SULA – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula resmi dapatkan Dana Hiba Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp.9.796.837.600 dari Pemerintah Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Fifian Adeningsi Mus dan Ketua Bawaslu Ajuan Umasugi.
Ketua Bawaslu Kepulauan Sula Ajuan Umasugi saat dikonfirmasi awak Media menyampaikan, Dana Hibah adalah bentuk Apresiasi Pemda Kepsul Kepada Bawaslu.
“Hal tersebut, adalah bentuk apresiasi dan perhatian Pemda Kepulauan Sula dalam menunjang kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada kedepan,” katanya, Sabtu (25/11/2023).
Ia menambahkan, pemberian Dana Hibah dari Pemda Kepulauan Sula itu pun sesuai perintah undang-undang.
“Pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, Wajib didukung dan disukseskan oleh Pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan menjadi bagian prioritas yang harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Ajuan juga bilang, Admistrasi untuk proses pencairan Dana Hibahnya pun sudah dilengkapi.
“Berdasarkan Surat Kesepakatan, telah melampirkan Bukti Pertanggung jawaban (SPJ) untuk lakukan pencairan Danah Hibah tahap I dan selanjutnya,” pungkasnya.
SULA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kepulauan Sula soroti kinerja Bawaslu saat Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tahapan kampanye dan sosialisasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2024 yang digelar di Kantor KPU, Jumat (24/11/2023).
Ketua DPC Gerindra Kepulauan Sula Muhammad Natsir Sangadji mengatakan, Bawaslu sangat lambat dalam menindak lanjuti informasi di internalnya ke jajarannya.
“Bawaslu sangat lambat menginformasikan izin kampanye ke pengawas tingkat bawah, sehingga panwascam sering persoalkan izin kampanye, padahal kami sudah dimasukkan izinnya ke Bawaslu Kabupaten,” katanya di ruang rapat KPU Sula.
Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye Dengan Parpol Di Kantor KPU Sula. Foto: Istimewa.
Ia pun mengaku, kejadian dihadang Panwascam berulang-ulang saat turun kampanye di sejumlah kecamatan di Pulau Mangoli.
“Saya alami hal tersebut berulang-ulang kali di kecamatan mangoli barat dan mangoli utara,” bebernya.
Ia juga berharap Bawaslu Kepulauan Sula lebih cepat menyampaikan informasi ke Panwascam, baik surat dari parpol maupun dari yang lain.
“Saya berharap Bawaslu harus lebih cepat menyampaikan informasi ke pengawas tingkat bawah, biar jangan trebel lagi di lapangan dan persoalan yang dialami saya, tak terjadi lagi di pemilu kali ini,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wahyudi Sub. Koordinator SDM Bawaslu Kepsul menjelaskan pihaknya terkendala jaringan untuk teruskan informasi.
“Itu mungkin fala dan dofa sering kendala jaringan jadi sering informasi dari kami terlambat, tapi kami pastikan hal tersebut tidak terjadi lagi di pemilu kali ini,” tutupnya.
SULA – Kehadiran 10 izin Perusahaan Tambang Biji Besi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara kerap tuai Aksi Penolakan dari kalangan Aktivis maupun Warga.
Front Bumi Loko, yang mengatasnamakan Warga Pulau Mangoli, khususnya Warga Desa Kou, Kecamatan Mangoli Timur, Kepulauan Sula gencar lakukan aksi penolakan baik berupa tebar pamflet di medsos maupun aksi jalanan.
“Pamflet Warga Desa Kou Tolak 10 IUP Beroperasi di Pulau Mangoli Yang Beredar Di Medsos,” Foto: Istimewa.
Hal ini terbukti dengan beberapa bulan kemarin Front Bumi Loko, membentangkan Spanduk penolakan 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan beroperasi di pulau Mangoli di aliran sungai dengan bertuliskan “Masyarakat Desa Kou Menolak pertambangan”, kemudian dilanjutkan dengan Aksi jalanan di Kota Sanana.
Koordinator aksi, Renaldi Gamkonora dalam orasinya mengatakan, kehadiran tambang di Kepulauan Sula dikhawatirkan akan merusak alam dan ekonomi masyarakat setempat.
“Tambang sangat berdampak buruk terhadap lingkungan, intinya yang kita alami sekarang ini di pulau mangoli sudah menjadi langganan banjir ini akan merusak lingkungan dan tanaman masyarakat, dan ini akan memicu konflik,” ujar Renaldi, Kamis (31/8/2023) beberapa bulan kemarin saat lakukan Aksi Jalanan di Kota Sanana, Kepulauan Sula.
Tak hanya itu, di sela-sela orasinya, Renaldi pun berikan contoh dampak adanya tambang yang beroperasi di Pulau Halmahera.
“Kita lihat saja di Weda, Halmahera Tengah. adanya tambang, lingkungan tercemar, sungai Bokimaru yang jernih kini menjadi kecoklatan, konflik terjadi di sana sini, kecelakaan yang mengakibatkan luka parah bahkan sampai meninggal dunia. Karena itu, kami tegaskan bahwa kami tolak tambang,” pungkasnya.
Warga Desa Kou Bentangkan Spanduk Tolak 10 IUP Beroperasi di Pulau Mangoli di Aliran Sungai. Foto: Istimewa.
Ia juga menambahkan, Masyarakat yang ada di Pulau Mangoli, sudah mengalami traumatik sejarah. Sebelumnya, perusahaan kayu menyebabkan banjir yang merusak jalan, serta kebun dan tanaman masyarakat.
Rinaldi melanjutkan, ini kebijakan liar yang akan melahirkan perampasan ruang hidup. Apalagi rata-rata mata pencaharian masyarakat disana sebagai nelayan dan petani. Masyarakat sudah tidak mau lebih menderita lagi.
“Dari kekhawatiran inilah masyarakat maupun mahasiswa melakukan penolakan secara serius karena ini berbicara soal kelangsungan hidup khalayak ramai,” katanya.
Ia juga bilang, tidak ada tambang yang tidak merusak hutan, sehingga pasti merusak kebun masyarakat, apalagi konsesinya masuk pemukiman warga dan daerah pesisir.
“Ini ancaman serius untuk masyarakat di Sula, khususnya daerah Mangoli,” tutupnya.
Berikut Daftar Izin Perusahan Tambang Biji Besi Yang Akan Beroperasi di Pulau Mangoli, Kepulauan Sula:
1. PT. Aneka Mineral Utama, Izin Usaha Produksi: 502/7/DPMPTSP/IV/2018 Luasa Lahan 22.935,01 hektar, Masa berlaku IUP mulai tanggal 3 April 2018-3 April 2030, Lokasi Desa Pelita Jaya, Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Timur dan Kecamtan Mangoli. Komuditas eksplorasi Biji Besi.
2. PT. WIRA BAHANA PERKASA, Izin Usaha Produksi: 502/14/DPMPTSP/IV/2018 Luas Lahan Produksi 1,405.82 Hektar, masa berlaku IUP Tanggal 10 April2018- 08 November 2030. Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Timur Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
3. PT. WIRA BAHANA PERKASA INDAH, Izin Usaha Produksi: 502/12/DPMPTSP/IV/2018 Luas Lahan Produksi 155.24 Hektar Masa Berlaku IUP tanggal 10 April 2018-24 November 2030. Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Timur, Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
4. PT. WIRA BAHANA PERKASA ANUGRAH, Izin Usaha Produksi: 502/18/DPMPTSP/IV/2018 Luas Lahan Produksi 445.39 Hektar, masa berlaku IUP Tanggal 10 April2018-08 Desember 2030. Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Tengah dan Mangoli Timur Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
5. PT. WIRA BAHANA PERKASA, Izin Usaha Produksi: 502/21/DPMPTSP/IV/2018 Luas Lahan Produksi: 7,453.09 Hektar masa berlaku IUP Tanggal 25 April 2018-27 Oktober 2030, Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Selatan, Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
6. PT. WIRA BAHANA KILAU Mandiri, Izin Usaha Produksi: 502/19/DPMPTS/IV/2018, Luas Lahan Produksi: 4,463.73 Hektar, masa berlaku IUP Tanggal 10 April 2018-26 Oktober 2030, Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Utara, Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
7. PT. BINTANI MEGAH TATA BERSAMA, Izin Usaha Produksi: 502/30/DPMPTSP/IV/2018 Luasa Lahan Produksi: 728.06 Hektar masa berlaku IUP Tanggal 25 April 2018-26 Oktober 2030. Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Tengah, Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
8. PT. INDOMINERAL UTAMA SEJAHTERA, Izin Usaha Produksi: 502/22/DPMPTS/IV/2018, Luas Lahan Produksi: 20,391.15 Hektar masa berlaku IUP Tanggal 25 April 2018-29 Oktober 2030. Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Tengah dan Kecamatan Mangoli Utara, Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
9. PT. BINTARA SURYA NUSA JAYA Izin Usaha Produksi: 502/29/DPMPTS/IV/2018, Luas Lahan Produksi: 2,490.55 Hektar masa berlaku IUP Tanggal 25 April 2018-26 Oktober 2030, Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Utara dan Kecamatan Mangoli, Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
10. PT. INDOTAMA MINERAL INDONESIAIzin Usaha Produksi: 502/2/DPMPTS/II/2018, Luas Lahan Produksi: 24,440.81 Hektar, masa berlaku IUP Tanggal 20 Februari 2018-20 Oktober 2034, Lokasi WIUP Kecamatan Mangoli Barat, Komuditas Eksplorasi Biji Besi.
SULA – Irawan Duwila, pemuda kreatif dan bersahaja itu sah ditetapkan jadi calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan I lewat Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 8 (Delapan) oleh komisi pemilihan umum (KPU) 3 November lalu.
Irawan yang ditemui Linksatu mengatakan, ia menyadari banyak hal yang perlu dipelajari, namun soal sikap politik rakyat, sosok yang satu ini tak segan bersuara untuk kepentingan rakyat.
“Saya sadar, bahwa baru ikut dalam kontestan politik, jadi banyak hal yang perlu dipelajari lagi, namun komitmen politik kerakyatan dan keberpihkan saya tak usa diragukan lagi, saya akui rakyatlah yang menjadi penentu, namun jika dipercayakan, maka saya akan berupaya menunjukkan komitmen saya kepada rakyat,” kata Irawan, Senin (20/11/2023).
Pemuda yang juga sebagai seorang pengusaha ini pun memiliki impian dan keinginan yang berlandaskan keresahan masyarakat.
“Banyak impian dan keinginan saya, yang ingin diperbuat saat menjadi DPRD, salah satunya ikut mengawal pembangunan di Kepulauan Sula dan melakukan banyak hal positif serta memperjuangkan dan mengutamakan aspirasi masyarakat Sula,” bebernya.
Irawan pun dalam kesehariannya memiliki sifat terbuka, menerima saran pendapat, tidak angkuh dan sombong meski dirinya adalah seorang yang berpendidikan tinggi.
“Bagi saya status sosial bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita berinteraksi. Terpenting seberapa tinggi ilmu dan pangkat kita, jangan jadikan sebagai pembatas dalam pergaulan sehari-hari kita,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Irawan Duwila menyelesaikan Studi S1 Fakultas Teknik Planologi di Universitas Bosowa Makassar dan S2 Pengembangan Wilayah pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Memiliki sertifikasi Insinyur Indonesia PII dan IAP (Ikatan Ahli Perencana).
Irawan pun sering terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan muda-mudi dan kegiatan dialog kemahasiswaan yang mengarah pada perbaikan semua sistem tata pemerintahan untuk menuju kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Sula.
SULA – Proses penyelidikan dugaan kasus penggelapan dana pengawasan senilai 1,1 miliar pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang menyeret nama Kamarudin Mahdi sebagai Plt. Inspektur saat itu, masih terus dikembangkan Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula.
Bahkan dalam kasus pria yang pernah digosipkan menjadi pacar Bupati Fifian ini, ada beberapa orang telah diperiksa penyidik seperti mantan inspektur Ibu Neovita, mantan Inspektur Machful Sasmito, Plt. Inspektur Hi. Kamaludin Sangaji serta beberapa Irban di Inspektorat Pemda Kabupaten Sula.
Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menunggu hasil audit dari BPKP.
”Kita masih menunggu dari BPKP, sebelum ada hasil audit dari BPKP kami pihak kepolisian belum bisa melangkah lebih jauh”, katanya, Senin (20/11/2023).
Ia pun menegaskan, teknis pemeriksaan dari BPKP adalah penentu untuk Kasus Kamarudin Mahdi.
“Saat ini teknis pemeriksaan BPKP menjadi sesuatu yang dinantikan penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula untuk melanjutkan proses kasus tersebut,” pungkasnya.
SULA – Ketua DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) Sinaryo Thes menunjukan sifat yang kurang baik sebagai pejabat publik kepada teman-teman media, pasca rapat tertutup bersama anggota dan unsur pimpinannya di ruang rapat DPRD, Jum’at (10/11/2023).
Pasalnya Sinaryo terus berjalan, seakan-akan tak melihat dan tak menghiraukan teman-teman media yang sudah menunggu lama untuk mewawancarainya.
Namun, saat dirinya berjalan yang terksesan menghindari awak media, ia pun berbalik badan dan menyampaikan, rapat yang baru saja di gelar hanya bicara soal perjalanan anggota DPRD.
“Kami tidak bahas yang lain hanya soal perjalanan anggota DPRD saja,” kata Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes sambil berjalan meninggalkan awak media yang masih mau mewawancarainya.
Sementara, Jawaban Kadir Sapsuha salah satu Anggota DPRD Kepsul yang juga mengikuti rapat berbeda komentarnya dengan yang disampaikan Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes.
“Kami bahas perencanaan pembahasan KUAPPAS dan juga soal Daftar Informasi Masalah (DIM) yang ditemui dalam penyelenggaraan program dinas-dinas pada Pemerintahan Fam-Sah,” ujar Kadir.
Sekedar informasi, berdasarkan amatan Linksatu, akhir-akhir ini ketua DPRD mulai bersikap dingin dengan wartawan, bahkan setingkat informasi dari bukit harapan sudah mulai tidak jelas didengar. Padahal sebagai wakil rakyat, seorang ketua DPRD haruslah bersikap terbuka kepada masyarakat akan informasi, agar kepercayaan publik atas lembaga legislatif itu tetap terjaga kekonsistennya.
SULA – Medium Gagasan Gravity bersama Dr. R. Graal Taliawo kembali melaksanakan dialog publik dengan masyarakat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam rangka safari politik gagasan pada Rabu malam (8/11/2023).
Kegiatan ini berlangsung di Block Gravity dan dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai lapisan masyarakat, dengan tema “Politik Gagasan: Tantangan dan Peluang di Tengah Pragmatisme Politik.” Tujuan utamanya adalah membuka cakrawala berpikir cerdas bagi masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024.
Sebagai pembicara, Graal Taliawo menyatakan pandangannya terhadap kondisi demokrasi saat ini.Menurutnya, kesejahteraan masyarakat sulit dicapai dengan sistem demokrasi yang ada. Melalui analisis data dan perbandingan langsung, serta menekankan perlunya berperan aktif dalam memperbaiki sistem demokrasi.
“Kita perlu berperan aktif dalam memperbaiki sistem demokrasi. Jangan diam. Supaya demokrasi bisa menjadi alat menuju kesejahteraan rakyat, bukan malapetaka bagi mereka,” ucap Graal dalam wawancara setelah dialog di Block Gravity pada Rabu malam (8/11/2023).
Terpisah, Irawan Duwila, sebagai narahubung acara menyampaikan pandangannya terkait era demokrasi kontroversial saat ini. Hampir tidak ada orang yang berani mengedukasi pendidikan politik kepada rakyat. karena selain memerlukan waktu dan tenaga, material finansial juga menjadi aspek yang sangat di perlukan.
“Kondisi demokrasi saat ini masih kontroversial. banyak praktik politik uang, politik identitas, politik transaksional, dan tidak ada yang mau menyampaikan kondisi ini ke masyarakat bahwa itu hal yang salah apa lagi butuh waktu, tenaga dan finansial yang cukup,” katanya.
Ia pun menambahkan yang harus di lakukan sebagai Generasi baru atau Gen Z adalah melakukan perubahan dan terus optimis bahwa cara demikian itu cara yang salah karena dengan proses penyaringan demokrasi yang tidak benar akan melahirkan tokoh publik yang tidak benar juga.
“Kita sebagai generasi perubahan gen Z harusnya tetap optimis seperti bang Graal kita harus terus konsisten menyampaikan kepada banyak orang bahwa dengan system penyaringan demokrasi yang tidak sesuai dengan harapan kita di kemudian hari,” pungkasnya.
Sekedar informasi tambahan, rute Safari Politik Graal telah mencakup undangan untuk bertemu dengan masyarakat di Desa Malbufa, Desa Waiina, Desa Bega, Desa Fukweu, SMK Negeri 1 Sanana, dan Pulau Mangoli di Desa Kawata.
SULA – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula masuk Tahun Politik gencar melakukan sosialisasi, baik dalam bentuk kegiatan, media maupun langsung turun lapangan untuk tatap muka bersama masyarakat guna memanilisir tindak Pelanggaran Pemilu.
Zulfitrah Hasim, Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kepsul mengatakan, terkait pengawasan di lapangan, Bawaslu Kepsul sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat.
“Secara umum, kami sangat berharap masyarakat terlibat aktif dalam proses mencegah tak terjadinya politik praktis, pelanggaran netralitas ASN dan Politik uang karena Pesta Demokrasi ini tanggung jawab kita bersama,” kata Zulfitrah, pada kegiatan Berdiskusi Bersama Wartawan (Berkawan) di di JS Cafe Desa Fatcey Kecamatan Sanana, Senin (30/10/203) beberapa hari yang lalu.
Ia pun menegaskan, Bawaslu Kepsul siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait segala bentuk pelanggaran pemilu.
“Kalau melihat ada Oknum ASN, Kepala Desa dan BPD Terlibat segala bentuk pelanggaran Pemilu seperti Politik Uang segera laporkan ke kami, bisa langsung ke Kantor Bawaslu, Kantor Panwascam, Panwas Lapangan ataupun dibantu dan diarahkan oleh teman-teman Pers, pastinya Laporan tersebut kami tindaklanjuti,” tutupnya.
SULA – Rasa kekecewaan melanda Peserta Gowes FTW Tahun 2023 yang Bersepeda sejauh 100 KM dalam rangkaian Festival Tanjung Waka 2023, Sabtu (4/11/2023) kemarin.
Salah satu Peserta Gowes FTW berinisial AA mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Kegiatan Gowes FTW yang diikuti oleh 23 peserta, di mana hanya 8 orang yang berhasil mencapai garis Finish.
“Banyak peserta merasa bahwa acara ini hanya bersifat seremonial, tanpa adanya penghargaan atau apresiasi yang diberikan. Akibatnya, sejumlah peserta memilih untuk pulang ketika mencapai titik point pertama di desa Pastina,” katanya, Senin (06/11/2023).
Ia menambahkan, banyak peserta Gowes FTW yang memilih pulang, lantaran Kecewa.
“Kami kecewa karna tak ada penghargaan atau doorprize yang diberikan oleh Panitia, padahal anggarannya FTW 10 Miliar, akan tetapi, semua ini memberi kesan bahwa acara ini hanyalah seremonial biasa dan kurang profesional,” pungkasnya.
Sekedar informasi, Kegiatan Gowes FTW Tahun 2023, dibuka secara Resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula, dengan melewati 4 titik cek point yakni Desa Pastina, Desa Pastina, Desa Waiboga, Desa Bega dan Desa Baleha sambil menikmati suguhan alam, budaya, dan kuliner khas Kepulauan Sula, kemudian Finish di Desa Fatkauyon.
Sampai berita ini dipublish, Panitia belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan para peserta Gowes FTW, kemudian kontroversi ini terus menjadi perbincangan di kalangan peserta, memunculkan pertanyaan tentang apakah acara FTW yang Dananya 10 Miliar tapi tak bisa memberikan penghargaan atau hadiah kepada semua peserta, atau hanya kepada yang berhasil mencapai garis Finish. Isu ini mungkin mempengaruhi penyelenggaraan FTW di akan datang.
SULA – Irawan Duwila, Salah satu Calon Legislatif (Caleg) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Satu Kepulauan Sula dari Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil masuk Finis ke pertama dalam Kegiatan Gowes FTW dengan Bersepeda sejauh 100 KM yang diikuti 23 Peserta, Sabtu (4/11/2023).
Irawan Duwila, Caleg PAN Dapil I Kepulauan Sula saat dikonfirmasi awak Media mengatakan, Anak muda di Kepulauan Sula harus siap berkomitmen terhadap olahraga dan kesehatan masyarakat.
“Saya senang bisa menjadi bagian dari FTW Tahun 2023 yang mengusung tema Eco Event yang mengedepankan serta berkomitmen untuk gaya hidup sehat mulai sejak Dini,” katanya.
Irawan juga bilang, keikutsertaannya dalam acara balap sepeda ini adalah manifestasi nyata dari tekadnya untuk memberikan teladan positif bagi masyarakat Sula untuk mensukseskan Festival Tanjung Waka 2023.
“Kegiatan ini adalah kesempatan yang baik bagi untuk saya berinteraksi langsung dengan masyarakat dan berbicara tentang pentingnya olahraga dan kesehatan,” tutupnya.
