Kepulauan Sula – Laman 27

Kejari Kepulauan Sula Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dana BTT

SULA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara tetapkan satu Tersangka lagi terkait Kasus Dugaan Korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian.

Tersangka tersebut ialah Direktur PT. Pelangi Indah Lestari inisial JPS pada pengadaan alat penyimpan vaksin (Kulkas Vaksin) untuk kegiatan Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

“Penetapan tersangka inisial JPS adalah selaku penyedia jasa dan Direktur PT. Pelangi Indah Lestari, berdasarkan laporan hasil audit kerugian Negara oleh BPKP Provinsi Maluku Utara didapati kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar lebih yang melekat pada Dinkes Kepulauan sula” kata Kepala Kejari Sula, Immanuel Richendryhot pada Konferensi Pers di Aula Kantor Kejari Sula, Senin, (11/12/2023) Malam.

Untuk Tersangka JPS, lanjut Immanuel sudah di tahan di Lapas IIB Sanana.

“Tersangka JPS sudah di panggil tiga kali dan diperiksa sebagai saksi, sebelum ditetapkan tersangka. Sekarang JPS sudah ditahan di Lapas IIB Sanana,” bebernya.

Selain itu, Ia juga bilang, dalam waktu dekat, berkas 2 Tersangka Kasus Dana BTT 2021 akan dilimpahkan ke Pengadilan.

“Proses selanjutnya, berkas ke duanya kami akan limpahkan ke pengadilan dalam waktu secepatnya. Kita lihat bagaimana fakta-fakta persidangan nanti, mungkin menjadi masukkan bagi kami untuk menggali lebih dalam lagi. Sementara ini, baru dua tersangka yang kami ajukan, yakni MIH dan JPS,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula telah menetapkan Kepala BPBD Kota Ternate Inisial MIH sebagai Tersangka terkait Kasus BTT Tahun 2021 senilai Rp 28 miliar sekian, Senin (27/11/2023).

Sekedar informasi, beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan Korupsi BTT tahun 2021 yaitu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil Ketua II DPRD Kepsul Hamja Umasangadji, Sekertaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD, Kaban BKD, dan Kaban BPKAD, dan Lasidi Leko Ketua DPC PBB Kepulauan Sula.

Bahkan ada 3 Saksi yang diduga bakal jadi Tersangka yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kadinkes Kepsul Suryati Abdullah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah MB Alias Bimbi, serta pihak ketiga menyeret Oknum anggota DPRD Sula berinisial LL.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Wabup Kepsul: Data Pendukung Pemekaran Mangoli Raya Capai 90 Persen

SULA – Mangoli Raya menjadi daerah otonomi baru masuk dalam tahapan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Hal ini sampaikan, Wakil Bupati Kepulauan Sula, H. Saleh Marasabessy saat dikonfirmasi awak Media, Sabtu (09/12/2023).

“Data pendukungnya sudah mencapai 90 persen. Ini artinya, tinggal selangkah lagi pemekaran Kabupaten Mangoli Raya terwujud,” katanya.

Ia juga menyampaikan, tim dari Kemendagri RI sudah akan tiba di Kepulauan Sula Senin (11/12/2023) guna melakukan penilaian.

“Senin Tim Kemendagri tiba, mereka akan melakukan penilaian terhadap semua, baik dari luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, potensi laut dan darat serta pendapatan asli daerah,” bebernya.

Ia mengatakan, data awal yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula beberapa waktu sudah meyakinkan pihak Kemendagri.

“Bahkan pihak Kemendagri RI juga telah menyampaikan bahwa tinggal persoalan politik, yakni terbukanya moratorium dan akses Pemerintah Daerah Kepulauan Sula ke DPR RI, Sehingga tim datang ini hanya mau menyakini bahwa kesiapan kita di Pulau Mangoli dan pembaharuan data-data, karena ada data di tahun 2016 dan 2022,” ujarnya.

Saleh juga meminta kepada seluruh masyarakat Sula mendukung Pemda Sula dalam upaya pemekaran Mangoli Raya.

“Mari menjemput dengan rasa kebanggaan buat negeri ini, karena menyangkut dengan generasi. Nasib generasi 60 tahun akan datang ada di sini. Kalau Mangoli mekar dan Sanana jadi kota madya, maka terciptanya lapangan pekerjaan yang luar biasa. Untuk itu mari torang sadar dan melihat ini secara positif,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

DPC GMNI Warning 3 Lembaga APH Di Kepsul Terkait Progress Tangani Kasus Korupsi

SULA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kepulauan Sula menggelar Aksi untuk memperingati Hari Anti Korupsi dengan mendatangi Polres, Inspektorat, dan Kejari Kepulauan Sula, Sabtu (9/12/2023).

Rifki Leko Ketua DPC GMNI Kepulauan Sula mengatakan, 3 lembaga APH tak mampu menangani Kasus Korupsi yang berada di Kepulauan Sula.

“Masi banyak kasus-kasus korupsi yang tidak mampu diselesaikan oleh Kejari, Pihak Kepolisian dan Inspektorat di Kepulauan Sula. Sangat aneh lembaga yang di berikan kewenangan untuk memberantas korupsi malah terlibat dalam Kasus Korupsi,” kata Rifki.

Selain memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Sambung Rifki Aksi DPC GMNI Kepulauan Sula sebagai bentuk rasa kepedulian kami terhadap Negeri Sula tercinta.

“Sebab hari ini di Kabupaten Kepulauan Sula lagi hangat-hangatnya dibicarakan personal korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat didalam lembaga eksekutif lembaga legislatif dan juga lembaga penegak hukum, jadi perlu kami turun gunung untuk menyuarakannya,” bebernya.

Rifki yang juga Mahasiswa STAI Babussalam Sula semester 8 Jurusan Tarbiyah, Prodi MPI mendesak Kejari Kepulauan Sula segera tetapkan tersangka baru kasus tindak pidana Korupsi Dana Belanja Tak Terduga (BTT).

“Segera tetapkan tersangka baru Kasus BTT, karna progres penanganan kasusnya cukup lama padahal nyatanya sudah ada Audit Kerugian Negara dari BPKP Maluku Utara,” tegasnya.

Ia juga mendesak Polres Kepulauan Sula agar segera menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula.

“Miris, setingkat lembaga Inspektorat saja ada Kasus Dugaan Korupsi, jadi Kapolres Kepulauan Sula jangan hanya diam segera tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula,” pungkasnya.

Berikut Tuntutan DPC GMNI Kepulauan Sula untuk 3 Lembaga APH:

1. Kejari Kepulauan Sula segera membuka hasil audit BPKP Maluku Utara kepada publik.

2. Kejari Kepulauan Sula Segera lakukan penjemputan/panggil paksa direktur PT. Pelangi indah lestari yang terus mangkir dari panggilan.

3. Kejari Kepulauan Sula Jangan mencoba untuk melindungi Pejabat pembuatan komitmen (PPK) yang terlibat Kasus Dana BTT.

4. Mendesak Kejari Kepsul agar terus menelusuri dan mengusut dugaan aliran dana BTT di DPRD Kepulauan Sula, Dinas Kesehatan dan BPBD Sula.

5. Mendesak Polres Kepulauan Sula agar terbuka dalam proses hukum terkait penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang diduga melibatkan Kamarudin Mahdi, Plt. Inspektorat Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kembalinya KM Pada Plt. Inspektorat, Netizen Sebut Sula Jadi Kabupaten Maksiat

SULA – Berawal dari salah satu berita media online investigasi.news berjudul Kembalinya ‘Si Anak Manis’ Nahkodai Inspektorat Sula’ terbit Senin (4/12/2023) yang dikirim pada grup seputar info media Sula langsung ditanggapi oleh Netizen.

Salah satu Netizen dengan nama profil frangkisilayar6 dengan nomor WhatsApp 0857144xxxx langsung berkomentar pedas terkait berita tersebut.

“Sula itu sudah jadi Kabupaten Maksiat. Kalau seng (tidak) ganti pemimpin. Maka semua rakyatnya menanggung dosa pemimpin,” tulisnya pada dinding komentar pada grup seputar info media Sula, Senin (4/12/2023) beberapa hari lalu.

Lantas, Komentar frangkisilayar6 langsung dibalas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Sula Ridwan Buamona yang juga sebagai anggota grup seputar info media Sula.

“Maksiat apa ini, coba diperjelas,” balas Ridwan pada kolom komentar frangkisilayar6.

Tak menunggu lama, frangkisilayar6 pun langsung merespon balasan Kadis DLH Kepulauan Sula.

“Tanya di Pemimpin itu, seng (tidak) perlu tanya balik di Beta (saya),” ucap frangkisilayar6.

Kemudian, Kadis DLH Kepulauan Sula kembali mengulang pertanyaannya, dengan tujuan, meminta kejelasan komentar frangkisilayar6.

“Yang bilang (sebut), Kabupaten Maksiat itu ose (kamu), coba perjelas maksiat apa ini,” tanya kembali Ridwan.

frangkisilayar6 pun mengkritik sikap Kadis DLH Kepulauan Sula, yang seakan-akan membantah komentarnya.

“Abang Wan, jangan terlalu bela pemimpin seperti itu karna sebuah jabatan, Abang Wan Tako (takut) lawan pemimpin yang begitu,” kata frangkisilayar6 pada balasannya.

Kadis DLH Kepulauan Sula Ridwan Buamona, langsung meminta frangkisilayar6 mempertanggungjawabkan komentarnya.

“Ose (kamu) bisa pertanggung jawabkan ose (kamu) punya pernyataan ini,” tanya ulang Ridwan kepada frangkisilayar6.

Namun frangkisilayar6 menanggapinya dengan tegas, dirinya siap pertanggung jawabkan pernyataannya pada grup seputar info media Sula.

“Beta (saya) siap tanggung jawab. Silahkan mau main jalur apa, beta (saya) tunggu,” tegasnya.

Kadis DLH Kepulauan Sula Ridwan Buamona pun tak segan-segan mengingatkan frangkisilayar6 terkait sikap akan Pertanggung jawabkan pernyataannya.

“Ok, torang (kami) lihat ose (kamu) punya jago,” tandasnya.

Meresponnya, Frangkisilayar6 pun lebih mempertegas pernyataannya.

“Silahkan, demi katong (kami) punya tanah leluhur tercinta, sampai dimana saja beta (saya) lawan,” tutupnya.

Sekedar informasi, Kamarudin Mahdi kembali ke Plt. Kepala Inspektorat Kepulauan Sula sesuai SK. Bupati Sula (Surat Perintah Pelaksana Tugas) nomor 839/2363/KS/XII/2023, tertanggal 1 Desember 2023 menggantikan Hi. Kamal Sangaji.

Sebelumnya, Kamarudin Mahdi atau lebih dikenal pada publik Sula dengan sebutan KM, tersandung Kasus Dugaan Korupsi Dana Pengawasan tahun 2022 yang melekat pada Inspektorat Kepulauan Sula senilai kurang lebih 1 miliar lebih.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Usir Wartawan Saat Peliputan, Sikap Ketua DPRD Kepulauan Sula Dihujani Kritikan

SULA – Sikap yang dilakukan Ketua DPRD Kepulauan Sula Sinaryo Thes terhadap beberapa oknum wartawan saat lakukan peliputan agenda rapat pembahasan KUA-PPAS di gedung serba guna Beliga Hotel Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Selasa (28/11/2023) kemarin dihujani kritikan dari berbagai kalangan.

Jisman Leko, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAI Babussalam Kepulauan Sula mengatakan, sikap Ketua DPRD sangat terhadap rekan-rekan wartawan sangat disayangkan, sebab Sinaryo Thes tidak mampu menunjukkan etika sebagai pejabat publik dan hal ini sangat naif.

“Setidaknya lembaga legislatif itu yang harus lebih dekat dengan wartawan dan bermitra dengan wartawan tujuannya agar segala kerja-kerja dari DPR dapat di publikasikan untuk diketahui oleh rakyat karena lembaga tersebut sebagai wakil rakyat,” kata Jisman, Selasa (5/12/2023).

Terpisah, Ketua Komunitas Wartawan Sula (KWS) Sarmin Drakel menyampaikan, perlakuan ketua DPRD Sula dengan mengusir wartawan, sangat tak beretika.

“Sikap Ketua DPRD Sula Sinaryo Thes sangat tak beretika, kami sebagai mitra selalu menaati aturan yang dibuat di sekretariat DPRD, kalau pintu tutup kamipun tidak pernah menerobos masuk, kan ini pintu dibuka dan teman-teman masuk, jika memang tertutup, sampaikan baik-baik, bukan mengusir seperti binatang,” kata Sarmin ketua KWS yang juga pengurus PWI Kepulauan Sula, Kamis (30/11/2023) kemarin.

Sarmin juga menghimbau kepada seluruh anggota DPRD Sula untuk jangan meniru perbuatan Ketua DPRD Kepulauan Sula Sinaryo Thes karena itu tidak baik.

“Untuk anggota DPRD lainnya jangan buat seperti ketua DPRD, itu seperti orang tak punya pemahaman terkait komunikasi publik,” tegasnya.

Kemudian, Halim Umafagur Ketua HPMS Cabang Sanana pun sangat sesali Sikap Ketua DPRD Kepulauan Sula Sinaryo Thes terhadap teman-teman wartawan.

“Saya sesali sikap beliau terhadap Teman-teman wartawan, seharusnya Ketua DPRD Kepsul yang juga sebagai pejabat publik memberikan ruang untuk wartawan untuk lakukan peliputan terkait rapat tersebut,” kata Halim, Selasa (28/11/2023) beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, Sikap Ketua DPRD Kepsul yang telah dengan sengaja mengusir teman-teman wartawan, jelas bertentangan kebebasan PERS yang diatur dalam undang-undang.

“Jelas bertentangan dengan Kebebasan Pers yang diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 dimana poin ketiganya menjamin kemerdekaan pers untuk mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” tandasnya.

Halim juga menilai, Sikap Ketua DPRD Kepsul sangat tak Profesional terkait pengusiran teman-teman wartawan saat lakukan peliputan.

“Keterbukaan informasi itu sangat penting untuk masyarakat, apalagi pembahasannya anggaran jadi penting harus ada pemberitaan, jadi saya menilai sikap Ketua DPRD Kepsul sangat tak Proporsional dengan mengusir teman-teman wartawan,” tutupnya.

Pewarta: Ilham Usia dan Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tak Hanya Sekedar Bicara, Plt. Kadisnakertrans Sula Ternyata Serius Undur Diri

SULA – Nurlaila Karepesina, Plt. Kepala Disnakertrans Kepulauan Sula, ternyata tak main-main dengan bicaranya untuk mundur dari jabatan di hadapan Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsih Mus dan sejumlah Kepala Dinas saat rapat tertutup pembahasan anggaran tahun 2024 mendatang di Istana Daerah (ISDA), Sabtu (2/12/2023) kemarin.

Hal ini dibuktikan dengan surat resmi pengunduran diri Plt. Kepala Disnakertrans Sula Nurlaila Karepesina yang diterima linksatu tertanggal Minggu (3/12/2023) ditujukan untuk Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsih Mus.

Adapun beberapa poin alasan pengunduran dirinya sebagai Plt. Kadisnakertrans sebagai berikut:

1. Tidak ada keharmonisan kerja antara atasan dan bawahan.

2. Saya merasa tak dihargai atas diri saya dan keluarga oleh pimpinan saat memberi arahan pada forum rapat seluruh pimpinan OPD.

3. Saya telah mengucapkan pengunduran diri dari jabatan secara lisan pada pimpinan disaat beri arahan pada forum rapat secara terbuka untuk umum.

4. Dengan ke tiga alasan tersebut diatas menjadi dasar dan alasan pengunduran diri dari jabatan.

Perlu diketahui Nurlaila Karepesina adalah Istri dari Ikhsan Umaternate Ketua Tim Pemenangan FAM-SAH pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang telah mengantarkan Fifian Adeningsih Mus dan M. Saleh Marassabesy menjadi Bupati dan Wakil Bupati saat ini.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Pilih Undur Diri Jabatan Kadis, Nurlaila: Harga Diri Tak Bisa Dibeli Atau Digadaikan

SULA – Publik Kepulauan Sula, Maluku Utara digemparkan dengan pengunduran diri tiba-tiba dari Kepala Disnakertrans Nurlaila Karepesina yang tak lain adalah Istri dari Ikhsan Umaternate Ketua Tim Pemenangan FAM-SAH pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Informasi yang didapatkan dari sumber terpercaya, peristiwanya bermula saat Bupati Kepulauan Sula Fifian Adeningsih Mus lakukan rapat tertutup dengan semua Kepala-kepala Dinas untuk pembahasan anggaran anggaran tahun 2024 mendatang di Istana Daerah (ISDA), Sabtu (2/12/2023) kemarin.

Kemudian disaat rapat sedang berlangsung, giliran Disnakertrans yang ditanyakan, tak disangka-sangka, Bupati Fifian sedikit pesimis bahkan keluarkan kritikan pedas dengan menyerang privasi Nurlaila.

“Dia (Bupati) marah-marah Kadisnakertrans lantaran tak bisa mengatur serta mengamankan suaminya (Ikhsan Umaternate),” kata sumber tersebut, Minggu (3/11/2023).

Lanjutnya, bahasa yang dikeluarkan Bupati Fifian pun tak diterima baik oleh Kadisnakertrans, karena dianggap menyerang privasinya dan tak menunggu lama Kadisnakertrans memilih untuk mengundurkan diri saat itu juga.

“Kadisnakertrans sangat tersinggung, malu dan marah karena privasinya di hubungkan dengan pekerjaannya, apalagi dihadapan Kadis lainnya, kemudian detik itu juga Kadisnakertrans langsung menyampaikan mengundurkan diri dihadapan Bupati Fifian dan langsung keluar dari ruangan rapat di ISDA,” pungkasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi Kadisnakertrans Kepulauan Sula Nurlaila Karepesina membenarkan kejadian di ISDA.

“Persoalan yang terjadi di Isda itu betul, dan sesuai yang diinformasikan kamu punya sumber,” ujarnya.

Nurlaila pun mengeluarkan kata yang terkesan mengkritik kembali sikap Bupati Fifian saat menyerang pribadinya di ISDA.

“Ingat, harga diri tidak bisa dibeli atau digadaikan,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Wujudkan Sula Bahagia, Kinerja Kepsek dan Guru Akan Dievaluasi

SULA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara akan melakukan pembinaan kedisiplinan disektor pendidikan khususnya kinerja kepala sekolah dan guru.

“Kepala sekolah dan guru-guru yang ada di Kepulauan Sula, akan di bina untuk membentuk kedisiplinan serta manegemen sekolah, guna mencerdaskan kehidupan bangsa demi mewujudkan Sula Bahagia khususnya di bidang pendidikan,” kata Bupati Fifian Adeningsih Mus saat jadi Irup pada HUT PGRI yang ke-78, di Istana Daerah, Jumat (1/12/2023).

Dihadapan semua peserta Upacara HUT PGRI yang ke-78, Ia mengaku telah mengantongi beberapa nama kepala sekolah dan guru yang tak disiplin dalam bekerja.

“Ya secepatnya. Karena saya sudah meminta tadi, lewat sekretaris pendidikan membereskan yang tadi suda di catat nama-nama yang bersangkutan,” bebernya.

Fifian juga menegaskan, kepala sekolah yang dianggap tidak efektif bakal di panggil Bupati Sula, untuk di lakukan pembinaan serta evaluasi secara tertutup. dan jika terbukti, kepsek tersebut langsung di ganti.

“Akan kami panggil dan menanyakan secara tertutup, kenapa hal itu bisa terjadi di sekolah masing-masing, dan apabila suda fatal, ya harus di ganti secepat mungkin,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Ketua DPRD Kepsul Dapat Kritikan Pedas Dari Ketua KWS, Begini Persoalannya

SULA – Sikap yang dilakukan Ketua DPRD Kepulauan Sula Sinaryo Thes terhadap beberapa oknum wartawan saat lakukan peliputan agenda rapat pembahasan KUA-PPAS di gedung serba guna Beliga Hotel Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Selasa (28/11/2023) kemarin tuai kritikan.

Ketua Komunitas Wartawan Sula (KWS) Sarmin Drakel menyampaikan, perlakuan ketua DPRD Sula dengan mengusir wartawan, sangat tak beretika.

Sarmin juga menghimbau kepada seluruh anggota DPRD Sula untuk jangan meniru perbuatan Ketua DPRD Kepulauan Sula Sinaryo Thes karena itu tidak baik.

“Untuk anggota DPRD lainnya jangan buat seperti ketua DPRD, itu seperti orang tak punya pemahaman terkait komunikasi publik,” tegasnya.

Sebelumnya, Halim Umafagur Ketua HPMS Cabang Sanana pun sangat sesali Sikap Ketua DPRD Kepulauan Sula Sinaryo Thes terhadap teman-teman wartawan.

Ia menegaskan, Sikap Ketua DPRD Kepsul yang telah dengan sengaja mengusir teman-teman wartawan, jelas bertentangan kebebasan PERS yang diatur dalam undang-undang.

Halim juga menilai, Sikap Ketua DPRD Kepsul sangat tak Profesional terkait pengusiran teman-teman wartawan saat lakukan peliputan.

Pewarta: Ilham Usia dan Setiawan Umamit

Redaksi: TIM

Kegiatan Kampung Ramadhan Di Sula, Siap Digelar Dengan Tema Lebih Menarik

SULA – Pemuda Kreatif Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula bersiap selenggarakan Kampung Ramadhan di tahun 2024 dengan tema “Green City Al-Firdaus”. Publis tema ini disampaikan pada rapat panitia, Senin (27/11/2023) malam di Block Gravity.

Irawan Duwila, Selaku Sekretaris Panitia, menjelaskan bahwa tema “Green City Al-Firdaus” adalah manifestasi dari komitmen kuat untuk menjadikan Desa Fagudu sebagai tempat yang indah dan sempurna dengan model kota berperadaban berkelanjutan serta mengutamakan pengelolaan lingkungan demi mengurangi dampak lingkungan negatif.

“Kampung Ramadhan Desa Fagudu 2024 tidak hanya akan menjadi tempat berlangsungnya ibadah Ramadhan, tetapi akan menjadi wujud nyata dari model kota berkelanjutan dan berperadaban,” kata Irawan, Selasa (28/11/2023).

*Tema Kegiatan Kampung Ramadhan Desa Fagudu Tahun 2024. Foto: Panitia.*

Ia menambahkan, hal tersebut dikarenakan kesepakatan panitia, agar Desa Fagudu menjadi contoh serta motivasi tersendiri untuk desa lainnya.

“Di dalamnya, panitia berupaya agar meminimalisir dampak lingkungan, dengan harapan desa Fagudu dapat menjadi contoh inspiratif bagi kawasan sekitarnya dengan merincikan rencana list Event Kegiatan yang akan diadakan dalam Kampung Ramadhan di tahun 2024,” imbuhnya.

*Desain Gambar Gapura Kampung Ramadhan Desa Fagudu Tahun 2024. Foto: Panitia.*

Irawan juga bilang, ada banyak item kegiatan untuk pelaksanaan Kampung Ramadhan di tahun 2024.

“Beberapa kegiatan tersebut meliputi Pemberdayaan UMKM Ibu-Ibu, Semarak Lomba Ramadhan, Pelepasan Lampion Malam Ela Ela, 1000 Ketupat Lebaran, Bakar Nasi Jaha Terpanjang, Belanja Sedekah, Bioskop Ramadhan, dan Kampanye Lingkungan,” pungkasnya.

Bersamaan, Selaku Divisi Perencanaan Teknis, Slamet Gailea mengajak serta membuka diri untuk semua pihak berkolaborasi dalam kepanitiaan Kampung Ramadhan Desa Fagudu di tahun 2024.

“Untuk Kampung Ramadhan kali ini, kami akan membuka relawan voluntir yang dapat berkolaborasi dengan pemuda Fagudu menjadi panitia untuk mensukseskan kegiatan ini,” ujarnya.

Slamet yang lebih akrab dengan sapaan Onci ini, optimis kegiatan Kampung Ramadhan Desa Fagudu di tahun 2024 akan terlaksana dengan baik.

“Belajar dari kegiatan sebelumnya, Kami yakin kegiatan Kampung Ramadhan kali ini akan terlaksana dengan baik dan Desa Fagudu dapat menjadi teladan nyata dari sebuah Green City Al-Firdaus yang berkelanjutan serta memberdayakan seluruh masyarakatnya,” tutupnya.

Pewarta: Ilham Usia

Redaktur: TIM