Kategori: Opini

Opini – Keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dilihat dari tercapainya target realisasi pendapatan dan belanja daerah. Barometer keberhasilan tersebut harus diukur dari pencapaian sasaran yang diharapkan dan dampak positifnya terhadap masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteran seluruh lapisan umat manusia dapat dicapai.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan atau kapasitas keuangan daerah pada dasarnya adalah sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (sumber: kepulauansulakab.go.id).

Gambaran keuangan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021-2026

Dalam rangka proses pemulihan ekonomi, pemerintah pusat maupun daerah saat ini terus berusaha melakukan penguatan fasilitas kesehatan; perlindungan kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha; serta mengurangi tekanan sektor keuangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan selama tahun 2020 sampai 2021 saat dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Sula disusun, terkait penanganan covid-19 meliputi refocusing anggaran serta perubahan alokasi dan penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengelolaan tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang sudah ditetapkan menjadi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020.

Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, melalui percepatan refocusing dan/atau realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 dan dampaknya.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional Pada Saat Tanggap Darurat Covid-19 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional juga perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan covid-19 dikarenakan tiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Salah satu kebijakan keuangan daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Terdapat refocusing APBD meliputi belanja untuk kesehatan; jaring pengaman sosial; dan pemulihan perekonomian.Gambaran keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016-2020 ini menjadi data dasar untuk merumuskan rencana pengelolaan keuangan lima tahun ke depan yaitu tahun 2021-2026.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.

Masalah ialah hingga kini daerah kabupaten kepulauan Sula belum ada ketentuan yang sah mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah (tidak mempunyai kepastian hukum). Sehingga penerimaan dan pengeluaran (pelaksanaan) keuangan daerah tidak dilaporkan berdasarkan bukti penggunaan di lapangan.

Sebagaimana diketahui terbaca Perjalanan Dinas Dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan sula, Maluku Utara kerap jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara. Seperti di Tahun 2022, Dikutip dari LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Nomor : 20.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tanggal 16 Mei 2023. Kemudian, di Tahun 2021 pun Perjalanan Dinas Dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan sula jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 11.A/LHP/XIX/.TER/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022.

Berdasar bukti-bukti temuan diatas maka terbukti kinerja DPRD Sula buang-buang anggaran APBD tahun 2021 dan APBD tahun 2022, padahal realisasi nol. Segala bukti temuan BPK RI Perwakilan Maluku Utara itu harus menjadi sorotan dan evaluasi serius bagi kita semua terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD Sula selama dua tahun terakhir ini.Lanjut, fakta pada anggaran APBD-P Tahun 2021 pun ikut mengalami masalah dalam implementasi dan penggunaan anggaran yang melekat dinas kesehatan kepulauan Sula. Dana BTT tahun 2021 senilai 28 miliar rupiah dari APBD-P 2021 yang diporsikan pengadaan alat-alat kesehatan untuk penanganan dampak COVID-19 diduga dikorupsi.

Kasus dugaan korupsi tersebut masih ditangani aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari kepulauan Sula. Tercatat baru dua nama yang masuk sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut, yakni nama tersangka pertama berinisial JPS dari PT. Pelangi Indah Lestari, dan nama tersangka kedua berinisial MIH dari Kepala BPBD Kota Ternate.

Namun oknum anggota DPRD Sula berinisial LL yang namanya Diduga juga masuk dalam daftar perbincangan publik atas dugaan korupsi dana BTT tahun 2021 senilai 28 miliar rupiah itu belum kunjung ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepulauan Sula hingga kini.

Muncul pertanyaan publik ada alasan apa. Apakah karena saat ini dirinya ikut mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Sula, atau karena dirinya salah satu pimpinan partai politik di Sula, atau karena dirinya dekat dengan Bupati Kepulauan Sula.

Olehnya itu diharapkan Kejari kepulauan Sula untuk tetap fokus pada fakta dan bukti-bukti dan tidak takut mengungkapkan semua tersangka yang diduga kuat terjerat kasus-kasus korupsi hak asasi anggaran warga negara.

Harapan itu agar kesejahteraan masyarakat dan daerah Sula yang sama-sama kita cintai ini dapat dicapai dengan penuh cinta dan punya rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengutip Artidjo Alkostar “keberadaan bersifat korup tidak dikehendaki oleh masyarakat (keberadaannya) dilihat dari segi nilai maka perbuatan korupsi tidak cocok dengan nilai kesusilaan dan kepantasan atau kepatutan yang berlaku dalam bangsa beradab.”

Oleh: Rifaldi Ciusnoyo (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari)

OPINI – Belakangan korps Adhyaksa di Kepulauan Sula terus diuji kompetensinya dalam penanganan perkara-perkara korupsi mulai dari penyimpangan APBD hingga kasus suap menyuap di lintas pemerintah daerah hingga di tingkat lembaga penegak hukum kerap terjadi.

Lihat saja beberapa kasus korupsi yang mangkrak di meja kejaksaan merupakan notifikasi buruk penanganan perkara hukum di negeri ini.

Hal demikian tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua, sebab bagaimana mungkin kita bicara peningkatan daya saing sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah kalau pejabat dan kepala daerah terlilit dugaan kasus korupsi.

