Kepulauan Sula – Laman 32

Ini Tanggapan Oknum Kades di Sula Terkait Kericuhan Saat Rapat Penyampaian LPJ DD

SULA – Publik Kepulauan Sula di hebohkan dengan kericuhan saat rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Waiman, Warga dan BPD di Gedung pertemuan Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kepulauan Sula, Senin (09/10/2023) kemarin.

Kepala Desa Waiman, Mahda Umanahu saat dikonfirmasi via phone mengatakan, kericuhan yang terjadi di Gedung pertemuan terkait rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 sudah di rencanakan oleh BPD Desa.

“Kondisi rapat kemarin itu tak steril dan memang sudah di Set oleh BPD harus ricuh agar tak jalan, pasalnya BPD hanya undang Bendahara baru, sedangkan Bendahara yang lama tidak diundang, padahal rapat itu terkait dengan penyampaian LPJ Dana Desa (DD) tahun 2022 dan itu masih Bendahara lama,” ucap Mahda, Selasa (10/10/2023).

Ia menjelaskan, Rapat penyampaian LPJ Dana Desa (DD) tahun 2022 itu inisiatif BPD Desa Waiman bukan Pemerintah Desa Waiman.

“Rapat kemarin atas permintaan Ketua BPD Waiman bukan Pemdes, bahkan pengumuman rapatnya di Masjid pun dilakukan oleh Ketua BPD, kemudian rapat umum yang sering dilakukan, wajib kita undang Camat sebagai pimpinan Kecamatan, akan tetapi kali ini Camat pun tak diundang, nah dari situlah saya pun merasa terjebak dengan settingan yang dilakukan oleh Ketua BPD,” ujarnya.

Mahda pun membantah terkait tudingan bahwa dirinya hampir menglabrak Ketua BPD Desa Waiman saat kericuhan di saat Rapat.

“Saya tak ada niat memukul Ketua BPD, sebagai seorang laki-laki saya wajib melindungi diri, karena saya diserang duluan saat rapat sudah ricuh,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua BPD Waiman, Abid Umaternate menceritakan, sampai ada kekacauan yang terjadi saat rapat di gedung pertemuan Desa Waiman, lantaran Moderator dari pihak Pemdes, keluarkan kalimat tak sepantasnya saat rapat.

“Jadi timbul permasalahannya itu dari moderator yang jabatannya sebagai kaur keluarkan kata-kata yang tak bagus saat warga bertanya, makanya kami dari pihak BPD pun tidak bisa menahan emosi kami,” kata Abid, Senin (09/10/2023) kemarin.

Ia juga menambahkan, Kades pun sempat mengajak dirinya untuk berkelahi saat situasi diruangan rapat sudah tak steril.

“Kades sempat undangan saya untuk berkelahi, dengan sedikit gerakan badan dan menarik tangan untuk mau memukul saya, beruntung ada banyak warga yang menahan Kades sehingga pukulannya tidak sampai ke muka saya,” bebernya.

Abid berharap, Pemda Kepulauan Sula segera mengevaluasi sikap tak terpuji yang ditunjukkan Kades Waiman saat rapat bersama Warga.

“Harapan saya kepada pihak pemerintah daerah harus mengevaluasi Kades Waiman, lantaran sikap dan prilaku tak terpuji yang ditunjukan saat rapat. saya pun takutkan jangan sampai hal ini terulang kembali dikemudian hari lantaran emosional yang di lontarkan kepada warga Desa Waiman,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Rapat Penyampaian LPJ DD Ricuh, Oknum Ketua BPD Di Sula Hampir Dilabrak Oleh Kades

SULA – Kepala Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kepulauan Sula inisial MU hampir melabrak Ketua BPD Desa Waiman Abid Umaternate di gedung pertemuan Desa Waiman saat rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 bersama Warga, Senin (9/10/2023).

Kejadiannya berawal saat warga Desa Waiman pertanyakan soal keterbukaan dalam tata kelola Dana Desa (DD) yang dinilai tak transparan, kemudian keributan pun terjadi dan situasi rapat pun tak dapat berjalan lagi, lantaran tanggapan dari warga terkesan tak di anulir Pemerintah Desa sehingga menjadi pemicu rapat tersebut.

Bahkan, Kericuhan yang terjadi di Gedung pertemuan, Kepala Desa Waiman inisial MU terkesan hilang kendali dan ingin melepaskan pukulan ke wajah Ketua BPD Abid Umaternate, beruntung banyak warga yang melerai sehingga 2 Tokoh Desa tersebut tak terlibat adu jotos.

Ketua BPD Waiman, Abid Umaternate menceritakan, sampai ada kekacauan yang terjadi saat rapat di gedung pertemuan Desa Waiman, lantaran Moderator dari pihak Pemdes, keluarkan kalimat tak sepantasnya saat rapat.

Ia juga menambahkan, Kades pun sempat mengajak dirinya untuk berkelahi saat situasi diruangan rapat sudah tak steril.

Abid berharap, Pemda Kepulauan Sula segera mengevaluasi sikap tak terpuji yang ditunjukkan Kades Waiman saat rapat bersama Warga.

Selama berita ini dipublish, Pewarta masih mencoba mengkonfirmasi Kades Waiman Inisial MU terkait keributan yang terjadi saat rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 di gedung pertemuan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Sukses Selenggarakan Tour Keliling Pulau Sulabesi, Block Gravity Dapat Apresiasi Dari Dandim 1510 Sula

SULA – Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Block Gravity berhasil dan sukses selenggarakan Kegiatan Tour Keliling Pulau Sulabesi yang diikuti Puluhan peserta motor trail termasuk di antaranya adalah Sula Trail Adventure Community (STAC), Minggu, (8/10/2023).

Irawan Duwila, penyelenggara acara sekaligus pemilik Block Gravity menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan dan semangat petualangan yang kuat di antara masyarakat dan anggota TNI.

“Kegiatan Tour keliling pulau Sulabesi ini merupakan cara kami untuk merayakan HUT TNI yang ke-78 dengan semangat petualangan. Kami ingin menggali potensi keindahan alam di Pulau Sulabesi sambil memupuk persaudaraan dan hubungan baik antara masyarakat dan TNI,” kata Irawan.

Terpisah, Letkol Inf Heru Gunadi, S.I.P., Komandan Kodim 1510 Sula, sangat mengapresiasi kegiatan Tour Trail Sulabesi, ia mengatakan bahwa acara ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Sula selalu mendukung TNI sebagai patriot NKRI yang berkomitmen untuk mengawal demokrasi demi Indonesia Maju.

“Kegiatan ini sangat positif. Saya selaku Komandan Kodim 1510 Sula ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada penyelenggara dan semua peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dengan kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat senantiasa bersatu dengan TNI dalam setiap kondisi untuk mewujudkan Indonesia Maju,” ujar Letkol Inf. Heru saat membuka dan melepaskan rombongan peserta Tour di depan Benteng Sanana.

Salah satu peserta, Wawan Raden, menyatakan bahwa Acara keliling pulau Sulabesi ini menciptakan kenangan berharga dan membangkitkan semangat petualangan di antara kami para peserta.

“Selain itu, kami juga berhasil menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan menghargai keindahan alam yang dimiliki Kepulauan Sula,” tutupnya.

Perlu diketahui, Perjalanan dimulai dari depan Benteng De Verwachting menuju desa Waibau, melewati jalur kebun, hingga mencapai Fukweu, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Kabau dan lanjut menuju Waigai dan Desa wailia sebelum berakhir di Pantai Tanjung Waka.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Mediasi Persoalan Boikot Jalan Menuju Lokasi FTW Di Sula Selama 10 Hari, Berakhir Bahagia

SULA – Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara kali ini betul-betul menunjukan eksistensinya dalam menjalankan tugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu terbukti dengan menjembatani serta memberi ruang mediasi atau hering untuk menyelesaikan persoalan Sejumlah Mahasiswa yang lakukan aksi pemboikotan jalan menuju Lokasi Festival Tanjung Waka (FTW) selama 10 Hari guna menanyakan kelanjutan status pekerjaan pembangunan Jembatan kali Baleha dengan Ibu-ibu para penjual di Pantai Tanjung Waka di Aula Mako Polres Kepulauan Sula, Rabu (04/10/2023).

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, langkah mediasi yang di ambil terkait persoalan tersebut semata-mata untuk menghindari konflik.

“Tadi Ibu-ibu pelaku usaha atau penjual datangi kami, mengeluh lantaran adanya aksi pemboikotan yang dilakukan oleh beberapa Adik-adik Mahasiswa selama 10 hari sangat berdampak pada jualannya di Pantai Tanjung Waka, nah dari situlah, Kami mengambil langkah mediasi agar terhindar dari konflik ataupun hal-hal negatif yang tak diinginkan bersama,” katanya.

Ia juga menambahkan, hasil dari Mediasi Sejumlah Mahasiswa dan Ibu-ibu pelaku usaha di pantai Tanjung Waka, dapatkan solusi yang baik.

“Allhamdulillah, hasil mediasinya semua pihak sepakat tak ada Aksi Pemboikotan lagi menuju pantai Tanjung Waka. Perlu diketahui hasil ini tak terlepas dari ketulusan Adik-adik Mahasiswa serta harapan dari Ibu-ibu pelaku usaha di pantai Tanjung Waka, yang mau menyelesaikannya dengan kepala yang dingin,” ujarnya.

Tak hanya sampai disitu, disaat hering pun, Cahyo juga mendukung, ketika ada Aksi-aksi dari Mahasiswa yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

“Apabila ada Aksi yang dilakukan oleh Adik-adik Mahasiswa guna untuk menyuarakan aspirasi serta kepentingan masyarakat, kami tetap mendukung dan siap memfasilitasinya, selama Aksinya masih dalam koridor-koridor serta aturan yang berlaku,” cetusnya.

Terpisah, Sekretaris DPD GMNI Maluku Utara, Irfandi Norau selaku pihak yang melakukan Aksi menyampaikan, pada prinsipnya aksi pemboikotan jalan menuju lokasi FTW yang dilakukan selama 10 Hari, semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

“Perlu diketahui, Aksi kami datang dari keresahan dan kegelisahan masyarakat Sulabesi Timur, sehingga kami pun tak mau berkonflik dengan masyarakat. Kami juga sudah menyampaikan dihadapan Ibu-ibu kami saat mediasi, kepada masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, karna akses menuju lokasi FTW sudah terbuka,” ucapnya.

Ia pun menegaskan, perjuangan untuk menanyakan kejelasan pembangunan jembatan kali Baleha, akan terus dilakukan.

“Perjuangan kami terkait pembangunan jembatan kali Baleha tidak berhenti hanya hari ini. Sesuai informasi yang kami terima kasus jembatan kali Baleha sudah ditangani pihak Kejari Sula, nah sehari dua kami akan ke jaksa untuk menanyakan terkait status Kasus tersebut,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tolak FTW, Sejumlah Mahasiswa Di Sula Gelar Aksi Shalat Dan Pembakaran Jenazah Mengatasnamakan Bupati Fifian

SULA – Sejumlah Mahasiswa di Kepulauan Sula yang tergabung dalam Front Bersama yakni DPC GMNI Kepulauan Sula, PC IMM Kepulauan Sula, HIPMA-BASAWA dan Individu Pro Demokrasi menggelar Aksi Shalat dan Pembakaran Jenazah, yang mengatasnamakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, Minggu (01/10/2023).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan, lantaran sudah memasuki hari ke-7 pemboikotan jalan lintas kali baleha menuju lokasi Festival Tanjung Waka (FTW), belum juga mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati Kabupaten Kepulauan Sula.

Prabowo Sibela, Sekretaris Umum PC IMM Kepulauan Sula mengatakan, Aksi gelar Sholat dan Pembakaran Jenazah yang mengatasnamakan Bupati Kepulauan Sula adalah bagian dari mosi tidak percaya.

“Innalillahi Wainnailaihi rojiun telah berpulang ke Rahmatullah hati nurani Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak perduli terhadap pembangunan jembatan kali yang masih terbengkalai,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, Aksi Shalat dan pembakaran Jenazah yang mengatasnamakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, dilakukan sebagai bentuk kritikan untuk program Pemerintah Daerah yang hanya bersifat seremonial semata.

“FTW 2023 yang kemudian di prioritaskan dan akan diselenggarakan pada Oktober 2023 dengan total anggaran 10 Miliar, menurut kami akan sama saja seperti FTW di tahun 2021 kemarin, sebab Sarana Prasarana pendukung saja belum merata seperti akses jalan, jembatan, akses internet dan lain-lain,” imbuhnya.

Prabowo juga bilang, Aksi Boikot FTW akan terus digelar sampai tuntutan mereka diindahkan, sesuai surat pemberitahuan aksi yang telah mendapat izin dari Polres Kepulauan Sula.

“Aksi ini legal dan akan ini terus berlanjut, sampai Bupati Kepulauan Sula ketemu dengan kami sendiri bukan antek-anteknya,” tegasnya.

Bersamaan, Rifki Leko, Ketua DPC GMNI kepulauan Sula menyampaikan, Bupati Fifian tak punya hati nurani.

“Jika Bupati Fifian punya hati pasti dirinya bisa rasa dan tau kondisi masyarakat baleha yang saat ini sangat membutuhkan jembatan baleha sebagai akses transportasi darat,” ucap Rifki.

Bupati Fifian, lanjutnya, perlu tahu bahwa saat hujan deras, kemudian terjadi banjir pasti warga Desa Baleha dan sekitarnya sangat terdampak.

“Setiap hujan deras, pasti warga Desa Baleha sangat khwatir, kalau sampai sungainya meluap terus terjadi banjir bandang, pasti mereka tidak bisa ke kota untuk belanja dan menjual hasil kebun serta hasil nelayannya, belum lagi adik-adik kami dari Desa Waigoi, dan Desa Waisepa pasti tak bisa bersekolah, bagaimana kita bisa bicara bahagia pendidikan dan bahagia ekonomi, apa lagi bahagia pembangunan sedangkan jembatan kali baleha saja tidak dibuat ini kan aneh,” tandasnya.

Rifki pun mengancam, akan tetap lakukan pemboikotan akses jalan menuju lokasi FTW.

“Kami berharap, Pemda Kepulauan Sula khususnya Bupati Fifian agar dapat mengambil langkah progres Untuk memperjelas status jembatan kali baleha yang tidak dibuat, akan tetapi jika tidak ada kejelasan dari Bupati Fifian, kami pastikan k tetap memboikot jalan lintas kali baleha sampai puncak festival tanjung Waka FTW,” pungkasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kejari Sula Didesak Segera Ungkapkan Hasil Audit BPKP Malut Terkait Kasus BTT Tahun 2021

SULA – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kepulauan Sula, Maluku Utara mendesak Kejari Kepulauan Sula untuk segera mengungkapkan hasil audit yang sudah diberikan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait Kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) 2021 senilai Rp 28 miliar sekian, Senin (18/09/2023) beberapa waktu lalu.

“Iya kami mendesak Kejari Sula, karena sudah hampir sebulan Kejari Sula menerima hasil audit dari BPKP Malut tapi belum ada informasi jelas dan menjadi keresahan kami juga,” kata Sukri Upara, Ketua GP Ansor Kepulauan Sula saat dikonfirmasi, Sabtu (30/10/2023).

Sukri pun mengingatkan, Kejari Kepulauan Sula agar tidak memperlambat atau menunda-nunda hasil audit kasus BTT tahun 2021.

“Jaksa jangan memperlambat hasil Audit BPKP, sehingga menciptakan dan memberikan pesan seolah-olah publik lupa akan kasus ini,” tegasnya.

Ia juga bilang, seharusnya kejaksaan Sula menjadikan kasus BTT tahun 2021 sebagai prioritas, sebab kasus ini menggunakan dana Covid-19 dan menjadi atensi publik.

“Jangan ada upaya menunda kasus ini, dan membuat publik lupa, karena alasan kejaksaan saat ini juga baru menerima hasil audit dari BPKP Malut,” pungkasnya.

Terpisah, Ainur Rofiq, selaku Fungsional Pidsus Kejari Kepulauan Sula menyampaikan, proses hasil audit yang di berikan oleh BPKP provinsi Maluku Utara sudah diterima.

“Hasil audit BPKP sudah di meja kami. Saat ini belum final, karena perlu diskusikan kembali, jadi Kita menunggu memfiks kan dulu antara kita dan BPKP baru nanti sudah ada timbul kerugian,” ujar Ainur.

Ia menjelaskan, yang perlu diskusikan seperti penulisan-penulisannya yang diterima dari BPKP Maluku Utara.

“Karena saat kita menerima hasil audit ada penulisan-penulisan yang perlu kita diskusikan bersama dengan pak Riki selaku tim dari BPKP, jadi kita perlu untuk di kaji ulang, namun saya memastikan dalam hasil audit tersebut ada kerugian negara, tapi Kejari Kepsul belum bisa menentukan fiks berapa-berapa yang akan tentukan,” tutupnya.

Perlu diketahui, ini beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan Korupsi BTT tahun 2021 senilai 28 Miliar yaitu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil Ketua II DPRD Kepsul Hamja Umasangadji, Sekertaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD, Kaban BKD, dan Kaban BPKAD, dan Lasidi Leko Ketua DPC PBB Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Aksi Joget Dan Sawer Biduan Seksi Di Bali Oleh Oknum Kades Di Sula, Tuai Kritik

SULA – Aksi Kepala Desa Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kepulauan Sula berinisial HU yang berjoget dengan seorang penyanyi dangdut (biduan) berpakaian seksi di Bali saat mengikuti Bimtek badan usaha milik desa (Bumdes) yang diselenggarakan Pemda Kepulauan Sula, Maluku Utara sontak viral di medsos.

Dalam Video amatir berdurasi beberapa detik yang terima Linksatu, Oknum Kades HU sedang asik berjoget bersama seorang penyanyi dangdut (biduan) sambil mengangkat kedua tangan secara bersamaan. Tak tanggung- tanggung, oknum Kades HU pun sangat berdekatan berdekatan sekali dengan biduan tersebut, tak berlangsung lama Oknum Kades HU pun memberikan uang, mungkin bermaksud sawer kepada Biduan tersebut.

Jisman Leko, Presiden BEM STAI Babussalam Sula melalui cuitannya di grup umum WhatsApp “INFORMASI SULA” tak segan-segan mengkritik ulah dari Oknum Kades tersebut.

“Keberangkatan sejumlah kepala desa (Kades) ke Bali untuk Bimtek, sudah barang tentu menggunakan dana desa, tapi kenapa sampai di Bali kades malah berevoria joget-joget dengan perempuan di Bali terus “sawer perempuan lagi, pertanyaan uang yang kades berikan uang pribadi?,” kata Jisman.

Ia pun mengvonis, Oknum-oknum Kades di Sula sudah ikuti gaya pemerintah daerah yang suka menghabiskan uang rakyat, dengan Berevoria.

“Buat bimtek bumdes sampai di Bali, pertanyaannya pemerintah daerah sudah evaluasi Kades atau belum terkait pengelolaan anggaran Desa khususnya anggaran Bumdes yang sudah ditelan bumi entah kemana. apalagi Kades- Kades saat ini mereka lagi mengikuti otak dan ulah Pemerintah Daerah yang sukanya berevoria menghabiskan uang rakyat saja” tegasnya.

Hingga berita ini dipublis, pewarta masih mencoba mengkonfirmasi Oknum Kades berinisial HU, terutama instansi terkait yang terlibat dengan kegiatan Bimtek Bumdes di Bali.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Gelar Operasi Gaktiblin, Sipropam Polres Kepsul Dapati Sejumlah Pelanggaran

SULA – Seksi provost dan Paminal (Sipropam) Polres Kepulauan Sula gelar operasi penegakan, penertiban, dan disiplin (Gaktiblin) dengan sasaran semua anggota Polisi yang bertempat di lapangan apel Mapolres Kepsul, Rabu (27/09/2023).

Kasi Propam Polres Kepulauan Sula, IPDA Tamrin Basahona saat dikonfirmasi awak media mengatakan, Kegiatan Gaktiblin dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR /2115/ IX / Ren.5.1/2023 Tanggal 20 September 2023.

“Kegiatan ini arahan Kapolri, sasarannya pemeliharaan dan peningkatan disiplin personel, seperti melakukan pemeriksaan surat kelengkapan kendaraan pribadi personel seperti SIM, STNK, BPKB kendaraan R2 maupun R4 dan Sikap tampang anggota,” kata IPDA Tamrin.

Ia juga menjelaskan, kegiatan Gaktibplin oleh Propam Polres Sula bertujuan agar polisi jadi bisa menjadi contoh untuk masyarakat dan menjadi lebih baik, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra polri.

Kemudian, lanjut IPDA Tamrin, hasil dari Ops. Gaktiblin, masih di temukan anggota yang memiliki kendaraan tidak memakai spion, BPKB kadaluarsa maupun sikap tampang.

“Bagi anggota yang kedapatan melanggar ketentuan, kami beri tindakan dan peringatan untuk segera melengkapi kekurangan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: Tim

Surat Edaran Pj Bupati Halteng Bawa Dampak Positif Bagi Data Kependudukan Di Sula

SULA – Data pindah penduduk atau domisili di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara bulan September tahun 2023 relatif berkurang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Salah faktor pendukungnya ialah masuknya surat edaran dari Ikram M. Sangadji Pj Bupati Halmahera Tengah terkait pelarangan pindah penduduk saat hendak mencari kerja di Perusahaan tambang yang beroperasi di Weda, Halmahera Tengah.

Bambang Fataruba, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kepulauan Sula saat dikonfirmasi diruangnya pun membenarkan informasi tersebut.

“Iya ada surat edaran dari Pj. Bupati Halteng terkait pelarangan wajib pindah penduduk atau domisili untuk bisa bekerja di Weda. Allhamdulillah update data bulan September tahun 2023 untuk pindah mencari kerja ke Weda menurun,” kata Bambang, Senin (25/09/2023).

Ia menjelaskan, sebelum adanya surat edaran Pj. Bupati Halteng, data pindah penduduk dari Sula cukup banyak.

“Selain berbagai permintaan warga di Sula untuk pindah Domisili, di tahun sebelumnya paling Dominan pindah domisili yaitu mereka mencari kerja di perusahan tambang salah satunya di IWIP, Halmahera Tengah,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Ratusan Nakes Honda di Kepsul Belum Terima Gaji Selama 5 Bulan

SULA – Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang masuk dalam Honor Daerah (Honda) tersebar di 13 Puskesmas Kepulauan Sula belum terima Gaji dari bulan mei sampai September tahun 2023.

“SK kami terima bulan mei, tapi sampai bulan September juga ada tanda-tanda untuk kami terima gajinya,” ungkap salah satu Nakes yang tak mau namanya dipublish, Selasa (19/09/2023).

Ia menambahkan, saat bulan Juli tahun 2023, pihak Dinas Kesehatan sudah janji gajinya akan dibayar.

“Bulan Juli kemarin, kami diminta untuk berikan nomor rekening bank, kemudian dijanjikan dari pihak Dinkes, gaji kami akan dibayar dan ditransfer lewat rekening, tapi masuk bulan September belum juga ada tanda-tanda gaji masuk,” bebernya.

Ia berharap secepatnya gaji ratusan Nakes Honda di Kepulauan Sula segera diterima.

“Untuk besaran nominal gaji, kami tidak tahu, yang pasti ratusan Nakes sangat membutuhkan gaji tersebut, apalagi yang sudah berkeluarga pasti lebih membutuhkannya,” pungkasnya.

Selama berita ini dipublish pewarta masih mencoba konfirmasi ke pihak Dinkes Kepulauan Sula terkait keterlambatan ratusan gaji Nakes yang masuk Honor Daerah (Honda).

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM