Kepulauan Sula – api-linksatu

Telan Anggaran Fantastis, Pembangunan Gedung SPKT Baru Polda Malut Disoroti

SOFIFI – Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di lingkungan Polda Maluku Utara pada tahun 2026 mulai menuai sorotan lantaran proyek yang disebut-sebut menelan APBD senilai Rp5 miliar.

Hal ini berdasarkan, data yang diperoleh linksatu pada aplikasi SIRUP LKPP untuk Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara di tahun 2026 ada 212 paket dengan total anggaran Rp503 miliar lebih, salah satunya paket ialah pembangunan gedung SPKT Polda Maluku Utara yang menelan anggaran Rp5 miliar.

*Anggaran Pembangunan SPKT Polda Maluku Utara Baru Di Tahun 2026. Sumber: Sirup LKPP.*

Proyek yang seharusnya menjadi simbol peningkatan pelayanan publik tersebut justru memunculkan dugaan persoalan baru, diduga kuat bahwa pembangunan tersebut berkaitan dengan upaya “mengamankan” sejumlah perkara dugaan korupsi yang hingga kini mandek di meja penyidik.

Suwandi Kailul, Salah satu pemerhati publik menilai situasi tersebut patut dicurigai karena diduga ada hubungan antara proyek pembangunan tersebut dengan upaya meredam atau memperlambat proses hukum terhadap sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

“Publik berhak curiga ketika kasus-kasus korupsi besar diberbagai daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat, justru berlarut-larut tanpa kepastian. Sementara proyek pembangunan SPKT Polda Maluku Utara nilainya cukup fantastis,” katanya, Rabu (17/03/2026).

Menurutnya, pembangunan fasilitas pelayanan kepolisian memang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Namun, penggunaan anggaran negara harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terlebih ketika bersinggungan dengan lembaga penegak hukum yang tengah menangani perkara besar.

Ia pun mendesak, proyek pembangunan SPKT Polda Maluku Utara senilai Rp5 miliar perlu diaudit secara terbuka, agar tak ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan.

“Kami mendesak aparat pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal untuk menelusuri proses penganggaran, penunjukan kontraktor pembangunan SPKT Polda hingga pelaksanaan proyek tersebut, Karena Kita tidak ingin fasilitas publik dijadikan tameng untuk menutup-nutupi persoalan yang lebih besar. Jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, maka harus diusut secara terbuka,” tegasnya.

Suwandi yang juga mantan ketua LMND Kota Sanana mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga pengawas lainnya untuk memantau perkembangan kasus-kasus korupsi yang saat ini mandek di meja penyidik Polda Maluku Utara.

“Kami mendorong KPK RI serta lembaga pengawas lainnya untuk memantau perkembangan kasus-kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh Polda Maluku Utara. Jika benar terdapat upaya mengaitkan proyek pembangunan dengan kepentingan untuk meredam penanganan perkara korupsi, maka hal tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Karena saat ini, publik menunggu langkah tegas dan klarifikasi resmi dari pihak kepolisian agar polemik ini tidak terus berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum di Maluku Utara,” tutupnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pewarta masih berupaya pihak Polda Maluku Utara belum memberikan penjelasan resmi terkait besaran pasti anggaran pembangunan gedung SPKT tersebut, termasuk tahapan proyek dan perusahaan yang mengerjakan pembangunan tersebut.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Belum Difungsikan, Bangunan TK Adhiyaksa Bernilai Miliaran Di Sula Kembali Dianggarkan

SULA – Pembangunan TK Adhiyaksa yang berada di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula kembali dianggarkan di tahun 2026, meskipun pantauan linksatu belum ada aktivitas belajar mengajar yang dijalankan atau tak difungsikan.

Bangunan TK Adhiyaksa termasuk salah satu bangunan yang menelan APBD Kepulauan Sula dari tahun-tahun sangat fantastis, berdasarkan hasil penelusuran linksatu pada aplikasi Sirup LKPP, ditahun 2023 dua kali dianggarkan dimana pertama anggarannya Rp1 miliar dan kedua Rp400 juta, kemudian ditahun 2024 dianggarkan lagi Rp1,3 miliar kemudian ditahun 2025 dianggarkan kembali Rp300 juta, terus ditahun 2026 dianggarkan lagi Rp500 juta.

*Anggaran pembangunan TK Adhiyaksa Kepulauan Sula ditahun 2026. Sumber: Sirup LKPP.*

Iman, salah satu warga menilai kebijakan Pemda Kepulauan Sula terkait pengucuran anggaran pada pembangunan TK Adhiyaksa terkesan sarat nepotisme.

“Saya menilai Pembangunan TK Adiyaksa ini termasuk yang paling boros gunakan APBD, dan Pemda Kepulauan Sula terkesan pilih kasih atau sarat nepotisme dalam mengucurkan anggaran, sedangkan yang kita tahu, banyak Sekolah-sekolah lain juga sangat membutuhkan untuk diperhatikan, contohnya SD Waisakai yang sempat viral di medsos beberapa waktu lalu dengan kondisi beberapa bangunannya sangat memperhatikan dan butuh uluran tangan dari Pemda,” katanya, Sabtu (15/03/2026).

*Bangunan SD Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Foto: Istimewa.*

Ia juga mempertanyakan, realisasi dari Visi-misi Bupati Fifian selama 2 priode dengan slogan bahagia pendidikan.

“Anggaran pembangunan TK Adhiyaksa sangat fantastis, apakah ini disebut dengan Bahagia pendidikannya seperti Visi-misi Bupati Fifian selama 2 priode ini? menurut saya tidak, alangkah baiknya diganti saja dengan slogan Bahagia Bangunan TK Adhiyaksanya dan Bahagia kontraktor yang mengerjakannya,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Dinilai Umbar Janji Ke Warga Terkait Penanganan Bencana, Bupati Sula Didesak Evaluasi Kinerja Kalak BPBD

SULA – Hujan deras dan disertai angin puting beliung yang mengakibatkan beberapa rumah warga di Desa Fokalik, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, rusak parah sehingga butuh penanganan serius.

Berdasarkan informasi yang didapat, akibat peristiwa tersebut, empat rumah warga mengalami kerusakan. Dua rumah dilaporkan rusak total dan tidak lagi dapat dihuni, sementara dua rumah lainnya mengalami kerusakan ringan setelah bagian atap terlepas dan dapur mengalami kerusakan, terjadi pada Selasa 3 Maret 2026, pukul 05:00 WIT.

Padahal selaku pihak yang berwenang yakni BPBD kepulauan Sula sudah melakukan tinjauan ke lokasi bencana dan dijanjikan akan mengambil tanggungjawab kerugian yang ditimpa warga.

Akan tetapi berdasarkan pantauan lapangan sudah sekitar 10 hari terakhir belum ada tindak lanjuti, artinya belum ada satu bentuk material yang tersedia di lapangan.

Muhlis Buamona, Pengurus HMI Badko Maluku Utara menilai, bahwa sikap Kalak BPBD terlihat lambat dalam melaksanakan tanggung jawab.

“Kami menilai Kalak BPBD tak bertanggung jawab terkait persoalan tersebut, sebab sangat menyedihkan jika saudara-saudara kita menjalani hari lebaran dengan kondisi tidak tertangani,” katanya, Jum’at (13/03/2026).

Padahal, lanjutnya hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD untuk memiliki hak hidup di rumah yang layak serta mendapat bantuan sosial.

“Kalau dilihat secara yuridis peristiwa tersebut menyangkut dengan Penanganan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 H bahwa setiap warga memiliki hak hidup di rumah yang layak serta mendapat bantuan sosial berupa pangan. Bahkan lebih jelas dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, eksplisitnya pada pasal 9 ayat (1) (2) dan (3),” tegasnya.

Muhlis juga bilang, soal sumber pendanaan untuk penanganan sudah jelas perintah yang diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007.

“Ini merupakan tanggung jawab kalak BPBD seperti yang diperintahkan oleh UU hak asasi manusia pasal 8 terkait perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Bahkan soal sumber pendanaan untuk penanganan sudah jelas perintah yang diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana. artinya kebutuhan paska bencana dalam bentuk rekonstruksi rumah warga terdampak bencana sudah seharunya disalurkan,” pungkasnya.

Ia pun mendesak, Bupati Kepulauan Sula untuk segera mengevaluasi kinerja Kalak BPBD.

“Peringatan dari saya penundaan atau lambat dalam pemenuhan hak dasar setiap manusia iyalah bagian dari praktek ketidakadilan, jadi kami mendesak, Bupati Kepulauan Sula untuk segera mengevaluasi kinerja Kalak BPBD karena terlalu umbar janji,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kinerja Jaksa Disoroti Terkait Aliran Dana 10 Miliar Kasus Korupsi Anggaran BTT Di Sula

SULA – Penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2021 kembali tuai sorotan.

Hal ini berawal dari, pernyataan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Fauzan Ikbal, yang sebelumnya menyebutkan bahwa pihaknya akan membeberkan bukti penting berupa rekening koran lima orang tersangka, termasuk dugaan aliran dana hingga 10 miliar dalam temuan BMHP pada Kasus Korupsi Anggaran BTT di tahun 2021 senilai 28 miliar lebih.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang sidang pembacaan dakwaan yang digelar pada 26 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Ternate. Namun setelah persidangan berlangsung, publik justru tidak mendapatkan kejelasan rincian terkait aliran dana yang sebelumnya disebut-sebut akan diungkap oleh pihak kejaksaan.

Situasi ini memicu kecurigaan sekaligus kritik dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara Cabang Kepulauan Sula, Direktur LBH Kapita Kepulauan Sula, Fadli Wambes menilai penanganan kasus tersebut oleh Kejari Sula terkesan tidak transparan dan berpotensi menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

“Kami menilai penanganan kasus BMHP BTT 2021 oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tidak proporsional. Sebelumnya publik dijanjikan akan ada pembukaan aliran dana Rp10 miliar melalui bukti rekening koran lima tersangka, tetapi sampai sekarang belum jelas ke mana aliran dana itu dan siapa saja yang menikmati aliran dana tersebut,” katanya, Minggu (08/03/2026).

Menurutnya, jika benar bukti rekening koran para tersangka telah dikantongi oleh penyidik, maka seharusnya hal tersebut menjadi pintu masuk untuk mengembangkan perkara dan menetapkan pihak lain yang diduga ikut menikmati aliran dana tersebut.

“Kalau bukti rekening koran sudah ada di tangan Jaksa, seharusnya penanganan perkara ini bisa berkembang. Tapi yang terjadi justru stagnan. Ini yang membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik kasus ini,” tegasnya.

Fadli juga menyinggung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dinilai cukup kuat dan telah di minta oleh Majelis Hakim untuk menjerat pihak lain menjadi tersangka.

Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan mengapa hingga kini mantan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Suryati Abdulah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pencairan belum juga ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal Kajati Maluku Utara juga secara tegas telah meminta Kajari Kepualauan Sula untuk menetapkan mantan Kadis Kesehatan Kepulauan Sula sebagai tersangka.

“Fakta persidangan seharusnya menjadi pijakan bagi kejaksaan untuk memperluas penetapan tersangka. Tetapi sampai hari ini Suryati Abdulah dan pihak-pihak tersebut belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini menimbulkan kesan bahwa penanganan kasus ini berjalan setengah hati,” pungkasnya.

LBH Kapita Maluku Utara, Cabang Kepulauan Sula pun mendesak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula agar tidak berhenti pada tersangka yang sudah ada, tetapi berani menelusuri seluruh aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi BMHP BTT 2021.

Menurutnya, transparansi dan keberanian aparat penegak hukum menjadi kunci untuk membongkar secara utuh skandal dugaan korupsi yang berkaitan dengan anggaran penanganan kesehatan tersebut.

“Kasus ini menyangkut anggaran publik dan kebutuhan kesehatan masyarakat di masa pandemi yang tidak tersalurkan. Karena itu kami mendesak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula untuk membuka secara terang aliran dana Rp10 miliar dan menindak siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Diduga Korupsi DD Ratusan Juta, Kades Wailab Dilaporkan Ke Jaksa

SULA – Nama Desa Wailab kini masuk dalam beberapa Desa di Kepulauan Sula yang diduga lakukan penyalahgunaan Dana Desa (DD), hal ini terbukti dengan beberapa waktu lalu warga Desa Wailab melaporkan Kadesnya inisal NU di Kejari Sula terkait dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Ratusan Juta tahun anggaran 2025.

Fauzan Iqbal, Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa pihaknya menunggu hasil audit investigasi dari Inspektorat.

“Laporan sudah kami terima dan sudah ditindaklanjuti ke Inspektorat, tinggal menunggu hasil audit investigasinya,” katanya, Rabu (25/02/2026).

Fauzan juga bilang, belum memeriksa Kades Wailab.

“Kalau hasil audit investigasinya dari Inspektorat sudah diberikan ke kami, baru kami akan lakukan pemanggilan dan periksa Kades Wailab,” tutupnya.

Sementara berita ini dipublikasikan, pewarta masih berupaya mengkonfirmasi Kades Wailab inisal NU terkait persoalan dugaan Korupsi Dana Desa (DD) di tahun anggaran 2025.

Berikut nama-nama desa yang dihimpun linksatu terkait persoalan dugaan korupsi dana desa (DD) dan kasusnya sementara ditangani oleh Kejari Kepulauan Sula, Maluku Utara:

1. Desa Minaluli (Kecamatan Mangoli Utara).

2. Desa Baruakol (Kecamatan Mangoli Tengah).

3. Desa Kou (Kecamatan Mangoli Timur).

4. Desa Fokalik (Kecamatan Sanana Utara).

5. Desa Wainib (Kecamatan Sulabesi Selatan).

6. Desa Skom (Kecamatan Sulabesi Selatan).

7. Desa Kabau Pantai (Kecamatan Sulabesi Barat).

8. Desa Capalulu (Kecamatan Mangoli Tengah).

9. Desa Waitina (Kecamatan Mangoli Timur).

10. Desa Nahi (Kecamatan Sulabesi Barat).

11. Desa Kawata (Kecamatan Mangoli Utara Timur).

12. Desa Pohea (Kecamatan Sanana Utara).

13. Desa Wailau (Kecamatan Sanana).

14. Desa Pas Ipa (Kecamatan Mangoli Barat).

15. Desa Waiman (Kecamatan Sulabesi Tengah).

16. Desa Wailab (Kecamatan Mangoli Selatan).

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Tak Periksa Bupati Fifian Terkait Kasus BTT, Kajari Sula Bakal Dilaporkan Ke Kejagung RI

JAKARTA – Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, diduga melakukan upaya cuci tangan dengan memberhentikan Suryati Abdulah sebagai Kepala Dinas Kesehatan pada Kasus Korupsi Anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) ditahun 2021 senilai 28 miliar lebih, dan Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan Bupati Sula dalam Kasus Korupsi tersebut.

Direktur DataIndo, Usman Buamona, mendesak Kejari Sula segera melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi untuk membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapi dan menetapkan Bupati Fifian Adeningsih Mus sebagai tersangka terkait Kasus Korupsi Anggaran BTT.

“Suryati Abdulah Diduga kuat hanyalah operator dibalik aliran dana 10 M, kami sangat yakin ada aktor intelektual di balik kasus ini,” kata Usman, Rabu (25/02/2026).

Ia juga mengancam, akan melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula ke JAMWAS Kejaksaan Agung RI, jika tidak melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka terhadap Bupati Fifian Adeningsih Mus terkait Kasus Korupsi Anggaran BTT di tahun 2021.

“Kami tidak akan membiarkan kasus ini berakhir dengan impunitas, kami akan terus mengawasi, mengawal dan menuntut keadilan terkait uang rakyat yang dirampok lewat Kasus Korupsi Anggaran BTT di Kepulauan Sula,” tegasnya.

Ia berharap, Jaksa segera mengambil tindakan taktis dan tegas terkait proses penanganan Kasus korupsi Anggaran BTT di Kepulauan Sula tahun 2021, pasca penetapan 5 tersangka.

“Seharusnya Bupati Fifian Adiningsih Mus, sudah diperiksa pasca penetapan 5 orang tersangka, jadi kami berharap Jaksa dapat mengambil tindakan tegas dalam penanganan kasus ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Kepulauan Sula,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Didesak Tetapkan BS Sebagai Tersangka, Fauzan: Tak Menutup Kemungkinan

SULA – Mantan Kabag ULP insial BS, tuai sorotan dari sejumlah aktivis, yang mendesak Kejari Sula segera tetapkan sebagai Tersangka Kasus korupsi anggaran proyek jalan Saniahaya-Modapuhi, karena diduga sebagai otak atas mangkraknya proyek tersebut.

Fauzan Iqbal, Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula mengatakan, tak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap Mantan Kabag ULP insial BS.

“Jika memang dimungkinkan ada bukti-bukti yang mengarah kepada yang bersangkutan, maka tidak akan menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan lebih lanjut,” katanya Kamis (12/02/2026).

Ia menjelaskan, penetapan BS sebagai tersangka harus memenuhi ada 2 alat bukti yang cukup.

“Tentunya kita harus memahami dengan adanya sistematis KHUP baru juga, tetap harus memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk kita tetapkan sebagai tersangka, jika ditemukan,” ujarnya.

Ia berharap, masyarakat dapat mendukung Kejari Sula dalam menangani kasus-kasus korupsi.

“Kami berharap kepada masyarakat, agar tetap dapat memberi dukungan untuk dapat menangani kasus-kasus korupsi kedepannya, agar dapat menjawab keluh kesah masyarakat,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Jaksa Dalami Persoalan DD Waiman Total Delapan Ratus Juta Lebih

SULA – Warga Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah beberapa waktu lalu telah melaporkan persoalan dugaan korupsi dana desa (DD) ditahun 2024 dan 2025 untuk 13 item dengan total anggarannya 8 ratus juta lebih ke Kejari Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Fauzan Iqbal, Kasi Intel Kejari Kepulauan Sula saat dikonfirmasi menyampaikan, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti.

“Untuk laporan warga desa Waiman terkait persoalan dana desa, sudah kami terima dan sudah ditindaklanjuti ke bidang pidsus,” katanya, Selasa (10/02/2026).

Ia juga bilang, untuk pemanggilan saksi belum dilakukan, karena masih melakukan telaah.

“Sampai saat ini, belum ada saksi yang dipanggil untuk diperiksa, dikarenakan masih lakukan telaah terlebih dahulu di bidang pidsus, selesai dari itu baru kita limpahkan ke Inspektorat,” ujarnya.

Terpisah Mahda Umanahu, Kepala desa Waiman mengatakan, pelaporan warga terkait dugaan korupsi dana desa total 8 ratus juta lebih ke Jaksa, hanya untuk menjatuhkan satu sama yang lain.

“Terkait laporan warga itu hanya salah paham, karna suka atau tidak suka ingin menjatuhkan satu sama yang lain,” tegasnya mengakhiri.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

LPM Peduli Sula, Perdana Jalin Kerjasama Dengan Lembaga Observasi Di Inggris

SULA – LPM Peduli Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara perdana jalin kerjasama dengan Lembaga Blue Ventures Conservation yang berada di Inggris.

Ahmad Basahona, Direktur LPM Peduli menyampaikan, hasil kerjasamanya berupa pemberian bantuan secara langsung.

“Lembaga Blue Ventures, adalah salah satu lembaga yang berada di Inggris dan memfokuskan pada observasi yang mengarah pada karang, lamun, bakau, dan penangkapan serta bantuannya langsung ke LPM Peduli untuk dikelola,” katanya, Sabtu (07/02/2026).

Ia menjelaskan, selain perdana kerjasama Lembaga Blue Ventures, sebelumnya LPM Peduli pernah menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian.

“Berdasarkan pengalaman kami, Lembaga LPM Peduli di tahun 2017 dan 2020 pernah bekerjasama dengan Kominfo, kemudian ditahun 2023 dan 2024 pernah bekerjasama dengan Kementerian KPPPA dan ditahun 2026 perdana bekerjasama dengan Lembaga Blue Ventures dari Inggris,” bebernya.

Ahmad juga bilang kerjasama dengan Lembaga Blue Ventures dari Inggris rencananya 5 tahun.

“Kerjasama dengan Lembaga Blue Ventures dari Inggris rencananya 5 tahun dan ditahun pertama masih di Desa Pelita, tapi tidak menutup kemungkinan Desa lainnya bisa dapat,” ucapnya.

Ia pun berharap, agar masyarakat Desa Pelita dapat bersama-sama mendukung kerja sama LPM Peduli dengan Lembaga Blue Ventures.

“Untuk sasaran program dominannya ke pemberdayaan nelayan dan perekrutan partispasi nelayan di Desa Pelita sudah mencapai 70 orang dan kemungkinan besar akan bertambah, jadi harapan kami semoga masyarakat khususnya pemerintah desa para nelayan agar dapat mendukung kerja sama LPM Peduli dengan Lembaga Blue Ventures sehingga programnya di Desa Pelita dapat terealisasi dengan baik sesuai yang diinginkan kita bersama,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Mantan Kabag ULP Diduga Nikmati Uang Hasil Korupsi Salah Satu Proyek Jalan Di Sula

SULA – Kasus korupsi dalam pengelola anggaran proyek pekerjaan jalan sentra perkebunan Saniahaya – Modapuhi Tahun Anggaran 2023 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Maluku Utara makin menarik.

Berdasarkan hasil informasi yang didapat linksatu, bahwa ada dugaan bahwa Mantan Kepala bagian (Kabag) unit pengadaan barang dan jasa (ULP) inisial RB yang saat ini menjabat Kadis PUPR Kepulauan sula diduga menikmati uang hasil korupsi anggaran proyek pekerjaan jalan sentra perkebunan Saniahaya – Modapuhi.

“Kasus korupsi pekerjaan jalan Saniahaya – Modapuhi harus follow up terus, karena banyak yang diduga terlibat dan menikmati uang tersebut, salah satunya Mantan Kaban ULP inisial RB, karena dia juga diduga dalang dari proyek tersebut sampai bermasalah,” kata salah satu sumber yang tak mau namanya dipublish, Kamis (05/02/2026).

Ia juga menyampaikan, uang hasil Korupsi proyek pekerjaan jalan sentra perkebunan Saniahaya – Modapuhi diduga disetor ke Bupati Fifian Adeningsih Mus.

“Uang dari proyek tersebut diduga mengalir ke rekening om caken, dan om caken diduga serahkan ke Bupati. Paket itu diduga mereka yang kerja sendiri, Aktor utama itu diduga JU, RB, dan Bupati,” bebernya.

Terpisah, Mantan Kabag ULP saat dikonfirmasi membantah informasi terkait dirinya yang diduga ikut terlibat mengatur serta menikmati uang hasil Korupsi proyek pekerjaan jalan sentra perkebunan Saniahaya – Modapuhi.

“Informasi tersebut tidak benar, jika mereka merasa saya terlibat silahkan laporkan saja ke polisi atau jaksa,” tantangnya.

Ia pun mengaku, telah diperiksa oleh jaksa terkait Kasus korupsi dalam pengelola anggaran proyek pekerjaan jalan sentra perkebunan Saniahaya – Modapuhi.

“Saat itu saya pernah diperiksa sebagai Kabag ULP, namun proses tender proyek tersebut saya tidak tahu-menahu karena proyek tersebut waktu Kabag ULP lama bukan saya, tutupnya.

Sekedar informasi terkait Kasus korupsi jalan Saniahaya-Modapuhi di Kepulauan Sula, Maluku Utara, telah menyeret dua tersangka, yaitu Jainudin Umaternate, mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Sula, dan DNB, Direktur CV SBU. Mereka diduga melakukan korupsi anggaran proyek jalan senilai Rp4,972,077,614 miliar pada tahun 2023.

Proyek jalan tersebut diduga tidak pernah dikerjakan (fiktif), namun DNB telah menerima pembayaran uang muka 30% dari nilai pekerjaan. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp1.320.288.177.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM