SULA – Pada 06 Januari 2025 terdapat puluhan guru sertifikasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara datangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Sula untuk meminta hak mereka atas tunjangan sertifikasi triwulan IV TA 2024. Yang hal ini diberitakan berbagai berita media online termasuk tulisan saya di berita media online: Belum Dibayar Tunjangan Sertifikasi Guru 4 Miliar Di Sula, Rifaldi: Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah Amburadul.
Didalam tulisan saya tersebut di atas, meminta Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula, jelaskan tujuan penggunaan anggaran sertifikasi guru triwulan IV TA 2024. Mengapa?
Secara ekonomi keuangan bahwa informasi yang berguna namun tidak lengkap atas sumber dan penggunaan kas terdapat dalam neraca komparatif dan laporan laba rugi. Namun gambaran menyeluruh atas arus kas didapat dari laporan arus kas (statement of cash flow).
Apabila dibaca secara spesifik pada tulisan saya sebelumnya menunjukkan tata kelola PAD Non-fisik TA 2024 tidak diperuntukkan sesuai aturan penggunaan PAD Non-fisik TA 2024 yang dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN TA 2024 kepada pemerintah daerah di daerah kabupaten kepulauan sula TA 2024 untuk membayar tunjangan sertifikasi guru triwulan IV TA 2024 sekitar 4 miliar rupiah dari 300 guru.
Namun sialnya, Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula mengacu aturan desentralisasi fiskal dari mana tunjangan sertifikasi guru berasal dari APBD, hal ini wajib dijelaskan oleh Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula kepada publik Sula karena publik Sula wajib ketahui sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas keuangan negara.
Seperti ini keterangan Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula bahwa 300 guru yang belum terima tunjangan sertifikasi guru triwulan IV TA 2024 dipastikan akan terbayar, menunggu evaluasi APBD 2025. Aturan dari mana tunjangan sertifikasi guru bersumber dari APBD. Sial.
Jika keterangan tersebut tidak secepat dikoreksi dan dijelaskan kepada publik Sula, yakin dan percaya akan berdampak pada manipulasi LPJ DAK Non-fisik tunjangan sertifikasi guru triwulan IV yang bersumber dari APBN TA 2024 yang berujung pada dugaan korupsi dikemudian waktu.
Apalagi triwulan IV itu adalah bulan Oktober, November, dan Desember TA 2024. Yang dimana diketahui bulan-bulan tersebut merupakan dimulainya secara serentak pemilihan langsung kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia termasuk pemilihan langsung kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Sula di tahun 2024.
Political Budget Cyles
Pengalokasian anggaran pada saat menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sudah sering terjadi tidak terkecuali pada daerah dengan kepala daerah petahana, yang biasanya akan menghemat anggaran pada tahun-tahun awal masa menjabat dan berakhir dengan proyek (Suranta & Pangarso, 2016). Political Budget Cycles atau biasa dikenal PBC merupakan konsep yang menjelaskan mengenai politisi yang memanipulasi ekonomi baik dengan cara mengurangi maupun menambah pasokan uang untuk kepentingan pribadi dalam mencapai tujuannya, dan biasanya terjadi pada saat menjelang pemilukada. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Nordhaus, (1975) dengan mengusulkan yang mana petahana dapat memanipulasi kebijakan ekonomi makro dengan asumsi pemilih akan memberikan suaranya sehingga petahana akan berusaha dalam menciptakan kondisi ekonomi sebelum pemilihan dengan terlibat dalam kebijakan fiskal ekspansif (Setiawan & Rizkiah, 2017).
Pendekatan siklus politik anggaran (Political Budget Cycles/PBC) mungkin dapat membantu pertajam tulisan ini sebagai petunjuk sementara untuk mengetahui hubungan apakah anggaran tunjangan sertifikasi guru triwulan IV dari DAK Non-fisik yang bersumber dari APBN TA 2024 digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan langsung kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024.
Namun, untuk mengetahui hubungan tersebut diperlukan penjelasan lebih detail oleh Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula mengenai laporan arus kas (statement of cash flow) tunjangan sertifikasi guru triwulan IV senilai 4 miliar rupiah digunakan untuk apa.
Itulah mengapa di dalam tulisan saya di atas, meminta langsung kepada Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula, untuk jelaskan lebih detail anggaran tunjangan sertifikat guru triwulan IV dari DAK Non-fisik melalui APBN TA 2024 ini gunakan untuk apa. Karena sudah termasuk pencatatan kerugian pendapatan guru ASN di Kepulauan Sula yang tentunya tidak adil.
Namun tidak terlepas pada hubungan antara belum dibayar tunjangan sertifikasi guru triwulan IV TA 2024 dan pemilihan langsung kepala daerah di kabupaten kepulauan sula tahun 2024 diduga kuat Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula telah menyalahgunakan jabatan publiknya untuk menggunakan tunjangan sertifikasi guru triwulan IV TA 2024 sekitar 4 miliar rupiah yang bersumber dari DAK Non-fisik melalui APBN TA 2024 diperuntukkan mendanai untuk menenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Sula di Pilkada 2024. Jika dugaan korupsi ini benar dan bisa jadi benar, maka tamaknya.
Padahal mereka (guru ASN) perlu pendapatan tersebut jelas tidak lain dan tidak bukan untuk keperluan rumah tangganya memenuhi kebutuhan bahan pokok dan biayai anak-anaknya sekolah. Sayang sekali.
Sehingga BPKAD Kepulauan Sula sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan tunjangan sertifikasi guru di kabupaten kepulauan sula diduga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara. Maka dalam kesempatan ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula didesak periksa Kabid anggaran BPKAD Kepulauan Sula karena diduga korupsi tunjangan sertifikasi guru triwulan IV TA 2024 yang terindikasi mengalami kerugian keuangan negara miliaran rupiah yang melekat pada BPKAD Kepulauan Sula sebagai pengelola dan menyalurkan tunjangan sertifikasi guru di daerah kabupaten kepulauan sula.
Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama; Melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua; Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi Merugikan negara atau perekonomian negara.
Penulis: Rifaldi Ciusnoyo, Alumni Universitas Muhammadiyah Kendari.
Redaktur: TIM