Dalam sistem pemerintahan yang kotor/korup akan melahirkan orang-orang kotor dan korup juga. Kalimat tersebut tepat untuk memberikan penegasan atas situasi otonomi daerah saat ini pasca runtuhnya Orde Baru pada Tahun 1998 menciptakan euforia dalam desentralisasi serta Spirit otonomi daerah memiliki tujuan baik, dengan menggandeng trayek kesejahteraan sebagai bagian dari proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah memajukan perekonomiannya.

Sayangnya otonomi daerah justru memberikan legacy buruk, sebab kebebasan suatu pemerintahan dalam mengatur daerahnya sendiri tidak di atur dengan sistem hukum yang kuat serta mentalitas pejabat yang rusak hingga seringkali terjadi perbuatan tindak pidana korupsi di dalamnya.

Hal tersebut pastinya terjadi akibat lemahnya lembaga pengawas (DPRD) dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga berbuntut pada lahirnya raja-raja kecil di daerah.

Yang terjadi adalah Posisi kepala daerah dianggap sebagai jalan untuk mempertebal kekayaan pribadi dan melupakan tangungjawabnya atas kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UUD 1945.

Kepulauan Sula dimekarkan menjadi Kabupaten pada 2003 lalu, Kepala daerah pertama yang di pilih oleh rakyat yakni Ahmad Hidayat Mus yang menakhodai Sula selama 10 tahun dan di juluki sebagai bapak pembangunan yang kemudian nasibnya berakhir di terali besi setelah melepas jabatannya dalam kurun waktu yang tidak lama.

Kemudian komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus (ZM) sebagai tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu.

Pada 2016 Hendrata Thes dilantik menjadi Bupati Kepulauan Sula, di 2021 tongkat kepemimpinan kembali direbut oleh Adik dari Mantan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus, yakni Fifian Adeningsih Mus yang di Lantik di tahun 2021 hingga kini Fifian menjabat kurang lebih 3 tahun.

Di penghujung masa jabatan Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus banyak pejabat di masa Hendrata Thes yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi BTT yakni Mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dan juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepulauan Sula.

Lebih menarik lagi di penghujung jabatan Bupati Fifian Adeningsih Mus saat ini terlihat terang ada banyak dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum-oknum di dalam pemerintahannya.

Lihat saja Kasus BTT yang kemudian ada dugaan kuat keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula kurang lebih 4 orang yang telah dipanggil oleh pihak penyidik kejaksaan negeri (Kejari) kepulauan Sula:

1. Ketua DPRD Kepulauan Sula Sunaryo Thes.

2. Ahkam Gazali.

3. Hamja Umasangadji.

4. Lasidi Leko.

Sayangnya Aparat Penegak Hukum yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk jalankan tugas dan kewajiban untuk memberantas korupsi di daerah terlihat acuh bahkan patut di duga APH juga terlibat bermain di kasus ini.

Jika di telusuri, ada Dugaan oknum OPD yang terlilit masuk dalam melakukan kejahatannya luar biasa tersebut, namun justru Kejari Kepulauan Sula langgeng bergandengan tangan dengan OPD tersebut ke mana- mana.

Patut diduga Kejari Kepulauan Sula telah melakukan satu tindakan melawan hukum karena telah melanggar standar etik seorang Adhyaksa.

Apakah kita masi bisa percaya pada lembaga penegak hukum seperti demikian? Padahal tugas mereka adalah membantu negara untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi agar negara tetap aman dan terlepas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan negara.

Dengan demikian, saya mengatakan bahwa ada dugaan kuat kalau di dalam tubuh Kejaksaan negeri kepulauan Sula mulai pecah dua kubu yang saling melindungi kepentingannya masing-masing, Kubu A melindungi kepentingan Dari Mantan Bupati Hendrata Thes dan Di kubu B melindungi Kepentingan Dari Bupati aktif sekarang Fifian Adeningsih Mus.

Hal yang bersifat dugaan ini muncul karena dari beberapa saksi yang kemudian diperiksa lebih banyak pejabat dari masa jabatan Bupati Fifian Adeningsih namun yang keluar ditetapkan sebagai tersangka adalah oknum-oknum yang mempunyai kuasa di masa mantan Bupati Hendrata Thes, namun tak apa sebab Itu melalui mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan dari yang punya kewenangan Kejaksaan Negeri kepulauan Sula.

Akhirnya atas dasar cinta kasih yang di bungkus rapi untuk saling melindungi perlahan-lahan bau busuknya mulai tercium ke publik, apakah kemesraan ini akan berakhir dikasur empuk untuk saling menikmatinya ataukah akan berakhir di kamar tahanan (jeruji besi).

Mari ramai-ramai kita menonton sinema yang di sutradarai oleh sutradara ternama antara APH dan Pemda dengan judul “BTT, Jeruji Besi dan Cinta di Istana Daerah.

“Jika suara-suara rakyat tak lagi didengar oleh penguasa kemana lagi rakyat mencari keadilan”.

Oleh: Jisman Leko, Presiden BEM STAI Babussalam Sula