, bukan keseluruhan warga Desa Kuo,” kata Latifa, Kamis (24/08/2023) kemarin.

“Pamflet Warga Desa Kou Tolak 10 IUP Beroperasi di Pulau Mangoli Yang Beredar Di Medsos,” Foto: Istimewa.

Ia menceritakan, Aksi Penolakan Tambang di Desa Kou Berawal saat Tim dari PT. Indomineral turun lakukan penilitian di Desanya.

“Beberapa hari lalu, Tim dari PT. Indomineral yang didampingi Babin datang di Desa Kou, tujuannya untuk lakukan Penilitian, kemudian saat itupun ada sejumlah Mahasiswa dan langsung menghadang Tim. PT. Indomineral serta lakukan penolakan,” bebernya.

Baca juga: Cerita Seorang Pemuda Asal Sula Lulusan Arsitek, Pilih Jadi Tukang Pangkas Rambut

Latifa pun mengaku, Pemerintah Desa Kou belum lakukan rapat umum bersama warga untuk pembahasan PT. Indomineral yang akan beroperasi di Desanya.

“Kami belum pernah rapat bersama warga terkait PT. Indomineral yang akan beroperasi di Desa Kou,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang kantongi Linksatu, PT. Indomineral SK terbit untuk beroperasi tahun 2018 hingga 2030. Operasi komoditasnya biji besi untuk Kode Komoditasnya Mineral logam berlokasi di Lokasi kecamatan mangoli timur/mangoli.

Selama berita ini dipublish, pewarta masih mencoba mengkonfirmasi pihak PT. Indomineral terkait persoalan penolakan pengoperasiannya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Kepulauan Sula Kota Ternate Opini Politik Pulau Taliabu

Diperiksa 4 Jam Lebih Terkait Kasus Dugaan Korupsi, Oknum Anggota DPRD Di Sula Malah Kabur Lihat Wartawan

SULA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara terus lakukan penyidikan dengan memintai keterangan saksi terkait Kasus dugaan korupsi biaya tak terduga (BTT) tahun 2021 senilai 28 miliar.

Hal ini terbukti, Lasidi Leko, Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kepulauan Sula yang juga masih Anggota DPRD aktif diperiksa selama 4 jam lebih, mulai dari Pukul 01:12 WIT sampai 05:20 WIT di ruangan penyidik Kejari Kepulauan Sula, Senin (21/08/2023).

Ainur Rofiq, Jaksa Fungsional Pidsus Kejari Kejari Kepsul saat dikonfirmasi awak media pun membenarkan adanya pemeriksaan Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kepsul.

“Tadi kami lakukan pemeriksaan terhadap pak Lasidi Leko terkait kasus dugaan korupsi dana BTT tahun 2021,” katanya.

“Lasidi Leko Saat Menitip Handphone Untuk Menuju Ruang Penyidik Kejari Kepsul Untuk Diperiksa,” Foto: Iwan.

Namun ketika disentil awak media terkait pemeriksaan Lasidi Leko tentang keterlibatannya dengan dugaan Alkes yang disimpan di Sekretariat PBB Kepulauan Sula senilai 5 miliar, Jaksa terkesan menutup-nutupinya.

“Kalau persoalan Alkes itu, silahkan konfirmasi ke bersangkutan, kalau itu bukan ranah saya,” ujar Ainur Rofiq, Jaksa Fungsional Pidsus Kejari Kepsul.

Baca juga: Kejari Terima Belasan Proyek Dari Pemda Kepsul, Immanuel: Itu Bukan Proyek Tapi Hibah Fisik

Tidak sampai disitu, awak media mencoba kembali menanyakan terkait beberapa saksi yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana biaya tak terduga (BTT) tahun 2021 senilai 28 miliar, Jaksa Ainur Rofiq pun tak bisa berkomentar lebih.

“Maaf pak kalau terkait jumlah saksi, saya tak bisa menginformasikan karena itu diluar kapasitas saya,” pungkasnya.

Baca juga: Warning! Kepala Kejari Kepsul, Jangan Bermain-main Licik dengan Uang Negara

Sekedar informasi, beberapa pewarta sempat kewalahan untuk konfirmasi ke Lasidi Leko, lantaran dirinya keluar dari pintu samping Kejari Kepsul bukan dari pintu depan yang awalnya beliau masuk.

Beberapa pewarta sempat melihat Lasidi, langsung mengikutinya untuk menanyakan terkait dirinya yang diperiksa berjam-jam oleh jaksa, namun anehnya Lasidi pun mempercepat langkah keluar dari pintu gerbang Kejari Kepsul, terkesan hindari sejumlah pewarta yang ingin mewancarainya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula Kota Ternate Pulau Taliabu

29 Tahun Mengelilingi 25 Negara, ini Alasan Pria Asal Kanada Menetap di Kepulauan Sula

SULA – Kuliner cokelat dapat memunculkan memori historis tentang asal muasal komoditi Coklat. Dimana Coklat, kopi, pala dan tembakau banyak juga di temui di wilayah Timur Indonesia termasuk Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula.

Hal ini yang membuat Pieter, Pria asal Kanada pada tahun 2017 mengajak anak dan Istrinya untuk mendiami Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kepulauan Sula, Maluku Utara untuk membangun Perusahaan Cokelat yang saat ini dikenal Cokelat Sula Mina.

Keinginan Pieter untuk masuk ke Indonesia cukup lama, pasalnya dia belajar tentang Sejarah rempah-rempah di Dunia termasuk Indonesia khususnya Maluku Utara adalah Salah satu daerah yang Pemasok rempah di dunia pada Jaman Kolonial Belanda dan saat ini Indonesia Salah Satu Produsen Cokelat ke 3 di Dunia.

Pieter, Pemilik Cokelat Sula Mina menceritakan pada tahun 1992, dirinya keluar dari Kanada, terus mengelilingi dunia hanya untuk belajar tentang cokelat serta membangun perusahaan Cokelat.

“Saya keluar dari Kanada pada tahun 1992, ketertarikan saya pada coklat membuat saya harus mengelilingi 25 Negara, saya berkeinginan untuk membuat perusahaan coklat yang cita rasanya harus sesuai dengan hasil alam dari daerah tersebut,” kata Pieter, saat di temui Linksatu di tempat kerjanya, Minggu (20/08/2023).

Awal tahun 2017, lanjut Pieter, ia memilih mendiami Kepulauan Sula untuk membuat usaha cokelat serta mengembangkan Ilmu yang pernah ia dapatkan dari para petani cokelat di Negara lain yang pernah ia singgahi.

“Saya juga pernah bekerja sama dengan petani cokelat di negara lain seperti di Polandia dan Amerika Selatan, dari pengalaman itu, saya memilih untuk masuk ke Indonesia, khususnya Kepulauan Sula untuk membuat perusahaan cokelat, yang saya beri nama cokelat Sula Mina,” ujarnya.

Ia pun berharap agar kehadiran pabrik coklatnya dapat memotivasi petani cokelat agar menjaga kualitas cokelatnya serta membantu kebutuhan hidup petani cokelat.

“Saya sangat suka daerah tropis, dan saya berharap dengan adanya perusahaan cokelat ini dapat membantu masyarakat sekitar khususnya petani cokelat agar dapat merawat dan menjaga kualitas cokelatnya serta hasilnya panennya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula Kota Ternate Pulau Taliabu

Seorang Pelanggan Toko MR DIY Kepsul Ngamuk di Kasir, Ini Persoalannya

SULA – Aulia (32), Seorang pelanggan Toko MR DIY dari desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula resah dengan pelayanan Kasir Toko MR DIY yang terkesan meremehkan pelanggan.

“Tadi saya beli gelas minum, kemudian saat mau digunakan tapi ada retak didalamnya, sehingga tak bisa digunakan, tapi anehnya ketika ingin kembalikan ke Toko MR DIY, malah saya dilayani tidak baik oleh Kasirnya,” ucap Aulia, Rabu (16/08/2023).

Baca juga: Warga dan Perangkat Desa Fokalik di Sula Nyaris Baku Hantam, Begini Penyebabnya

Ia menambahkan, respon kasirnya buat dirinya tersinggung berujung marah.

“Saya dipersulit untuk membawa struk belanja untuk ditunjukkan ke pada kasir, agar barang saya yang rusak dikembalikan sedangkan struknya sudah tidak ada, kemudian kasirnya masih yang sama, ini kan tidak dicek sistem saja, pasti tahu,” imbuhnya.

Baca juga: Perdana Beroperasi Di Sula, KM. Fajar Mulia II Malah Dibuli Para Netizen Di Medsos

Aulia pun merasa kecewa dengan pelayanan Kasir Toko MR DIY kepada pelanggan.

“Saya sering belanja di Toko MR DIY kemudian harga gelas yang dibeli tadi cukup murah, tapi pelayanan kasirnya saat saya kembalikan gelas tadi responnya kurang etis dan tak baik, terkesan saya mengada-ngada barang rusak yang ingin dikembalikan,” ujarnya.

Baca juga: Sebuah Kapal Tol Laut Beroperasi Di Sula, Diduga Muat Besi Tua Bermasalah Senilai Ratusan Juta Dijual Ke Surabaya

Ia berharap, pelayanan buruk kasir Toko MR DIY cukup dirinya saja yang rasakan, jangan sampai ke pelanggan lain.

“Kami orang Sula tidak bodoh dan kaget dengan berbelanja di Toko Swalayan, jadi pihak Toko MR DIY segera evaluasi kinerja kasirnya agar lebih responsif dan menjaga etikanya ketika pelanggan datang berbelanja maupun mengeluh,” tandasnya.

Baca juga: Kejari Terima Belasan Proyek Dari Pemda Kepsul, Immanuel: Itu Bukan Proyek Tapi Hibah Fisik

Terpisah, Muhaimin Asisten Supervisor Toko MR DIY Kepulauan Sula meminta maaf kepada pelanggan atas perlakuan tidak baik dari kasirnya.

“Nanti saya evaluasi kembali kinerja kasir tersebut,” singkatnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kategori
Hukum Dan Kriminal Politik Pulau Taliabu

Di Pulau Taliabu, Lagi Viral Pejabat Kompak Amnesia Berjamaah, Begini Persoalannya

SULA – Beberapa pejabat di Kabupaten Pulau Taliabu, tiba-tiba kompak amnesia (lupa ingatan), bahkan ada yang sampai kehilangan akal terkait persoalan realisasi pinjaman pemerintah daerah senilai 115 miliar bulan Juni tahun 2022.

Instansi tersebut tak lain ialah, DPRD Pulau Taliabu, Bank Maluku Malut KCP Bobong, BPPKAD Taliabu, Disperindagkop Taliabu serta Instansi lainnya yang terlibat dalam persoalan pinjaman pemerintah daerah ratusan miliar tersebut.

Kepala BPPKAD Pulau Taliabu, Ridwan Aziz saat dikonfirmasi Linksatu mengatakan, pinjaman Daerah itu diperuntukan Full ke Dinas PUPR.”Tapi, saya tidak tau pasti soal pinjaman sebanyak 115 Miliar itu. Karena, saya belum menjabat sebagai Kepala BPPKAD dikala itu,” kata Ridwan, Sabtu (12/08/2023).

Baca Juga: Aneh, Respon Pendemo Terkait Masalah Dana Pinjaman 15 Miliar, DPRD Taliabu Akui Kehilangan Akal

Disentil bunga pinjaman dikenakan berapa persen oleh pihak Bank Maluku Malut KCP Bobong, Namun Ridwan mengatakan, sudah sesuai regulasi.

“Nanti saya cek lagi datanya. Soalnya saya belum cek datanya. Pada prinsipnya, itu sudah sesuai regulasi,” tukasnya.

Baca juga: Terkesan Tutupi Informasi Pinjaman 115 Miliar, Fahreza: Sekalipun itu Jaksa atau Polisi Kecuali Bupati Aliong Mus

Terpisah, Kepala Dinas Perindagkop Pulau Taliabu, Dince Muhdin saat dikonfirmasi mengatakan, anggaran sebesar 115 Miliar itu tidak ada sepersen pun yang masuk.

“Dari awal pinjaman Pemda ke Bank Daerah itu tidak ada yang mengalir ke Disperindagkop dan anggaran 49 Miliar itu Viktif,” ucap Dince.

Baca juga: Perdana! Salah Satu Desa Di Pulau Taliabu Dijadikan Kampung Bebas Narkoba

Menurutnya, jika ada anggaran sebesar Rp. 49 Miliar, pastinya kata Dince, sudah ada pembangunan pasar yang direncanakan.

“Karena saya tidak pernah disampaikan terkait anggaran pinjaman daerah itu. Makanya, tidak ada program yang bisa saya lakukan,” jelasnya.

Baca juga: Jelang Pilpres 2024, Relawan Anies Baswedan Pulau Taliabu Di Deklarasikan

Bahkan, saat ini Disperindagkop telah berencana melakukan pembangunan pasar rakyat.

“Tapi, bukan dari anggaran pinjaman Daerah itu,Saya ingin bangun pasar moderen. Tapi, anggaran yang kita pakai itu bukan bagian dari pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar,” tambahnya.

Baca juga: Curhat Orang Tua Seorang Anak Penderita Gizi Buruk Saat Disambangi Sejumlah Wartawan Sula di Kamar Kosnya

Sebelumnya, Anggota DPRD Taliabu yang mengaku dihadapan masa aksi yang tergabung dari Forum Gerakan Mahasiswa Taliabu Menggugat (Format), telah memanggil 3 OPD untuk menanyakan alokasi anggaran dari dana pinjaman tersebut.

“3 OPD kami sudah panggil, tapi anehnya, sampai saat ini OPD tersebut belum dapatkan anggaran pinjaman 115 miliar,” ujarnya, Kamis (10/08/2023) kemarin.

Baca juga: Usir Panwascam Saat Jalankan Tugas, Ketua Bawaslu Sula: Masalah Bupati Fifian Sudah Ditindaklanjuti ke Bawaslu RI

Nuh Hasi bilang, jika saat ini DPRD Pulau Taliabu telah kehabisan akal terkait kejelasan pinjaman daerah belasan miliar rupiah tersebut.

“Semua pihak kita sudah panggil, namun jawabannya sama. Kalau sudah begitu kita mau bilang apa lagi, jadi kamipun kehabisan akal,” pungkasnya.

Baca juga: Kejari Terima Belasan Proyek Dari Pemda Kepsul, Immanuel: Itu Bukan Proyek Tapi Hibah Fisik

TKepala Bank Maluku Malut KCP Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Fahreza Alwi saat dikonfirmasi terkait anggaran pinjaman Pemda Taliabu senilai 115 miliar, malah terkesan menutupinya.

“Kalau masalah itu langsung tanyakan saja ke Keuangan Daerah. Karena ini menyangkut dengan kerahasiaan Bank. Jadi, kita tidak bisa buka-bukaan kepada siapa pun,” ujar Fahreza.

Baca juga: Warning! Kepala Kejari Kepsul, Jangan Bermain-main Licik dengan Uang Negara

Baginya, sekali pun Polisi, Jaksa, dan DPRD bahkan Wartawan tidak bisa diungkapkan walau pun itu ditugaskan.

“Jika kita buka – bukaan nanti ada ketersinggungan dengan pihak yang meminjam,” bebernya.

Baca juga: Kadinkes Sula Diduga Hanya Asbun, Berikan Pernyataan Nama Sebuah RS Yang Akan Didirikan

Fahreza menambahkan, pinjaman Daerah sebesar 115 Miliar, bukan dimasa kepemimpinannya melainkan dimasa kepemimpinan ibu Petry.

“Jadi, untuk perbankan data konfirmasi seperti ini susah untuk dibuka. Soalnya, menyangkut kerahasiaan. Terkecuali kuasa pengguna anggaran yakni Bupati Aliong Mus,” tuturnya.

Baca juga: Usir Panwascam Saat Jalankan Tugas, Ketua Bawaslu Sula: Masalah Bupati Fifian Sudah Ditindaklanjuti ke Bawaslu RI

Kalau masalah pinjaman tersebut, menurutnya itu sangat sensitif. Bahkan, pihaknya pun mempertanyakan, ada apa dibalik pinjaman 115 Miliar, sehingga banyak yang menanyakannya.

“Saya juga bingung dengan pinjaman tersebut. Bahkan, uang pinjaman tersebut telah terpakai rekening Pemda Pulau Taliabu secara utuh, bukan dipisahkan. Tapi, lebih jelasnya lagi tanyakan ke Pemda,” tutupnya.

Baca juga: Raih Juara 1 Lomba Masak, Ini Harapan Ketua DWP Kepulauan Sula

Sekedar Informasi data yang dikantongi Linksatu, anggaran tersebut, direncanakan untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu, Maluku Utara dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen perbulannya dan pinjaman tersebut pada Juni 2022 lalu hingga masa jabatan Bupati Aliong Mus berakhir pada 2024 mendatang.

Kemudian, jika diakumulasi pinjaman 115 Miliar yang dijumlahkan dengan 10 persen itu menghasilkan bunga pinjaman sebesar 11,5 Juta perbulannya.

Pewarta: TIM

Redaktur: TIM

Kategori
Kepulauan Sula Kota Ternate Opini Politik Pulau Taliabu

Stunting Bukan Program Perlombaan, Ini Masalah Kemiskinan

OPINI – Kepada cinta aku bertanya: Mengapa benci marak di sini?”Kepada doa aku bertanya: “mengapa dusta laris di sini?”Kepada berita aku berkata: “Mengapa fakta dikhianati?,” tegur Esha.

Generasi muda harus begitu kritis tanpa menaruh rasa dendam, serta begitu optimis tanpa menjadi seorang pengkhayal demi masa depan di negeri Senapan.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11 persen GDP (Gross Domestic Products). Serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%.

Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/inequality, sehingga mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

Optimis pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sula dalam satu tahun ini pada program penurunan angka stunting terlihat dari berbagai macam kegiatan yang salah satu kegiatan yakni menggelar kegiatan lomba masak untuk menu anak dalam rangka mencegah stunting.

Sebelumnya, pada tanggal 06 April 2023 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menggelar koordinasi di Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam forum koordinasi percepatan penurunan stunting itu, prevalensi Balita stunted berdasarkan SSGI tahun 2021 berada di angka 27,7 persen dan tahun 2022 berada di angka 28,5 persen. Itu artinya, balita stunting di Kabupaten Kepulauan Sula mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen dan diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan angka stunting tersebut (keluargaindonesia.id).

Namun, berdasarkan salah satu pemberitaan media terpercaya tanggal 11 Agustus 2023; terkabarkan salah satu anak bernama Ananda Salsabila, anak balita yang mengalami penderita gizi buruk (stunting).

Awalnya, anak ini diketahui sempat di rujuk ke puskemas Falabisahaya. Tapi anehnya, namanya tidak masuk daftar anak gizi buruk dalam program penurunan angka stunting pada pemerintah kabupaten kepulauan Sula.

Padahal, siapa pun orang sakit, yang mengobati diri ke rumah sakit (puskemas), itu secara otomatis namanya akan tercatat sebagai pasien tempat ia berobat dan akan sebagai data dinas kesehatan untuk menyusun dasar program kebijakan kesehatan.

Namun lucunya, dinas kesehatan baru mengetahui keberadaan anak gizi buruk itu, setelah di konfirmasi kawan-kawan jurnalis.

Olehnya itu, tim pendataan yang di tunjuk langsung pejabat publik yang terkait harus berintegritas, bukan hanya bekerja karena di bayar saja. Sebab, kita tidak boleh menganggap remeh persoalan stunting.

Apalagi dirangkaikan dalam program lomba semata, lantaran persoalan stunting ini masalah fundamental kemiskinan pada keberlangsungan kehidupan anak bangsa di negari ini.

Semoga tak ada dusta di antara kita, semoga tak ada benci di antara kita, serta fakta harus disangsikan dan diungkapkan. Semoga tak ada lagi nama-nama lain selain Ananda Salsabila.

Oleh: Faldi Ciu (Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari).