Yusran: Soal Ongkir Mahal Di Kapal Rute Sula Taliabu, Ini Tugas Gubernur Baru

Sofifi – Persoalan Ongkos pengiriman (Ongkir) barang mahal yang diberlakukan Kapal Penumpang rute Sula dan Taliabu yang viral di media sosial direspon oleh Yusran pauwah, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Komisi IV.

Yusran saat dikonfirmasi mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Ini keluhan masyarakat yang berkembang di medsos dan harganya sudah tidak wajar, jadi Pemprov wajib menindaklanjutinya, selain itu Dishub Maluku Utara juga harus memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses serta informasi transparansi biaya pengiriman sesuai aturan yang berlaku,” katanya (08/02/2025).

Baca juga: Ramai-Ramai Warga Di Sula Soroti Ongkir Barang Di Kapal

Kemudian, lanjut Yusran Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib memberi warning kepada Pengusaha nakal terkait kebijakan sepihak yang berlaku di Kapal Penumpang rute Sula Taliabu.

“Ini perlu jadi perhatian dan tugas baru untuk Gubernur Maluku Utara baru, Jadi Pemprov Wajib memberikan warning atas ulah para pengusaha nakal yang sengaja menciptakan problem kompleks seperti ongkir barang yang mahal di kapal, pelayanan penitipan yang tidak beraturan, dan persoalan lainnya yang berhubungan dengan moda transportasi laut,” tegasnya.

Baca juga: APH Didesak Telusuri Dugaan Praktek Pungli Di Kapal Penumpang Rute Sanana

Ia juga berharap Gubernur baru, dapat menempatkan para pimpinan OPDnya yang mampu berinovasi dan berkolaborasi.

“Saya berharap Gubernur terpilih mampu menyalaraskan para pimpinan OPDnya yang mampu berinovasi dan berkaloborasi sesuai janji politiknya kemarin sehingga problem-problem yang ada di masyarakat Maluku Utara khususnya Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu dapat terdeteksi langsung oleh Gubernur, karena beliau kan paham organisasi digital (Smart Board),” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kasat Intelkam Polres Pulau Taliabu Berganti

Taliabu – Kepala Satuan (Kasat) Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polres Pulau Taliabu, Maluku Utara berganti.

Berdasarkan informasi yang didapatkan linksatu, mutasi itu tertuang sesuai TR Kapolda Maluku Utara Nomor: KEP/33/II/2025, Tanggal 07 Februari 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan lama dan jabatan baru.

Yang dimana Kasat Iptu Rahman Mahulauw yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Pulau Taliabu dipindahkan ke Polres Tidore dengan jabatan barunya Kapolsek Tidore.

Sedangkan, IPTU Sahlan Tubaka yang sebelumnya menjabat sebagai Panit I Subdit 1 Ditintelkam Polda Maluku Utara dipindahkan ke Polres Taliabu dengan jabatan barunya Kasat Intelkam.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

APH Didesak Telusuri Dugaan Praktek Pungli Di Kapal Penumpang Rute Sanana

SULA – Keluhan sejumlah warga Kepulauan Sula, Maluku Utara yang ramai di media sosial terkait dengan mahalnya ongkos pengiriman (Ongkir) barang yang diberlakukan Kapal Penumpang rute Sanana sangat menyita publik.

Rifki Leko, Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula menduga ada indikasi praktek Pungutan liar (Pungli) yang dilakukan Agen Kapal terkait mahalnya ongkir barang.

“Persoalan ini sangat meresahkan publik Sula, yang kita ketahui bersama bahwa harga BBM turun, akan tetapi kenapa ongkir barang malah naik drastis dan mahal, jadi kami menduga ada praktek pungli yang sengaja di lakukan agen Kapal untuk rute Sanana,” katanya, Sabtu (01/02/2025).

Baca juga: Ramai-Ramai Warga Di Sula Soroti Ongkir Barang Di Kapal

Ia pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera lakukan penulusuran terkait mahalnya ongkir barang yang diberlakukan Kapal rute Sanana.

“APH wajib lakukan penulusuran terkait persoalan mahalnya ongkir barang, kalau terbukti agen Kapal rute Sanana lakukan praktek pungli, maka kami tegaskan proses sampai izin berlayarnya di cabut dan oknumnya diproses secara hukum yang berlaku, agar menjadi efek jera untuk Kapal-kapal yang akan beroperasi untuk rute Sanana,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Wakapolda Malut: Perlindungan Masyarakat Adalah Prioritas Utama Polri

SULA – Guna menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas Polri menjelang Pilkada di Maluku Utara tahun 2024, Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun kunjungi Polres Kepulauan Sula, Rabu (18/09/2024).

Dihadapan awak media, Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun dalam arahannya menegaskan, pentingnya netralitas Polri sebagai amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses demokrasi serta menekankan bahwa netralitas merupakan prinsip fundamental bagi Polri sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

“Setiap anggota Polri dilarang memberikan dukungan politik dalam bentuk apapun, termasuk melalui media sosial, pertemuan, atau simbol-simbol tertentu guna menjaga netralitas merupakan cerminan dari integritas dan profesionalitas Polri,” ucapnya.

Baca juga: Praktisi Hukum Soroti Salah Satu Kasus Tipikor Di Sula Yang Akan Dihentikan

Beliau menjelaskan, setiap anggota kepolisian harus mengedepankan atau melakukan pendekatan preventif melalui kegiatan patroli, pengawasan maupun koordinasi dengan pihak penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu.

“Penegakan hukum harus berdasarkan fakta dan bukti yang kuat tanpa memandang latar belakang politik pihak yang terlibat, untuk itu saya menekankan tentang pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Polri dengan menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak siapapun,” katanya.

Baca juga: Dinilai Tak Profesional Tangani Kasus, Oknum Penyidik Di Sula Dilaporkan Ke Polda

Ia juga menegaskan bahwa perlindungan masyarakat adalah prioritas utama Polri.

“Saya meminta agar hak-hak masyarakat, terutama hak pilih, terlindungi dengan baik tanpa adanya intimidasi atau ancaman, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan damai, sejuk dan demokratis,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

PWI Taliabu Kekosongan Kepemimpinan, Hasman: Kita Hormati Keputusan Pengurus Provinsi

TALIABU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi maluku utara diminta mengeluarkan rekomendasi Penjabat PWI Kabupaten pulau Taliabu, Maluku Utara.

Imin Teapon, Anggota PWI Taliabu mengatakan, PWI Provinsi Maluku Utara seharusnya mengeluarkan rekomendasi penjabat di Kabupaten atau kota, terutama di pulau Taliabu. Tujuannya untuk menjalani program-program organisasi, salah satunya mengawal agenda Pemerintah daerah.

“Fungsi terbentuknya pengurus PWI di Taliabu untuk mengawal agenda Pemerintah daerah dan program lainnya,” katanya, Jum’at (19/07/2024).

Baca juga: Ditunjuk Sebagai Ketua PWI Taliabu, Hasman: Masih Menunggu Arahan PWI Provinsi

Ia menjelaskan, hasil rapat teman-teman wartawan dan mereka bersepakat Hasman Sangadji sebagai ketua PWI Taliabu. Memang jelas, syarat untuk menjadi calon Ketua PWI kabupaten/kota minimal sudah bersertifikat wartawan Madya atau UKW Madya. Tapi untuk mengisi kekosongan jabatan PWI Provinsi harus mengambil langkah.

“Kami berharap, PWI Provinsi mengeluarkan rekomendasi sehingga teman-teman wartawan terakomodir, agar bisa merayakan kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) maupun kegiatan lainnya,” imbuhnya.

Baca juga: Realiasi Anggaran Ratusan Juta Di Kajari Sula Jadi Temuan

Bersamaan, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Taliabu Hermawan menyampaikan, kehadiran PWI Taliabu untuk mengontrol agenda pemerintahan di Taliabu. Karena itu, Pengurus Provinsi harus mengeluarkan rekomendasi sehingga tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.

“Kehadiran PWI di Taliabu menjadi warna baru dan semua agenda Pemerintah daerah dapat di akomodir,” ucapnya.

Baca juga: Lasidi Leko Dipanggil Kembali Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Dana BTT Di Sula

Sementara, Hasman Sangadji menyampaikan, pengurus PWI Provinsi Maluku Utara belum mengeluarkan rekomendasi, kemungkinan masih dilihat dari sisi regulasi.

“Kita Hormati keputusan dari pengurus PWI Provinsi,” tegasnya.

Baca juga: Sekda Sula: Target Kami Tahun Ini Angka Nasional Stunting Turun

Ia bilang, PWI Taliabu mengalami kekosongan kepemimpinan. Namun pengurus PWI Provinsi adalah Hakim. Artinya, mereka berhak untuk mengeluarkan rekomendasi dan tidaknya.

“Kita harus bersabar dan menunggu setiap keputusan pengurus PWI Provinsi,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Hadiri HUT Pulau Taliabu, Fifian: Ini Juga Sebagian Siraturahim Dengan Keluarga Saya

SULA – Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, Fifian Adeningsi Mus menghadiri upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pulau Taliabu yang ke 11 di Alun-alun Kota Bobong.

Kepada awak media, Bupati Fifian Adeningsi Mus mengatakan kehadirannya sekaligus Siraturahim dengan keluarga.

“Saya lahir dan besar di Pulau Taliabu, selain menghadiri undangan perayaan HUT Pulau Taliabu. Saya juga berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga di Bobong,” katanya, Senin (23/04/2024).

Baca juga: Bacawabup Syafrudin Ambil Formulir Pendaftaran Di DPC Gerindra Sula

Ia menambahkan, antar Kabupaten di Maluku Utara sudah seharusnya bersinergi

“Kita di Maluku Utara harus saling topang dan salin mendukung. Apalagi Bupati Taliabu ini saudara laki-laki saya. Sudah seharusnya kita saling suport dong,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Besok, Warga Muhammadiyah Di Sula Shalat Id Bersama, Iswan: Terbuka Untuk Umum

SULA – Sesuai maklumat PP Muhammadiyah yang menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 10 Maret 2024, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kepulauan Sula bersama Ortom Muhammadiyah langsung menindaklanjutinya.

“Beberapa hari yang lalu kami sudah lakukan rapat bersama dengan Ortom Muhammadiyah lainnya di Sekretariat DPC IMM Sula untuk membahas hal-hal teknis persiapan dan kesiapan Shalat Idul Fitri bersama sesuai arahan PP Muhammadiyah,” kata Iswan Taufik, Ketua PDM Muhammadiyah Kepulauan Sula, Selasa (09/04/2024).

Baca juga: APH Didesak Lidik Temuan Fisik Dan Pengadaan Obat Oleh BPK RI Di Dinkes Sula

Ia menambahkan, Lokasi untuk Shalat bersama bertempat di Lapangan bola kaki Mako Polres Kepulauan Sula.

“Lokasi shalat bersamanya sesuai hasil rapat dan koordinasi kami, bertempat di Lapangan Bola kaki Mako Polres Kepulauan Sula,” bebernya.

Baca juga: Kejagung RI Didesak Periksa Kepala Kejari Kepulauan Sula, Begini Persoalannya

Iswan juga bilang, Shalat bersama warga Muhammadiyah di Kepulauan Sula terbuka untuk umum.

“Selain Warga Muhammadiyah di Sula, Shalat Idul Fitri bersama ini pun terbuka untuk umum, jadi kami mengajak seluruh masyarakat yang berpuasa pada hari Senin 11 Maret 2024 untuk Sholat bersama kami besok,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

DPD KNPI Sula Desak Timsel KPU Untuk Zona 1, Anulir Hasil Pengumuman Begini Persoalannya

SULA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara Desak Ketua Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota, Zona 1, untuk menganulir kembali pengumuman 10 besar Calon Anggota KPU khususnya Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (20/03/2014).

“Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara dengan nomor: 4/TIMSELKABKOTA-GEL.12-Pul/03/82-I/2024, diduga ada keganjalan yang di sengaja oleh Timsel. Sebab salah satu nama yang di luluskan pada 10 besar menggunakan nomor tes dari peserta lain yang lulus 20 besar,” kata Rifhai Umasugi, Ketua DPD KNPI Kepulauan Sula kepada sejumlah awak media.

Baca juga: Kejari Sula Dinilai Tebang Pilih Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Dana BTT 28 Miliar Lebih

Ia menambahkan, seharusnya jadi Timsel lebih peka terkait hal tersebut.”Seharusnya Timsel meluluskan Risman Buamona menggunakan nomor tes 32-82052455, bukan menggunakan nomor tes Risman Panigfat yakni 23-82053439″, tegasnya.

Baca juga: Kinerja Kabag Pemerintahan Di Sula Disorot, Begini Persoalannya

Rifai juga berharap, Timsel zona I meng cros cek kembali data dari peserta yang luluskan pada tahan 10 besar, agar tidak ada pihak lain yang di rugikan.

“Kerja Timsel bukan hanya teliti, tapi juga harus profesional, karna ini menyangkut nasib seseorang,” cetusnya.

Baca juga: Berbagi Takjil Kepada Sejumlah Pengendara, IPDA Gunawan: Menumbuhkan Jiwa Sosial

Maka dari itu, lanjut Rifai, Timsel harus cek kembali data dari dua peserta yang di luluskan karena ada kesamaan nama namun nomor tes dan marga yang berbeda.

“Timsel harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, agar tidak ada peserta yang merasa dirugikan atas hasil tersebut,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Ditunjuk Sebagai Ketua PWI Taliabu, Hasman: Masih Menunggu Arahan PWI Provinsi

TALIABU – Kabupaten Pulau Taliabu masih mengalami kekosongan pengurus PWI, karena itu, sejumlah wartawan Taliabu yang mengikuti Ujian Kompetensi beberapa tahun lalu menggelar rapat bersama dan bersepakat mendukung Hasman Sangadji secara aklamasi.

“Dari hasil rapat, kami bersepakat dan menunjuk Hasman sebagai ketua PWI,” ungkap Hamsan Banapon, Jum’at (23/02/2023).

Baca juga: Kejari Sula Bidik Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT Tahun 2022 Senilai 1,5 Miliar

Sementara itu, Imin Teapon mengatakan, alasan memilih hasman sebagai ketua PWI. Karena sudah dilakukan pertimbangan dari beberapa sisi. Pertama, dilihat dari sisi kualitas kerja dilapangan. Apalagi, hasman dikenal sebagai wartawan yang mempunyai prinsip dalam menjaga Integritas. Kedua, segala bentuk masalah diselesaikan melalui musyawarah.

“Insa Allah, hasman amanah menjalani tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Baca juga: Penuhi Hak Pilih Perdananya Semenjak Jadi Bupati Sula, Fifian: Yang Terpilih Semoga Amanah

Imin menambahkan, dalam waktu dekat digelar rapat bersama untuk menyusun struktur pengurus PWI Taliabu.

“Kita lihat Kabupaten kota lain sudah ada pengurus, meskipun itu hanya PJ, jadi kita punya inisiatif rapat dan bersepakat bentuk pengurus,” bebernya.

Baca juga: Di Pulau Taliabu, Lagi Viral Pejabat Kompak Amnesia Berjamaah, Begini Persoalannya

Terpisah Hasman Sangadji menyampaikan, meskipun sudah ditunjuk sebagai ketua PWI Taliabu. Tapi pihaknya masih menunggu arahan dari pengurus PWI Provinsi, baik ketua umum PWI Provinsi maupun Sekretaris Umum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kita harus meminta petunjuk dari PWI Provinsi, arahannya atau mekanismenya seperti apa nantinya,” singkatnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dari Tahun 2022, AJI Kota Ternate Kawal Sejumlah Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Di Maluku Utara

Ternate – Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Ternate telah mengalami transformasi yang signifikan selama 2 tahun kepemimpinan Ketua Ikram Salim dan Sekretaris Faris Bobero.

Sejak tanggal 5 Februari 2022, AJI Ternate telah menjalankan berbagai program capacity building yang tidak hanya meningkatkan keterampilan jurnalistik anggotanya, tetapi juga melibatkan diri dalam advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis di Maluku Utara.Setelah menjabat pada tahun 2022, Ikram dan Faris Bobero telah menunjukkan komitmen terhadap meningkatkan mutu jurnalisme dan melindungi hak-hak jurnalis.

Keduanya memiliki visi yang jelas untuk membawa AJI Ternate menjadi kekuatan yang mampu memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan jurnalisme di wilayahnya.

Mereka menyadari bahwa keberlanjutan jurnalisme yang berkualitas memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang terus diperbarui.

“Dalam era di mana teknologi informasi mendominasi dunia jurnalistik, AJI Ternate tidak tinggal diam. Secara aktif menyelenggarakan pelatihan digital security untuk menjaga keamanan data dan informasi jurnalis. Dengan dukungan AJI Indonesia keamanan digital, anggota AJI Ternate belajar cara melindungi identitas mereka dan mengamankan informasi yang mereka kumpulkan,” kata Ikram Salim, Senin (05/02/2024).

AJI Ternate juga membuktikan komitmen mereka terhadap keberagaman dan inklusivitas dengan mengirimkan beberapa anggota jurnalis perempuan untuk pelatihan gender. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan jurnalistik yang ramah gender dan menghilangkan stereotip yang mungkin ada dalam pemberitaan.

Kemudian, Komitmen AJI Ternate terhadap keamanan digital, keberagaman gender, dan perlindungan jurnalis dari intimidasi atau kekerasan, telah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi para wartawan di wilayah Maluku Utara.

AJI Ternate tidak hanya menjadi pengawal mutu jurnalisme tetapi juga menjadi pelindung hak-hak jurnalis di era yang penuh tantangan ini.Ketika beberapa jurnalis di Maluku Utara mengalami intimidasi atau kekerasan dari aparat maupun pemerintah, AJI Ternate bergerak cepat untuk memberikan dukungan.

Mereka tidak hanya memberikan bantuan moral, tetapi juga memberikan bantuan hukum jika diperlukan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kebebasan pers dan hak jurnalis untuk bekerja tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun.

“Kita berharap, pemerintah dan aparat keamanan terutama kepolisian harus menunjukan komitmennya dalam mendorong kebebasan pers di Malut salah dengan cara memproses kasus kekerasan pers yang sudah dilaporkan menggunakan UU Pers,” tegas ikram.

Perlu diketahui, 2 tahun terakhir, AJI Ternate di bawah kepemimpinan Ikram Salim dan Faris Bobero telah mencatat sejumlah pencapaian. Bukan hanya sebagai wadah pers yang berkualitas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melawan kekerasan terhadap jurnalis. Agenda atau advokasi yang pernah dilakukan yakni:

1. Kasus kekerasan dan intimidasi terhadap Nurkholis Lamaau, jurnalis Cermat.co.id saat itu. Nurkholis dipukul oleh ponakan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen beberapa jam setelah menulis tajuk berjudul “Hirup Batu Bara Dapat Pahala”. Tajuk itu mengutip pernyataan Muhammad Sinen atas protes warga sekitar PLTU Tidore karena terdampak debu pembangkit listrik tenaga uap tersebut.

2. Kasus intimidasi dan upaya menghalangi salah satu jurnalis kampus, Arjun anggota LPM Aspirasi yang meliput aksi kenaikan BBM di Kelurahan Jambula. Selain diamankan, HP-nya juga disita sebagai barang bukti.

3. Kasus kekerasan dan dugaan pelecehan oleh oknum anggota polisi terhadap Yunita Kadir, jurnalis Kaidah.malut.com saat meliput aksi kenaikan BBM di depan kantor Wali Kota Ternate.

4. Kasus kekerasan yang jurnalis kepala desa di Halmahera Selatan terhadap jurnalis Ternatehits.com, Sahril Helmi. Kasus intimidasi terhadap jurnalis oleh sejumlah anggota intel di Halmahera Tengah terkait berita yang mengutip pernyataan Kapolda Malut soal rencana demo hari buruh oleh karyawan PT. IWIP.

5. Kasus intimidasi terhadap jurnalis Nuansamalut.com, Aksal Muin saat meliput di Kejati Malut. Saat itu dia dilarang mewawancarai Wali Kota Ternate, oleh ajudan wali kota.

6. Kasus intimidasi terhadap 3 jurnalis di dua media berbeda, yakni Diman Umanailo, Hairuddin dari media Rakyatmalut.com, serta Saha jurnalis Klikfakta.com. Ketiganya diintimidasi oleh oknum perwira polisi bernama Sigit setelah menulis berita soal rokok illegal beredar luas di Halmahera.

7. Kasus intimidasi intimidasi terhadap Fadli Kayoa, oleh dosen Unkhair Ternate setelah menulis berita.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM