Hukum Dan Kriminal – Laman 18

Polres Sula Tuai Pujian Pasca Pencegahan Kegiatan Timbun BBM Bersubsidi Di SPBU Mangon

SULA – Pasca langkah pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Sula, terkait dengan keluhan warga di SPBU Desa Mangon, Kecamatan Sanana yang kerap terjadi adanya kegiatan penimbunan BBM jenis Pertalite oleh kendaraan roda dua dan empat, akan tetapi kini mulai tidak terlihat lagi bahkan tak ada sama sekali.

Amatan Linksatu di SPBU Desa Mangon, Rabu (18/10/2023) mulai dari pagi sampai siang, tak ada lagi antrean panjang kendaraan, baik roda dua maupun empat.

Sam, Salah satu warga yang berprofesi sebagai tukang ojek, saat ditemui Linksatu sangat mengapresiasi kinerja Polres Kepulauan Sula yang gerak cepat serta merespon keluhan warga.

“Pokoknya mantap sekali untuk Polres Kepulauan Sula, lantaran Sweeping kemarin di SPBU Mangon, Alhamdulillah kami pun tak berjam-jam serta berpanas-panasan lagi untuk mengantri agar dapatkan BBM jenis Pertalite,” kata Sam.

Hal senada pun dilontarkan Ahmad, salah satu Sopir Mobil Pickup.

“Top buat Polres Kepulauan Sula, keren sekali. Biasanya beberapa hari lalu ketika saya mengantri di SPBU Mangon jam 11 siang, pasti jam 3 Sore baru saya dapat Pertalite, tapi Alhamdulillah tadi saya mengantri tidak sampai 20 menit, Mobil saya sudah bisa dapat Pertalite,” ujar Ahmad.

Ia pun berharap, pihak Polres Kepulauan Sula dapat mensriusi persoalan kegiatan Penimbunan BBM Bersubsidi jenis Pertalite yang kerap terjadi di SPBU Mangon.

“Harus ada sanksi, supaya jadi efek jera, kalau tidak, pasti kegiatan timbun BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Desa Mangon akan terjadi lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, AKP Abu Latupono mengatakan, tindakan tersebut dilakukan atas laporan dan keresahan masyarakat.

“Atas keresahan dan laporan warga, jadi kamipun diperintahkan oleh Pak Kapolres untuk segera amankan sementara kendaraan yang kerap lakukan penimbunan sehingga tak terjadi hal-hal negatif yang tak diinginkan kita bersama,” kata AKP Abu Latopono, Selasa (17/10/2023).

Ia pun membeberkan, sesuai hasil investigasi, Oknum-oknum yang lakukan Penimbunan BBM jenis Pertalite lantaran kebutuhan ekonomi yang mendesak.

“Kamipun akan berencana rapat kordinasi dengan Pemda Kepulauan Sula, untuk mencari solusi terkait persoalan penimbunan tersebut, karena hal ini terjadi saat kita lakukan investigasi, oknum atau pelaku terpaksa lakukan penimbunan lantaran kondisi ekonomi dan biaya kehidupan keluarga yang tidak mampu serta kebutuhan anak-anak Sekolah, sehingga mereka pun terpaksa lakukan hal tersebut,” ungkapnya.

Ia juga bilang, untuk rapat kordinasi bersama instansi terkait persoalan penimbunan BBM jenis Pertalite yang kerap terjadi di SPBU Desa Mangon, secepatnya akan dilakukan.

“Kami tadi sudah lakukan kordinasi dengan pihak Disperindagkop, Kesbangpol, dan DKP. Mungkin besok kami akan lakukan rapat, jadi sementara belum ada langkah hukum, karena langkah pencegahan,” pungkasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Polres Kepsul Amankan Sejumlah Kendaraan Roda Dua Dan Empat, Begini Persoalannya

SULA – Polres Kepulauan Sula amankan 8 Kendaraan Mobil dan 10 Kendaraan Bermotor di SPBU Desa Mangon Kecamatan Sanana yang kerap sering lakukan Penimbunan BBM jenis Pertalite, Selasa (17/10/2023).

Proses pengamanan kendaraan tersebut dilakukan secara 2 kali, untuk Kendaraan Bermotor diamankan Pukul 10:15 WIT, sedangkan Kendaraan Mobil Pukul 16:02 WIT.

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, AKP Abu Latupono mengatakan, tindakan tersebut dilakukan atas laporan dan keresahan masyarakat.

Ia pun membeberkan, sesuai hasil investigasi, Oknum-oknum yang lakukan Penimbunan BBM jenis Pertalite lantaran kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Ia juga bilang, untuk rapat kordinasi bersama instansi terkait persoalan penimbunan BBM jenis Pertalite yang kerap terjadi di SPBU Desa Mangon, secepatnya akan dilakukan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Ini Tanggapan Oknum Kades di Sula Terkait Kericuhan Saat Rapat Penyampaian LPJ DD

SULA – Publik Kepulauan Sula di hebohkan dengan kericuhan saat rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Waiman, Warga dan BPD di Gedung pertemuan Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kepulauan Sula, Senin (09/10/2023) kemarin.

Kepala Desa Waiman, Mahda Umanahu saat dikonfirmasi via phone mengatakan, kericuhan yang terjadi di Gedung pertemuan terkait rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 sudah di rencanakan oleh BPD Desa.

“Kondisi rapat kemarin itu tak steril dan memang sudah di Set oleh BPD harus ricuh agar tak jalan, pasalnya BPD hanya undang Bendahara baru, sedangkan Bendahara yang lama tidak diundang, padahal rapat itu terkait dengan penyampaian LPJ Dana Desa (DD) tahun 2022 dan itu masih Bendahara lama,” ucap Mahda, Selasa (10/10/2023).

Ia menjelaskan, Rapat penyampaian LPJ Dana Desa (DD) tahun 2022 itu inisiatif BPD Desa Waiman bukan Pemerintah Desa Waiman.

“Rapat kemarin atas permintaan Ketua BPD Waiman bukan Pemdes, bahkan pengumuman rapatnya di Masjid pun dilakukan oleh Ketua BPD, kemudian rapat umum yang sering dilakukan, wajib kita undang Camat sebagai pimpinan Kecamatan, akan tetapi kali ini Camat pun tak diundang, nah dari situlah saya pun merasa terjebak dengan settingan yang dilakukan oleh Ketua BPD,” ujarnya.

Mahda pun membantah terkait tudingan bahwa dirinya hampir menglabrak Ketua BPD Desa Waiman saat kericuhan di saat Rapat.

“Saya tak ada niat memukul Ketua BPD, sebagai seorang laki-laki saya wajib melindungi diri, karena saya diserang duluan saat rapat sudah ricuh,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua BPD Waiman, Abid Umaternate menceritakan, sampai ada kekacauan yang terjadi saat rapat di gedung pertemuan Desa Waiman, lantaran Moderator dari pihak Pemdes, keluarkan kalimat tak sepantasnya saat rapat.

“Jadi timbul permasalahannya itu dari moderator yang jabatannya sebagai kaur keluarkan kata-kata yang tak bagus saat warga bertanya, makanya kami dari pihak BPD pun tidak bisa menahan emosi kami,” kata Abid, Senin (09/10/2023) kemarin.

Ia juga menambahkan, Kades pun sempat mengajak dirinya untuk berkelahi saat situasi diruangan rapat sudah tak steril.

“Kades sempat undangan saya untuk berkelahi, dengan sedikit gerakan badan dan menarik tangan untuk mau memukul saya, beruntung ada banyak warga yang menahan Kades sehingga pukulannya tidak sampai ke muka saya,” bebernya.

Abid berharap, Pemda Kepulauan Sula segera mengevaluasi sikap tak terpuji yang ditunjukkan Kades Waiman saat rapat bersama Warga.

“Harapan saya kepada pihak pemerintah daerah harus mengevaluasi Kades Waiman, lantaran sikap dan prilaku tak terpuji yang ditunjukan saat rapat. saya pun takutkan jangan sampai hal ini terulang kembali dikemudian hari lantaran emosional yang di lontarkan kepada warga Desa Waiman,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Rapat Penyampaian LPJ DD Ricuh, Oknum Ketua BPD Di Sula Hampir Dilabrak Oleh Kades

SULA – Kepala Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kepulauan Sula inisial MU hampir melabrak Ketua BPD Desa Waiman Abid Umaternate di gedung pertemuan Desa Waiman saat rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 bersama Warga, Senin (9/10/2023).

Kejadiannya berawal saat warga Desa Waiman pertanyakan soal keterbukaan dalam tata kelola Dana Desa (DD) yang dinilai tak transparan, kemudian keributan pun terjadi dan situasi rapat pun tak dapat berjalan lagi, lantaran tanggapan dari warga terkesan tak di anulir Pemerintah Desa sehingga menjadi pemicu rapat tersebut.

Bahkan, Kericuhan yang terjadi di Gedung pertemuan, Kepala Desa Waiman inisial MU terkesan hilang kendali dan ingin melepaskan pukulan ke wajah Ketua BPD Abid Umaternate, beruntung banyak warga yang melerai sehingga 2 Tokoh Desa tersebut tak terlibat adu jotos.

Ketua BPD Waiman, Abid Umaternate menceritakan, sampai ada kekacauan yang terjadi saat rapat di gedung pertemuan Desa Waiman, lantaran Moderator dari pihak Pemdes, keluarkan kalimat tak sepantasnya saat rapat.

Ia juga menambahkan, Kades pun sempat mengajak dirinya untuk berkelahi saat situasi diruangan rapat sudah tak steril.

Abid berharap, Pemda Kepulauan Sula segera mengevaluasi sikap tak terpuji yang ditunjukkan Kades Waiman saat rapat bersama Warga.

Selama berita ini dipublish, Pewarta masih mencoba mengkonfirmasi Kades Waiman Inisial MU terkait keributan yang terjadi saat rapat penyampaian LPJ Dana Desa tahun 2022 di gedung pertemuan.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Kejari Sula Didesak Segera Ungkapkan Hasil Audit BPKP Malut Terkait Kasus BTT Tahun 2021

SULA – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kepulauan Sula, Maluku Utara mendesak Kejari Kepulauan Sula untuk segera mengungkapkan hasil audit yang sudah diberikan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait Kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi Belanja Tidak Terduga (BTT) 2021 senilai Rp 28 miliar sekian, Senin (18/09/2023) beberapa waktu lalu.

“Iya kami mendesak Kejari Sula, karena sudah hampir sebulan Kejari Sula menerima hasil audit dari BPKP Malut tapi belum ada informasi jelas dan menjadi keresahan kami juga,” kata Sukri Upara, Ketua GP Ansor Kepulauan Sula saat dikonfirmasi, Sabtu (30/10/2023).

Sukri pun mengingatkan, Kejari Kepulauan Sula agar tidak memperlambat atau menunda-nunda hasil audit kasus BTT tahun 2021.

“Jaksa jangan memperlambat hasil Audit BPKP, sehingga menciptakan dan memberikan pesan seolah-olah publik lupa akan kasus ini,” tegasnya.

Ia juga bilang, seharusnya kejaksaan Sula menjadikan kasus BTT tahun 2021 sebagai prioritas, sebab kasus ini menggunakan dana Covid-19 dan menjadi atensi publik.

“Jangan ada upaya menunda kasus ini, dan membuat publik lupa, karena alasan kejaksaan saat ini juga baru menerima hasil audit dari BPKP Malut,” pungkasnya.

Terpisah, Ainur Rofiq, selaku Fungsional Pidsus Kejari Kepulauan Sula menyampaikan, proses hasil audit yang di berikan oleh BPKP provinsi Maluku Utara sudah diterima.

“Hasil audit BPKP sudah di meja kami. Saat ini belum final, karena perlu diskusikan kembali, jadi Kita menunggu memfiks kan dulu antara kita dan BPKP baru nanti sudah ada timbul kerugian,” ujar Ainur.

Ia menjelaskan, yang perlu diskusikan seperti penulisan-penulisannya yang diterima dari BPKP Maluku Utara.

“Karena saat kita menerima hasil audit ada penulisan-penulisan yang perlu kita diskusikan bersama dengan pak Riki selaku tim dari BPKP, jadi kita perlu untuk di kaji ulang, namun saya memastikan dalam hasil audit tersebut ada kerugian negara, tapi Kejari Kepsul belum bisa menentukan fiks berapa-berapa yang akan tentukan,” tutupnya.

Perlu diketahui, ini beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan Korupsi BTT tahun 2021 senilai 28 Miliar yaitu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil Ketua II DPRD Kepsul Hamja Umasangadji, Sekertaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD, Kaban BKD, dan Kaban BPKAD, dan Lasidi Leko Ketua DPC PBB Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Gelar Operasi Gaktiblin, Sipropam Polres Kepsul Dapati Sejumlah Pelanggaran

SULA – Seksi provost dan Paminal (Sipropam) Polres Kepulauan Sula gelar operasi penegakan, penertiban, dan disiplin (Gaktiblin) dengan sasaran semua anggota Polisi yang bertempat di lapangan apel Mapolres Kepsul, Rabu (27/09/2023).

Kasi Propam Polres Kepulauan Sula, IPDA Tamrin Basahona saat dikonfirmasi awak media mengatakan, Kegiatan Gaktiblin dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : STR /2115/ IX / Ren.5.1/2023 Tanggal 20 September 2023.

“Kegiatan ini arahan Kapolri, sasarannya pemeliharaan dan peningkatan disiplin personel, seperti melakukan pemeriksaan surat kelengkapan kendaraan pribadi personel seperti SIM, STNK, BPKB kendaraan R2 maupun R4 dan Sikap tampang anggota,” kata IPDA Tamrin.

Ia juga menjelaskan, kegiatan Gaktibplin oleh Propam Polres Sula bertujuan agar polisi jadi bisa menjadi contoh untuk masyarakat dan menjadi lebih baik, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra polri.

Kemudian, lanjut IPDA Tamrin, hasil dari Ops. Gaktiblin, masih di temukan anggota yang memiliki kendaraan tidak memakai spion, BPKB kadaluarsa maupun sikap tampang.

“Bagi anggota yang kedapatan melanggar ketentuan, kami beri tindakan dan peringatan untuk segera melengkapi kekurangan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: Tim

Bagikan Ratusan Buku dan Al-Qur’an, AKBP Cahyo: Ini Program Polri Untuk Tingkatkan Literasi

SULA – Polres Kepulauan Sula bagikan buku baca, Alquran, Hadis dan Iqro 844 buah ke Kantor Desa Falahu dan Pondok Pesantren Desa Wailau, Kecamatan Sanana guna untuk tingkatkan semangat literasi sejak dini, , Kamis (14/9/23).

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko mengatakan, kegiatan tersebut adalah arahan Kapolri.

“Program bagikan ratusan buku baca, Alquran, Hadis dan Iqro serta merupakan Program Kapolri Drs. Listyo Sigit Probowo yakni Polri Peduli Budaya literasi distribusi buku sampai pelosok Nusantara serta kesigapan Polri hadir untuk Negeri,” katanya.

Tujuannya, lanjut Cahyo adalah senantiasa budayakan serta mengajak masyarakat untuk tingkatkan minat baca terutama kepada anak-anak pada era gadget yang semakin mendominasi saat ini.

Ia juga bilang, merupakan salah satu langkah nyata Polri yakni Polres Sula dalam mendukung peningkatan literasi dan juga mempromosikan nilai-nilai keagamaan yang kental kaitannya di Indonesia.

“Harapannya dengan kegiatan ini akan berdampak positif pada perkembangan akademik anak-anak dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan bangsa di masa depan,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Didemo Terkait Lambat Penanganan Kasus BTT, Kejari Sula: Penyelidikannya Harus Hati-hati, Ini Perintah Presiden

SULA – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kepulauan Sula, dan Individu Prodemokrasi, menggelar Aksi terkait lambatnya penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT tahun 2021 senilai Rp 28 Miliar di kantor Kejaksaan Negeri Kepsul, Desa Waihama, Kecamatan sanana, Selasa (12/09/2023).

Sekretaris PC IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela saat menyampaikan bobotan orasinya, dengan lantang mengatakan “Kejari Sula Munafik”.

“Terkait dugaan Kasus Korupsi Biaya Tidak Terduga (BTT) tahun 2021 senilai Rp28 miliar, terkesan lambat ditangani Jaksa. Sampai saat inipun tidak ada titik terang, sehingga kami menilai “Kejari Sula Munafik,”, tegasnya.

Ia pun menilai pihak Kejari Kepulauan Sula telah “Disogok” terkait penanganan Kasus BBT yang menguras APBD miliaran rupiah.

“Apa bila Jaksa tak menyelesaikan kasus ini, maka kami menganggap pihak kejaksaan telah di sogok, dan lemah serta tumpul taringnya, bisa dibilang hukum hanya tumpul keatas, tajam kebawah untuk Masyarakat biasa,” teriaknya.

Kepala Kejari Kepulauan Sula, Immanuel Richendryhot, saat menanggapi Masa Aksi menjelaskan, terkait penyelidikan Kasus BTT tahun 2021 masih dalam tahap penyelidikan.

“Kami masih melakukan penyelidikan, kemudian, penyelidikan tersebut kami berhati-hati, harus ada dua alat bukti, jangan sampai menzalimi,” ujarnya.

Ia juga bilang, penyelidikan Kasus BBT tahun 2021, masuk Tahap Perhitungan Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Maluku Utara.

“Saya sudah sampaikan beberapa kali ke teman-teman, Kasus BTT tahun 201 sudah dalam penghitungan kerugian Negara, sementara sudah diklarifikasi oleh BPKP Perwakilan Maluku Utara,” imbuhnya.

Imanuel juga bilang, dari hasil klarifikasi BPKP Perwakilan Maluku Utara nanti dirumuskan, terhadap perbuatan dan dikaitkan dengan kerugian Negara.

“Kemarin Hari Jum’at, kami sudah ekpos, ini penyidikan, jadi kami tidak sembarang berikan informasi ke masyarakat. Nanti kita bisa dengar bersama-sama apa bila kita sudah antarkan ini ke persidangan,” tandasnya.

Ia menambahkan, Penanganan Kasus BTT arahan dari Presiden.

“Mohon sabar ya, kami kerja bukan main-main, jadi penanganan Kasus BTT Covid-19, itu arahan presiden yang harus benar-benar kami lakukan penyelidikan untuk mengetahui kerugian Negara,” tutupnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula beberapa bulan kemarin pun sudah di Demo oleh sejumlah Organisasi Kemahasiswaan yakni GMNI, HMI dan LMND terkait lambatnya proses penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana BTT ditahun 2020 maupun 2021.

Perlu diketahui, beberapa saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan Korupsi BTT tahun 2021 senilai 28 Miliar yaitu Ketua DPRD Kepsul Sinaryo Thes, Wakil Ketua I DPRD Kepsul Ahkam Gajali, Wakil Ketua II DPRD Kepsul Hamja Umasangadji, Sekertaris DPRD Ali Umanahu, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD, Kaban BKD, dan Kaban BPKAD, dan Lasidi Leko Ketua DPC PBB Kepulauan Sula.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Sejumlah Pejabat Utama Polres Kepulauan Sula Berganti

SULA – Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko memimpin pelantikan serta serah terima jabatan Kasat Resnarkoba, Kapolsek Sanana, Kapolsek Mangoli Barat dan Kasipropam, bertempat di lapangan apel Mapolres Sula, Senin (11/09/2023).

“Upacara pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Surat telegram Kapolda Nomor: ST/ 392 /VIII/KEP. /2023/RO SDM Tertanggal 30 Agustus 2023,” kata AKBP Cahyo Widyatmoko.

Ia berharap, dengan adanya mutasi jabatan maka rutinitas terhadap pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan akan dapat berjalan secara efektif dan terjadi peningkatan kualitas kinerja kesatuan baik dalam bidang pembinaan maupun operasional.

“Yakin dan percaya, dengan bekal pengalaman yang telah saudara miliki pada penugasan jabatan sebelumnya, saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan Polri dan harapan masyarakat kedepan,” tutupnya.

Pewarta: Setiawan Umamit

Redaktur: TIM

Jelang Pemilu Serentak 2024, Polda Jalin Siraturahim Dengan KPU Provinsi Malut

TERNATE – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol. Midi Siswoko didampingi Karo Ops Polda Malut dan Dir Intelkam Polda Malut menerima kedatangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertempat di Ruang Kerja Kapolda Malut, Jumat (8/9/2023).

Ketua KPU Provinsi Malut Pudja Sutamat mengatakan, kedatangannya bersama teman-teman Komisionernya untuk ke Polda Malut untuk beraudiensi bersama Kapolda dalam rangka mensukseskan Pemilu Serentak 2024 mendatang.

“Kedatangan kami untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terkait pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak 2024 mendatang dapat berjalan aman dan lancar,” ucapnya.

Terpisah, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Midi Siswoko pun merespon baik kedatangan KPU Provinsi Maluku Utara.

“Diharapkan dengan silahturahmi, kita dapat menyamakan presepsi dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024,” ujarnya.

Ia juga bilang, seperti diketahui bersama bahwa Provinsi Maluku Utara dinobatkan nomor satu sebagai daerah dengan jumlah terbanyak melakukan politik uang sejak dulu, hal ini dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas Jelang Pemilu.

“Untuk itu, Polda Malut dan seluruh jajaran siap mengawal dan mengamankan jalannya tahapan Pemilu sampai akhir untuk Malut tetap aman dan kondusif,” tegasnya.

Pewarta: TIM

Redaktur: TIM